Media Reformasi Indonesia (MRI)

31 Juli 2026

Polres Musi Rawas Ungkap Kasus Narkoba di Muara Beliti, Satu Pelaku Diamankan

     

REFORMASI-ID | MUSI RAWAS — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Melalui respons cepat atas informasi masyarakat, Tim Elang Musi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Kamis (30/7/2026) malam.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumatera Selatan dalam mendukung program nasional pemberantasan narkotika sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dari ancaman peredaran gelap narkoba.

Kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika jenis sabu di Desa Tanah Periuk. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M., segera memerintahkan Tim Elang Musi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus mengidentifikasi pelaku.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemetaan lokasi, Tim Elang Musi bergerak menuju sasaran dan melakukan penindakan sekitar pukul 21.30 WIB. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial AF (20) di sebuah rumah di Desa Tanah Periuk tanpa perlawanan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa tujuh klip plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,98 gram, dua buah skop plastik, dua pyrex kaca, satu timbangan digital, serta satu alat hisap sabu yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Selanjutnya, pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Satres Narkoba Polres Musi Rawas guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil tes urine terhadap pelaku juga menunjukkan positif mengandung metamfetamina, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M., menegaskan bahwa pengungkapan perkara ini merupakan hasil sinergi yang baik antara masyarakat dan kepolisian dalam memerangi peredaran narkotika.

“Begitu menerima informasi dari masyarakat, kami langsung menerjunkan Tim Elang Musi untuk melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kami akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya sehingga pemberantasan narkoba di wilayah Musi Rawas dapat dilakukan secara menyeluruh,” tegas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M.

Terpisah Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumatera Selatan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

“Kami berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan cepat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungannya, karena pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Dalam pada itu terangnya. Polda Sumatera Selatan memastikan proses hukum terhadap tersangka akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Sumatera Selatan dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Sebagai upaya mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkoba," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

HUT ke-14, IWO Pusat dan Daerah Tanam Ribuan Mangrove untuk Lindungi Pesisir di PIK 2

     


REFORMASI - ID | TANGERANG — Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan aksi nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dengan menanam 1.400 pohon mangrove di Hutan Mangrove Tanjung Pasir, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (31/07/26). 

Aksi penghijauan bertajuk "Wartawan Peduli Lingkungan: Menanam Mangrove untuk Pesisir yang Tangguh" ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 IWO.

Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman krisis lingkungan di pesisir utara Pulau Jawa. Konversi lahan, penurunan muka tanah, hingga intrusi air laut terus memicu abrasi masif dan risiko banjir rob yang mengancam mata pencaharian warga pesisir.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, menegaskan bahwa peran wartawan saat ini tidak boleh hanya terbatas pada aktivitas peliputan di balik meja, tetapi juga harus ikut terjun langsung memberikan solusi fisik bagi lingkungan.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Sebagai wartawan, kita harus turun langsung memberikan kontribusi nyata sekaligus memberitakan isu lingkungan dengan akurat dan bertanggung jawab. Mangrove adalah benteng alam kita. Dengan menanam hari ini, kita juga menanam harapan untuk pesisir yang lebih tangguh," tegas Dwi Christianto di sela-sela acara penanaman.

Dalam pelaksanaannya, Pengurus Pusat IWO bersinergi dengan Pengurus Daerah (PD) IWO Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Ciamis. Gerakan ini juga terwujud berkat dukungan sejumlah korporasi, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Pelni (Persero), PT Garudafood Tbk, dan PT Pantai Indah Kapuk Tbk.

Aksi peduli lingkungan dari organisasi pers ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat setempat. Supriyanto, Ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Pasir yang mewakili warga, mengaku terkejut dengan inisiatif tersebut.

"Baru kali ini ada organisasi wartawan tingkat nasional yang peduli dan turun langsung untuk melakukan penanaman mangrove di kawasan Tanjung Pasir, PIK 2 ini," ungkap Supriyanto.

Lebih lanjut, Dwi Christianto berharap sinergi antara komunitas media, masyarakat, dan dunia usaha tidak berhenti sampai di sini. Ia meyakini kolaborasi tersebut bisa menjadi kampanye literasi lingkungan yang efektif bagi publik.

"Melalui kolaborasi yang kuat, kedua belah pihak dapat secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi Indonesia," pungkas Dwi.

Sebagai informasi, puncak perayaan HUT ke-14 IWO yang jatuh pada 8 Agustus 2026 mendatang rencananya akan dipusatkan di Kota Bengkulu, dan bakal dihadiri oleh jajaran pengurus tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatra.





Kunker di Polres Lampung Selatan, Kapolda Lampung Tegaskan Ukuran Kinerja Polisi Ada pada Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Polri bukan semata-mata ditentukan oleh naik atau turunnya angka kriminalitas, melainkan dari seberapa besar rasa aman yang dirasakan masyarakat serta kecepatan dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan. 

Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Lampung Selatan dalam kunjungan kerja di Aula Radin Intan Polres Lampung Selatan, Jumat. 31/07/2026.

Kedatangannya disambut Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H., bersama pejabat utama, para Kapolsek, serta seluruh personel Polres Lampung Selatan.

"Saya nilai Polres Lampung Selatan sangat produktif. Inovasinya sangat banyak. Tinggi rendahnya tren hanyalah angka. Kalau tren naik, bisa berarti polisi bekerja dengan baik mengungkap kasus. Kalau tren turun, berarti pemeliharaan kamtibmas berjalan efektif. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihatnya dari sisi yang positif," kata Irjen Pol. Helfi Assegaf.

Tren kejahatan (crime trend) tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan. Kapolda menjelaskan, fokus utama setiap personel harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi saat masyarakat membutuhkan bantuan, respons cepat terhadap setiap laporan, serta penyelesaian setiap persoalan secara profesional merupakan indikator keberhasilan yang sesungguhnya.


"Yang paling penting adalah masyarakat merasakan aman. Kehadiran Polri saat masyarakat membutuhkan, respons yang cepat terhadap setiap laporan, serta profesionalisme dalam menyelesaikan setiap permasalahan itulah yang menjadi ukuran utama. Itu jauh lebih penting daripada kita hanya sibuk melihat angka tren naik atau turun," tegasnya.

Selain itu, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar terus menjaga integritas, meningkatkan disiplin, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri melalui pelayanan yang cepat, humanis, dan berkeadilan.

Di sela kunjungan kerja, Kapolda Lampung juga bertatap muka dengan perwakilan Sabuk Kamtibmas Polres Lampung Selatan. Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi peran aktif masyarakat sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendorong agar sinergi yang telah terbangun terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pada waktu yang sama, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung Ny. Ida Helfi Assegaf melaksanakan pembinaan kepada Bhayangkari Cabang Lampung Selatan dengan meninjau berbagai kegiatan organisasi, mulai dari busana Bhayangkari, produk UMKM pendukung ketahanan pangan keluarga, TK Kemala Bhayangkari, hingga pelayanan Posyandu Kemala Bhayangkari.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas internal sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Melalui dialog bersama personel, Kapolda juga menyerap berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri yang Presisi. (Mudian)

Lambar 'Sarang Koruptor'? GEMAK Minta Kejati Turun Tangan Usut Pusaran Korupsi APBD Lambar 2025

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG BARAT — Di bawah terik matahari yang membakar, spanduk-spanduk berisi foto pejabat dipajang layaknya daftar buronan rakyat. Suara orator dari Gerakan Masyarakat (GEMAK) Lampung bergetar hebat, membelah udara dengan nada amarah yang tak lagi bisa ditahan. Jum'at, 31/07/2026.

Di hadapan publik, mereka membedah satu per satu lembar dokumen APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebuah berkas tebal yang mereka sebut bukan lagi sekadar rancangan pembangunan, melainkan kitab skenario "bancakan" uang rakyat.
Sorotan pertama menembus dinding Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Orator Fizai tanpa ragu menunjuk foto Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus Kepala Dinas PUPR Lampung Barat, Mia Miranda, beserta dua nama yang disebutnya sebagai pemeran kunci di lapangan: Hermanto (Kabid Bina Marga) dan Nyoman (Kabid Pengairan) 
Hasil investigasi GEMAK menyingkap tabir suram di balik proyek-proyek Peningkatan Jalan di lampung barat dengan sampel Jalan Suka Marga – Tugu Ratu bernilai Rp 4,9 Miliar.

Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian warga itu kini tak ubahnya hamparan debu dan remukan beton. Baru beberapa bulan dihantam roda kendaraan, lapisan aspalnya sudah mengelupas, bergelombang, dan meliuk retak.

“Jika merujuk pada umur jalan, usianya bahkan belum genap satu tahun. Namun fisiknya sudah hancur bagai proyek bertahun-tahun lalu. Mana presisi semennya? Mana ketebalan RAB-nya? Yang tersisa hanya pasir yang diperbanyak dan besi wiremesh yang dipangkas!” seru Fizai di tengah barisan massa.
Tragedi serupa menjalar ke Pembangunan Jalan Hujung – Pakhpahan (Rp 99 Juta).

Besi tie bar yang berfungsi sebagai pengikat antar-pelat beton diduga hanya dipasang separuh. Akibatnya, jalan retak terbelah, ambles, dan kehilangan keseimbangan struktur sebelum sempat dinikmati masyarakat secara utuh.

Namun, komedi lucu sesungguhnya terjadi di sektor pengairan: D.I. Way Palakia Rp 137 Juta. Sebuah talut penahan air berdiri megah namun bisu. Bangunan ini diklaim gagal konstruksi total karena sejak berdiri tak pernah mengalirkan air seliter pun. Untuk menutupi kecacatan fungsi tersebut, paralon-paralon plastik dipasang seadanya sebuah solusi ala kadarnya untuk proyek bernilai ratusan juta.

Begitu pula Irigasi Way Uluhan & Way Bangkenol:Di lokasi ini, ketidakjelasan teknis berpadu dengan keanehan. Dinding saluran beton retak dan mengelupas karena dikerjakan menabrak pohon kelapa yang dibiarkan berdiri melintang di tengah jalur irigasi. Batu dipaksa diselipkan di sela-sela batang pohon, membuat aliran air tersumbat dan struktur beton rapuh seketika. Jelasnya. 

Babak kedua dan Logika Ajaib juga ditunjukan oleh Dinas Perikanan Lampung Barat, Bibit Ikan Seharga Smartphone
Jika di Dinas PUPR publik disuguhi fisik bangunan yang rapuh, maka di Dinas Perikanan publik disajikan matematika yang menggelikan sekaligus menyayat hati. Orator Gemak Hanzon Harizal juga membongkar kejanggalan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Dalam APBD 2025, Dinas Perikanan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 96 Juta hingga Rp 98 Juta untuk pengadaan 400 hingga 800 ekor calon induk Ikan Nila Sultana berukuran 70–100 gram.
Matematika Sederhana GEMAK menguar: Rp 98.000.000 ÷ 800 Ekor = Rp 122.500 / Ekor (Ukuran 70 Gram)
Bandingkan dengan Pasar: 1 KG Ikan Nila Siap Konsumsi (Isi 4–5 Ekor) = Rp 35.000 / KG

“Logika hukum dan pasar mana yang dipakai?” cecar Hanzon.

"Bagaimana mungkin seekor bibit ikan berbobot 70 gram dibanderol seharga Rp 120 ribu, sementara ikan segar siap goreng seberat satu kilogram di pasar tradisional hanya dihargai Rp 35 ribu?
Modus mark-up fantastis ini ditengarai menyusup ke hampir seluruh paket bantuan rakyat: mulai dari bibit ikan mas, pengadaan jaring lempar (Rp 45 Juta), bibit ikan jelawat (Rp 31,7 Juta), hingga belanja coolbox dan freezer (Rp 28,4 Juta) yang disinyalir kuat telah dikondisikan sejak sebelum proses administrasi dimulai," Papar Hanzon

Secara Gamblang. 
GEMAK juga memaparkan mengenai Pesta Kertas dan pesta makan minum Bappeda Lampung Barat. Di saat masyarakat pekon harus melintasi jalan berdebu dan menyaksikan irigasi sia-sia, ruangan-ruangan ber-AC di Bappeda dan Bapenda Lampung Barat justru diselimuti pemborosan anggaran yang tak masuk akal.

GEMAK membeberkan angka-angka operasional kantor yang mencolok: Skandal Fotokopi Bappeda (Rp 219,4 Juta): Bappeda mengalokasikan ratusan juta rupiah hanya untuk urusan penggandaan berkas. Sebagai sampel, untuk satu kegiatan penyedia barang cetakan diserap anggaran Rp 29,4 Juta demi membiayai 60.874 lembar fotokopi. Nilai per lembar dan volume cetak diduga kuat telah digelembungkan sedemikian rupa.

Pesta Makan Minum Rapat (Rp 220,5 Juta): Terbagi dalam 38 paket rapat koordinasi, Bappeda diduga menaikkan harga porsi makanan (Standard Satuan Harga) jauh melampaui harga pasar, sembari memangkas kualitas menu riil yang disajikan kepada peserta demi menyerap selisih keuntungan.
Hujan Alat Tulis Kantor Bapenda: Bapenda tak kalah fantastis dengan menyerap Rp 745,4 Juta pada TA 2025 dan Rp 529,2 Juta pada TA 2026 hanya untuk paket belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebuah praktik yang dinilai kental indikasi pemecahan paket (split procurement) demi menghindari mekanisme tender terbuka. 

Langkah peserta aksi membentangkan foto Bupati Parosil Mabsus di hadapan publik bukan sekadar aksi teatrikal biasa. Ini adalah simbol penegasan politik dan hukum yang sengaja ditujukan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Rangkaian temuan ini membuktikan bahwa dugaan korupsi di Lampung Barat bukan lagi sekadar kekhilafan individu, melainkan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

GEMAK menuding kepemimpinan daerah termasuk Bupati Parosil Mabsus seolah tutup mata dengan hasil-hasil pembangunan yang bobrok dan tidak menyentuh ke Masyarakat dan mengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Bobroknya kinerja para Kepala Dinas hingga Kabid adalah cerminan dari lemahnya kepemimpinan di pucuk pimpinan. Ketika rakyat harus menikmati fasilitas rusak, pejabatnya justru menikmati anggaran.

Jika Parosil Mabsus terus bungkam dan enggan menindak anak buahnya, wajar jika publik menyimpulkan: kebobrokan ini terjadi bukan karena Bupati kecolongan, melainkan sengaja dibiarkan.

Atas dasar peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara yang bersih (UU No. 28 Tahun 1999), GEMAK Lampung menyerahkan berkas laporan resmi ini secara langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Mereka menuntut aparat penegak hukum untuk tidak sekadar menerima berkas di atas meja, tetapi segera turun ke lapangan, membongkar konspirasi (Turut Serta), dan menyeret para dalang di balik rusaknya fasilitas publik Lampung Barat ke hadapan hukum. (*)

Pertemuan Wapres Gibran dengan DPM Hun Many, Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia - Kamboja

     


REFORMASI-ID | Jakarta -Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri (DPM) sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/07/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis dalam hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja, meliputi reformasi birokrasi, kepemudaan dan olahraga, serta penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan praktik penipuan daring (online scam).

Pertemuan ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan dengan negara-negara anggota ASEAN melalui kerja sama yang semakin erat dan saling menguntungkan. Upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memperkokoh solidaritas, dialog, dan kolaborasi antarnegara ASEAN guna menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan kawasan.

Wapres Gibran mendorong agar hubungan Indonesia dan Kamboja terus dikembangkan melalui kerja sama yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan kedua negara, di antaranya tentang penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

“Kerjasama antarkedua negara di bidang reformasi birokrasi tentunya bisa diperdalam lagi, terutama terkait transformasi digital. Reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas Bapak Presiden,” ujar Wapres.

“Karena kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita ingin birokrasi yang lebih gesit, bebas korupsi, dan juga transparan,” tambahnya.

Selain reformasi birokrasi, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Muhammad Anis Matta mengungkapkan bahwa Wapres Gibran bersama DPM Hun Many juga membahas penguatan kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga. Kerja sama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara sekaligus mendorong pengembangan potensi generasi muda.

“Kemudian yang kedua ada masalah kerja sama dalam bidang kepemudaan dan olahraga,” ujar Anis usai pertemuan.

Salah satu perhatian dalam kerja sama olahraga adalah pengembangan olahraga disabilitas. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa DPM Hun Many memiliki perhatian besar terhadap pengembangan olahraga disabilitas, termasuk peningkatan kapasitas atlet Kamboja.

“Deputy Prime Minister Hun Many ini sangat konsen dengan olahraga disabilitas,” ujar Erick.

Dalam pembahasan tersebut, Kamboja juga menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kapabilitas para atletnya melalui fasilitas olahraga yang telah terbangun di Kota Solo. Fasilitas tersebut dinilai memiliki kualitas yang sangat baik dan berpotensi menjadi ruang kerja sama olahraga antara Indonesia dan Kamboja.

“Deputy Prime Minister ingin sekali supaya mereka bisa mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas para atletnya di fasilitas yang ada di Solo yang sudah terbangun. Salah satu terbaik yang ada di Asia Tenggara,” kata Erick.

Agenda lainnya yang dibahas Wapres Gibran dan DPM Hun Many adalah penanganan TPPO yang berkaitan dengan praktik online scam di Kamboja. Isu tersebut menjadi bagian dari kerja sama yang terus berlanjut antara Indonesia dan Kamboja, terutama dalam upaya memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia.

“Pembicaraan yang ketiga, tapi ini pembicaraan yang terus berlanjut mengenai penanganan TPPO yang berhubungan dengan scam ya di Kamboja,” ujar Anis.

Melalui pertemuan ini, Wapres Gibran terus mendorong penguatan hubungan Indonesia dan Kamboja melalui kerja sama yang konkret, saling menguntungkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan reformasi birokrasi, pengembangan kepemudaan dan olahraga, serta perlindungan WNI menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan Indonesia-Kamboja sekaligus memperkokoh kerja sama di kawasan ASEAN.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Tean Samnang, Sekretaris Negara Kementerian Pelayanan Sipil Kamboja Sok Sabayna, Sektor Swasta Oknha Sam Ang Vattanac, Sekretaris Jenderal Sekretariat Umum Komite Reformasi Administrasi Publik Kamboja Chhun Socheat, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, dan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Elizani T. X. Nadia Sumampouw.


BPMI Sekretariat Wakil Presiden

Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, Wapres Dorong Link and Match Pendidikan–Industri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya memperkuat keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat meninjau PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/07/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri guna mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional. Mengawali kegiatan, Wapres meninjau fasilitas produksi PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory untuk melihat secara langsung proses perakitan kendaraan listrik beserta ekosistem produksinya. Wapres juga mencoba salah satu motor listrik produksi PT Tangkas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Usai peninjauan, Wapres berdialog dengan para siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mahasiswa yang sebelumnya mengikuti workshop mengenai ekosistem produksi kendaraan listrik. Anton, mahasiswa Politeknik Industri ATMI Cikarang, menanyakan harapan pemerintah terhadap kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa dan sekolah dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. “Apa harapan Bapak dari industri dan juga mungkin dari negara yang bisa kita lakukan secara konkret dari teman-teman mahasiswa, SMK-SMK gitu, kontribusi apa yang bisa kita kasih ke industri ini?” tanya Anton. Menanggapi pertanyaan tersebut, Wapres menekankan bahwa kemajuan industri harus dibangun melalui kolaborasi erat antara pelaku industri dan dunia pendidikan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam menyiapkan talenta masa depan. “Saya titip ke teman-teman mahasiswa, semua pelajar, guru, dosen yang ada di sini. Kita ke depan ingin semua yang ada di sini bisa berpartisipasi. Jadi antara industri, pelaku industri, dan sekolah-sekolah bisa bekerja sama,” ujar Wapres. Menurut Wapres, kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan riset bersama maupun penyelarasan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah. “Entah risetnya, entah bisa terkait kurikulum, bisa disesuaikan dengan yang ada sekarang. Sekarang kan semuanya serba EV. Jadi yang dipelajari di sekolah harus nyambung dengan apa yang ada di industri,” imbuhnya. Selain membangun sinergi dengan dunia pendidikan, Wapres juga menilai industri memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. “Jadi nanti kita ingin industri juga berkontribusi ke dunia pendidikan. Dan saya kira nanti edukasi pasar, terkait awareness tentang pentingnya motor listrik, mobil listrik,” ucap Wapres. Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. “Selain lebih ramah lingkungan dan lain-lain, kita ke depan harus melakukan penghematan impor minyak, impor BBM. Jadi solusinya salah satunya adalah motor listrik,” tegas Wapres. Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Staf Khusus Wapres Tina Talisa, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Bupati Tangerang Maesyal Rasyid. Tangerang, 30 Juli 2026 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden

     


REFORMASI-ID | Tangerang- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya memperkuat keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat meninjau PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/07/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri guna mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Mengawali kegiatan, Wapres meninjau fasilitas produksi PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory untuk melihat secara langsung proses perakitan kendaraan listrik beserta ekosistem produksinya. Wapres juga mencoba salah satu motor listrik produksi PT Tangkas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

Usai peninjauan, Wapres berdialog dengan para siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mahasiswa yang sebelumnya mengikuti workshop mengenai ekosistem produksi kendaraan listrik. Anton, mahasiswa Politeknik Industri ATMI Cikarang, menanyakan harapan pemerintah terhadap kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa dan sekolah dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

“Apa harapan Bapak dari industri dan juga mungkin dari negara yang bisa kita lakukan secara konkret dari teman-teman mahasiswa, SMK-SMK gitu, kontribusi apa yang bisa kita kasih ke industri ini?” tanya Anton.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wapres menekankan bahwa kemajuan industri harus dibangun melalui kolaborasi erat antara pelaku industri dan dunia pendidikan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam menyiapkan talenta masa depan.

“Saya titip ke teman-teman mahasiswa, semua pelajar, guru, dosen yang ada di sini. Kita ke depan ingin semua yang ada di sini bisa berpartisipasi. Jadi antara industri, pelaku industri, dan sekolah-sekolah bisa bekerja sama,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan riset bersama maupun penyelarasan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah.

“Entah risetnya, entah bisa terkait kurikulum, bisa disesuaikan dengan yang ada sekarang. Sekarang kan semuanya serba EV. Jadi yang dipelajari di sekolah harus nyambung dengan apa yang ada di industri,” imbuhnya.

Selain membangun sinergi dengan dunia pendidikan, Wapres juga menilai industri memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.

“Jadi nanti kita ingin industri juga berkontribusi ke dunia pendidikan. Dan saya kira nanti edukasi pasar, terkait awareness tentang pentingnya motor listrik, mobil listrik,” ucap Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

“Selain lebih ramah lingkungan dan lain-lain, kita ke depan harus melakukan penghematan impor minyak, impor BBM. Jadi solusinya salah satunya adalah motor listrik,” tegas Wapres.

Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Staf Khusus Wapres Tina Talisa, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.


BPMI Sekretariat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026

     


REFORMASI - ID | Sumedang - Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, sebanyak 1.204 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan resmi dilantik yang terdiri atas 728 pamong praja putra dan 476 pamong praja putri.

Upacara pelantikan diawali dengan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara oleh Perwira Upacara Syamsu Khoirudin, sebelum Kepala Negara memasuki tempat upacara. Usai salam kebangsaan dan penghormatan kebesaran, Presiden Prabowo menerima laporan dari Komandan Upacara Yasar Lukman.

Prosesi pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII ditandai dengan Pembacaan lulusan terbaik pamong praja muda tahun 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.5-1431 Tahun 2026 tentang Pelantikan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Tahun 2026 oleh rektor IPDN Halilul Khairi.

Selanjutnya, Presiden Prabowo memasangkan tanda pangkat kepada perwakilan lulusan tiga pamong praja penerima penghargaan sapta abdi praja yaitu:

Aji Bayu Ramadhan;

Charina Anggie Simbolon;

Mohamad Toriq Anwar.

Kepala Negara memimpin pengambilan sumpah Pamong Praja Muda sebagai bentuk komitmen para lulusan untuk mengemban amanah sebagai aparatur pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

“Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya, siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Bahwa saya, akan setia melayani, mengabdi, dan menjadi tauladan kepada masyarakat,” ujar Kepala Negara memimpin pengambilan sumpah.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya para Pamong Praja Muda angkatan XXXIII. Kepala Negara juga menyampaikan kepada seluruh Pamong Praja Muda bahwa telah memilih jalan hidup yang mulia untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Hari ini tentunya hari yang istimewa bagi saudara-saudara. Saya atas nama pemerintah Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, ucapkan selamat kepada seluruh Pamong Praja Muda yang hari ini resmi dilantik,” ucap Presiden Prabowo.

Kepala Negara menyampaikan bahwa jalan yang dipilih para Pamong Praja Muda bukan jalan yang mudah. Untuk itu, Kepala Negara berpesan, para lulusan untuk memegang teguh nilai-nilai pengabdian, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat serta menjadi motor penggerak pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

"Anak-anakku semua, kalian telah memilih siap berkorban jiwa dan ragamu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidupmu penuh dengan tuntutan dari bangsa dan negara. Saudara harus menjadi Pamong Praja yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Saudara harus menjadi pelita harapan, saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan bagi masyarakat,” imbuh Presiden Prabowo.

Usai penyampaian amanat Presiden, upacara ditutup dengan laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara sebagai penanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran dan salam kebangsaan yang mengakhiri Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII IPDN Tahun 2026.


(BPMI Setpres)

Rampungkan Audit Hari Ketiga, Tim Audit Baharkam Polri Sematkan Predikat GOLD untuk SMP PT TPPI

     


REFORMASI-ID | Tuban - Tim Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas) dari Korsabhara Baharkam Polri resmi menyelesaikan rangkaian audit hari ketiga di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Seluruh proses evaluasi yang berlangsung di Ruang Rapat PT TPPI ini berjalan dengan lancar dan ditutup dengan capaian hasil yang sangat memuaskan, Kamis (30/7/2026).

Rangkaian kegiatan hari ketiga dimulai sejak pukul 08.00 WIB, berfokus pada wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen berkas Elemen IV terkait Standar Kemampuan Personel Pengamanan. Memasuki siang hari, tim auditor melanjutkan evaluasi pada Elemen V yang meliputi Monitoring dan Evaluasi, disusul dengan peninjauan menyeluruh (review) terhadap dokumen Elemen I hingga Elemen V.

Puncak acara ditandai dengan pelaksanaan Closing Meeting pada pukul 15.30 WIB yang dihadiri langsung oleh jajaran petinggi Polri dan manajemen perusahaan.

Dalam sesi pemaparan hasil audit, Ketua Tim Audit Resertifikasi, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H., mengumumkan bahwa PT TPPI berhasil meraih nilai akhir sebesar 92.56% dengan kategori GOLD. Dari total poin penilaian, tercatat hanya ada 19 kriteria yang mendapat catatan nilai 1 (kuning).

"Capaian nilai 92.56% dengan predikat GOLD ini merupakan bukti nyata dari komitmen kuat PT TPPI dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan secara konsisten. Meskipun hasilnya sangat baik, kami harap 19 kriteria yang masih mendapat catatan kuning dapat segera ditindaklanjuti dan disempurnakan demi memperkokoh sistem keamanan yang ada," ujar Kombes Pol Aditya Surya Dharma dalam sambutannya.

Merespons hasil tersebut, General Manager PT TPPI, Hendra Kurniawan Wijaya, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sinergi dan evaluasi objektif yang diberikan oleh tim Baharkam Polri.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Audit Baharkam Polri atas bimbingan dan evaluasi komprehensif selama tiga hari ini. Predikat GOLD ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh manajemen PT TPPI untuk terus meningkatkan standar pengamanan operasional kami sebagai salah satu aset strategis nasional," ungkap Hendra Kurniawan Wijaya.

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Management SMP PT Pertamina Patra Niaga, Dedi Sugiri. Ia menekankan pentingnya aspek keamanan dalam mendukung keberlangsungan bisnis energi nasional.

"Sinergi antara Polri, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, dan PT TPPI ini membuktikan bahwa aspek pengamanan merupakan pilar utama dalam menjaga kelancaran distribusi pengolahan energi. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan performa terbaik ini," kata Dedi Sugiri.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Berita Acara dan Scoring hasil audit oleh kedua belah pihak. Seluruh rangkaian kegiatan audit resertifikasi ini resmi berakhir pada pukul 18.00 WIB, ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol suksesnya kemitraan strategis antara Polri dan industri hulu migas nasional.

30 Juli 2026

Perkuat Kamtibmas, Koramil 02/Pondok Gede dan Aparat Keamanan Laksanakan Patroli Bersama

     


REFORMASI - ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi, 30/07/2026 Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi bersama Polri serta unsur aparat keamanan lainnya melaksanakan patroli gabungan di sejumlah titik wilayah teritorial Koramil 02/Pondok Gede.

Patroli dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, mencegah tindak kriminalitas, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sinergitas antara TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di wilayah Pondok Gede.

Danramil 02/Pondok Gede, Mayor Inf Fajar Fitrianto, mengatakan bahwa kegiatan patroli bersama merupakan bentuk soliditas antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah.

“Patroli bersama ini merupakan upaya nyata TNI bersama Polri dan seluruh unsur keamanan dalam menjaga situasi wilayah agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran aparat di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa tenang sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas,” ujar Mayor Inf Fajar Fitrianto.

Melalui patroli rutin yang dilaksanakan secara terpadu, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat serta mampu menciptakan situasi wilayah Pondok Gede yang aman, damai, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.


(Kodim 0507/Bekasi)

Engkus Kustara Pensiunan PNS Kota Bekasi, Tegaskan Pengabdian Tidak Berhenti

     


REFORMASI-ID | Kota Bekasi -  Purna bakti adalah masa pensiun resmi bagi pejabat atau aparatur negara yang menandai akhir tugas formal, namun tetap membuka ruang luas untuk terus mengabdi kepada masyarakat melalui cara dan peran yang berbeda.

Bagi Engkus Kustara pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal baru untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat lewat cara yang berbeda, seperti menjadi relawan, aktif di lingkungan sekitar atau membagikan keahlian.sebagai bentuk pengabdian baru. 

Ditemui *Redaksi LUGAS*,  Engkus Kustara yang pernah  menjabat Sekretaris Kelurahan (Sekel)  Jatiwarna 4 tahun dan terakhir Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kasi Permasbang) Kelurahan Kayungin Jaya,  menceritakan pengalaman  sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi. 


Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi selama lebih dari tiga dekade untuk Kota Bekasi Kustara  mengatakan, purna tugas merupakan fase yang akan dilalui setiap ASN. Menurutnya, masa pensiun bukan akhir pengabdian, melainkan awal dari babak baru kehidupan setelah menuntaskan tugas kepada negara.

Engkus Kustara menilai warisan terbesar sebagai pejabat  bukan hanya karya fisik, tetapi juga nilai kepemimpinan yang ditanamkan kepada generasi penerus. 

"Setelah mengabdi sebagai PNS ini selesai, saya akan membantu penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, setelah koordinasi dengan dinsos dan tagana, mengingat perlunya pembinaan terkait dengan kampung siaga bencana yang telah terbentuk di beberapa kelurahan," papar Kustara, Kamis (30/7/2026). 



Kustara juga siap membantu penjajagan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

"Saya telah mempunyai pengalaman sebagai ketua taruna siaga bencana dan telah mengikuti platihan pelatihan baik di kementrian sosial RI dan di dinsos propinsi Jawa barat," jelasnya. 

Kustara menegaskan, pengabdian kepada bangsa tidak berhenti saat memasuki masa pensiun, melainkan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. 







Prof. Yusril dan Wakapolri Serukan Penguatan Kerangka Hukum Global untuk Lindungi Perempuan dan Anak dari TPPO

     


REFORMASI-ID | Semarang  - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. tampil sebagai Pembicara Utama (Keynote Speaker) pada Legal International Conference and Studies (LICS) ke-9 dan Call for Paper bertema “Strengthening the Legal Framework for Combating Human Trafficking and Enhancing the Protection of Women and Children” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Kamis (30/7/2026).

Konferensi internasional tersebut diikuti akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dari 18 negara, antara lain Hanoi Law University (Vietnam), Istanbul University (Turki), UNICAF University (Siprus), Al-Azhar University (Mesir), Nagoya University (Jepang), Ibn Zohr University (Maroko), Thammasat University (Thailand), Applied Science Private University (Yordania), Comillas Pontifical University (Spanyol), University of Sydney (Australia), bersama sivitas akademika UNISSULA.

Sebagai Pembicara Utama, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyampaikan materi “Melampaui Ancaman Pidana: Membangun Sistem Hukum yang Memutus Rantai Perdagangan Orang.” Ia menegaskan bahwa pemberantasan TPPO harus dibangun melalui sistem hukum yang terintegrasi, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan pencegahan, perlindungan korban, serta penguatan kerja sama lintas negara.

“Kita harus melampaui ancaman pidana. Yang harus dibangun adalah sistem hukum yang mampu memutus mata rantai perdagangan orang, mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penindakan terhadap seluruh jaringan pelaku,” ujar Prof. Yusril.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri menyampaikan pidato keynote speaker melalui tayangan yang diperdengarkan kepada seluruh peserta konferensi. Dalam paparannya, Wakapolri menegaskan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang memanfaatkan ekosistem digital sehingga membutuhkan transformasi penegakan hukum yang adaptif.

“Perkembangan teknologi telah memperluas modus operandi perdagangan orang. Karena itu, penguatan kerangka hukum harus diikuti transformasi cara kerja aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, dan perlindungan korban yang lebih komprehensif,” kata Wakapolri.

Wakapolri menjelaskan bahwa Polri mengimplementasikan penguatan pemberantasan TPPO melalui empat strategi utama, yakni menerapkan pendekatan victim-centric dalam penanganan perkara, memperkuat Direktorat dan Satuan PPA-PPO di seluruh tingkatan, meningkatkan kapasitas penyidik melalui digital forensic dan Scientific Crime Investigation, serta memperluas kerja sama internasional. Hingga saat ini, Polri telah menjalin 14 perjanjian kerja sama dengan kepolisian, kementerian, dan lembaga di dalam maupun luar negeri dalam penanganan TPPO.

Rektor UNISSULA Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. mengatakan konferensi ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan hukum internasional.

“Partisipasi akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara akan memperkaya pertukaran perspektif, memperkuat kerja sama internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan,” ujar Prof. Gunarto.

Konferensi ini menegaskan komitmen bersama pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan komunitas internasional untuk memperkuat kerangka hukum global dalam pemberantasan perdagangan orang serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sinergi pemikiran yang disampaikan Prof. Yusril mengenai penguatan sistem hukum dan strategi implementatif yang dipaparkan Wakapolri menjadi bagian penting dalam memperkuat respons Indonesia terhadap kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara.

Curi Masuk Rumah Berujung Penusukan Brutal, Polisi Bekuk Pelaku Dalam Hitungan Jam

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Tim URC Satreskrim Polres Lampung Selatan dan  Polsek Kalianda berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang disertai aksi penusukan terhadap seorang perempuan di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum (ABH) berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh, S.Tr.K., S.I.K., M.Sc. membenarkan pengungkapan tersebut. Ia mengatakan, pelaku berinisial P.G. alias D. (15), warga Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil diamankan pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 16.30 WIB setelah tim gabungan melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan korban dan para saksi.

"Pelaku berhasil kami identifikasi dari ciri-ciri yang disampaikan saksi, kemudian tim bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengakui seluruh perbuatannya," ujar Stefanus.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 30 Juli 2026 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah LM, warga Way Muli, Kecamatan Rajabasa. Saat itu pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok belakang. Namun aksinya dipergoki korban ketika hendak menuju kamar mandi.

"Korban yang menyadari keberadaan pelaku langsung berteriak meminta pertolongan. Panik karena aksinya diketahui, pelaku kemudian menyerang korban menggunakan sebilah pisau," sebutnya.

“Korban mengalami satu luka tusuk di dada kiri, satu luka tusuk di punggung kiri, tiga luka sayatan di tangan kanan, serta empat luka tusuk di bagian kepala sebelah kanan. Akibat luka-luka tersebut, korban harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kalianda.” kata Stefanus.

Dengan bantuan masyarakat, pelaku akhirnya berhasil diamankan di wilayah Kecamatan Rajabasa pada sore hari. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan disertai penusukan terhadap korban.

“Dalam perkara ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau bergagang kayu, satu potong daster warna hijau toska milik korban yang terdapat bercak darah, serta satu potong jaket warna putih kombinasi hijau milik korban yang juga terdapat bercak darah. ," tegas Stefanus.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena pelaku masih berstatus anak berhadapan dengan hukum (ABH), proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (Hms/Mdn) 

Munir: PAD Bocor, Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Jangan Cuma Wacana, Cek PAP

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyoroti belum optimalnya penerimaan pajak air permukaan (PAP) yang masih menyisakan potensi kebocoran pendapatan daerah hingga belasan miliar rupiah. 

Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bergerak cepat membenahi tata kelola pajak di seluruh perusahaan pengguna air permukaan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi sekadar berbicara mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tanpa langkah nyata di lapangan.

"Dalam kondisi fiskal yang sulit seperti sekarang, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan jangan hanya menjadi slogan. Harus ada tindakan konkret, dilakukan pengecekan langsung, dan seluruh potensi penerimaan harus dioptimalkan," tegas Munir, Kamis (30/7/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, potensi penerimaan pajak air permukaan di Lampung mencapai sekitar Rp23,6 miliar. Ironisnya, realisasi penerimaan selama lima tahun terakhir bahkan belum pernah menembus separuh dari angka tersebut.

Data yang dipaparkan Munir menunjukkan penerimaan pajak air permukaan hanya mencapai Rp5,5 miliar pada 2021, Rp7,1 miliar pada 2022, Rp9,4 miliar pada 2023, Rp8,9 miliar pada 2024, dan sekitar Rp10 miliar pada 2025.

"Trennya memang naik, tetapi sangat lambat. Angka itu masih jauh dari potensi yang ditemukan BPK. Ini menunjukkan ada ruang besar yang belum tergarap dan harus segera dibenahi," ujarnya.

Munir menjelaskan, angka potensi Rp23,6 miliar tersebut bahkan hanya berasal dari laporan penggunaan air yang disampaikan perusahaan saat mengurus perizinan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Data itu masih menggunakan metode self assessment atau berdasarkan pengakuan perusahaan sendiri.

"Ini baru angka yang dilaporkan sendiri oleh perusahaan. Artinya, itu justru nilai paling minimal. Kalau yang mereka laporkan sendiri saja mencapai Rp23,6 miliar, kenapa penerimaan daerah hanya sekitar Rp10 miliar? Di sinilah letak persoalannya. Apakah wajib pajaknya belum membayar, atau sudah membayar tetapi tata kelolanya yang bermasalah? Ini harus dibuka secara terang," katanya.

Untuk mengakhiri polemik tersebut, Munir mendesak Bapenda segera menerapkan sistem pengukuran berbasis water meter pada seluruh perusahaan pengguna air permukaan, sebagai solusi. Menurutnya, penggunaan alat ukur menjadi satu-satunya cara memperoleh data riil konsumsi air sehingga besaran pajak tidak lagi bergantung pada laporan perusahaan.

"Kalau memakai water meter, berapa kubik air yang digunakan perusahaan akan terbaca secara akurat. Tidak lagi berdasarkan perkiraan atau pengakuan. Menurut saya, tidak ada pilihan lain. Bapenda harus mulai memasang water meter," tegasnya.

Ia memperkirakan terdapat lebih dari 100 perusahaan di Lampung yang memanfaatkan air permukaan. Sementara data potensi Rp23,6 miliar yang menjadi temuan BPK baru dihitung dari sekitar 10 hingga 11 perusahaan.

"Kalau baru belasan perusahaan saja potensinya sudah Rp23,6 miliar, bisa dibayangkan berapa potensi sesungguhnya jika seluruh perusahaan didata dan diawasi secara maksimal," ungkapnya.

Munir juga menyatakan Komisi III DPRD Lampung siap mengawal pembenahan tersebut. Dalam waktu dekat, ia akan mengusulkan pemanggilan seluruh perusahaan pengguna air permukaan untuk mengklarifikasi kepatuhan pembayaran pajak. DPRD juga membuka opsi turun langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada potensi pendapatan daerah yang hilang.

"Kami siap berkolaborasi dengan Bapenda. Kalau perlu kami panggil seluruh perusahaan, kami cek satu per satu, bahkan turun langsung ke lapangan. Jangan sampai di tengah kondisi fiskal yang berat, masih ada potensi PAD yang bocor dan tidak berhasil dipungut," pungkas Munir. (**)

Dukung Program Keamanan Nasional, Kapolda Sumsel Ajak Warga Jadi Benteng Kamtibmas

     

REFORMASI-ID | PAGAR ALAM — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh aparat kepolisian, melainkan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., saat memimpin Apel Besar Sabuk Kamtibmas di Lapangan Mapolres Pagar Alam, Kamis (30/7/2026).

Apel Besar Sabuk Kamtibmas menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan implementasi program prioritas pemerintah.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah, S.T., Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si., para Pejabat Utama Polda Sumsel, unsur TNI, Forkopimda, serta ratusan peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan bakti sosial, bakti kesehatan, peresmian program sumur bor, bedah rumah, Jembatan Merah Putih, serta peluncuran Kampung Kamtibmas sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa tantangan menjaga keamanan semakin kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, stabilitas kamtibmas merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak membutuhkan seorang pahlawan tunggal Superman seperti yang ada di televisi, melainkan membutuhkan sebuah Super Team yang dibangun dari seluruh komponen yang ada di Kota Pagar Alam. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga hanya melalui kolaborasi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat kita mampu menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kapolda juga menginstruksikan seluruh personel Polri agar terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, profesional, humanis, dan berkeadilan. Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi strategi utama dalam mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah, S.T., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kapolda Sumsel yang membangun semangat kolaborasi lintas sektor melalui konsep Super Team.

“Pemerintah Kota Pagar Alam siap bersinergi dalam Super Team yang digagas Bapak Kapolda. Kami meyakini bahwa keamanan yang kondusif merupakan fondasi utama bagi berkembangnya sektor pertanian, pariwisata, investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Pagar Alam,” ujar H. Ludi Oliansyah, S.T.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa konsep Super Team merupakan implementasi nyata Polri Presisi yang mengedepankan kolaborasi sebagai kekuatan utama dalam menjaga keamanan.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Semangat Super Team yang disampaikan Bapak Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kamtibmas hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat sebagai benteng sosial yang kokoh,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Dalam pada itu lanjut Kabid Humas Polda Sumsel. Melalui Apel Besar Sabuk Kamtibmas di Kota Pagar Alam, Polda Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung program pembangunan nasional. 

"Semangat Super Team yang dibangun bersama seluruh komponen masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Kota Pagar Alam yang aman, damai, produktif, dan sejahtera, sejalan dengan semangat “Nyago Bumi Sriwijaya, Nyago Kota Pagar Alam, Aman Bae," tutupnya.” (Hms/Mdn) 

Danbrigif 4 Mar/BS Perkuat Kolaborasi Pertahanan Melalui Audiensi dengan Pangdam XXI/RI

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - TNI AL, Korps Marinir, Brigif 4 Marinir/BS (Lampung). Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS (Danbrigif 4 Mar/BS) Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr. Hanla., CHRMP., melaksanakan audiensi dengan Pangdam XXI/Radin Inten (RI) Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si., di Lobby Makodam XXI/RI, Jalan Teuku Umar, Penengahan, Kota Bandar Lampung, Kamis (30/07/2026).

Audiensi yang berlangsung penuh keakraban tersebut turut dihadiri Kasdam XXI/RI Brigjen TNI Andrian Susanto, S.I.P., M.Han., M.I.Pol., para pejabat utama Kodam XXI/RI, serta pejabat Brigif 4 Mar/BS. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar matra TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan tugas di wilayah.

Dalam sambutannya, Pangdam XXI/RI menyampaikan apresiasi atas kunjungan Danbrigif 4 Mar/BS beserta rombongan. Pangdam berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama yang erat, pertukaran informasi, peningkatan profesionalisme prajurit. 

"Serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan tugas demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Pangdam XXI/RI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.,.

Pada kesempatan itu, Danbrigif 4 Mar/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr. Hanla., CHRMP., menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pangdam XXI/RI beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Danbrigif juga menyampaikan komitmen Brigif 4 Mar/BS untuk terus memperkuat sinergi dengan Kodam XXI/RI, baik dalam bidang operasi, latihan, pembinaan teritorial, maupun kegiatan kemanusiaan. 

Selain itu, Danbrigif turut menyampaikan rencana pelaksanaan event Motor Cross yang diperintahkan langsung oleh Komandan Korps Marinir dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81 Tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Danbrigif 4 Mar/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr. Hanla., CHRMP., mengatakan, “Audiensi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antar matra TNI. Brigif 4 Marinir/BS siap mendukung setiap kebijakan pimpinan TNI serta terus berkolaborasi dengan Kodam XXI/RI.

"Dalam menjaga keamanan wilayah, mendukung pembangunan daerah dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.“ pungkasnya. (Mdn) 

Personil Korsabhara Baharkam Polri, Perkuat Timnas Indonesia Mini Soccer Di ajang Interconintal Cup 2026 Di Italia

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh personel Korps Sabhara Baharkam Polri. Personil Den Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Briptu Waskita Surya Putra, S.H., dipercaya menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia Mini Soccer yang akan berlaga pada ajang Intercontinental Cup 2026 di Roma, Italia.

Briptu Waskita bersama skuad Timnas Indonesia Mini Soccer telah bertolak menuju Roma, Italia, untuk mengikuti rangkaian pertandingan internasional yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai negara. Keikutsertaan ini menjadi wujud dedikasi dan prestasi personel Polri yang mampu mengharumkan nama bangsa melalui bidang olahraga.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia Mini Soccer akan menghadapi tuan rumah Italia pada Jum’at, 31 Juli 2026, dalam laga pembuka yang akan digelar di Brilian Stadium. 
Pertandingan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik di panggung internasional. 

Keikutsertaan Briptu Waskita Surya Putra, S.H. juga mencatatkan sejarah tersendiri, karena menjadi personel pertama dari Korsabhara Baharkam Polri yang dipercaya memperkuat Tim Nasional Indonesia Mini Soccer pada tahun 2026. 

Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri untuk terus mengembangkan potensi, mengukir prestasi, serta mengharumkan nama institusi di tingkat nasional maupun internasional.

Seluruh keluarga besar Korsabhara Baharkam Polri turut memberikan dukungan dan doa agar Briptu Waskita bersama Timnas Indonesia Mini Soccer mampu menampilkan performa terbaik serta membawa pulang hasil yang membanggakan bagi Indonesia.

Dipimpin Kombes Pol Edy Sumardi, Tim Baharkam Polri Ikuti Kejuaraan Bulutangkis Kapolri Cup 2026

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Tim Korsabhara Baharkam Polri resmi ikut serta dalam Kejuaraan Bulutangkis Kapolri Cup 2026 yang digelar mulai tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Turnamen bergengsi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema besar "Membangun Prestasi Untuk Negeri".

Upacara pembukaan pertandingan telah berlangsung dengan khidmat pada Senin, 27 Juli 2026, pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur.

Dalam ajang tahun ini, Tim Korsabhara Baharkam Polri dipimpin langsung oleh Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. (Auditor Madya TK III Sispamobvitnas Baharkam Polri). Beliau didampingi oleh Official Tim, Kombes Pol Kadek Budi (Kaden Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri), serta diperkuat oleh personel gabungan dari Korsabhara, Korpolairud, dan Korbinmas yang melebur ke dalam Tim Baharkam Polri.

Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata menyatakan bahwa keikutsertaan timnya merupakan wujud nyata komitmen Baharkam Polri dalam mendukung penguatan prestasi olahraga nasional sekaligus mempererat soliditas antar-personel dan masyarakat.uja

"Kami hadir membawa semangat 'Membangun Prestasi Untuk Negeri'. Ajang Kapolri Cup 2026 ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang pembinaan bakat dan penguatan sinergi antara Polri, atlet muda, dan kelompok difabel," ujar Kombes Pol Edy Sumardi.

Kejuaraan yang berlangsung selama 6 hari ini diikuti oleh total 1.219 peserta yang terbagi ke dalam tiga kategori utama:

1•Kategori Umum (U-15, U-17, U-19): 591 atlet
2•Kategori Polri: 558 atlet/personel
3•Kategori Para Badminton (Difabel): 70 atlet

Untuk mengakomodasi padatnya jadwal pertandingan yang bergulir setiap hari mulai pukul 13.00 WIB hingga 20.00 WIB, panitia menyelenggarakan pertandingan di tiga venue berbeda di wilayah Jakarta Timur dengan total memanfaatkan 13 lapangan operasional, yaitu:

1•GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) – Mengoperasikan 9 lapangan (court)
2•GOR Pondok Bambu – Mengoperasikan 4 lapangan (court)
3•GOR Duren Sawit

Melalui partisipasi aktif ini, Tim Baharkam Polri optimis dapat menorehkan hasil terbaik sekaligus menyukseskan rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-80 dengan semangat sportivitas yang tinggi.

Hadir untuk Masyarakat Pesisir, Lanal Lampung Gelar Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - TNI AL, Jala Wira Saburai. Dalam rangka mempererat Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat maritim sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kodaeral III, Pangkalan TNI AL (Lanal) Lampung melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan di Dermaga Bom, Kalianda, Lampung Selatan. Kamis, 30/07/2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Selatan beserta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tokoh agama serta tokoh masyrakat yang menunjukkan sinergi antara TNI AL dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan bakti sosial diwujudkan melalui penyerahan paket sembako kepada masyarakat pesisir sebagai bentuk kepedulian TNI AL terhadap kesejahteraan masyarakat.

Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP., Menyampaikan kegiatan bakti kesehatan meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi dan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) kepada masyarakat maritim, penjaga pantai, dan para siswa di wilayah Kalianda, Lampung Selatan. 

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat," jelas Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan.

Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP. berharap dapat terus memperkuat kemanunggalan TNI AL dengan rakyat. 

"Sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir melalui aksi sosial dan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan," pungkasnya. (Mudian) 

Kombes Hamam Pimpin Bintek Sistem Manajemen pengamanan di PT. Asmin Bara Bronang Kalteng

     


REFORMASI-ID | Kalteng - Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dari Korsabhara Baharkam Polri terus berakselerasi dalam memperkuat standar pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek Vital Tertentu (Obvitter), tim secara intensif melaksanakan agenda Bintek hari kedua yang dipusatkan di Ruang Aplus Meeting Center, PT Asmin Bara Bronang (ABB), Selasa (28/7/2026)

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 18.00 WIB tersebut berfokus pada pendalaman evaluasi, wawancara, serta pemeriksaan dokumen krusial terkait komitmen, kebijakan pengamanan, hingga pola pengamanan perusahaan.

Ketua Tim Bintek Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung proses pendampingan ini bersama jajaran auditor SMP profesional, antara lain Pembina Andy Mulyadi (Sekretaris), Budi Purwoto, S.E., Drs. Miyanto, M.Si., dan Drs. Rahardy. Turut mendampingi dari pihak kewilayahan yakni AKBP Meidianson, S.Hut. (Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Kalteng) beserta jajaran staf Ditpamobvit Polda Kalteng.

Sementara dari pihak manajemen perusahaan, hadir secara aktif Yulius Nico (CSR Department Head PT ABB), Bintang Adityawarman (External Partnership Department Head PT Tuah Turangga Agung), serta jajaran tim internal auditor dan staf PT ABB.

Kombes Pol Hamam Wahyudi saat di konfirmasi menjelaskan, bahwa 
Pelaksanaan Bintek hari kedua mencakup beberapa tahap audit dokumen dan wawancara teknis yang sistematis, Pemeriksaan Elemen I (Komitmen & Kebijakan), Tim auditor melakukan penelaahan komprehensif mulai dari Kriteria 1 hingga Kriteria 18 untuk memastikan fondasi kebijakan pengamanan PT ABB selaras dengan standar Perpol No. 7 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Ungkapnya,
 
Pemeriksaan Elemen II (Pola Pengamanan), Pendalaman difokuskan pada Kriteria II.B.5 guna menguji keandalan penerapan taktis, prosedur operasional pengamanan, serta kesiapsiagaan di area operasional pertambangan.

Dalam laporannya kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Ketua Tim menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Bintek hari kedua berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan Rencana Kegiatan (Rengiat) yang telah ditetapkan. Sinergi yang solid antara tim Mabes Polri, Polda Kalteng, dan manajemen PT ABB menjadi kunci utama suksesnya penjaminan standar pengamanan ini.

Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) secara komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan operasional PT Asmin Bara Bronang dalam memitigasi potensi gangguan keamanan serta mendukung kelancaran iklim investasi dan produksi industri pertambangan nasional.

29 Juli 2026

Bidik Kebocoran Pajak Air Permukaan, Munir: DPRD Lampung Dorong Pemasangan Watermeter

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Pemasangan watermeter di perusahaan-perusahaan besar pengguna air permukaan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Lampung. DPRD Provinsi Lampung mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperluas pemasangan alat ukur tersebut agar pendataan penggunaan air dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan watermeter mampu mencatat volume penggunaan air permukaan secara riil, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan besaran pajak sehingga lebih mencerminkan penggunaan sebenarnya oleh masing-masing perusahaan.

"Kalau penggunaan air dapat diukur secara pasti melalui watermeter, maka penetapan Pajak Air Permukaan juga akan lebih objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Munir, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, pemasangan watermeter sudah saatnya diterapkan di seluruh perusahaan besar yang memanfaatkan air permukaan di Lampung. Langkah ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap metode self assessment yang selama ini masih digunakan dalam perhitungan pajak.

Ia menilai sistem berbasis alat ukur akan memperkuat pengawasan sekaligus meminimalkan potensi selisih data antara penggunaan air di lapangan dengan laporan yang disampaikan wajib pajak. Dorongan tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 yang mencatat potensi Pajak Air Permukaan dari 11 perusahaan mencapai sekitar Rp23,6 miliar. Namun hingga 2025, realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan baru berada di kisaran Rp10 miliar.

Munir menilai angka tersebut menunjukkan masih besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Bahkan, potensi itu diyakini lebih besar karena belum seluruh perusahaan pengguna air permukaan masuk dalam pendataan secara optimal.

"Masih ada ruang yang sangat besar untuk meningkatkan PAD. Karena itu, sistem pendataan harus diperkuat agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal," katanya.

Persoalan pengelolaan Pajak Air Permukaan juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam agenda koordinasi dan supervisi, KPK menilai pengelolaan sektor tersebut masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah apabila tidak dibenahi melalui sistem yang lebih transparan.

Komisi III DPRD Provinsi Lampung, lanjut Munir, siap berkolaborasi dengan Bapenda untuk membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih akuntabel. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah percepatan pemasangan watermeter di seluruh perusahaan besar pengguna air permukaan.

"Dengan watermeter, pemerintah memiliki data yang valid, perusahaan memperoleh kepastian dalam perhitungan pajak, dan daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Ini menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pajak," pungkas Munir. (**)

Kapolsek Bekasi Barat Salurkan Bantuan Sembako kepada Warga Sakit dan Lansia di Kranji

     

 

REFORMASI-ID  | KOTA BEKASI – Wujud kepedulian dan empati terhadap masyarakat terus ditunjukkan Kapolsek Bekasi Barat, AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH., melalui program Jaga Jakarta On The Spot. Pada Rabu (29/7/2026), Kapolsek bersama Panit Binmas dan Bhabinkamtibmas Kranji mengunjungi warga yang sedang sakit serta lansia jompo di lingkungan RW 010, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek menyerahkan bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada warga yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan, AKP Dr. H. Wahyudi juga menyampaikan doa agar warga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Jaga Jakarta On The Spot yang mengedepankan kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun kepedulian sosial serta mempererat hubungan dengan warga.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semakin terjalin kedekatan antara Polri dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kepedulian antar sesama.



Diseminasi Program Madrasah Piloting KBC dan Implementasi Magis Berbasis WEB SSO, Optimalisasi Pengawas Madrasah Kota Palembang

     

REFORMASI-ID | Palembang — Dalam upaya memperkuat transformasi pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah, telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi Program Madrasah Piloting Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dan Implementasi MAGIS Berbasis Web SSO (Single Sign-On) dengan tema “Optimalisasi Peran Pengawas Madrasah Melalui Layanan Digital Terintegrasi dan Pendampingan Berbasis Data.” Kegiatan ini diikuti oleh kepala madrasah, guru, dan pengawas madrasah dari berbagai satuan pendidikan di Kota Palembang. Rabu, 29/07/2026.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Palembang, H. M. Zaki Baridwan, S.Kom., MM. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan dan pengawasan madrasah agar mampu menjawab tantangan era teknologi informasi. Acara pembukaan turut didampingi oleh Kepala MTsN 2 Kota Palembang beserta Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MTsN 2 Palembang, serta dihadiri oleh Ketua Pokjawasmad Kota Palembang Imron, S. Pd.I., MM. dan seluruh pengawas madrasah Kota Palembang yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan diseminasi menghadirkan narasumber utama Ari Mawarni, S.Ag., M.Pd. yang menyampaikan materi tentang Implementasi MAGIS Berbasis Web SSO. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa MAGIS merupakan layanan digital terintegrasi yang dirancang untuk mendukung pengawas madrasah dalam melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan secara lebih efektif, efisien, dan berbasis data. 

"Melalui sistem Single Sign-On (SSO), pengguna dapat mengakses berbagai layanan hanya dengan satu akun sehingga memudahkan koordinasi dan pengelolaan data pendidikan madrasah," Paparnya.

Menurut Ari Mawarni, transformasi digital dalam pengawasan madrasah bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma kerja pengawas agar lebih responsif terhadap kebutuhan madrasah. 


"Dengan data yang terintegrasi, pengawas dapat melakukan pendampingan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, materi mengenai Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai dasar Madrasah Piloting KBC disampaikan oleh Hj. Maruyah, M.Pd.I dan Hj. Jamilah Asna, M.Pd. Kedua narasumber menegaskan bahwa KBC menempatkan nilai cinta sebagai fondasi pendidikan, meliputi cinta kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan ilmu pengetahuan. 

"Melalui pendekatan ini, Madrasah diharapkan mampu membentuk peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi," tegas kedua Narasumber.

Dalam sesi diskusi, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan berbagai pertanyaan terkait implementasi MAGIS dan strategi penerapan KBC di madrasah masing-masing. 

Kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik antar madrasah piloting sehingga diharapkan dapat mempercepat penyebarluasan inovasi pendidikan berbasis cinta dan digitalisasi layanan pengawasan. Melalui kegiatan diseminasi ini, diharapkan sinergi antara pengawas, kepala madrasah, dan guru semakin kuat dalam mewujudkan madrasah yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. 

Transformasi digital melalui MAGIS dan penguatan karakter melalui KBC diyakini menjadi langkah strategis menuju pengelolaan madrasah yang lebih profesional, efektif, dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan. (*) 

Wakapolri Lantik Pengurus Pusat KBPP Polri 2026–2031, Awali Konsolidasi Organisasi Nasional

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional KBPP Polri yang diikuti jajaran 36 Polda serta pengurus hingga tingkat Polres secara daring. Momentum ini menandai dimulainya kepemimpinan baru untuk memperkuat soliditas organisasi, menyelaraskan program kerja, serta memperluas kontribusi KBPP Polri sebagai wadah pemersatu keluarga besar Polri dalam mendukung pembangunan nasional dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan amanah untuk membawa organisasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia mengajak seluruh pengurus menjadikan momentum ini sebagai awal memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar Polri dan masyarakat.

“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi, jaga soliditas, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa,” tegas Wakapolri.

Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Bimo, kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah melalui penguatan tata kelola organisasi, pembaruan basis data keluarga besar Polri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, dan kemanusiaan.

Dengan kepengurusan baru yang didukung konsolidasi organisasi secara nasional, KBPP Polri diharapkan semakin solid sebagai organisasi keluarga besar Polri yang modern, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis Polri dalam memperluas pengabdian kepada masyarakat.