Media Reformasi Indonesia (MRI)

06 Februari 2026

Kakorsabhara Baharkam Polri Resmikan Kantor Teknologi Face Recognition sebagai pusat kendali Pengaman Wisata di Bali

     


REFORMASI-ID  | Bali - Polda Bali mencatatkan sejarah baru dalam dunia pengamanan pariwisata global. Hari ini, Jumat (6/2), Bali Tourism Police Station resmi dioperasikan. Markas komando bagi Polisi Pariwisata ini tidak hanya sekadar gedung perkantoran, melainkan pusat komando mutakhir yang menjadi pilot project sistem pengamanan pariwisata di Indonesia.

Acara peresmian yang berlangsung megah ini dihadiri langsung oleh Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Drs. M.H. Ritonga, M.Si, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel. A, S.Ik., M.H serta jajaran pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata Bali.

Kakorsabhara Baharkam Polri Menyampaikan, bahwa Teknologi Canggih untuk Keamanan Wisatawan Salah satu sorotan utama dalam peresmian ini adalah integrasi teknologi Face Recognition (pengenalan wajah) yang tertanam pada sistem CCTV dan bodycam personel di lapangan.

Sistem ini terbukti mampu mengidentifikasi wajah seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) secara real-time. "Bali Tourism Police Station adalah pionir. Dengan teknologi Face Recognition dan sistem pemantauan seluler, kami memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara," ungkap Irjen M. H. Ritonga dalam sambutannya.

Selain melihat simulasi alat canggih tersebut  Kakorsabhara juga meninjau sistem digital lainnya, Kakorsabhara Baharkam Polri dan Kapolda Bali juga mengecek berbagai perlengkapan patroli terbaru milik Subdit Wisata Ditpamobvit Polda Bali, di antaranya:

Senjata Listrik (Pelontar Elektrik Gun): Alat pelumpuh non-mematikan untuk keamanan taktis.

Bodycam & CCTV Portabel: Terintegrasi langsung ke pusat kendali.

Segway & Kendaraan Mobile Monitoring:

Menunjang mobilitas personel di area pedestrian dan objek wisata padat.

Peresmian ditandai dengan prosesi pengguntingan pita oleh Kakorsabhara Baharkam Polri bersama Kapolda Bali.

Kehadiran berbagai tokoh penting seperti Kadispar Provinsi Bali, Direktur Poltekpar Bali, Kakanwil Imigrasi, serta pimpinan asosiasi pariwisata (PHRI, GIPI, ASITA, dan Bali Tourism Board) menegaskan dukungan penuh industri terhadap penguatan keamanan di Pulau Dewata.

Acara yang dimulai sejak pukul 10.35 WITA ini juga dimeriahkan dengan Tari Tradisional Bali dan pemutaran video selayang pandang mengenai dedikasi Subdit Wisata Ditpamobvit Polda Bali dalam menjaga marwah pariwisata Bali.

Dengan beroperasinya Bali Tourism Police Station, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman melalui pendekatan yang humanis namun tetap diperkuat oleh teknologi paling mutakhir di era digital. Ujar M. H. Ritonga mengakhiri amanatnya.

Wujudkan Laut Biru, Kakorsabhara Baharkam Polri Pimpin Aksi Bersih Sampah di Pantai Kedonganan Bali

     


REFORMASI-ID | Bali - Komitmen Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung sektor pariwisata terus diperkuat. Mewakili Kapolri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Drs. M. H. Ritonga, M.Si, menghadiri sekaligus terjun langsung dalam kegiatan Korvei Aksi Bersih Sampah Laut yang dipusatkan di Pantai Kedonganan, Bali, pada Jumat (6/2/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini bukan sekadar aksi seremonial, melainkan bentuk nyata sinergi lintas sektoral antara Polri, TNI, dan Pemerintah Pusat dalam menangani isu sampah plastik yang mengancam ekosistem laut Indonesia.

"Kehadiran kami di sini adalah mandat langsung dari Bapak Kapolri untuk memastikan bahwa Polri hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam menjaga aset lingkungan yang menjadi motor penggerak pariwisata nasional," ujar Irjen Pol M. H. Ritonga di sela-sela kegiatan.

Aksi bersih-bersih ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat tinggi, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup RI dan Menteri Pariwisata RI. Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata menekankan bahwa kebersihan pantai merupakan wajah utama pariwisata Bali di mata dunia, sementara Menteri Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen untuk menjadikan gaya hidup bebas sampah sebagai budaya baru.

Kekuatan penuh dikerahkan dalam aksi ini. Selain Kakorsabhara, tampak hadir mendampingi antara lain Wadankor Brimob, Kapolda Bali, serta jajaran PJU Polda Bali. Sinergi TNI-Polri semakin solid dengan hadirnya Kasdam IX/Udayana, Kabinda Bali, Danlanal Denpasar, dan Danlanud Ngurah Rai.

Tepat pukul 07.30 WITA, seluruh personil gabungan bersama instansi terkait dan masyarakat lokal menyisir sepanjang garis Pantai Kedonganan. Ribuan kilogram sampah organik dan anorganik berhasil dikumpulkan dan dipilah sebelum dilakukan penimbangan pada pukul 09.30 WITA.

"Laut yang bersih adalah warisan untuk anak cucu kita. Dengan lingkungan yang asri, ekonomi masyarakat pesisir dan daya tarik wisata Bali akan terus terjaga," tambah Irjen Pol M. H. Ritonga.

Acara ditutup pada pukul 10.00 WITA dalam keadaan aman dan tertib. Aksi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan laut, khususnya di destinasi wisata internasional seperti Bali.

Selamatkan 479.857 Jiwa, Polisi Ungkap dan Sita 118,59 Kg Sabu

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN   — Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf merilis pengungkapan tiga kasus tindak pidana narkotika hasil kerja Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan bersama KSKP Bakauheni dalam konferensi pers di Mapolres Lampung Selatan, Jumat (6/2/2026) pukul 09.00 WIB.

Dalam keterangannya, Kapolda menegaskan total barang bukti yang disita mencapai 118,59 kilogram sabu, 4.995 butir ekstasi, serta 2.860 cartridge liquid mengandung etomidate dengan nilai ekonomis sekitar Rp131,43 miliar dan potensi penyelamatan 479.857 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.

“Pengungkapan ini merupakan hasil kerja pengungkapan sepanjang Januari 2026 dengan total nilai barang bukti lebih dari Rp131 miliar serta potensi penyelamatan ratusan ribu jiwa,” ujar Helfi.

Dalam pengungkapan tiga kasus tersebut, polisi turut mengamankan total 8 (delapan) tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas provinsi.

*Kasus pertama: 70 kilogram sabu dari Riau menuju Surabaya*

Kasus pertama diungkap pada Kamis, 8 Januari 2026 sekitar pukul 12.30 WIB di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Petugas menemukan 66 paket sabu seberat bruto 70.000 gram yang disembunyikan di bawah muatan semangka dalam truk Isuzu Elf.
Tiga tersangka berinisial R.F.E.P (25), E.W.K (21), dan D.S (35) diketahui mengambil sabu di Kabupaten Pelalawan, Riau, atas perintah seseorang berinisial F (DPO) untuk diantar ke Surabaya, Jawa Timur. Para tersangka dijanjikan upah Rp20 juta per paket atau total Rp1,32 miliar, sementara R.F.E.P baru menerima uang jalan Rp25 juta.
Ketiganya dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan KUHP terkait dengan ancaman pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati.

*Kasus kedua: 13,84 kilogram sabu dan ratusan cartridge etomidate*

Pengungkapan kedua terjadi Rabu, 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB di lokasi yang sama. Polisi menemukan 12 paket sabu seberat bruto 13.845 gram di dalam kendaraan Toyota Innova yang dibawa tersangka M dan M.R dari Aceh Utara menuju Jakarta Utara.
Pengembangan perkara mengarah pada penangkapan tersangka R.A di Jakarta Utara sekaligus penemuan 964 cartridge liquid yang diduga mengandung etomidate di tempat tinggalnya. M dan M.R dijanjikan upah Rp150 juta untuk dua orang oleh A.S (DPO), sedangkan R.A dijanjikan Rp4 juta.
Para tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
Kasus ketiga: 34,75 kilogram sabu, 4.995 ekstasi, dan ribuan cartridge

Kasus ketiga terungkap Kamis, 22 Januari 2026 sekitar pukul 14.35 WIB di Pelabuhan Bakauheni terhadap truk box dari Medan menuju Jakarta. Polisi menemukan puluhan bungkus sabu, 4.995 butir ekstasi berbagai merek, serta ribuan cartridge berisi cairan etomidate.

Pengembangan penyidikan berujung pada penangkapan tersangka U.S dan N di Jakarta Barat. Keduanya berperan mengambil paket dan menyerahkannya kepada pihak lain atas perintah M.B (DPO), dengan total upah masing-masing Rp10,5 juta dan Rp4 juta dari beberapa kali pekerjaan.
Keduanya juga dijerat pasal narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Total nilai ekonomis barang bukti terdiri dari sabu sekitar Rp118 miliar, ekstasi Rp1,99 miliar, dan cartridge etomidate Rp11,44 miliar sehingga keseluruhannya mencapai sekitar Rp131,43 miliar.

Dari pengungkapan tiga kasus tersebut, aparat memperkirakan sebanyak 479.857 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika.

sementara itu Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peredaran cartridge liquid vape yang mengandung zat etomidate karena berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius sekaligus terkait penyalahgunaan narkotika.

“Kami mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mencoba ataupun menggunakan cartridge vape yang tidak jelas kandungannya seperti Zat seperti etomidate dapat membahayakan keselamatan jiwa penggunanya.” kata Toni. (Hms/Mdn)

Kesejukan di Jalan Akses UI: Pasukan Berkuda Den Turangga Polri Tebar Kebaikan di Jumat Berkah

     


REFORMASI-ID | Depok - Suasana pagi di kawasan Jalan Akses UI, Cimanggis, tampak berbeda pada Jumat (06/02/2026). 

Di tengah hiruk-pikuk arus lalu lintas, kehadiran personel berseragam tangguh bersama satwa kuda gagah dari Detasemen Turangga (Den Turangga) Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri menarik perhatian warga dan pengguna jalan.

Bukan dalam rangka patroli pengamanan biasa, kali ini tim yang dipimpin oleh Iptu Yunus dan Iptu Sugiono turun ke jalan untuk menyelenggarakan aksi sosial bertajuk "Jumat Berkah". Dimulai pukul 07.00 WIB, sebanyak 12 personel Polri bersama tim pendukung bergerak membagikan paket bantuan kepada masyarakat yang melintas di sekitar Mako Ditpolsatwa. 

Yang istimewa dari kegiatan ini adalah pelibatan dua satwa Turangga andalan, Nobel dan Silke. Kehadiran kuda-kuda terlatih ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan Polri, tetapi juga menjadi sarana interaksi yang hangat antara polisi dan masyarakat. Banyak warga, mulai dari pengendara ojek daring, petugas kebersihan, supir angkot hingga pejalan kaki, tampak antusias menerima paket sambil menyapa para personel dan satwa.

Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Tory Kristianto S.IK, menyampaikan bahwa "Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap sesama. Kami ingin hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai saudara yang berbagi kebahagiaan di hari yang penuh berkah ini, kegiatan ini secara rutin dan konsisten kita laksanakan setiap jum'at, polisi hadir ditengah masyarakat dan sambil berbagi atas nikmat yg allah swt titipkan kepada kita.

Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Senyum sumringah dari warga yang menerima bantuan menjadi penutup manis aksi sosial pagi ini.

Dengan semangat Presisi, Den Turangga Ditpolsatwa berkomitmen untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif, membuktikan bahwa di balik seragam yang gagah, terdapat hati yang siap melayani dan berbagi.

05 Februari 2026

Sinergi Tanpa Batas : Baharkam Polri dan Bea Cukai, Gelar Pemberian Penghargaan K-9 dalam Acara Coffee Morning

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Dalam rangka memperkuat koordinasi antar instansi dan komunitas pecinta satwa, Direktorat Polisi Satwa (Dirpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri bersama Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning dan Temu Sapa di Unit K9 Bea Cukai, Jakarta, Kamis (05/02/2026).

​Acara ini bukan sekedar pertemuan rutin, melainkan menjadi momentum penting pemberian penghargaan bagi unit K-9 (Anjing Pelacak) yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendukung tugas-tugas operasional di lapangan, khususnya dalam pencegahan peredaran gelap narkotika.
​
​Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan komunitas strategis, di antaranya, ​Delegasi Polri: Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri, Kasubdit Cakkal, Kasubdit Lat, dan KBP Hadi Nur. Sedangkan
​
Delegasi Bea Cukai dihadiri oleh : Direktur Interdiksi Narkotika, Kasubdit Unit K-9, serta jajaran Kasubdit terkait operasional dan analisis narkotika.
​
​Dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara berlanjut dengan serangkaian sambutan yang menekankan pentingnya kolaborasi teknis dan taktis antar lembaga. Salah satu agenda utama adalah Pemberian Penghargaan K-9, sebuah bentuk apresiasi atas peran vital satwa dalam menjaga keamanan negara.

​Setelah sesi ceremoni dan foto bersama, para tamu undangan diajak untuk melakukan peninjauan langsung (site visit) guna melihat berbagai fasilitas modern yang ada di Unit K-9 Bea Cukai. Fasilitas ini merupakan tulang punggung dalam pelatihan dan pemeliharaan kemampuan satwa pelacak agar tetap berada dalam performa puncak.

​"Sinergi antara Polri, Bea Cukai, dan komunitas pemerhati satwa adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks. Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi kita membuahkan hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat."

​Kegiatan ini diharapkan dapat semakin mempererat komunikasi dan sinkronisasi data antarinstansi demi mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan bebas dari peredaran narkoba.

Peduli Lingkungan, Sat Intelkam Polres Lampung Selatan Gelar Aksi Bersih Pantai Kedu

     


REFORMASI-ID | Lampung Selatan — Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kenyamanan kawasan wisata terus ditunjukkan oleh Polres Lampung Selatan. Melalui Satuan Intelkam, Polres Lampung Selatan melaksanakan kegiatan kurvey atau aksi bersih-bersih di kawasan wisata Pantai Kedu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Lampung Selatan, AKP Justin Afrian, S.H., M.H., bersama jajaran personel Sat Intelkam. Aksi sosial ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung terciptanya destinasi wisata yang aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Dalam keterangannya, AKP Justin Afrian menyampaikan bahwa kegiatan kurvey ini tidak hanya berfokus pada pembersihan sampah, namun juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat dan para pengunjung Pantai Kedu untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan keberlanjutan pariwisata,” ujar AKP Justin Afrian.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat langsung.

Aksi bersih-bersih tersebut melibatkan sejumlah personel Sat Intelkam Polres Lampung Selatan, di antaranya IPTU Yohannes Hardiansyah selaku KBO Sat Intelkam, AIPTU Rahidi selaku Kanit Kamneg, AIPDA Indra Lisanto, S.H. selaku Kanit Ekonomi, AIPDA Holsi Farizal, S.H. selaku Kaur Yanmin, serta 10 personel lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel persiapan pada pukul 15.00 WIB. Selanjutnya, pada pukul 15.30 WIB, personel mulai melaksanakan kurvey dengan membersihkan area sekitar Pantai Kedu. Kegiatan selesai pada pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan dengan pengecekan lokasi. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 17.00 WIB dalam situasi aman dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, Polres Lampung Selatan berharap kebersihan Pantai Kedu dapat terus terjaga serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisata. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan instansi terkait, pengelola wisata, dan masyarakat setempat demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir. (*)

Sosialisasi Hukum Digelar, Kabidkum Polda Lampung Ingatkan Risiko Salah Prosedur

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kabidkum Polda Lampung Kombes Pol Ahmad Sukiyatno membuka kegiatan Sosialisasi Hukum di Polres jajaran Polda Lampung pada 5–13 Februari 2026. Kegiatan ini digelar untuk menguatkan pemahaman personel terhadap penerapan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Kamis, 05/02/2026.

Dalam arahannya, Ahmad menegaskan jajaran penyidik wajib memahami aturan baru secara menyeluruh. Menurutnya, kesalahan menafsirkan pasal berpotensi memicu gugatan hukum dan memperburuk citra penegakan hukum.

“Penyidik ada di garda terdepan penegakan hukum pidana. Dengan aturan baru ini, tantangannya jauh lebih berat. Kalau tidak paham betul substansinya, kesalahan prosedur mudah terjadi,” kata Ahmad.

Ia menekankan KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana tidak bisa diterapkan terpisah. Ketiganya saling terhubung dan menentukan sah atau tidaknya proses penanganan perkara.

“Memahami KUHAP tidak bisa dilepaskan dari KUHP dan UU Penyesuaian Pidana. Aturannya saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam praktik penegakan hukum,” tegasnya.

Ahmad juga menyoroti sejumlah aturan baru yang wajib segera dikuasai penyidik, seperti kewajiban penggunaan CCTV saat pemeriksaan tersangka hingga konsep plea bargaining atau pengakuan bersalah.

“Kalau personel tidak cepat beradaptasi, dampaknya langsung terasa. Bisa muncul lonjakan praperadilan, gugatan perdata, sampai laporan masyarakat. Ini risiko nyata kalau aturan baru tidak dikuasai,” ujarnya.

Ia menegaskan sosialisasi hukum tidak boleh berhenti di ruang kegiatan formal. Setiap satuan kerja diminta aktif belajar dan berdiskusi rutin agar pemahaman tidak setengah-setengah.

“Sosialisasi ini cuma pemantik. Pembahasan harus jalan tiap hari di fungsi penyidikan, minimal satu jam, dipimpin langsung oleh perwira dan Kasatker. Ini bagian dari tanggung jawab pimpinan,” pungkas Ahmad.

Polda Lampung menargetkan seluruh penyidik mampu beradaptasi cepat dengan regulasi baru agar proses penegakan hukum berjalan profesional, minim gugatan, dan tidak memicu persoalan hukum baru di lapangan. (*)

Polda Lampung Ungkap Kasus: Pemerasan Melalui Konten

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap kasus tindak pidana menonjol yang merugikan masyarakat secara materil maupun psikologis.

Hal ini disampaikan dalam Press Release yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun didampingi Wadir Krimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yusrin bertempat di Mapolda Lampung, Rabu (04/02/2026).

Ungkap kasuh tindak pidana ITE berupa pengancaman penyebaran video pribadi.

Berdasarkan laporan korban, tersangka berinisial MHH melakukan intimidasi dengan mengirimkan video hasil editan korban melalui beberapa akun WhatsApp.

"Tersangka menggunakan video tersebut untuk memeras korban. Akibat rasa takut, korban telah mengirimkan uang hingga mencapai Rp70.500.000," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari.

Tim Subdit V Siber Polda Lampung bergerak cepat dan berhasil meringkus tersangka MHH pada 23 Januari 2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa ponsel, kartu SIM, serta rekening bank yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 27B ayat (2) huruf a jo Pasal 45 ayat (10) UU ITE.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah memberikan data atau konten pribadi kepada siapapun. Jika menjadi korban pemerasan digital, segera lapor ke kantor polisi terdekat atau melalui kanal pengaduan siber kami," tutup Kabid Humas. (Hms/Mdn)

FGD Aktivis 98: Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Kebijakan Politik

     


REFORMASI-ID | Makasar - Forum Group Discussion (FGD) Aktivis ’98 Sulawesi Selatan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Posisi tersebut bukan sekadar pilihan kebijakan politik, melainkan bagian dari desain ketatanegaraan yang telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kamis, 05 Februari 2026.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berkembangnya wacana publik yang mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Para peserta FGD menilai bahwa gagasan tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dan berpotensi melemahkan independensi Polri sebagai institusi penegak hukum dalam sistem presidensial.

Ketua Panitia FGD, Hasrul, menegaskan bahwa dukungan terhadap kedudukan Polri di bawah Presiden bukanlah pembelaan membabi buta, melainkan sikap sadar konstitusi.

“Dalam sistem presidensial, Presiden memegang mandat rakyat secara langsung. Menempatkan Polri di bawah Presiden memastikan akuntabilitas dan mencegah kekuasaan kepolisian berjalan tanpa kontrol yang sah,” ujar Hasrul.

Menurutnya, posisi konstitusional tersebut justru memperjelas garis komando, memperkuat kontrol demokratis, serta menjaga Polri tetap berada dalam kerangka supremasi sipil. Ia juga menekankan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara utuh dan terencana.

“Reformasi Polri harus dilakukan secara utuh, bukan parsial dan reaktif. Pembenahan institusi kepolisian harus berbasis pada penguatan sistem, bukan pada perubahan struktur yang bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya.

Dari perspektif hukum tata negara, Polri adalah alat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan publik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tanggung jawab pengelolaan institusi keamanan nasional memang berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit menegaskan bahwa Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Norma hukum ini menempatkan kedudukan Polri dalam kerangka konstitusional yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain.

Narasumber dari kalangan Aktivis 98 juga menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh dipahami secara sempit dan berdiri sendiri. Reformasi kepolisian harus berjalan seiring dengan pembenahan institusi penegak hukum lainnya.

“Reformasi Polri tidak boleh berdiri sendiri. Reformasi harus berjalan seiring dengan pembenahan Kejaksaan dan lembaga peradilan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana,” tegas salah satu narasumber.

Pandangan tersebut diperkuat oleh peserta FGD, Akbar Supriadi, yang mengingatkan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam agenda reformasi hukum nasional.

“Reformasi sektoral berisiko melahirkan ketimpangan dan menjadikan satu institusi sebagai kambing hitam. Yang dibutuhkan adalah reformasi sistemik, bukan perubahan struktur yang justru dapat mengganggu keseimbangan antar-lembaga penegak hukum,” ujar Akbar.

FGD secara bulat menyimpulkan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi langsung dari desain konstitusional UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengendalikan alat negara guna menjamin keamanan, ketertiban, serta tegaknya hukum.

Karena itu, peserta FGD menegaskan bahwa agenda reformasi Polri harus difokuskan pada penguatan profesionalisme, integritas, dan mekanisme pengawasan, bukan pada perubahan kedudukan kelembagaan yang sudah jelas diatur oleh konstitusi. Reformasi kepolisian harus dilakukan serentak dengan reformasi Kejaksaan dan lembaga peradilan, tanpa menegasikan garis komando Presiden sebagai mandat konstitusional rakyat.

Aktivis 98 Sulsel menyampaikan kepada masyarakat bahwa informasi mengenai kedudukan Polri di bawah Presiden adalah fakta hukum yang wajib dipahami secara benar dan proporsional. Pemahaman ini penting agar diskursus publik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa yang lebih besar.

FGD Aktivis 98 Sulsel mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati Undang-Undang Dasar 1945, menjaga independensi Polri sebagai institusi penegak hukum, serta mendukung agenda Transformasi Polri demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden adalah perintah konstitusi yang harus dipertahankan demi tegaknya negara hukum dan keberlanjutan reformasi kelembagaan.”

Wujudkan SDM Unggul, Korsabhara Baharkam Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat PNS Polri

     


REFORMASI-ID | Depok - Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri melaksanakan upacara kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2026. Upacara yang berlangsung khidmat ini digelar di Lapangan Apel Korsabhara Baharkam Polri pada Kamis pagi (5/2/2026).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H., memimpin langsung prosesi kenaikan pangkat tersebut. Turut hadir mendampingi, Kombes Pol Arie Sandy Zulkarnain Sirait, S.I.K., M.Si., yang bertugas sebagai Perwira Upacara.

Kenaikan pangkat ini diberikan kepada dua personel tenaga medis dari Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam tugasnya. 

Kedua personel tersebut adalah: 
PENDA drh. Nadia Kamila Putri (Pamin Urgroming Subditharvet Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri) PENDA drh. Grace Tabitha Tenggi Olihta, M.Sc. (Pamin Ur Medis Subditharvet Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri)

Dalam arahannya, BJP Dr. Mokhamad Ngajib menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk penghargaan organisasi atas prestasi, kerja keras, dan loyalitas yang telah diberikan kepada institusi Polri.

"Kenaikan pangkat ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam mendukung tugas-tugas Ditpolsatwa melalui keahlian medis veteriner," ujar beliau.

Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kenaikan pangkat dua dokter hewan (drh) ini menegaskan komitmen Korsabhara Baharkam Polri dalam memperkuat aspek operasional melalui dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. 

Dengan pangkat baru ini, para personel diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pemeliharaan dan kesehatan satwa Polri guna mendukung keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Upacara berjalan dengan lancar dan ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta sesi dokumentasi bersama jajaran pimpinan Korsabhara Baharkam Polri.

Chusnunia, P.hd., “Sang Ratu Lebah” Akan Kukuhkan 100 lebih Pasukan Lebah DPW PKB Lampung 2026-2030.

     

REFORMASI-ID | JAKARTA - Hj. Chusnunia, P.hd., atau yang lebih populer dipanggil mbak Nunik telah resmi dilantik sebagai ketua DPW PKB Provinsi Lampung kembali periode 2026-2030 di hotel Mövenpick Jakarta serentak dengan seluruh ketua DPW PKB se-Indonesia pada Selasa, 3 Februari 2026 oleh ketua umum DPP PKB H. Abdul Muhaimin Iskandar.

Setelah dilantik Hj. Chusnunia langsung tancap gas akan melakukan pengukuhan kepengurusan yang direncanakan digelar di ballroom hotel grand mercure yang juga sekaligus melakukan Akpolbang (akademi politik kebangsaan) untuk kepengurusan baru pada Ahad 08 Februari 2026. Tidak tanggung-tanggung selain puluhan anggota pengurus harian DPW, juga akan dikukuhkan 100 lebih pengurus bidang-bidang yang totalnya ada 30 bidang. dengan begitu Hj. Chusnunia atau mbak Nunik akan menjadi “Ratu Lebah” lampung yang akan memimpin pertempuran di 2029 dengan 100 lebih pasukan lebah.

Kepengurusan kali ini sangat “Gemoy” karena memang tuntutan target partai, hampir 150 an pengurus DPW PKB Lampung periode 2026-2030 yang akan berbarengan bergerak untuk memenangkan pemilu 2029, target kami juara 1 atau paling tidak runner up di 2029 untuk PKB Lampung. Dengan banyaknya sumber daya pengurus, kualitas kader yang mumpuni di bidangnya, disiplin tinggi, dan semangat kebersamaan

"Insha Allah 2029 perolehan suara PKB di Lampung Insha Allah juara atau minimal menjadi runner up pemenang pemilu," tutur Wakil Ketua komisi VII DPR RI ini.

Penguatan internal melalui beragam kaderisasi berjenjang kita lakukan maraton sampai 2029, baik yang dilakukan struktural partai maupun banom, dan selain itu dengan dikukuhkannya pengurus bidang-bidang, kita akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi partai yang hadir di tengah-tengah masyarakat setiap saat, tidak hanya musim kampanye datang, semua kader harus mampu mewujudkan politik kehadiran. Ada pengurus harian, Ada pengurus 30 bidang, diantaranya ada bidang pertanian, peternakan, perikanan.

"Maka selaras dengan pemerintah kita kan berjuang untuk ikut serta berdaya bersama masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan di negeri ini, begitu pula bidang sosial, kesehatan, dan lain-lain, kader PKB kita tuntut untuk mampu mengadvokasi segala hal yang sangat dibutuhkan masyarakat," tambah mantan bupati Lampung Timur dan juga Wagub Lampung ini.

Menurut Ketua panitia pelantikan yang juga ketua DKW Garda Bangsa Lampung dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung Rolland Nurfa.  Pengukuhan pengurus DPW PKB Lampung periode 2026-2030 akan mengundang jajaran FORKOMPINDA Lampung, Partai Politik tingkat Provinsi, Ormas Keagamaan, Tokoh Adat, tokoh masyarakat, organisasi dan tokoh perempuan, OKP,

"Dan anggota fraksi PKB se-lampung dan pengurus DPC PKB se-provinsi lampung," tutur Rolland Nurfa ketua panitia pelantikan yang juga ketua DKW Garda Bangsa Lampung dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung ini. (*)

Polda Lampung Ungkap Penipuan Umrah Ilegal, 10 Jemaah Jadi Korban

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung bertindak tegas terhadap oknum penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak berizin (ilegal). Kamis, 05/02/2026.

Dalam press release yang digelar hari ini, Polda Lampung mengumumkan penetapan tersangka terhadap Direktur PT Barokah Wisata Mandiri (Basma Tour) berinisial BW atas dugaan penipuan jemaah umrah di wilayah Lampung Tengah.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, didampingi Wadir Krimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yusrin, menjelaskan bahwa praktik ilegal ini telah merugikan banyak masyarakat yang berniat melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah jemaah melaporkan adanya ketidakpastian keberangkatan sejak Desember 2024.

Tersangka BW melalui perusahaannya menawarkan paket umrah dengan harga menggiurkan dan telah menerima setoran uang dari para jemaah.

“Tersangka mengumpulkan uang dari masyarakat, namun hingga waktu yang ditentukan, jemaah tidak kunjung diberangkatkan. Tersangka secara berulang kali memberikan janji palsu dan menunda waktu keberangkatan dengan berbagai alasan,” ungkap Kombes Pol Yuni Iswadari.

Berdasarkan hasil penyidikan dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, terungkap fakta bahwa PT Barokah Wisata Mandiri tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang sah.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 10 orang jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp299.000.000.

Jumlah ini dikhawatirkan masih bisa bertambah seiring dengan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Tersangka kini terancam hukuman berdasarkan Pasal 124 jo Pasal 117 subsider Pasal 122 jo Pasal 115 UU RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah diubah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023.

Wadir Reskrimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yusrin, menghimbau masyarakat agar lebih waspada dalam beraktivitas di ruang digital dan tidak mudah tergiur dengan tawaran umrah murah

"Kami meminta masyarakat untuk selalu mengecek legalitas travel umrah melalui aplikasi resmi Kementerian Agama dan tidak sembarang membagikan konten pribadi kepada siapapun di media sosial guna menghindari pemerasan," tegasnya. (Hms/Mdn)

Badak Jawa Kembali Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon, Bukti Konservasi Berjalan Efektif

     

REFORMASI-ID | Pandeglang, Banten - Upaya konservasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) kembali menunjukkan hasil positif. Rabu, 04/02/2026.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan menggunakan kamera jebak (camera trap), Tim Monitoring dan Evakuasi Operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa, berhasil merekam keberadaan seekor induk Badak Jawa bersama anaknya di Blok Cigenter, Taman Nasional Ujung Kulon.

Rekaman tersebut diperoleh pada 29 Januari 2026 pukul 22.17 WIB. Temuan ini menjadi rekaman anakan Badak Jawa pertama pada tahun 2026, sekaligus memperkuat optimisme terhadap keberlangsungan populasi Badak Jawa di habitat alaminya.

Prof. Satyawan selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menyampaikan bahwa temuan ini merupakan indikator penting keberhasilan pengelolaan kawasan dan perlindungan Badak Jawa.

"Keberadaan induk dan anakan Badak Jawa yang terekam melalui camera trap menunjukkan bahwa habitat di Taman Nasional Ujung Kulon masih terjaga dengan baik. Selain itu, pengamanan kawasan yang kuat dan konsisten, serta dukungan kerja sama dari berbagai pihak, menjadi faktor kunci yang memungkinkan Badak Jawa berkembang biak secara alami,” ujar Dirjen KSDAE.

Menurut hasil analisis awal tim, induk Badak Jawa yang terekam diduga bernama "ARUM", merupakan individu yang telah teridentifikasi sebelumnya dalam sistem monitoring.

Sementara itu, anakan Badak Jawa yang terekam, merupakan individu baru, dengan perkiraan usia kurang dari lima bulan.

Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap induk dan anakan Badak Jawa tersebut, serta seluruh populasi Badak Jawa di kawasan.

Upaya ini, dilakukan melalui penguatan patroli, pemantauan berbasis teknologi, pengelolaan habitat, serta peningkatan kolaborasi dengan mitra konservasi, LSM, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah mengajak seluruh pihak, untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian Badak Jawa sebagai salah satu satwa paling langka di dunia dan kebanggaan Indonesia, demi memastikan kelangsungan hidupnya bagi generasi mendatang.

Untuk Informasi Lebih Lanjut: Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Jl. Perintis Kemerdekaan No. 51, Labuan – Pandeglang, Provinsi Banten, Telp. (0253) 801731. (*)

04 Februari 2026

KBO Satreskrim Polres Metro Bekasi Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Kepala Bagian Operasional (KBO) Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, Dr. Malindra Praditiya Gunawan, S.H., M.M., M.H., berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dengan predikat cumlaude. Prestasi akademik tersebut semakin mengukuhkan kiprahnya sebagai anggota Polri yang berprestasi, baik di bidang penegakan hukum maupun pengembangan keilmuan Rabu 4 Februari 2026.

Dr. Malindra Praditiya Gunawan, S.H, M.M, M.H Praditiya Gunawan dinyatakan lulus setelah mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit sebagai Korporasi Akibat Kelalaian Medis”. Disertasi tersebut mengkaji secara mendalam konsep pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi dalam kasus-kasus kelalaian medis, yang dinilai relevan dengan dinamika penegakan hukum di bidang kesehatan.

Dalam penelitiannya, Dr. Malindra Praditiya Gunawan, S.H, M.M, M.H menyoroti perlunya rekonstruksi regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas serta berkeadilan, guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus perlindungan bagi tenaga medis dan institusi rumah sakit.

Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Dr. Malindra Praditiya Gunawan, S.H, M.M, M.H dalam meningkatkan kapasitas intelektual dan profesionalisme sebagai perwira Polri. Di tengah tugas dan tanggung jawabnya sebagai KBO Satreskrim Polres Metro Bekasi, ia tetap mampu menyelesaikan pendidikan doktoral dengan hasil yang membanggakan.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi sebagai contoh positif bagi anggota Polri lainnya, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, modern, dan berintegritas.

(**)

Asah Kemampuan Komunikasi, Korsabhara Baharkam Polri Gelar Seminar Public Speaking: Wujudkan Personel yang Presisi dan Komunikatif

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mampu merepresentasikan institusi Polri secara profesional di mata publik, Korsabhara Baharkam Polri menggelar Seminar Public Speaking bagi para personelnya. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Samapta Reksabaya Adipradana pada Rabu (4/2/2026).

Acara yang dimulai pukul 07.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Kabagrenmin Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol Dodi Rahmawan, S.I.K., M.H., didampingi oleh Kabagopsnalev Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol Yully Kurniawan, S.I.K.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Dodi Rahmawan menekankan bahwa kemampuan berbicara di depan umum bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan instrumen vital bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan fungsi sosialisasi, penyuluhan, dan pelayanan masyarakat.

“Personel Polri adalah wajah institusi di lapangan. Melalui seminar ini, kita ingin setiap anggota memiliki rasa percaya diri yang tinggi serta mampu menyampaikan informasi secara jelas, terstruktur, dan persuasif kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Dodi.

Seminar ini menghadirkan narasumber ahli di bidang komunikasi, Kombes Pol Don G.M. da Costa, S.H., Dipl.Tr., C.PST., M.I.Pol. Dalam paparannya, beliau mengupas tuntas teknik mengelola bahasa tubuh, pengaturan intonasi suara, hingga strategi jitu mengatasi kegugupan saat berhadapan dengan audiens dalam skala besar.

Sebanyak 82 peserta yang terdiri dari personel Polwan, Polki, dan PNS di lingkungan Korsabhara Baharkam Polri tampak antusias mengikuti jalannya materi. Peserta merupakan perwakilan dari berbagai direktorat, di antaranya:

Staf Korsabhara: 26 personel

Ditsamapta: 12 personel

Ditpamobvit: 20 personel

Ditpolsatwa: 24 personel

Melalui pelatihan intensif ini, diharapkan para personel tidak hanya unggul dalam tugas operasional, tetapi juga mampu memperkuat citra positif Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang komunikatif dan edukatif.

Kegiatan ditutup dengan sesi praktik singkat yang memperlihatkan peningkatan signifikan pada keterampilan retorika para peserta, menandai kesiapan personel Korsabhara untuk tampil lebih prima di garda terdepan pelayanan publik.

Polri Ukir Sejarah Baru, berikan penghargaan kepada Anjing Pelacak "Reno" K-9, Penjaga Kemanusiaan

     


REFORMASI-ID | Pekanbaru - Polri Catat Sejarah baru di Republik Indonesia. Seekor anjing pelacak bernama Reno K-9 resmi menerima penghargaan dan Medali Vira Satya Manava Raksaka Pasu dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rabu (4/2/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan Kapolri Melalui Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Lantai 5 Mapolda Riau. 

Acara ini turut dihadiri berbagai kalangan, mulai dari jajaran kepolisian, aktivis lingkungan, hingga para pencinta satwa. Reno K-9 dinobatkan sebagai Pahlawan Kemanusiaan, sekaligus menjadi satwa pertama dalam sejarah Indonesia yang menerima penghargaan resmi dari Kapolri.

Aktivis lingkungan dan pemerhati kesejahteraan hewan, Melanie Subono, mengapresiasi langkah Polda Riau yang dinilainya sangat progresif.

“Belum pernah ada instansi di Indonesia yang memberikan penghargaan kepada hewan. Baru di Riau. Saya sangat setuju dan mendukung ini. Reno adalah pahlawan. Semoga tidak berhenti di sini,” ujar Melanie.

Sementara itu, Asisten SDM Polri Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto menjelaskan bahwa penghargaan ini justru lahir karena keteladanan Reno.

“Selama ini kita memang belum punya aturan pemberian penghargaan kepada satwa. Tapi karena Reno, kami tergugah. Aturannya akhirnya dikonsep dan dibuat. Ini berangkat dari nilai kemanusiaan yang ditunjukkan Reno,” ungkapnya. Ia menambahkan, Reno dikenal sebagai hewan yang berani, setia, dan berdedikasi tinggi, terutama dalam misi pencarian korban bencana alam. “Karena itu kami menganugerahkan gelar Vira Satya Manava Raksaka Pasu, yang berarti hewan pemberani penjaga kemanusiaan,” jelas Brigjen Budhi.

Penghargaan tersebut ke depan tidak hanya diperuntukkan bagi satwa Polri, tetapi juga hewan non-Polri yang berjasa dalam misi kemanusiaan.

Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan yang pertama kali diberikan di Indonesia.

“Reno bukan sekadar anjing pelacak. Ia adalah bagian dari keluarga besar Polda Riau. Reno mengajarkan kita arti loyalitas, pengabdian, dan kesetiaan tanpa pamrih,” kata Kapolda.

Reno diketahui telah dilatih sejak usia satu tahun oleh Brigadir Fernando Hosea Sinaga dan mengabdi sebagai anjing pelacak selama tujuh tahun. Reno gugur saat menjalankan misi kemanusiaan pencarian korban bencana alam di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 30 November 2025.

Sebelumnya, Reno juga telah menerima penghargaan dari Kapolda Riau dalam acara bertajuk “Reno K9 Sang Pahlawan Kemanusiaan” yang digelar di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Minggu (1/2/2026).
Anjing herder berusia 8 tahun 4 bulan itu menghembuskan napas terakhirnya setelah berhasil menjalankan tugas pelacakan korban bencana.

“Reno bekerja dalam hening, tanpa pamrih, tanpa menuntut imbalan. Nilai loyalitas dan kesetiaan inilah yang harus kita kenang dan teladani,” tutur Irjen Hery.

Kapolri Berikan Penghargaan "Vira Satya Manava Raksaka Pasu" kepada Reno, Pahlawan Penjaga Kemanusiaan

     


REFORMASI-ID | Riau - Sejarah baru tercatat di institusi Kepolisian Republik Indonesia. Seekor anjing pelacak bernama Reno K9 resmi menerima penghargaan dan Medali Vira Satya Manava Raksaka Pasu dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rabu (4/2/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan mewakili Kapolri, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Lantai 5 Mapolda Riau. Acara ini turut dihadiri berbagai kalangan, mulai dari jajaran kepolisian, aktivis lingkungan, hingga para pencinta satwa.
Reno K9 dinobatkan sebagai Pahlawan Kemanusiaan, sekaligus menjadi satwa pertama dalam sejarah Indonesia yang menerima penghargaan resmi dari Kapolri.

Aktivis lingkungan dan pemerhati kesejahteraan hewan, Melanie Subono, mengapresiasi langkah Polda Riau yang dinilainya sangat progresif.

“Belum pernah ada instansi di Indonesia yang memberikan penghargaan kepada hewan. Baru di Riau. Saya sangat setuju dan mendukung ini. Reno adalah pahlawan. Semoga tidak berhenti di sini,” ujar Melanie.

Sementara itu, Asisten SDM Polri Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto menjelaskan bahwa penghargaan ini justru lahir karena keteladanan Reno.

“Selama ini kita memang belum punya aturan pemberian penghargaan kepada satwa. Tapi karena Reno, kami tergugah. Aturannya akhirnya dikonsep dan dibuat. Ini berangkat dari nilai kemanusiaan yang ditunjukkan Reno,” ungkapnya. Ia menambahkan, Reno dikenal sebagai hewan yang berani, setia, dan berdedikasi tinggi, terutama dalam misi pencarian korban bencana alam. “Karena itu kami menganugerahkan gelar Vira Satya Manava Raksaka Pasu, yang berarti hewan pemberani penjaga kemanusiaan,” jelas Brigjen Budhi.

Penghargaan tersebut ke depan tidak hanya diperuntukkan bagi satwa Polri, tetapi juga hewan non-Polri yang berjasa dalam misi kemanusiaan.

Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan yang pertama kali diberikan di Indonesia.

“Reno bukan sekadar anjing pelacak. Ia adalah bagian dari keluarga besar Polda Riau. Reno mengajarkan kita arti loyalitas, pengabdian, dan kesetiaan tanpa pamrih,” kata Kapolda.

Reno diketahui telah dilatih sejak usia satu tahun oleh Brigadir Fernando Hosea Sinaga dan mengabdi sebagai anjing pelacak selama tujuh tahun. Reno gugur saat menjalankan misi kemanusiaan pencarian korban bencana alam di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 30 November 2025.

Sebelumnya, Reno juga telah menerima penghargaan dari Kapolda Riau dalam acara bertajuk “Reno K9 Sang Pahlawan Kemanusiaan” yang digelar di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Minggu (1/2/2026).

Anjing herder berusia 8 tahun 4 bulan itu menghembuskan napas terakhirnya setelah berhasil menjalankan tugas pelacakan korban bencana.

“Reno bekerja dalam hening, tanpa pamrih, tanpa menuntut imbalan. Nilai loyalitas dan kesetiaan inilah yang harus kita kenang dan teladani,” tutur Irjen Hery.

Tim Gabungan Ditpolsatwa dan Pemerhati Polisi Satwa Berhasil Evakuasi Buaya Muara

     


REFORMASI-ID | Depok - Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korshabara Baharkam Polri bekerjasama dengan Pemerhati Polisi Satwa berhasil mengevakuasi seekor buaya muara (Crocodylus porosus) berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter pada Senin (2 Feb) sore .

Evakuasi dilakukan dari shelter sementara tim PPS yang berada di Babelan Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan perawatan intensif oleh tenaga medis Rumah Sakit Hewan Presisi Kelapa Dua. Selanjutnya Polri akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melepas liarkan buaya tersebut ke habitatnya.  

Direktur Ditpolsatwa Brigjen Polisi Tory Kristianto menyampaikan hal ini menjadi langkah awal Polri hadir untuk menjaga kamtibnas dan peduli terhadap satwa liar khususnya di area urban atau lingkungan padat penduduk.

Monica Fany selaku Ketua Umum PPS menambahkan kami mendukung penuh kegiatan penanganan dan edukasi urban satwa liar di seluruh Indonesia dengan menyiapkan tenaga pawang yang berpengalaman dalam penanganan urban satwa liar tersebut. Kami berkomitmen untuk berbagi ruang dam hidup bersama dengan satwa tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, buaya dalam kondisi sehat namun menunjukkan tanda-tanda stres cukup berat dan luka luka dibeberapa bagian tubuhnya. Kami akan merawat dan memgobati supaya buaya tersebut kembali sehat dan segera siap untuk dilepasliarkan lagi di habitatnya demikian disampaikan Kasubdit Pemeliharaan dan Veteriner Ditpolsatwa Komisaris Besar Polisi Hadi Saepul Rahman,S.I.K.,M.M. 

Fenomena munculnya buaya di pemukiman biasanya dipicu oleh rusaknya habitat alami atau faktor cuaca ekstrem. Kami sangat mengapresiasi warga yang segera melapor dan tidak melakukan tindakan anarkis terhadap satwa tersebut," demikian ditambahkan oleh pihak Ditpolsatwa

Silaturahmi Kamtibmas, Dirbinmas Polda Lampung: Polri Buka Ruang Komunikasi Seluasnya

     

REFORMASI-ID | Lampung – Dalam rangka mempererat kemitraan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Lampung melaksanakan kegiatan Silaturahmi dan Sambang Kamtibmas bersama Forum Pemuda Cendana Wangi NTT Provinsi Lampung, pada Selasa (3/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPW FP NTT Cendana Wangi Provinsi Lampung Robert Wiliam Luttu, SE beserta jajaran pengurus, di antaranya Wakil Ketua Joel Penmau, SE, Bendahara Jacky Pah, S.Hut., M.Hut., Sekretaris Charles Kase, serta Kabid Pemuda dan Olahraga Piter Hari, SIP.

Hadir pula Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol A.F. Indra Napitupulu, SIK., MH didampingi Kasubdit Binpolmas AKBP Hesbin Fadilla, SH, serta personel Ditbinmas Polda Lampung dan anggota Polsek Tanjung Karang Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW FP NTT Cendana Wangi Provinsi Lampung memperkenalkan kepengurusan organisasi kepada Dirbinmas Polda Lampung yang baru. 

Pihak forum juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program pembinaan masyarakat yang humanis, berbudaya, dan berkelanjutan guna memperkuat nilai-nilai kearifan lokal serta menjaga situasi Kamtibmas di Provinsi Lampung.

Selain itu, disampaikan bahwa masyarakat NTT telah menetap di Provinsi Lampung sejak tahun 1918, dengan jumlah sekitar 2.000 Kepala Keluarga yang tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Desa Wiyono Gedong Tataan dan Panjang Kota Bandar Lampung. 

Forum Pemuda Cendana Wangi juga menyampaikan komitmennya untuk membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta rencana kegiatan silaturahmi lanjutan dan temu kangen keluarga besar DPW FP NTT Cendana Wangi se-Provinsi Lampung yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 400 orang.

Sementara itu, Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol A.F. Indra Napitupulu, SIK., MH menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPW FP NTT Cendana Wangi dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat di Provinsi Lampung.

Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol A.F. Indra Napitupulu, SIK., MH menyampaikan bahwa sinergitas antara Polri dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga Kamtibmas. Kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas Forum Pemuda Cendana Wangi NTT. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, saling menghormati antar suku dan budaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dirbinmas menegaskan bahwa apabila terdapat permasalahan ataupun potensi konflik di tengah masyarakat, diharapkan dapat segera dikomunikasikan dengan Ditbinmas Polda Lampung guna dilakukan langkah penyelesaian secara humanis dan preventif.

“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Apabila terdapat permasalahan, mari kita selesaikan bersama dengan mengedepankan musyawarah dan kebersamaan, sehingga situasi Kamtibmas di Provinsi Lampung tetap aman, damai, dan kondusif,” tambahnya.

Melalui kegiatan silaturahmi dan sambang Kamtibmas ini diharapkan semakin mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung. (Mdn)

03 Februari 2026

Korsabhara Baharkam Polri Gelar Sertifikasi Kopetensi Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) T.A.2026

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Guna memperkuat standar pengamanan pada Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek Tertentu (Obter), Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri resmi memulai kegiatan Sertifikasi Kompetensi Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan hari pertama ini berlangsung khidmat di Hotel Royal Palm, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (3/2/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Subdit Audit Sispamobvitnas ini diikuti oleh 30 peserta yang dipersiapkan untuk menjadi auditor andal dan profesional. Sertifikasi ini merupakan langkah strategis Polri dalam memastikan personel yang bertugas melakukan audit memiliki kualifikasi teknis yang diakui secara resmi.

Rangkaian acara hari pertama dimulai dengan sesi review materi SMP yang disampaikan oleh Drs. Sutrisno Dewo Gonomurti. Dalam sesi ini, para peserta dibekali kembali dengan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan tata cara audit pengamanan yang sesuai standar.

Puncak kegiatan ditandai dengan seremoni penyerahan peserta dari Panitia Bimtek kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lemdiklat Polri. Prosesi ini menandakan bahwa para peserta kini memasuki fase pengujian kompetensi secara formal oleh lembaga yang berwenang.

Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa seluruh peserta telah melalui tahap registrasi dan pengisian formulir APL (Aplikasi Sertifikasi) yang dipandu langsung oleh tim LSP Lemdiklat Polri.

"Sertifikasi ini adalah komitmen kami untuk mencetak auditor yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Dengan auditor yang tersertifikasi, pengamanan Obvitnas dan Obter di seluruh Indonesia akan semakin berkualitas dan akuntabel," ujar Kombes Pol Hamam Wahyudi dalam laporannya kepada Kakorsabhara Baharkam Polri.

Kegiatan hari pertama berakhir pada pukul 20.00 WIB dengan tertib. Para peserta dijadwalkan akan melanjutkan tahapan uji kompetensi pada hari berikutnya guna meraih gelar auditor SMP yang sah.

Kapolri: Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Saya selaku Kapolri beserta Ketua Umum Bhayangkari, mewakili seluruh keluarga besar institusi Polri dan Bhayangkari, menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Ibu Meriyati Roeslani Hoegeng (Eyang Meri), istri tercinta dari Alm. Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso.

Polri sangat kehilangan sosok Eyang Meri. Beliau bukan sekadar saksi sejarah, tetapi juga pelita keteladanan bagi kami. Semasa hidupnya, beliau menjadi inspirasi nyata bagi seluruh generasi penerus Polri dan Bhayangkari untuk terus menjaga marwah institusi.

Sekali lagi, kami sampaikan duka cita yang mendalam. Semoga segala jasa dan amal ibadah almarhumah diterima, serta beliau mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT.

Kepada keluarga besar yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan.

Kami yang berduka,
Keluarga Besar Polri

Korsabhara Baharkam Polri Terima Kunjungan Delegasi Keamanan Prancis

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Korsabhara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menerima kunjungan kehormatan dari Delegasi Keamanan Prancis dalam acara “Audiensi dan Dialog Strategis” yang berlangsung di Aula Samapta Reksabaya Adipradana, Korsabhara Baharkam Polri, Selasa (3/2/2026). 

Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki kerja sama teknologi mutakhir guna memperkuat operasional kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Polisi Satwa (Dirpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Tory Kristianto SIK, yang hadir membacakan amanat Kabaharkam Polri, menekankan pentingnya modernisasi peralatan di era digital. 

Dalam Acara Tersebut, Turut di hadiri oleh pejabat di jajaran Kor Binmas, Kor Polaiorud dan Korsabhara sendiri, termasuk Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Auditor Madya TK II Sispamobvitnas, Para Kasubidt serta para perwira dan bintara.

"Kerja sama ini bukan sekadar tentang pengadaan alat, melainkan transfer teknologi dan pengetahuan. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap personel di lapangan didukung oleh Alutsista yang adaptif terhadap geografis Indonesia, terutama untuk wilayah pegunungan dan pendaratan kapal di perairan strategis," ujar Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri di sela-sela kegiatan.

Ketua Delegasi Keamanan Prancis sekaligus Atase Kepolisian untuk Indonesia, Police Superintendent Olivier Chassot, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh kebutuhan Polri melalui solusi yang bisa didesain ulang (customized).

"Prancis berkomitmen membawa teknologi yang teruji secara global, mulai dari analisis biometrik hingga keamanan siber, namun kami menyadari kebutuhan Indonesia sangat spesifik. Kami di sini untuk mendengarkan dan mendesain solusi yang paling efektif bagi tantangan keamanan publik di Indonesia," ungkap Olivier Chassot.

Dalam sesi diskusi teknis, sejumlah poin krusial menjadi sorotan, di antaranya:

Keunggulan Udara: Pembahasan helikopter H160 dari Airbus yang memiliki kecepatan di atas 160 knots dengan desain landing gear khusus untuk operasional di medan ekstrem.

Kekuatan Armada Laut: Uji coba kapal Katamaran yang telah sesuai spesifikasi logistik taktis serta sistem Water Jet untuk misi penyelamatan (SAR).

Delegasi yang terdiri dari pakar industri seperti IDEMIA dan Streamwide juga memaparkan solusi berbasis AI, termasuk sistem identifikasi kriminal melalui analisis biometrik dan teknologi komunikasi tak terputus bagi puluhan ribu personel secara bersamaan.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara para pejabat utama Baharkam Polri dengan para CEO dan pakar teknologi dari Prancis, dilanjutkan dengan pertukaran cinderamata sebagai simbol sinergi kedua negara.

02 Februari 2026

Detasemen Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri Laksanakan Patroli Dialogis dan Pengaturan Lalu Lintas di Pengadegan

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Personel Detasemen Perintis Direktorat Samapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan patroli jalan kaki dialogis dan pengaturan lalu lintas pada Senin, 2 Februari 2026, mulai pukul 06.00 WIB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik strategis, yakni Blok O Pengadegan, Blok A Pengadegan, serta Perempatan Rel Pasar, yang merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas masyarakat dan arus kendaraan cukup tinggi pada pagi hari.

Dalam pelaksanaannya, patroli jalan kaki dialogis dilakukan dengan menyambangi dan berdialog langsung bersama masyarakat guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Sementara itu, pengaturan lalu lintas difokuskan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan.

Melalui kegiatan ini, Detasemen Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai langkah preventif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif.

Ketua Ansor Tanggamus Zulki Kurniawan, SE: Tegas, Polri dibawah Presiden

     


REFORMASI-ID | Tanggamus -- Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tanggamus, Zulki Kurniawan, S.E., menegaskan pentingnya menjaga posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas keamanan dan demokrasi nasional. Senin, 02/02/2026.

Menurut Zulki, wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keamanan negara. Polri, kata dia, membutuhkan ruang independensi yang kuat agar dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat secara objektif serta bebas dari kepentingan sektoral.

“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. Karena itu, Polri harus berada pada posisi yang netral dan tidak terseret dalam dinamika birokrasi kementerian yang sarat kepentingan kebijakan,” ujar Zulki.

Ia menilai, keberadaan Polri di bawah Presiden selama ini menjadi bentuk kontrol sekaligus penegasan bahwa institusi kepolisian adalah alat negara yang bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok atau sektor tertentu. Struktur tersebut dinilai paling tepat untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan, pengawasan, dan akuntabilitas.

Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen pada nilai kebangsaan, Ansor memandang bahwa penguatan Polri seharusnya difokuskan pada peningkatan profesionalisme, integritas aparat, serta pelayanan publik yang humanis, bukan melalui perubahan struktur kelembagaan yang berisiko mengaburkan fungsi dan peran kepolisian.

Zulki juga mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada wacana yang justru dapat melemahkan institusi negara. Menurutnya, kritik terhadap Polri tetap penting, namun harus diarahkan pada perbaikan kinerja dan reformasi internal, bukan pada upaya yang dapat mengurangi independensi institusi.

“Ansor Kabupaten Tanggamus berdiri bersama Polri yang profesional, mandiri, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk itu, posisi Polri di bawah Presiden harus tetap dipertahankan demi menjaga keutuhan NKRI dan stabilitas nasional,” pungkasnya.(*)

Mulai Hari Ini Polda Lampung Resmi Gelar Operasi Keselamatan Krakatau 2026

     

REFORMASI-ID | Lampung - Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau Tahun 2026 yang dipimpin oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Senin, 02/02/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kasdam XXI/Radin Inten, perwakilan Kementerian Perhubungan yakni Kasi Lalu Lintas BPTD Kelas II Lampung Taofan, serta tamu undangan lainnya dari unsur terkait.

Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Pol Dedy Arifianto menjelaskan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Krakatau 2026 yang bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib, sekaligus sebagai operasi cipta kondisi menjelang Operasi Ketupat Krakatau Tahun 2026.

“Operasi Keselamatan Krakatau Tahun 2026 ini dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026, dengan melibatkan sebanyak 862 personel, terdiri dari 141 personel Polda Lampung dan 721 personel dari jajaran kewilayahan,” ujar Kombes Pol Dedy Arifianto.

Dalam pelaksanaannya, Polda Lampung akan mengedepankan langkah-langkah preemtif dan preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

Kombes Pol Dedy Arifianto juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Provinsi Lampung agar tujuan Operasi Keselamatan Krakatau 2026 dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan rencana.

Adapun sasaran operasi tahun ini meliputi 40 persen kegiatan preemtif, 40 persen preventif, serta 20 persen penegakan hukum melalui teguran dan penggunaan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai tertib berlalu lintas, serta edukasi terkait moda transportasi yang berkeselamatan yang akan dilaksanakan bersama stakeholder terkait,” pungkasnya. (Mdn)

Patroli Berkuda Den Turangga Korsabhara, Amankan Arus Lalu Lintas di Margonda Raya Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Detasemen Turangga Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri kembali menunjukkan eksistensinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pada Senin pagi (02/02/2026), 

Tim patroli berkuda dikerahkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) dan patroli kewilayahan di sepanjang Jalan Margonda Raya, Kota Depok.

Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Iptu Yunus bersama enam personel lainnya. Kehadiran personel Polri yang gagah di atas pelana kuda ini menjadi pemandangan menarik sekaligus memberikan rasa aman bagi warga yang memulai aktivitas di awal pekan.

Dalam giat kali ini, tim diturunkan dua satwa Turangga andalan, yakni Nobel dan Silke. Meskipun cuaca di wilayah Depok terpantau mendung, hal tersebut tidak menyurutkan semangat petugas untuk, Patroli Kewilayahan Menyisir rute dari Mako Korsabhara hingga persimpangan lampu merah Margonda Raya.

Membantu menyeberangkan pejalan kaki dan memastikan arus kendaraan tetap mengalir lancar di titik-titik rawan kepadatan.

Sinergitas Antar Unit: Melakukan koordinasi di lapangan dengan jajaran Polres Metro Depok guna sinkronisasi pengamanan wilayah.

Situasi Aman Terkendali
Iptu Yunus melaporkan bahwa secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif. "Personel dan satwa Turangga dalam keadaan sehat dan aman. Respon masyarakat sangat positif dengan kehadiran patroli berkuda ini," ujarnya

Kehadiran unit satwa ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mengedepankan Polisi Penolong dan memperkuat aspek preventif melalui patroli yang humanis namun tetap berwibawa.

01 Februari 2026

Hujan Ekstrem Dua Hari, Polda Lampung Bagikan Tips Aman Berkendara Jarak Jauh

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - BMKG memprakirakan cuaca buruk masih berpotensi terjadi hingga dua hari ke depan di sejumlah wilayah Lampung. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang diperkirakan muncul siang hingga malam.

Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi warga yang tetap harus berkendara, termasuk perjalanan antarkota.

Menindaklanjuti peringatan tersebut, Polda Lampung mengingatkan pengendara untuk tidak memaksakan perjalanan saat cuaca memburuk.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menekankan pentingnya kesiapan mental dan kewaspadaan membaca kondisi jalan sebelum berangkat.

“Cuaca bisa berubah cepat. Pengendara diminta menunda perjalanan bila hujan lebat disertai angin kencang, terutama untuk rute luar kota yang minim penerangan,” ujar Yuyun, Minggu (1/2/226).

Sebelum berkendara, kepolisian meminta pengemudi memastikan kondisi kendaraan laik jalan. Pemeriksaan ban, rem, wiper, lampu, hingga bahan bakar dinilai krusial karena hujan membuat permukaan jalan licin dan jarak pandang menurun.

Yuyun menilai insiden dapat terjadi karena kendaraan tidak siap menghadapi kondisi ekstrem.

“Pastikan ban tidak gundul, rem berfungsi baik, lampu menyala optimal, dan wiper bekerja normal. Kendaraan yang prima membantu pengemudi mengantisipasi kondisi darurat di tengah hujan,” katanya.

Di perjalanan, pengendara roda dua dan roda empat diminta menyesuaikan cara berkendara. Kepolisian mengingatkan bahaya aquaplaning pada mobil serta risiko tergelincir pada motor ketika melintasi genangan.

Yuyun mengimbau pengemudi menjaga kecepatan dan jarak aman, serta menghindari manuver mendadak.

“Kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan hindari pengereman mendadak di jalan licin. Bila jarak pandang turun drastis, menepi di tempat aman lebih baik daripada memaksakan laju,” ucapnya.

Untuk pengendara motor, penggunaan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan juga ditekankan.

Selain itu, pengemudi diminta menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho saat hujan disertai angin kencang. Menurut Yuyun, keselamatan pribadi harus menjadi prioritas di atas kecepatan tiba di tujuan.

“Gunakan jas hujan yang tidak mengganggu kendali, hindari berteduh di bawah pohon, dan segera laporkan bila menemukan kondisi berbahaya di jalan. Keselamatan harus diutamakan,” tegasnya.

Polda Lampung juga mengimbau warga yang hendak bepergian jauh agar merencanakan rute, memantau informasi cuaca terkini dari BMKG, serta memberi tahu keluarga terkait estimasi perjalanan.

Pengemudi disarankan membawa perlengkapan darurat seperti segitiga pengaman, senter, obat-obatan pribadi, serta mengisi penuh bahan bakar sebelum melintas di jalur minim SPBU.

Polda Lampung bersama jajaran Polres dan Polresta juga menyiagakan personel di titik-titik rawan genangan dan pohon tumbang untuk membantu kelancaran arus lalu lintas selama cuaca buruk. Masyarakat diminta segera melapor jika menemui hambatan di jalan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. (Mdn)