Media Reformasi Indonesia (MRI)

19 Mei 2026

Anak-anak Itu Membawa Celurit Sebelum Subuh

     




Essai Mahar Prastowo


Pukul 03.13 WIB.

Jakarta Timur belum benar-benar tidur.

Lampu jalan masih menyala pucat di Jalan Raya Bogor. Warung kopi tinggal separuh buka. Truk sayur mulai melintas. Udara dini hari menusuk tulang.

Lalu patroli polisi melihat dua remaja mencurigakan.

Mereka kabur.
Dikejar.
Tertangkap.

Di tangan mereka ada kembang api yang diduga akan dipakai untuk tawuran. Bukan petasan Lebaran. Bukan perayaan tahun baru. Tetapi penanda perang kecil antarremaja. 

Di hari lain, di Jalan Raya Tengah Kramat Jati, polisi menemukan sepuluh remaja lain.

Ada yang masih SMP.
Ada yang baru kelas 9.
Ada yang membawa celurit.
Ada yang membawa stik golf.
Ada yang membawa motor tanpa pelat nomor. 

Jakarta Timur rupanya belum selesai dengan tawuran.

Padahal dunia sedang bicara kecerdasan buatan.

Orang-orang membahas robot.

Negara berlomba membuat kendaraan listrik.

Anak-anak muda Korea sibuk menciptakan startup.

Sementara sebagian remaja di sudut Jakarta masih berkumpul dini hari membawa corbek.

Itulah yang terasa paling menyedihkan dalam Forum Peningkatan Pencegahan Tawuran di Hotel Arion Rawamangun, Selasa (19/05/2026).

Forum itu bukan forum marah-marah.

Bukan pula acara seremonial penuh tepuk tangan.

Ia lebih mirip ruang kegelisahan bersama.

Polisi datang.
Sekolah datang.
Komite datang.
Kesbangpol datang.

Anak-anak sekolah swasta duduk mendengarkan.

Mereka mendengar sesuatu yang mungkin jarang mereka dengar secara telanjang:

data tawuran.

AKBP Jemico Sianturi dari Intelkam Polres Metro Jakarta Timur membuka angka yang membuat ruangan mendadak sunyi.

98 tawuran.

Hanya dalam Januari sampai September 2025.

Sembilan puluh delapan.

Artinya hampir setiap tiga hari sekali ada bentrokan.

Bukan satu kecamatan.

Tetapi menyebar: Cakung. Duren Sawit. Jatinegara. Makasar. Ciracas. Pasar Rebo.

Jakarta Timur seperti memiliki lingkaran luka yang terus berulang.

Yang menarik, polisi sekarang tidak lagi melihat tawuran sekadar kenakalan remaja.

Mereka mulai melihatnya sebagai kerusakan ekosistem sosial.

Ada keluarga yang melemah.

Ada orang tua yang terlalu sibuk.

Ada anak-anak yang tumbuh bersama media sosial tetapi tidak tumbuh bersama pengawasan.

Ada solidaritas kelompok yang berubah menjadi keberanian semu.

Ada kebutuhan eksistensi yang mencari panggung lewat kekerasan.

Dan media sosial mempercepat semuanya.

Dulu anak-anak janjian tawuran lewat surat.
Lalu SMS.
Sekarang lewat grup chat.
Lewat live Instagram.
Lewat ejekan TikTok.

Kadang hanya karena komentar.
Kadang hanya karena lambang sekolah.
Kadang bahkan karena “wilayah”.

Saya membayangkan bagaimana absurdnya zaman ini.

Anak-anak yang seharusnya berlomba membuat aplikasi justru berlomba mengumpulkan massa untuk saling serang.


#

Di tengah forum itu, ada satu pemateri yang berbicara dengan cara berbeda.

Namanya Fauzan Ahmad.

Bahasa yang ia pakai bukan bahasa birokrasi.

Bukan pula bahasa aparat.

Ia berbicara seperti kakak kepada adiknya.

Kalimat pembuka presentasinya justru terasa paling menampar:

“Tawuran itu bukan solidaritas. Itu cara tercepat membuat hidupmu bermasalah.” 


Lalu ia bertanya kepada para siswa:

“Siapa di sini pernah lihat atau hampir ikut tawuran?” 


Ruangan mendadak berubah hening.

Pertanyaan itu sederhana.

Tetapi mungkin menembus lebih dalam daripada ancaman pidana.

Fauzan tampaknya memahami satu hal penting: remaja sering masuk tawuran bukan karena benar-benar ingin melukai orang lain.

Mereka hanya ingin dianggap ada.
Ingin diakui.
Ingin diterima kelompoknya.

Itu sebabnya ia menyebut tawuran bukan soal keberanian.

Melainkan kebutuhan emosional yang salah jalan. 

Ia membongkar “kebohongan” yang sering hidup di kepala remaja.

“Cuma ikut sebentar.”
“Biar solid sama teman.”
“Aman kok, gue udah pernah.” 

Padahal, kata Fauzan, satu menit dalam tawuran bisa mengubah seluruh hidup seseorang.

Cedera.
Penjara.
Atau kematian.

Dan yang paling menarik, Fauzan tidak hanya bicara moral.

Ia bicara tentang otak remaja.

Tentang biologi.

Tentang bagaimana emosi berkembang lebih cepat dibanding kemampuan mengambil keputusan rasional. 

Artinya: remaja memang lebih mudah terseret tekanan kelompok.

Lebih takut ditolak teman daripada takut masa depan rusak.

Penjelasan itu terasa penting.

Karena selama ini orang dewasa sering hanya memarahi remaja tanpa mencoba memahami mengapa mereka mudah terseret arus.


#

AKP Aang Suhana mungkin termasuk polisi yang juga mulai memahami itu.

Ia berbicara tentang pencegahan.
Tentang mitigasi.
Tentang patroli media sosial.
Tentang mendatangi sekolah sebelum tawuran pecah.

Ia menyebut polisi sekarang harus bergerak sebelum darah jatuh ke jalan.

Dan memang itu terlihat dari data lapangan.

Pada 7 Mei lalu, Tim Patroli Perintis Presisi menggagalkan tawuran di Cakung sebelum dimulai. Dua remaja diamankan bersama empat senjata tajam. 

Di Klender, polisi menemukan pelajar membawa celurit dan air keras. 

Di Jatinegara, polisi menemukan percakapan rencana tawuran dari telepon genggam yang tertinggal saat para remaja kabur. 

Artinya: tawuran sekarang makin terorganisasi.

Ada pola.
Ada komunikasi.
Ada mobilisasi.
Bahkan kadang ada dokumentasi video.

Yang mengerikan, sebagian pelakunya masih sangat muda.

Masih SMP.
Masih anak-anak.

Saya membayangkan ibunya mungkin masih menyiapkan sarapan pagi saat anaknya diamankan polisi dini hari.


#

Fauzan lalu memperlihatkan sesuatu yang sederhana tetapi mengerikan.

Sebuah rantai domino kehidupan.

Ikut tawuran.
Ditangkap polisi.
Dikeluarkan sekolah.
Kehilangan masa depan. 

Sesederhana itu.

Ia mengingatkan bahwa 30 menit tawuran bisa membuat seseorang menanggung akibat selama 30 tahun. 

Kalimat itu mungkin terdengar seperti slogan seminar.

Tetapi di Jakarta Timur, ia terasa nyata.

Karena data kepolisian memang memperlihatkan bagaimana tawuran kini identik dengan: senjata tajam, pengeroyokan, perusakan, bahkan ancaman pidana serius. 

Dan satu bagian presentasi Fauzan terasa paling pahit:

“Tawuran menciptakan lingkaran setan: catatan buruk → sulit kerja → tekanan ekonomi → frustrasi → masalah baru.” 


Kalimat itu seperti menjelaskan mengapa kekerasan jalanan kadang terus berulang lintas generasi.


#

Di forum itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto berbicara sederhana.

Justru karena sederhana, kata-katanya terasa keras.

“SMA hanya tiga tahun.”

Kalimat itu sebenarnya biasa saja.

Tetapi menjadi berbeda ketika diucapkan di hadapan remaja yang hidup di lingkungan rawan tawuran.

Tiga tahun memang pendek.

Sangat pendek.

Bisa habis hanya untuk ikut konvoi motor.

Untuk solidaritas palsu.

Untuk dendam antarsekolah yang bahkan asal-usulnya mungkin sudah tidak jelas lagi.

Padahal dunia kerja hari ini semakin kejam.

Artificial intelligence mulai mengganti banyak pekerjaan teknis.

Perusahaan mencari keterampilan.

Bukan keberanian membawa celurit.


#

Di akhir presentasinya, Fauzan memberi alternatif yang jarang dibicarakan saat membahas tawuran.

Ia tidak hanya berkata “jangan tawuran”.

Ia menawarkan jalan lain untuk mendapatkan pengakuan.

Lewat prestasi.
Olahraga.
Karya.
Skill digital.
Lingkungan pertemanan baru. 

Mungkin itu inti persoalannya.

Anak muda memang ingin diakui.

Masalahnya hanya: diakui karena apa?

Karena video tawuran viral?

Atau karena berhasil membuat sesuatu?


#

Di akhir acara, saya justru tidak terlalu mengingat angka-angka.

Saya lebih mengingat satu bayangan:

anak-anak berseragam sekolah duduk diam mendengarkan pemaparan tentang masa depan mereka sendiri.

Mungkin sebagian pernah hampir ikut tawuran.

Mungkin ada yang pernah diajak.

Mungkin ada yang diam-diam sedang berada di persimpangan.

Lalu seseorang di depan ruangan bertanya:

“30 menit itu sepadan tidak dengan 30 tahun hidupmu?” 


Dan Jakarta Timur tampaknya sedang berusaha menjawab pertanyaan itu sebelum semuanya terlambat.



Galeri:


















Gugatan Rp51,5 Miliar ke Kemenpora, Kuasa Hukum: “Klien Kami Sudah Menunggu Bertahun-tahun”

     



REFORMASI-ID | Jakarta - Kuasa hukum PT Daya Kreasi Komunika, Muhammad Sirot, menyatakan pihaknya resmi mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sejumlah pihak terkait ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu berkaitan dengan dugaan tunggakan pembayaran kegiatan “Gowes Pesona Nusantara 2017” dan “Sepeda Nusantara 2018” yang nilainya mencapai Rp51,55 miliar. 

“Klien kami sudah menunggu bertahun-tahun. Upaya penagihan sudah dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari bendahara kegiatan, pejabat pembuat komitmen, sampai koordinasi dengan pejabat di lingkungan Kemenpora. Namun sampai sekarang belum ada penyelesaian,” kata Muhammad Sirot dari Law Office M. Sirot & Partners sebagaimana tertuang dalam dokumen gugatan. 

Dalam gugatan tertanggal 10 Maret 2026 itu, pihak yang digugat meliputi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Tergugat I, mantan Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Dr. Raden Isnanta sebagai Tergugat II, serta mantan Menpora Imam Nahrawi sebagai Tergugat III. Menteri Keuangan RI turut dicantumkan sebagai Turut Tergugat. 

Menurut Sirot, kliennya ditunjuk sebagai pelaksana event organizer kegiatan Gowes Pesona Nusantara 2017 yang digelar di 90 titik kabupaten/kota di Indonesia. Dalam gugatan disebutkan, kegiatan itu diklaim selesai dilaksanakan dengan jumlah peserta yang disebut melampaui target. 

“Pekerjaan sudah selesai, laporan juga sudah disampaikan. Tetapi pembayaran tidak dilakukan secara penuh. Selama ini alasan yang muncul selalu menunggu audit BPK,” ujar Sirot. 

Penggugat mengklaim, dari hak pembayaran kegiatan tahun 2017 sebesar Rp39,5 miliar setelah potongan pajak, baru dibayarkan sekitar Rp22,13 miliar. Sisanya disebut mencapai Rp17,36 miliar. 

Persoalan serupa, menurut gugatan, kembali terjadi pada program Sepeda Nusantara 2018. Penggugat menyebut menerima pekerjaan lanjutan setelah dijanjikan bahwa tunggakan sebelumnya akan diselesaikan setelah audit selesai. 

Dalam dokumen gugatan disebutkan, kontrak kerja sama kegiatan tahun 2018 bernilai Rp50 miliar. Namun pembayaran yang diterima penggugat baru sekitar Rp5,31 miliar. Adapun sisa pembayaran yang diklaim belum diterima mencapai Rp34,18 miliar. 

Sirot mengatakan pihaknya telah mencoba penyelesaian nonlitigasi sebelum membawa perkara ke pengadilan. Menurut dia, somasi hingga rencana mediasi pernah dilakukan, tetapi tidak menghasilkan penyelesaian. 

“Klien kami sebenarnya berharap persoalan ini bisa selesai baik-baik. Tetapi karena tidak ada kepastian, akhirnya ditempuh jalur hukum,” kata dia.

Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan para tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum mereka membayar kerugian sebesar Rp51.551.260.464 secara tanggung renteng. Penggugat juga meminta sita jaminan terhadap dua rumah milik tergugat II di kawasan Cipondoh, Tangerang. 

Hingga gugatan diajukan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun pihak-pihak yang disebut dalam gugatan. Seluruh dalil yang tercantum masih merupakan klaim sepihak penggugat dan akan diuji dalam proses persidangan.





Bripda Salma Aulia, Polwan Ditpolsatwa Baharkam Polri Borong Medali di Kejurnas Karate PB FORKI 2026

     


REFORMASI-ID | Bandung - Prestasi gemilang kembali diukir oleh personel Korps Sabhara Baharkam Polri di kancah olahraga nasional. Bripda Salma Aulia, anggota Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Baharkam Polri, sukses memborong dua medali sekaligus dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate PB FORKI IV Tahun 2026 yang digelar di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat.

Kejuaraan bergengsi yang berlangsung dari Sabtu hingga Selasa, 9-12 Mei 2026 ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI), Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto. Kompetisi tahun ini berlangsung sangat ketat, diikuti oleh lebih dari 1.200 atlet karate terbaik dari seluruh penjuru Indonesia, yang mewakili 23 kontingen perguruan karate dan 32 kontingen FORKI provinsi.

Di tengah persaingan sengit para atlet elit nasional tersebut, Bripda Salma Aulia yang sehari-hari berdinas sebagai Bhayangkara Operasional Pelaksana Pemula Subditcakkal Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri, tampil mendominasi dan berhasil mengamankan podium di dua kelas bergengsi:

•Juara 1 (Medali Emas): Kelas Kumite Perorangan U21 +68kg Putri.

•Juara 2 (Medali Perak): Kelas Kumite Perorangan Senior +68kg Putri.

Keberhasilan Bripda Salma ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polri, khususnya Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri, tetapi juga membuktikan bahwa personel Kepolisian Republik Indonesia mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional di sela-sela tugas pokoknya menjaga keamanan negara.

Apresiasi tinggi mengalir bagi srikandi Korps Baju Cokelat ini atas dedikasi, disiplin, dan semangat juang yang tinggi hingga mampu mengharumkan nama institusi Polri di panggung olahraga nasional.

Siang Malam Dikebut, Pengecoran Jalan Simin Gaer di Kelurahan Jatirangga Terus Dipacu Demi Kepentingan Warga

     


REFORMASI -ID  | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 19/05/2026 Progres pengecoran Jalan Simin Gaer di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna dalam program TMMD Ke-128 Kodim 0507/Bekasi terus dipercepat guna memastikan pengerjaan selesai tepat waktu. Semangat kebersamaan antara personel Satgas TMMD dan warga terlihat begitu kuat, baik pada siang maupun malam hari mereka bahu membahu menyelesaikan pengecoran jalan demi hasil yang maksimal.

Dengan penuh semangat dan gotong royong, personel Satgas bersama masyarakat terus bekerja tanpa mengenal waktu agar pembangunan jalan dapat segera rampung dan memberikan manfaat bagi warga sekitar. Kehadiran program TMMD ini diharapkan mampu meningkatkan akses mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di wilayah Kelurahan Jatirangga.

Danramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Fajar Fitrianto mengatakan bahwa percepatan pengerjaan dilakukan sebagai bentuk komitmen TNI bersama masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah.

“Semangat gotong royong antara personel Satgas dan warga menjadi kekuatan utama dalam percepatan pengecoran Jalan Simin Gaer ini. Kami berharap hasil pembangunan ini nantinya dapat memberikan manfaat besar dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas,” ujar Mayor Inf Fajar Fitrianto.

Ia juga menambahkan bahwa kekompakan antara TNI dan warga menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus terjalin melalui program TMMD.

(Kodim 0507/Bekasi)

Tingkatkan Wawasan Warga, Satgas TMMD Ke-128 Kodim 0507/Bekasi Gelar Penyuluhan Bela Negara dan Pertanian

     

REFORMASI - ID  | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 19/05/2026 Satgas TMMD Ke-128 Kodim 0507/Bekasi kembali melaksanakan kegiatan sasaran non fisik melalui penyuluhan Bela Negara dan pertanian kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, materi pertanian menjadi fokus utama dengan pembahasan mengenai tata cara budidaya tanaman yang baik hingga teknik pemupukan yang tepat guna meningkatkan hasil pertanian warga.

Kegiatan penyuluhan berlangsung dengan penuh antusias dari masyarakat yang hadir. Warga menyimak dengan serius setiap materi yang disampaikan oleh personel Satgas TMMD karena dinilai sangat bermanfaat untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian ke depannya.

Selain menanamkan semangat Bela Negara, penyuluhan ini juga menjadi bentuk kepedulian Satgas TMMD dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui edukasi yang aplikatif dan dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Tim Sasaran Non Fisik TMMD Ke-128 Kodim 0507/Bekasi Kapten Arm Ahmad Yani mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan ini bertujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian.

“Melalui penyuluhan ini kami berharap warga dapat memahami tata cara budidaya dan pemupukan yang baik sehingga nantinya dapat meningkatkan hasil pertanian serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, materi Bela Negara juga penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan,” ujar Kapten Arm Ahmad Yani.

Warga pun menyampaikan rasa terima kasih kepada personel Satgas TMMD atas materi penyuluhan yang diberikan karena dinilai sangat berguna dan dapat menjadi bekal pengetahuan untuk masa mendatang.

(Kodim 0507/Bekasi)





18 Mei 2026

Tri Adhianto Tunaikan Ibadah Haji, Roda Pemerintahan Dititip Ke Harris Bobihoe

     


REFORMASI | ID | Kota Bekasi - Senin  18 Mei 2026. Hari ini, Tri Adhianto bersama istri, Wiwiek Hargono diantar langsung oleh Harris Bobihoe bersama istri di Asrama Haji Bekasi sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci.

Dalam momen perpisahan tersebut, Tri menyampaikan pesan agar Wakil Wali Kota dapat sepenuhnya menakhodai jalannya pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama dirinya menjalankan ibadah haji.

“Untuk sementara waktu, roda pemerintahan saya titipkan kepada Pak Wakil Wali Kota agar seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujar Tri.

Meski ingin fokus menjalankan ibadah, Tri katakan komunikasi tetap dapat dilakukan apabila terdapat kondisi mendesak di Kota Bekasi. Ia menyebut nomor ponselnya tetap aktif sehingga masih dapat memantau perkembangan pemerintahan dari Tanah Suci.

Usai prosesi pelepasan dan doa bersama, Harris Bobihoe turut melepas langsung keberangkatan bus kloter jamaah haji asal Kota Bekasi di kawasan Asrama Haji Bekasi.

Pelepasan tersebut berlangsung penuh haru dan khidmat diiringi doa bagi seluruh jamaah yang berangkat menuju Tanah Suci.

Dalam kesempatan itu, Harris juga menyampaikan pesan serta doa kepada Tri Adhianto dan Wiwiek Hargono agar diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

“Semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah haji bersama Ibu, kembali ke Kota Bekasi menjadi haji yang mabrur, serta pulang dalam keadaan sehat,” ucap Harris saat melepas keberangkatan.

Tri Adhianto bersama Wiwiek Hargono dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 13 Juni 2026 usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji.

(Agus w) 





Danramil 05/Bantar Gebang Sambut Tim Penilai Kampung Pancasila Kodam Jaya di Kelurahan Padurenan

     


REFORMASI ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - Danramil 05/Bantar Gebang Mayor Inf Suranto, S.A.P menyambut langsung kedatangan Tim Penilaian Kampung Pancasila dari Kodam Jaya/Jayakarta di Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Senin (18/05/2026).

Kedatangan tim yang dipimpin oleh Waaster Kasdam Jaya Letkol Inf Rully beserta rombongan tersebut bertujuan untuk melaksanakan penilaian sekaligus memastikan kesiapan Kampung Pancasila yang berada di wilayah binaan Koramil 05/Bantar Gebang.

Penyambutan berlangsung meriah dan penuh antusias dengan dihadiri aparatur Kecamatan Mustika Jaya, aparatur Kelurahan Padurenan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengecekan secara langsung terhadap berbagai program unggulan Kampung Pancasila yang telah berjalan di Kelurahan Padurenan, mulai dari kegiatan Karang Taruna, ketahanan pangan, UMKM, Wanra hingga Linmas.

Danramil 05/Bantar Gebang Mayor Inf Suranto, S.A.P mengatakan bahwa Kampung Pancasila merupakan wadah untuk memperkuat nilai-nilai persatuan, gotong royong serta kebersamaan di tengah masyarakat.

“Tim dari Kodam Jaya hadir untuk melihat secara langsung kesiapan serta pelaksanaan program-program Kampung Pancasila di Kelurahan Padurenan. Kami berharap keberadaan Kampung Pancasila ini dapat terus menjadi contoh dalam menjaga kerukunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memperkuat semangat nasionalisme,” ujar Mayor Inf Suranto, S.A.P.

Dengan adanya penilaian tersebut diharapkan Kampung Pancasila di Kelurahan Padurenan dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi wilayah lainnya dalam membangun lingkungan yang harmonis, produktif dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.


(Kodim 0507/Bekasi)

Mantan Kanit Harda Polda Sulut Tegaskan Lahan Makawidey-Kasawari Tak Masuk Sitaan Negara

     

  


REFORMASI -ID | BITUNG — Polemik lahan garapan masyarakat keturunan petani penggarap di wilayah Tokambahu yang kini terbagi dalam Kelurahan Makawidey dan Kasawari kembali memanas. Di tengah klaim sejumlah pihak yang menyebut lahan tersebut telah menjadi agunan hingga sitaan negara melalui PT Awani Modern Indonesia, mantan Kanit Harda Polda Sulawesi Utara, Anthony Wenoh, angkat bicara. Senin (18/05.)

Anthony Wenoh yang kini berprofesi sebagai advokat dan tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia menegaskan lokasi lahan garapan masyarakat di Makawidey dan Kasawari tidak termasuk dalam objek barang bukti maupun sita negara dalam putusan pengadilan terkait perkara PT Awani Modern Indonesia.

“Untuk lokasi tersebut tidak masuk dalam putusan PN untuk dijadikan barang bukti,” ujar Anthony Wenoh saat dimintai tanggapan oleh pers.

Ia juga membantah anggapan bahwa lahan garapan masyarakat itu telah menjadi sita jaminan atau sitaan negara.

“Lokasi tersebut juga tidak masuk dalam sita jaminan atau sita negara. Tolong dibaca dalam putusan Mahkamah Agung,” tegasnya.

Anthony Wenoh turut meluruskan informasi yang menurutnya kerap disalahpahami masyarakat terkait hubungan PT Awani Modern Indonesia dengan Modern Group.

“Perlu diluruskan di sini bahwa AMI sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apa pun juga dengan Modern Group, di mana AMI dilepaskan kepemilikannya oleh Modern Group kepada PT Cakrawala Gita Pratama saat krisis moneter melanda negara ini,” jelasnya.

Menurut Anthony, setelah proses tersebut berlangsung, kepemilikan perusahaan kemudian berpindah tangan melalui mekanisme penjualan aset.

“CGP dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional kemudian telah menjual kepemilikan tersebut kepada investor yang menjadi pemilik baru AMI sekitar tahun 2003,” tambahnya.

Anthony Wenoh juga menegaskan dirinya memahami secara langsung perjalanan perkara PT Awani Modern Indonesia karena kasus tersebut pernah ditanganinya saat masih aktif berdinas sebagai Kanit Harda Polda Sulawesi Utara. Pengalaman itu, menurutnya, membuat ia mengetahui kronologi maupun objek-objek yang masuk dalam proses hukum perusahaan tersebut.

Pernyataan itu menjadi sorotan di tengah kekhawatiran masyarakat keturunan ahli waris petani penggarap Tokambahu yang mengaku mulai menghadapi tekanan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan negara setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) PT Awani Modern Indonesia pada September 2024 lalu.

Masyarakat menilai ada upaya pengambilalihan ruang hidup mereka dengan dalih tanah tersebut merupakan agunan negara melalui PT Awani Modern Indonesia. Padahal menurut warga, lahan itu telah digarap turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka.

Para ahli waris penggarap menyebut leluhur mereka mulai membuka hutan dan mengelola lahan sejak sekitar tahun 1936 tanpa bantuan negara maupun korporasi. Mereka hidup dari hasil perkebunan, kelapa, hingga aktivitas melaut yang dilakukan secara mandiri di wilayah pesisir tersebut.

Yang dipersoalkan warga ialah status penguasaan PT Awani Modern Indonesia yang disebut awalnya masuk melalui Hak Pakai pada tahun 1995, kemudian berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) pada 1996.

Warga mempertanyakan perubahan status tersebut karena menurut mereka di lokasi itu tidak pernah ada pembangunan fisik sebagaimana lazimnya pemanfaatan HGB.

“Selama puluhan tahun mereka hanya mengambil hasil kelapa milik masyarakat penggarap. Tidak ada pembangunan atau aktivitas lain di situ,” ujar salah satu keturunan ahli waris penggarap.

Warga menilai apabila HGB digunakan tidak sesuai peruntukan, maka hal itu patut diaudit secara menyeluruh oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Di tengah polemik tersebut, aktivis senior Kota Bitung, Darma Baginda, turut menyoroti aspek tata ruang wilayah di lokasi sengketa tersebut. Menurutnya, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan Tokambahu, Makawidey dan Kasawari diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman dan pariwisata yang juga menjadi ruang hidup masyarakat pesisir.

“Wilayah itu dalam RTRW merupakan kawasan pemukiman dan pariwisata. Di situ juga menjadi tempat masyarakat nelayan mencari nafkah sejak lama. Jadi negara harus melihat aspek sosial dan historis masyarakat yang hidup di kawasan tersebut,” ujar Darma Baginda.

Ia menilai para petani penggarap dan masyarakat nelayan layak mendapat perhatian karena telah menjaga kawasan tersebut selama puluhan tahun tanpa campur tangan korporasi.

“Saya dan kita semua memberikan apresiasi kepada para petani penggarap. Mereka menjaga lahan itu sejak lama dan menggantungkan hidup di sana,” tegasnya.

Karena itu, masyarakat meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI, Komnas HAM, DPR RI, ATR/BPN RI, Panglima TNI, Kapolda Sulut, Gubernur Sulut hingga Pemerintah Kota Bitung, DPRD Kota  Bitung, Kapolres Bitung agar melakukan audit terhadap legalitas penguasaan lahan oleh PT Awani Modern Indonesia sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat penggarap yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut.

Di tengah meningkatnya ketegangan agraria itu, masyarakat berharap negara hadir untuk melindungi hak rakyat kecil, bukan justru membiarkan dugaan perampasan ruang hidup atas nama investasi maupun kepentingan korporasi.

Jaga Kondusivitas Wilayah, Detasemen Perintis Baharkam Polri Gelar Patroli Dialogis di Pengadegan

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Personel Detasemen Perintis Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri turun langsung ke lapangan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Di bawah arahan Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H., personel menggelar patroli jalan kaki dialogis di wilayah Pengadegan, Jakarta, Senin (18/5/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB ini menyasar pusat aktivitas warga, pemukiman, serta titik-titik rawan. Melalui metode patroli jalan kaki, personel Polri dapat berinteraksi langsung secara humanis dengan masyarakat setempat.

Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib menyatakan bahwa patroli dialogis ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Hal ini selaras dengan semboyan Korsabhara Baharkam Polri, yaitu "Siap Terlihat dan Bermanfaat".

"Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dalam memulai aktivitas pagi mereka. Dengan dialog langsung, kami bisa mendengar aspirasi, keluhan, sekaligus memberikan imbauan kamtibmas secara efektif," ujar Brigjen Pol. Mokhamad Ngajib dalam laporannya kepada Kakorsabhara Baharkam Polri.

Selama patroli berlangsung, petugas mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan tetap waspada terhadap potensi tindak kriminalitas. Kehadiran personel di lapangan mendapat respons positif dari warga Pengadegan yang merasa lebih tenang dengan adanya pengawasan intensif dari kepolisian.

Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dokumentasi lengkap jalannya patroli juga telah dihimpun sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan.

Jaga Kelancaran Aktivitas Pagi, Detasemen Perintis Baharkam Polri Gelar Pengaturan Lalu Lintas di Titik Rawan Kemacetan

     


REFORMASI-ID | Jakara - Personel Subden C Detasemen Perintis Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri turun ke jalan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat yang memulai aktivitas pagi, Senin (18/5/2026). Kegiatan pengamanan dan pengaturan (gatur) lalu lintas ini dimulai serentak sejak pukul 06.00 WIB hingga selesai.

Berdasarkan laporan dari Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. M. Ngajib, S.I.K., kepada Kakorsabhara Baharkam Polri, personel disebar ke sejumlah titik ploting strategis yang rawan kepadatan kendaraan. Dua lokasi utama yang menjadi fokus penjagaan kali ini adalah Simpang Gunung Putri dan Simpang Leuwinanggung.

Kehadiran personel berbaju cokelat di lapangan ini bertujuan untuk mengurai potensi sumbatan arus lalu lintas, mencegah kecelakaan, serta memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan, baik pengendara roda dua, roda empat, maupun pejalan kaki.

Brigjen Pol. M. Ngajib menyampaikan bahwa kegiatan gatur pagi ini merupakan wujud nyata kehadiran dan kesiapan Polri dalam melayani masyarakat di jam-jam sibuk. Arus lalu lintas di kedua simpang tersebut terpantau aman, tertib, dan lancar selama kegiatan berlangsung berkat kesigapan personel di lapangan.

Korsabhara Baharkam Polri Gelar Pelatihan Asesor Penyidik Tipiring di Bogor

     


REFORMASI-ID| Bogor - Direktorat Samapta Korsabhara Baharkam Polri resmi membuka Pelatihan Asesor Kompetensi Khusus Penyidik Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung selama enam hari, mulai 17 hingga 22 Mei 2026, bertempat di Hotel The Green Peak, Artotel, Bogor.

Pelatihan strategis ini diikuti oleh jajaran perwira dan bintara Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri. Beberapa di antaranya adalah AKBP S. A Kurniawan, S.Kom. (Kasi Negodalmas Subditbindalmas), Kompol Yatminingsih, S.H., M.Si. (PS. Kasi Turjawali Subdit Gasum), Ipda Ida Wardani, S.H., M.H. (Pamin Si Tipiring Subdit Hartibum), Briptu M. Krisna, S.H., serta 20 peserta terpilih lainnya.

Pada hari pertama, Minggu (17/5), seluruh peserta langsung dihadapkan pada serangkaian agenda padat. Membuka hari pertama, Panitia Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri melakukan registrasi dan verifikasi ketat terhadap kelengkapan persyaratan seluruh peserta.

Memasuki sesi inti, para peserta menerima pembekalan materi profesional dari Master Asesor. Materi tersebut meliputi Internalisasi Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional, pendalaman prinsip dan etika asesmen, hingga pengenalan skema sertifikasi serta unit kompetensi penyidikan.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol M. Ngajib SIK menyatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pada hari pertama berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan asesor kompetensi yang profesional, transparan, dan akuntabel guna memperkuat fungsi penegakan hukum tindak pidana ringan di instansi Kepolisian Republik Indonesia.

Kontingen Polda Lampung Borong 4 Medali di Hari Pertama Judo Kapolri Cup 2026

     


REFORMASI-ID | Samarinda - Kontingen judo Polda Lampung menorehkan prestasi membanggakan pada hari pertama Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 yang berlangsung di GOR Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (17/5/2026).

Pada pertandingan perdana tersebut, atlet-atlet Polda Lampung berhasil menyumbangkan dua medali perak dan dua medali perunggu dari sejumlah nomor pertandingan.

Peraih medali perak masing-masing diraih Bripda Tubagus Dinda Maulid pada kelas -66 kilogram dan Bripda Bianca Justitia di kelas -70 kilogram.

Sementara dua medali perunggu dipersembahkan Briptu Rachmad Dewa Artha pada kelas +90 kilogram serta Bripda R Ayu Syafriani di kelas -63 kilogram.

Dengan capaian tersebut, kontingen Polda Lampung untuk sementara mengoleksi empat medali pada hari pertama pelaksanaan kejuaraan nasional tersebut.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengapresiasi perjuangan dan semangat para atlet yang telah tampil maksimal membawa nama institusi di ajang Kapolri Cup 2026.

“Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Polda Lampung. Para atlet sudah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan semangat juang yang luar biasa pada hari pertama pertandingan,” kata Yuni dalam keterangannya, Senin (18/5/2026). 

Lanjut Yuni, raihan medali tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk terus memberikan penampilan terbaik pada pertandingan selanjutnya.

Menurut Yuni, keikutsertaan personel Polda Lampung dalam ajang olahraga nasional tersebut bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga sebagai bagian membangun soliditas, sportivitas, dan profesionalisme anggota Polri.

“Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf memberikan dukungan penuh kepada seluruh atlet yang bertanding, beliau juga menyaksikan langsung dari venue. Semoga pada pertandingan berikutnya kontingen Polda Lampung dapat kembali menambah perolehan medali,” ujar dia.

Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 diketahui diikuti kontingen dari berbagai polda di Indonesia dan menjadi bagian rangkaian pembinaan prestasi olahraga di lingkungan Polri. 

Kejuaraan tingkat nasional ini berlangsung sejak 15 hingga 20 Mei 2026. (Hms/Mdn) 

Korem 044/Gapo Gelar Upacara 17-an, Kasad Tekankan Efisiensi dan Ketahanan Nasional

     


REFORMASI-ID | Sumsel, Banyuasin - Korem 044/Gapo menggelar Upacara Bendera 17-an bulan Mei 2026 yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan di lapangan upacara Makorem 044/Gapo. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh prajurit, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta jajaran satuan di lingkungan Korem 044/Gapo.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Senin (18/5/2026).

Pelaksanaan upacara menjadi momentum penting dalam memperkuat disiplin, loyalitas, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh rasa nasionalisme serta jiwa korsa yang begitu terasa di lapangan upacara.

Dalam amanatnya, Kasad menyampaikan bahwa memasuki hampir setengah perjalanan tahun 2026, TNI AD terus berupaya menyesuaikan diri terhadap akselerasi perubahan yang sangat dinamis, baik dari pengaruh lingkungan strategis global, regional, maupun nasional.

Kasad juga mengungkapkan rasa syukur karena seluruh agenda program kerja dan anggaran tahun 2026 sejauh ini dapat berjalan lancar sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak terlepas dari komitmen setiap bagian yang melaksanakan tugas secara disiplin, konsisten, dan terukur dengan dilandasi semangat pengabdian dan profesionalisme.

Lebih lanjut, Kasad juga menyoroti dinamika geopolitik dunia, konflik bersenjata di sejumlah negara, hingga gangguan pasokan energi global yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara. Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi krisis energi dunia.

Kasad mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman kemarau panjang dan kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada Juni 2026 mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar fenomena biasa, melainkan ujian ketahanan bangsa yang dapat berdampak pada stabilitas nasional.

TNI AD, lanjut amanat tersebut, secara konsisten telah melakukan berbagai langkah progresif melalui pembentukan gugus tugas di satuan jajaran guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional, termasuk efisiensi penggunaan fasilitas perkantoran, pangkalan, serta sarana dan prasarana latihan terkait penggunaan BBM, gas, listrik, dan air.

Selain itu, seluruh prajurit dan ASN TNI AD diminta untuk terus mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi energi dan penguatan ketahanan nasional, sekaligus memperkuat peran TNI AD dalam membantu kesulitan masyarakat melalui berbagai program unggulan dan karya bakti yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah.

Menutup amanatnya, Kasad menekankan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI AD agar senantiasa bijak dalam menyikapi setiap persoalan, mengedepankan solusi terbaik, serta menjadikan semangat menebar kebaikan sebagai budaya kerja organisasi. Seluruh personel juga diingatkan untuk terus menjaga motivasi kerja, fokus menjalankan tugas pokok masing-masing, dan menghindari segala bentuk pelanggaran aturan. (Mdn) 

Putra Daerah Keratuan Melinting Dukung Langkah Tegas Kapolda Lampung, Dorong Respons Cepat Laporan Masyarakat

     


REFORMASI-ID | LAMPUNG TIMUR – Langkah tegas Kapolda Lampung dalam menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Apresiasi tersebut salah satunya datang dari Amir Salim, tokoh pemuda sekaligus Putra Daerah Marga Keratuan Melinting, Lampung Timur. Senin, 18/05/2026.

Amir Salim, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan (Kaperwil) Media Nasional Tabloid Berita Informasi tentang Kinerja Polisi (TB INTERPOL) sekaligus Kabid Humas Ukhuwah Al-Fatah Rescue (UAR) Lampung, menyatakan dukungannya terhadap instruksi tindakan tegas dan terukur di tempat bagi pelaku pembegalan yang mengancam keselamatan publik.

"Kami mendukung penuh sikap tegas Kapolda Lampung. Analisis beliau sangat tepat bahwa peta kriminalitas saat ini, khususnya aksi pembegalan (C3), mayoritas bukan lagi dipicu oleh faktor ekonomi, melainkan dampak nyata dari ketergantungan narkoba," ujar Amir Salim dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (18/05/2026).

Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas dan Intelkam

Kendati mendukung langkah represif yang terukur, Amir Salim menggarisbawahi bahwa pemberantasan kejahatan di Bumi Ruwa Jurai harus menyentuh akar permasalahan. Demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya laten narkoba, ia mengimbau Polda Lampung untuk memaksimalkan kinerja personel di garda terdepan.

Menurutnya, fungsi deteksi dini dan preemtif yang melekat pada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) serta fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) harus dioptimalkan secara masif, khususnya di wilayah-wilayah yang teridentifikasi rawan peredaran gelap narkotika.

Evaluasi Respons Aduan dan Ajakan Proaktif Kepada Masyarakat

Lebih lanjut, Amir memberikan catatan kritis terkait sistem penanganan laporan masyarakat (quick response) di tingkat operasional lapangan. Ia menyayangkan masih adanya kendala dalam tindak lanjut aduan masyarakat, termasuk yang dikirimkan melalui saluran komunikasi digital.

Amir membagikan pengalamannya saat melaporkan aktivitas yang diduga terkait peredaran narkoba, namun belum mendapatkan respons cepat dari aparat setempat. Padahal, laporan tersebut sudah disertai dokumentasi foto barang bukti dan titik koordinat (GPS) yang presisi.

"Akselerasi respons di lapangan sangat krusial. Kelambatan dalam menindaklanjuti laporan yang sudah valid berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik (public trust) dan memicu apatisme masyarakat untuk ikut serta menjaga Kamtibmas," tegasnya.

Untuk itu, Amir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak takut dan tetap proaktif dalam melaporkan segala bentuk tindak pidana demi keselamatan bersama. Di sisi lain, ia berharap pihak kepolisian dapat memberikan jaminan keamanan bagi pelapor serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja anggotanya di lapangan.

Sinergi Demi Lampung yang Kondusif

Menutup pernyataannya, Kaperwil TB INTERPOL ini berharap instruksi tegas dan visi Presisi dari Kapolda Lampung dapat diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan tanpa kompromi oleh seluruh jajaran dari tingkat Polres hingga Polsek.

Sinergi yang kuat antara ketegasan aparat, kecepatan merespons aduan, dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Provinsi Lampung yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (*)

Patroli Gabungan Koramil 03/Teluk Pucung dan Linmas, Perkuat Keamanan Lingkungan Warga di Malam Hari

     


REFORMASI ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 17/05/2026 Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, personel Koramil 03/Teluk Pucung bersama anggota Linmas melaksanakan patroli gabungan di sejumlah titik wilayah binaan, khususnya daerah yang dianggap rawan terhadap gangguan kamtibmas.


Patroli dilakukan dengan menyusuri lingkungan permukiman warga serta fasilitas umum guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada malam hari. Selain memantau situasi wilayah, petugas juga memberikan imbauan kepada warga agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing.


Kegiatan patroli gabungan ini merupakan bentuk sinergitas aparat kewilayahan bersama unsur masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.


Danramil 03/Teluk Pucung Mayor Inf Fatwanul menyampaikan bahwa patroli rutin akan terus dilakukan sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya.


“Melalui patroli gabungan ini kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas maupun saat beristirahat di malam hari. Sinergi antara TNI dan Linmas menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah,” ujar Mayor Inf Fatwanul.


(Kodim 0507/Bekasi)

17 Mei 2026

Breaking News, Dua Pelajar Tewas Diduga Tenggelam di Pantai Labuhan, Desa Suak.

     


REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Dua orang pelajar dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat mandi di laut kawasan Pantai Labuhan, Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, pada Minggu (17/5/2026) sore.

Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Saat kejadian, kedua korban diketahui tengah mandi dan bermain di laut bersama enam orang temannya dengan jarak sekitar 50 meter dari bibir pantai. Namun secara tiba-tiba, ombak besar datang menggulung dan menyeret kedua korban ke arah tengah laut.

Dua korban yang meninggal dunia masing-masing bernama Zahrif Nibras Bacusta (20), pelajar asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, serta Yeriko Sagala (19), pelajar asal Desa Rejomulyo, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.

Melihat kejadian tersebut, rekan-rekan korban berupaya memberikan pertolongan dengan berdiri di atas batu karang dan mencoba mengejar korban ke arah laut. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil lantaran kondisi ombak laut masih tinggi dan dinilai membahayakan keselamatan.

Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian turut membantu melakukan pencarian. Namun hingga beberapa saat kemudian, kedua korban tidak lagi terlihat di permukaan air laut. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat, yakni Polsek Sidomulyo.

Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Sidomulyo bersama warga serta nelayan sekitar pantai segera melakukan pencarian intensif. Sekira pukul 19.00 WIB, kedua korban akhirnya ditemukan mengambang di perairan pantai dengan jarak kurang lebih 40 meter dari bibir pantai, dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Selanjutnya, jenazah kedua korban dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Sidomulyo untuk dilakukan pemeriksaan medis. Kepala Puskesmas Sidomulyo, Putri Handayani, membenarkan hal tersebut.


“Kedua korban dibawa ke Puskesmas Sidomulyo dan pada saat itu pihak keluarga korban sudah berada di puskesmas,” ujar Putri Handayani.

Setelah dilakukan pemeriksaan medis sesuai prosedur, jenazah kedua korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses pemulasaraan dan pemakaman.

Kepala Puskesmas Sidomulyo, Putri Handayani, menambahkan bahwa kedua korban diketahui merupakan pelajar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja di Jepang.

“Kedua korban merupakan pelajar LPK yang rencananya akan berangkat ke Jepang. Saat ini mereka masih dalam tahap menunggu panggilan keberangkatan,” ujar Putri Handayani.

Ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa kedua korban.

“Saya selaku Kepala Puskesmas Sidomulyo turut berduka cita atas musibah yang menimpa keluarga korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” tuturnya.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya para pengunjung pantai, agar lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan kondisi cuaca serta gelombang laut guna mencegah terjadinya peristiwa serupa di kemudian hari. (*) 

MUSKOT SENKOM MANADO: Regenerasi Kepemimpinan Didorong Perkuat Sinergi Keamanan dan Respons Bencana

     




REFORMASI-ID | MANADO — Regenerasi kepemimpinan di tubuh organisasi kemasyarakatan mitra keamanan kembali berlangsung di Kota Manado. Musyawarah Kota (Muskot) Senkom Mitra Polri Kota Manado menetapkan kepengurusan baru periode 2026–2031 dengan agenda utama memperkuat kapasitas anggota, sinergi lintas sektor, serta adaptasi teknologi komunikasi dalam mendukung stabilitas keamanan dan pelayanan kemanusiaan.

Kegiatan yang dihadiri jajaran pengurus provinsi, pembina organisasi, hingga anggota Senkom tersebut berlangsung dalam suasana konsolidatif. Pergantian kepemimpinan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat peran organisasi di tengah tantangan sosial dan dinamika keamanan yang terus berkembang.

Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Utara M. Amin Muslim, S. Kom, dalam sambutannya menegaskan bahwa kepemimpinan baru memikul tanggung jawab besar, bukan sekadar menjalankan roda organisasi secara administratif.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga soliditas organisasi, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat sinergitas dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan semangat dan pola kerja yang lebih progresif, terutama dalam membangun koordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, hingga unsur kebencanaan dan sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, keberadaan Senkom Mitra Polri harus tetap relevan sebagai organisasi yang bergerak cepat membantu masyarakat, baik dalam situasi keamanan maupun kondisi darurat.

“Organisasi ini harus terus hadir sebagai mitra strategis dalam membantu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Senkom Mitra Polri Kota Manado  terpilih menegaskan kepemimpinan yang diembannya bukan bentuk kehormatan simbolik, melainkan mandat organisasi yang harus dijalankan secara kolektif bersama seluruh anggota.

“Jabatan ini bukanlah sebuah hadiah, melainkan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada organisasi, masyarakat, maupun di hadapan Tuhan,” ujarnya di hadapan peserta Muskot.

Dalam pidato perdananya, ia memaparkan tiga fokus utama kepengurusan baru. Pertama, peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan komunikasi, keamanan lingkungan, dan kesiapsiagaan SAR. Kedua, memperkuat kemitraan strategis dengan POLRI, TNI, BNPB, serta instansi terkait lainnya. Ketiga, optimalisasi teknologi komunikasi digital untuk mempercepat penyampaian informasi dan koordinasi lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya soliditas internal organisasi di tengah meningkatnya tantangan sosial dan kebutuhan respons cepat terhadap persoalan masyarakat.

“Sebuah organisasi tidak akan pernah besar karena satu orang ketua, melainkan karena kerja keras, soliditas, dan loyalitas dari seluruh anggotanya,” katanya.

Pergantian kepemimpinan itu sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap peran organisasi masyarakat berbasis kemitraan keamanan di daerah. Di tengah meningkatnya kebutuhan kolaborasi sipil dan aparat, Senkom dinilai dituntut lebih profesional, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta dinamika sosial perkotaan.

Muskot tersebut juga diwarnai penyampaian penghargaan kepada pengurus sebelumnya atas kontribusi dan pengabdian mereka selama masa kepemimpinan. Pengurus provinsi berharap estafet organisasi tidak berhenti pada seremonial pergantian ketua, melainkan melahirkan konsolidasi yang lebih kuat hingga tingkat anggota di lapangan.

Jaga Kekondusifan CFD Kota Tua dan Sarinah, Dit Samapta Korsabhara Baharkam Polri Gelar Patroli Dialogis

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktorat Samapta Korsabhara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dit Samapta Korsabhara Baharkam Polri) menerjunkan personel untuk melaksanakan pengamanan intensif dalam agenda Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada Minggu (17/5/2026) pagi. Pengamanan dipusatkan di dua titik ikonik ibu kota, yakni kawasan Kota Tua dan Sarinah, Jakarta Pusat.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 05.00 WIB hingga 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H., di bawah arahan Kakorsabhara Baharkam Polri.

Dalam aksi pengamanan ini, personil Dit Samapta tidak hanya fokus pada penjagaan fisik, tetapi juga melakukan pengaturan lalu lintas (gatur lalin) di sekitar area CFD guna mencegah kemacetan. Selain itu, petugas di lapangan secara aktif menggelar patroli dialogis untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sedang berolahraga maupun berekreasi.

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat dapat menikmati aktivitas Car Free Day dengan aman, nyaman, dan tertib. Melalui patroli dialogis, kami juga mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap barang bawaan masing-masing," ujar Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib dalam keterangannya, Minggu (17/5).

Kehadiran personel berseragam di tengah-tengah kerumunan massa ini menjadi bukti nyata dari komitmen Polri yang mengusung semboyan "Siap Terlihat dan Bermanfaat". Hingga kegiatan CFD berakhir pada pukul 10.00 WIB, situasi di kawasan Kota Tua maupun Sarinah terpantau aman, damai, dan kondusif tanpa ada gangguan kamtibmas yang berarti.

Jaga Keamanan kegiatan CFD Jakarta, Korsabhara Baharkam Polri Layani Masyarakat dengan Humanis

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktorat Samapta Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri) menerjunkan personel untuk melaksanakan Pengamanan (PAM) Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di wilayah DKI Jakarta pada Minggu pagi (17/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 05.00 WIB hingga 10.00 WIB ini difokuskan pada empat titik pusat keramaian masyarakat, yaitu Bundaran HI, Patung Kuda, Kota Tua, dan Sarinah.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat berolahraga dan menikmati libur akhir pekan dengan aman dan nyaman.

"Sesuai dengan komitmen kami, Polri harus selalu siap hadir di tengah masyarakat. Pengamanan ini adalah wujud nyata dari semboyan kami, 'Siap Terlihat dan Bermanfaat'," ujar Brigjen Pol. Mokhamad Ngajib 

Selain melakukan pengamanan statis di area CFD, personel Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri juga melaksanakan sejumlah agenda penting lainnya, antara lain:
Pengaturan Lalu Lintas (Gatur Lalin), Mengurai potensi kemacetan di sekitar jalur perimeter dan memastikan peralihan arus kendaraan berjalan tertib, Berinteraksi langsung dengan warga, memberikan imbauan kamtibmas, serta mengantisipasi potensi tindak kriminalitas jalanan seperti pencopetan maupun penjambretan.

Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor: Mensterilkan area CFD dari kendaraan bermotor guna menjamin keselamatan para pejalan kaki dan pesepeda.

Hingga kegiatan CFD berakhir pada pukul 10.00 WIB, seluruh rangkaian pengamanan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa ada gangguan keamanan yang menonjol. Sinergi antara petugas dan kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi faktor utama suksesnya pengamanan hari ini.

Polri Perkuat Ketahanan Pangan dan Pemenuhan Gizi Nasional, Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026

     


REFORMASI-ID | Tuban - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan nasional menuju Indonesia Emas.

Pada momentum kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Polri mendukung agenda peresmian operasional 166 SPPG di 24 Polda jajaran yang dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara daring dari masing-masing wilayah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG dalam tahap persiapan operasional, dan 468 SPPG masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap 68.000 tenaga kerja,” ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.

Kapolri menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan menghadirkan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

“Pada tahun 2026, Polri menargetkan melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kapolri.

Sementara itu, Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, namun juga membangun ekosistem pangan berkelanjutan melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.

“Program ini bukan sekadar menghadirkan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan yang inklusif. Karena itu, keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang terus diperkuat Polri,” jelas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, seluruh operasional SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari produksi hingga distribusi. Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, sertifikat uji laboratorium air, serta pemeriksaan food safety oleh tenaga kesehatan Dokkes Polri guna memastikan makanan yang didistribusikan aman, higienis, layak konsumsi, dan bebas kontaminasi zat berbahaya.

Polri juga menghadirkan inovasi operasional melalui penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar utama yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung layanan memasak skala besar.

Selain memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, Polri bergerak dari hulu hingga hilir dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebanyak 714 kelompok tani jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda telah memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar guna mendukung pengolahan lahan hingga pembelian pupuk.

Untuk menjaga stabilitas pasokan hasil panen, Polri bersama mitra terkait juga memperkuat infrastruktur logistik pangan. Saat ini telah dibangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda, dan pada tahun 2026 akan ditambah 10 gudang baru, sehingga total mencapai 28 gudang. Gudang-gudang tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas 1.000 ton per unit, ditambah satu gudang utama berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai pada Juni 2026.

Agenda Presiden RI di Tuban juga dirangkaikan dengan Panen Raya Jagung Kuartal II dan peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan, sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.

Mengutip arahan Presiden RI, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” tutur Kapolri.

Seluruh langkah strategis tersebut menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden RI, sekaligus menegaskan peran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas

Panen Raya di Tuban, Presiden Prabowo Apresiasi Peran Polri Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

     


REFORMASI-ID | Tuban - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Polri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, Groundbreaking Gudang Pangan, serta Launching SPPG Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Presiden secara khusus menyoroti kontribusi Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. 

Menurutnya, peran Polri di lapangan menunjukkan hasil nyata yang patut diapresiasi.

"Saya melihat peran Polri luar biasa. Karena leadership, kepemimpinan kalau bagus, harus kita akui bagus," kata Prabowo.

Ia menilai keberhasilan organisasi tidak lepas dari kualitas kepemimpinan yang ada di dalamnya. 

Bahkan, Presiden menyebut berbagai capaian Polri dalam sektor pangan menjadi bukti nyata kerja dan inovasi institusi tersebut.

Presiden juga mengaku terkesan dengan berbagai inovasi yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket energi alternatif hingga pengembangan pupuk dari bahan batubara berkualitas rendah.

"Menurut saya inovasi-inovasi semacam itu menjadi jawaban di tengah tantangan krisis energi dan kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian nasional," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung bahwa Polri selama ini kerap menerima kritik dari masyarakat. Namun ia menilai jawaban terbaik terhadap kritik tersebut adalah pembuktian melalui kerja nyata.

“Kalian sering dicaci maki, sedikit-sedikit reformasi. Sekarang bisa membuktikan,”ungkap Prabowo.

Menutup sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah strategis yang dilakukan Polri, termasuk pembangunan gudang pangan dan peluncuran SPPG baru yang dinilai akan memberikan dampak besar bagi masyarakat.

“Kepolisian Indonesia, terima kasih. Prestasimu, groundbreaking 10 gudang tanaman pangan ditambah yang sudah dibangun, luar biasa. Launching operasional 166 SPPG baru juga sangat penting,” pungkas Prabowo (*)