Media Reformasi Indonesia (MRI)

21 Mei 2026

TMMD Ke-128 Tuntas, Danrem: TNI Manunggal Membangun Negeri dari Desa

     

REFORMASI-ID | Sumsel, OKI – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 044, Ibu Veranti Khabib Mahfud menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 Wilayah Kodim 0402/OKI yang dipusatkan di Desa Pematang Sukatani, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis (21/05/2026).

Program TMMD ke-128 secara resmi ditutup oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis yang didampingi Ketua Persit KCK Daerah II/Sriwijaya Ibu Susi Ujang Darwis.

Upacara penutupan berlangsung khidmat dan penuh antusiasme masyarakat sebagai bentuk keberhasilan sinergi lintas sektoral antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, program ini berfokus pada peningkatan konektivitas wilayah serta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi warga.

Kehadiran Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran Pejabat Utama Kodam II/Sriwijaya disambut hangat oleh Forkopimda Kabupaten OKI, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya, termasuk Danrem 044/Gapo. Momentum tersebut menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemerintah daerah guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi di kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Keberhasilan TMMD ke-128 dibuktikan dengan tercapainya 100 persen sasaran fisik, salah satunya pembukaan jalan baru sepanjang 6 kilometer dengan lebar 8 meter yang diproyeksikan menjadi urat nadi perekonomian baru bagi masyarakat. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan akses transportasi warga.

Selain pembangunan jalan, program TMMD juga mengintegrasikan program ketahanan pangan guna memperkuat sektor agraris masyarakat di Kecamatan Mesuji Makmur. Di sektor kesehatan lingkungan dan pemukiman, TNI berhasil membangun 5 unit fasilitas MCK, menyediakan 5 titik sumur bor untuk akses air bersih, merehabilitasi mushola, serta melaksanakan program bedah Rumah Tidak Layak Huni bagi warga kurang mampu.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0402/OKI.

“Program TMMD ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat. Melalui kolaborasi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat, kita berharap hasil pembangunan ini benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Mesuji Makmur,” ujar Brigjen TNI Khabib Mahfud.

Danrem juga menegaskan bahwa TNI akan terus hadir membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang membutuhkan perhatian pembangunan infrastruktur.

Penutupan TMMD ke-128 turut diisi dengan peninjauan hasil pembangunan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, serta interaksi langsung antara jajaran TNI dengan warga setempat yang berlangsung penuh keakraban. (Mdn) 

Ayo, Manfaatkan Keringanan Pajak dan Balik Nama Kendaraan

     

REFORMASI-ID | Lampung - Pemprov Lampung Berlakukan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026. Pemerintah Provinsi Lampung kembali menghadirkan kebijakan pro-rakyat melalui Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026. Kamis, 21/05/2026.

Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/VI.03/HK/2026 dan diberlakukan sebagai upaya memberikan kemudahan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Bentuk Keringanan yang Diberikan

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah insentif berupa penghapusan denda keterlambatan, penghapusan pajak progresif, serta pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan.

Bagi kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak selama 1 hingga 5 tahun, diberikan keringanan dengan ketentuan wajib pajak cukup membayar 50 persen dari pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tanpa dikenakan denda. Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun berjalan tetap dibayarkan secara penuh.

Insentif bagi Wajib Pajak Taat

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan insentif kepada wajib pajak yang selama ini tertib memenuhi kewajibannya. Insentif tersebut berupa diskon Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan dengan ketentuan:

Diskon 5 persen bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu;

Diskon 15 persen bagi kendaraan yang taat membayar pajak selama empat tahun berturut-turut;

Diskon 20 persen bagi kendaraan yang taat membayar pajak selama empat tahun berturut-turut dengan usia kendaraan di atas 10 tahun;

Diskon 25 persen bagi kendaraan yang taat membayar pajak selama empat tahun berturut-turut dengan usia kendaraan di atas 15 tahun.

Keringanan Balik Nama dan Mutasi Dalam Daerah

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan keringanan bagi kendaraan yang melakukan proses balik nama dan/atau mutasi dalam daerah. Keringanan tersebut berupa diskon Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan sebesar:

50 persen untuk kendaraan roda dua atau lebih;

25 persen untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Masa Berlaku Program

Program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ini berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Masa berlaku program dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi dan pertimbangan objektif lainnya.

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga dapat dilakukan mulai 90 hari sebelum tanggal jatuh tempo.

Sasaran dan Ketentuan

Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ini berlaku bagi kendaraan bermotor milik pribadi, kendaraan dinas, kendaraan angkutan umum orang dan barang, serta kendaraan bernomor polisi BE yang terdaftar di wilayah Provinsi Lampung.

Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor baru (penyerahan pertama), mutasi keluar Provinsi Lampung, perubahan bentuk kendaraan, penggantian mesin, serta kendaraan hasil ex dump atau lelang yang belum terdaftar.

Pelaksanaan Teknis

Adapun petunjuk teknis pelaksanaan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan ini secara optimal serta terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, untuk memanfaatkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini sedang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak menunda pembayaran PKB serta segera melakukan mutasi kendaraan ke wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagi kendaraan yang masih terdaftar di luar daerah. Langkah ini dinilai penting guna mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah demi kemajuan Lampung Selatan.

Menurut Iwan, pajak yang dibayarkan masyarakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata partisipasi dan kepedulian terhadap pembangunan daerah. Dana pajak tersebut menjadi penopang utama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan taat membayar pajak, kita bersama-sama mengambil peran dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat kemandirian daerah. Ini adalah wujud kontribusi nyata untuk kemajuan Bumi Ragon Mufakat yang kita cintai,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*) 

Danrem 044/Gapo Apresiasi Semangat Kebersamaan di Hari Jadi Kabupaten Lahat

     

REFORMASI-ID | Sumsel, Lahat – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud bersama Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 044 PD II Sriwijaya Ibu Veranti Khabib Mahfud menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kabupaten Lahat Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026 dalam rangka Peringatan Hari Jadi Ke-157 Kabupaten Lahat Tahun 2026, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lahat, Jl. Lingkar Luar Lahat, Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Rabu (20/5/2026).

Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, yang dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Lahat tahun ini mengusung tema “Berbasis SDM Unggul Menuju Lahat Maju dan Sejahtera.” Tema tersebut menjadi semangat bersama bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan potensi sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter, dan berdaya saing.

Selain itu, momentum hari jadi Kabupaten Lahat diharapkan menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat sinergi, menjaga persatuan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Lahat yang semakin maju, aman, dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyampaikan bahwa Hari Jadi Kabupaten Lahat merupakan momentum penting untuk mengenang perjalanan sejarah, perjuangan para pendahulu, serta capaian pembangunan yang telah diraih bersama selama 157 tahun. Kabupaten Lahat dinilai terus tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang memiliki potensi besar di berbagai sektor, baik pertanian, perkebunan, pariwisata, maupun sumber daya manusia.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lahat dan seluruh masyarakat atas semangat kebersamaan dan kerja nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Kabupaten Lahat dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dengan potensi sumber daya alam, sektor pertanian, pariwisata, dan kekayaan budaya yang besar.

Usai kegiatan, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan apresiasinya atas semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Lahat.

“Kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-157 Kabupaten Lahat. Semoga Kabupaten Lahat semakin maju, aman, dan sejahtera. Momentum ini menjadi penguat sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas wilayah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Danrem 044/Gapo. (Mdn) 

Lanal Lampung dan Mahasiswa KKDN Unhan Tanam Mangrove di Kampung Bahari Nusantara

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - TNI AL, Jala Wira Saburai. Pangkalan TNI AL (Lanal) Lampung bersama mahasiswa Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Universitas Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan melaksanakan kegiatan penanaman pohon mangrove dan pembagian bahan kontak kepada masyarakat di Kampung Bahari Nusantara binaan Lanal Lampung yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (21/05/2026)

Selain mempererat sinergitas antara TNI AL, civitas akademika Unhan, dan pemerintah daerah setempat, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan pesisir melalui penghijauan mangrove yang memiliki manfaat besar bagi ekosistem laut dan kehidupan masyarakat sekitar.

Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP. menyampaikan bahwa Kegiatan penanaman mangrove merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AL khususnya Lanal Lampung terhadap masyarakat pesisir. 

"Sekaligus sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem pantai dari abrasi serta mendukung ketahanan lingkungan maritim," ujarnya. 

Keberadaan Kampung Bahari Nusantara tidak hanya menjadi program pembinaan wilayah pesisir, namun juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. (Mdn) 

Polres Cilegon Imbau Warga Tidak Sebar Hoax Penampakan Pocong yang Menimbulkan Keresahan

     

REFORMASI-ID | Cilegon, Banten - Kapolres Cilegon Polda Banten mengimbau masyarakat di daerahnya, agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau informasi palsu (Hoax), terkait isu kemunculan hantu pocong yang belakangan ini beredar melalui pesan WhatsApp dan media sosial di wilayah hukum Polres Cilegon Polda Banten. 

Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga melalui Wakapolres Cilegon KOMPOL M. Ridzky Salatun menyampaikan, bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengecekan di lapangan serta berkoordinasi dengan seluruh Polsek dan jajaran.

"Setelah kami melakukan cek langsung ke lapangan dan koordinasi dengan Polsek jajaran, tidak ditemukan adanya kejadian atau laporan resmi terkait penampakan hantu pocong. Informasi yang beredar tersebut, kami pastikan tidak benar atau hoax," tegas Wakapolres Cilegon.

Wakapolres Cilegon menjelaskan, bahwa penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat, dapat diproses hukum apabila memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Cek dulu kebenarannya. Apabila ada kejadian yang berpotensi mengganggu kamtibmas, segera laporkan ke layanan 110 atau Polsek terdekat atau kepada Babhinkamtibmas setempat," demikian pesan dan himbauan Waka Polres Cilegon, KOMPOL M. Ridzky Salatun, Kamis (21/5/2026).

Polres Cilegon juga meminta, kepada semua tokoh masyarakat, RT, RW, serta admin grup WhatsApp, untuk lebih bijak dalam memfilter informasi sebelum meneruskannya. 

"Isu hoax seperti ini, tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama anak-anak dan lansia," terang Ridzky Salatun.

Waka Polres Cilegon menambahkan, bahwa Polres Cilegon akan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong dan terbukti menimbulkan gangguan kamtibmas.

"Kami fokus menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Jangan mengganggu kondusivitas wilayah Cilegon dengan menyebarkan berita bohong," tegas Waka Polres.

Hingga saat ini, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Cilegon Polda Banten, terpantau aman dan kondusif. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak panik, dan tidak terpengaruh isu yang belum terverifikasi. (Daeng Yusvin/Mdn) 

Danpusterad Pimpin Upacara Penutupan TMMD ke-128 di Kota Bekasi

     


LUGAS | Kodam Jaya - Kota Bekasi - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi ditutup di Lapangan Bola Eraska, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (21/5/2026).

‎Upacara penutupan dipimpin oleh Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno, yang sekaligus membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

‎Turut hadir dalam upacara tersebut Gubernur Jawa Barat H. Dedy Mulyadi, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi , S.I.P., M.S.i , Danrem 051/Wkt Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M , Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Abdul Harris Bobihoe, Kapolres Metro Bekasi Kota,  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi. Hadir pula unsur pemerintah daerah seperti Camat beserta jajaran, Lurah dan para tamu undangan lainnya beserta  warga masyarakat setempat.

‎Dikesempatan itu, Dansatgas TMMD 128 Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Krisrantau Hermawan, S.H., M.I.Pol menyampaikan laporan tentang pelaksanaan TMMD Reg Ke 128 capaian 100% baik program Infrastruktur dan non fisik serta program unggulan Kasad. 

‎Program TMMD Ke-128 di Kota Bekasi berlangsung sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 selama 30 hari penuh. Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh Kodim Kota Bekasi dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,5 miliar.

‎Dalam amanat Kasad yang dibacakan Danpusterad, program ini dinyatakan berhasil mencapai seluruh target sasaran secara tepat waktu, baik fisik maupun nonfisik, sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

‎

Di bidang infrastruktur, TMMD Ke-128 Kota Bekasi mencatatkan realisasi fisik berupa pengecoran jalan sepanjang 823,3 meter serta pembangunan saluran drainase sepanjang 913 meter. Sasaran fisik tersebut disinergikan dengan program TNI lainnya, mencakup pembuatan titik air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan sarana sanitasi dan mandi cuci kakus (MCK), serta program percepatan penurunan angka stunting.

‎‎TMMD Ke-128 diselenggarakan dengan mengusung tema "Satukan Langkah Membangun Negeri Dari Desa." Tema ini mencerminkan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan.

‎‎Kasad dalam amanatnya menegaskan, program TMMD senantiasa dinantikan masyarakat karena menyentuh aspek fundamental kehidupan dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga di wilayah pedesaan maupun kelurahan.

‎Penyelenggaraan TMMD Ke-128 tidak hanya berlangsung di Kota Bekasi, melainkan juga dilaksanakan secara simultan di 46 kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan wujud nyata dukungan penuh TNI terhadap percepatan pembangunan nasional.

‎Kasad berpesan agar semangat gotong royong yang telah tumbuh selama pelaksanaan TMMD tidak berhenti setelah penutupan. Seluruh infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun diharapkan dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat secara berkelanjutan demi generasi mendatang.

‎Rangkaian upacara penutupan juga diisi dengan pelepasan tanda pita peserta TMMD, penandatanganan berita acara, serta penyerahan bantuan berupa paket sembako, bola, dan kaki palsu kepada warga yang membutuhkan. Keberhasilan program ini merupakan buah dari kemanunggalan dan sinergi antara prajurit TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. 

‎

‎(Kodim 0507/Bekasi)


BNPT dan Densus 88 Polri, Perkuat Kolaborasi Lindungi Generasi Muda di Era Digital

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 21 Mei 2026 - Kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Polri terus diperkuat melalui pendekatan perlindungan anak, literasi digital, dan penguatan ketahanan masyarakat, sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang adaptif menghadapi perkembangan ruang digital.

Penguatan sinergi tersebut mengemuka dalam bedah buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” yang diselenggarakan pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 15.00 WIB di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dan menghadirkan unsur pemerintah, aparat keamanan, akademisi, psikolog, serta pakar teknologi.

Kepala BNPT, Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa membangun ketahanan masyarakat di era digital memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

“Membangun ketahanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Keluarga, sekolah, pemerintah, komunitas, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda,” ujar Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono.

Menurut Kepala BNPT, upaya pencegahan yang berkelanjutan perlu diperkuat melalui pendidikan, penguatan literasi digital, dan deteksi dini berbasis komunitas, sehingga masyarakat memiliki kemampuan mengenali perubahan sosial dan meresponsnya secara tepat.

Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menempatkan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi sebagai bagian dari upaya bersama lintas sektor.

“Pencegahan yang efektif tumbuh dari lingkungan terdekat masyarakat. Karena itu, penguatan keluarga, sekolah, komunitas, dan ruang sosial menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan bersama,” jelas Kepala BNPT.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, BNPT terus mendorong keterlibatan berbagai unsur melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), program berbasis komunitas, serta penguatan sistem edukasi dan literasi di daerah.

Sementara itu, Kadensus 88 AT Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., menekankan pentingnya perlindungan anak, pendampingan, dan penguatan ketahanan psikologis di tengah perkembangan ruang digital yang terus berubah.

“Anak perlu dipahami sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya. Karena itu, penguatan literasi digital, lingkungan sosial yang sehat, dan keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan,” ujar Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Menurut Kadensus 88, pendekatan perlindungan akan semakin efektif melalui collaborative approach, yakni kolaborasi aktif antara keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Pandangan tersebut mendapat penguatan dari para akademisi yang hadir dalam diskusi.

Psikolog Forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai penguatan perlindungan psikologis dan deteksi dini menjadi penting di tengah perubahan pola interaksi generasi muda.

“Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi semakin penting agar mereka memiliki ketahanan menghadapi berbagai tantangan sosial maupun digital,” ujar Dr. Zora Arfina Sukabdi.

Sementara Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa penguatan kebijakan perlu tetap mengedepankan hak asasi manusia dan pendekatan berbasis bukti ilmiah, sehingga perlindungan berjalan secara proporsional dan inklusif.

Dari perspektif psikologi, Dra. Adityana Kasandra Putranto menekankan pentingnya ketahanan mental dan dukungan lingkungan sebagai faktor protektif bagi generasi muda.

Sedangkan Dr. Ismail Fahmi menyoroti perlunya literasi digital dan edukasi publik berbasis data, agar masyarakat semakin siap memahami dinamika ruang digital secara lebih bijak.

Diskusi ini mempertegas satu pesan bersama: perlindungan generasi muda di era digital membutuhkan kolaborasi yang kuat antara negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Kolaborasi yang kuat akan melahirkan ketahanan masyarakat yang kuat. Perlindungan generasi muda dimulai dari lingkungan terdekat mereka,” tutup Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono.

Sinergi BNPT dan Densus 88 menegaskan bahwa membangun masa depan yang aman dimulai dari pendidikan, perlindungan, literasi digital, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Kadensus 88: Perlindungan Anak dan Literasi Digital Jadi Kunci Hadapi Tantangan Era Digital

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 21 Mei 2026 - Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan anak, literasi digital, dan deteksi dini berbasis kolaborasi dalam menghadapi dinamika ruang digital yang terus berkembang.

Penegasan tersebut disampaikan dalam bedah buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” pada 20 Mei 2026, yang membahas pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis perlindungan masyarakat.

Dalam paparannya, Kadensus 88 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru, terutama bagi anak dan remaja yang berada pada fase pencarian identitas dan rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial maupun ruang digital.

“Anak dan remaja berada pada fase pencarian identitas. Karena itu, penguatan literasi digital, ketahanan psikologis, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting agar mereka mampu menghadapi berbagai pengaruh di ruang digital secara lebih kritis dan sehat,” ujar Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Menurutnya, pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital perlu mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan, bukan semata pendekatan penindakan.

Berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan, Densus 88 menemukan bahwa kerentanan anak di ruang digital dipengaruhi banyak faktor, mulai dari krisis identitas, keterasingan sosial, perundungan, hingga kebutuhan akan penerimaan sosial.

Namun demikian, Kadensus menegaskan bahwa data tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan, bukan membangun stigma terhadap anak.

“Data dan pola yang kami temukan harus menjadi dasar memperkuat perlindungan. Anak perlu dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya,” jelasnya.

Untuk itu, Densus 88 mendorong collaborative approach, yakni penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, platform digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan bersama.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan literasi digital, deteksi dini berbasis multi-stakeholder, serta ecological prevention yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara menyeluruh.

Selain itu, berbagai program pencegahan juga terus diperkuat melalui Pendidikan Kritis dan Ketahanan Digital, edukasi di sekolah, serta penguatan kapasitas guru dan orang tua sebagai garda terdepan dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.

Pandangan tersebut mendapat penguatan dari para akademisi dan pakar lintas disiplin yang menjadi penanggap dalam bedah buku.

Psikolog forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai perlindungan anak perlu menjadi perhatian utama, terutama terhadap anak yang mengalami alienasi sosial, merasa tidak terlihat (invisible), hingga kehilangan makna, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan psikologis.

“Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi sangat penting, terutama di tengah perubahan pola interaksi sosial di era digital,” ujar Dr. Zora Arfina Sukabdi.

Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa pencegahan harus tetap berpijak pada hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti ilmiah, sehingga tidak menimbulkan stigma atau generalisasi terhadap generasi muda.

Pandangan lain disampaikan psikolog forensik Dra. Adityana Kasandra Putranto, yang menekankan pentingnya penguatan kesehatan mental dan ketahanan psikologis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang lebih tangguh menghadapi tantangan ruang digital.

Sementara Dr. Ismail Fahmi menyoroti pentingnya edukasi publik dan sistem deteksi dini berbasis data agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan dinamika digital.

Menutup paparannya, Kadensus 88 menegaskan bahwa tujuan utama berbagai upaya tersebut adalah membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.

“Tujuan akhirnya bukan menciptakan rasa takut, tetapi membangun kesadaran bersama agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki ketahanan menghadapi tantangan era digital,” tutup Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Pesan tersebut menegaskan bahwa keamanan masa depan dibangun melalui perlindungan, pendidikan, kolaborasi, dan penguatan ketahanan generasi muda.

Kapolres Albert Zai Sandang Gelar Adat “Tonaas Tonsea Waraney Gumigiroth”

     

 


REFORMASI-ID | BITUNG — Kapolres Bitung Albert Zai resmi dikukuhkan sebagai tokoh adat Minahasa dengan gelar “Tonaas Tonsea Waraney Gumigiroth” dalam rangkaian kegiatan Parade Adat Nusantara memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Kota Bitung, Rabu, 20 Mei 2026.

Penganugerahan gelar adat tersebut diberikan oleh Majelis Adat Budaya Tonsea Minahasa bersama Angkatan Muda MABTM sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan kontribusi Kapolres dalam menjaga keamanan serta merawat hubungan sosial masyarakat di Kota Bitung.


Selain Kapolres Bitung, gelar adat juga diberikan kepada Wali Kota Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Randito Maringka, Dansatrol Kodaeral VIII Bitung Kolonel (P) Marvill Marfel Frits, serta Dandim 1310 Bitung Letkol Infanteri Dewa Made D. J..

Usai menerima gelar adat, Albert Zai menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada masyarakat adat Tonsea Minahasa yang telah menerima dirinya sebagai bagian dari keluarga besar adat Minahasa.

“Saya dan keluarga tentu merasa bangga. Ini merupakan penghormatan sekaligus amanah yang harus saya jaga,” kata Albert.

Menurut dia, gelar “Tonaas Tonsea Waraney Gumigiroth” bukan sekadar simbol adat, melainkan tanggung jawab moral untuk terus menjaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Kota Bitung.

Perwira polisi asal Nias itu juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kebersamaan di tengah keberagaman suku, agama dan budaya yang hidup di Kota Bitung.

“Mari kita sama-sama menjaga Banua kita, tempat kita tinggal dan mencari kehidupan. Kalau daerah ini aman dan kondusif, maka masyarakat bisa hidup tenang, ekonomi berjalan baik, dan persaudaraan tetap terjaga,” ujarnya.

Pengukuhan tokoh-tokoh daerah dalam forum adat tersebut menjadi simbol kuat keterbukaan masyarakat adat Minahasa terhadap nilai persatuan lintas etnis. Momentum Hari Kebangkitan Nasional pun dimaknai tidak hanya sebagai peringatan sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat majemuk Kota Bitung.

20 Mei 2026

Perkuat Sistem Pengamanan Obvitnas, Baharkam Polri Gelar Wasdal II SMP di PT Smelting Gresik

     


REFORMASI-ID | Gresik - Tim Auditor Sispamobvitnas Utama TK II Baharkam Polri melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) II terkait Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT Smelting Gresik, Jawa Timur, pada Rabu (20/05/2026). 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Brigjen Pol (BJP) Harry Kurniawan, S.I.K., M.H., selaku Penanggung Jawab Tim.

Rangkaian kegiatan Wasdal II hari pertama ini berlangsung intensif dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. Acara diawali dengan opening meeting yang diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, safety induction, penayangan company profile PT Smelting, serta sambutan dari pihak manajemen yang diwakili oleh Vice President for External Relation PT Smelting dan sambutan dari Penanggung Jawab Wasdal II.

Usai pembukaan dan paparan dari Ketua Tim (Katim) Wasdal, Kbp Yohanes Wong Niti. H. N, S.I.K., tim auditor langsung bergerak melakukan observasi dan peninjauan lapangan (field visit) secara menyeluruh ke sejumlah titik vital perusahaan.

Beberapa area strategis yang menjadi fokus observasi ketat meliputi Control Room, Ruang Produksi, Ruang Scada (distribusi), Ruang Pendataan, Ruang Komando, Ruang Server, hingga pengamanan di pintu masuk utama (Main Gate).

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi Sistem Manajemen Pengamanan di PT Smelting sebagai salah satu Objek Vital Nasional (Obvitnas) berjalan sesuai dengan regulasi dan standar pengamanan yang ketat, guna mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan keamanan," ungkap Tim Auditor Baharkam Polri

Sesi akhir kegiatan hari pertama ditutup dengan pembahasan dan pendalaman hasil tinjau lapangan guna merumuskan rekomendasi penguatan sistem pengamanan ke depan.

Dalam kegiatan ini, tim dari Baharkam Polri yang hadir antara lain BJP Harry Kurniawan, S.I.K., M.H. (Penanggung Jawab), Kbp Yohanes Wong Niti. H. N, S.I.K. (Katim), Ipda Taruli Napitupulu, S.H. (Sekretaris), serta dua anggota tim ahli, Drs. Miyanto dan Ir. Dedi Murdiana, S.ST., M.K.

Sementara dari pihak eksternal/manajemen PT Smelting, hadir mendampingi jalannya audit antara lain Erika Silva (EVP Governmental & External Affairs), Denny Abriantoro (Management Representative for SMP/Chief of Industrial Security), beserta jajaran manajemen bidang OSH, teknis, operasional keamanan, serta Liasion Officer untuk TNI dan Polri. (Red)

Wakapolri Bedah Buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital”, Tawarkan Cara Pandang Baru Membaca Ancaman di Era Digital

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 20 Mei 2026 -Ancaman keamanan saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Ia bisa tumbuh perlahan melalui ruang digital, interaksi sosial, budaya visual, hingga paparan informasi yang terus berulang dan memengaruhi cara berpikir seseorang.

Perubahan pola ancaman tersebut menjadi benang merah dalam buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital”, karya Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.; Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H.; dan Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., yang dibedah dalam rangkaian Rakernis Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Buku ini hadir dengan perspektif yang berbeda. Jika pembahasan terorisme selama ini identik dengan jaringan, organisasi, atau aksi yang terlihat, “Gamifikasi Kekerasan” justru mengajak pembaca memahami fase yang sering luput diperhatikan: bagaimana ancaman terbentuk, berkembang, lalu bertransformasi di tengah ekosistem digital yang bergerak cepat.

Melalui pendekatan yang memadukan keamanan, psikologi, hukum, teknologi digital, pendidikan, hingga perlindungan anak, buku ini mencoba menjawab satu pertanyaan penting: bagaimana negara dan masyarakat membaca ancaman sebelum ancaman itu nyata terjadi?

Dalam pemaparannya, Wakapolri menegaskan bahwa perubahan pola ancaman harus diikuti dengan perubahan cara berpikir dan strategi penanganan.

“Ancaman saat ini bergerak lebih cepat dibanding pola penanganan lama. Karena itu, kita perlu membangun kemampuan membaca gejala lebih awal, memperkuat pencegahan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, ancaman ekstremisme modern semakin bersifat cair, tidak selalu terikat struktur formal, dan sering kali berkembang melalui jejaring digital yang sulit dipetakan dengan pendekatan konvensional.

Karena itu, buku ini menekankan pentingnya deteksi dini, literasi digital, perlindungan anak, penguatan sekolah, keluarga, serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.

Yang menarik, buku ini tidak hanya berbicara tentang ancaman, tetapi juga menawarkan cara melihat keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Bahwa keamanan masa depan tidak cukup dijaga oleh aparat semata, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga, dunia pendidikan, komunitas, platform digital, hingga masyarakat luas.

Lebih dari Kajian Keamanan, Ini Tentang Membaca Perubahan

Membaca Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital seperti diajak memahami wajah baru ancaman yang berkembang diam-diam di tengah perubahan zaman. Buku ini tidak dibangun dengan pendekatan yang kaku, tetapi mencoba menjelaskan keterhubungan antara teknologi, perilaku manusia, ruang sosial, dan keamanan.

Kekuatan buku terletak pada keberaniannya mengangkat isu yang relatif baru dan masih jarang dibahas secara utuh di Indonesia: bagaimana ruang digital dapat membentuk pola pikir, memengaruhi perilaku, dan menciptakan risiko yang membutuhkan pendekatan pencegahan lebih adaptif.

Pembahasan buku turut diperkaya melalui tanggapan para penanggap lintas disiplin, yakni Dr. Zora Arfina Sukabdi, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Dra. Adityana Kasandra Putranto, dan Dr. Ismail Fahmi, yang memperkuat perspektif psikologi, hukum, perlindungan sosial, serta dinamika informasi digital.

Dalam kesempatan tersebut, para penulis juga menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi pemikiran dan pengembangan literatur terkait keamanan serta pencegahan ekstremisme di era digital.

Pengakuan HKI ini menandai bahwa buku tersebut bukan hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga bagian dari penguatan pengetahuan dan inovasi pemikiran dalam membaca tantangan keamanan masa depan.

Menutup pemaparannya, Wakapolri menegaskan prinsip yang menjadi benang merah buku tersebut:

“Negara tidak boleh hanya hadir saat ancaman sudah membesar. Pencegahan harus datang lebih awal, sementara penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan secara terukur.”

Melalui buku ini, Polri menegaskan bahwa Indonesia yang aman dibangun melalui kemampuan memahami perubahan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menghadirkan pencegahan sebelum ancaman berkembang.

Sebab di era digital, yang paling berbahaya bukan hanya ancaman yang terlihat, tetapi ancaman yang tumbuh tanpa disadari.

Tim Resmob Polres Serang Banten Ringkus Dua Pelaku Curanmor yang Memiliki Senpi

     


REFORMASI-ID | Serang, Banten - Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang sebelumnya sempat umbar tembakan menggunakan senjata api (senpi) di area parkir kantor BPJS Ketenagakerjaan di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, berhasil diringkus Tim Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polres Serang Polda Banten.

Dua pelaku, berinisial JA (24), dan EB (24), warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan mengatakan, kedua pelaku ditangkap, pada Senin (18/5/2026). Penangkapan dilakukan, setelah Tim Resmob melakukan penyelidikan intensif berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang sempat viral di media sosial.

"Pelaku berhasil kami identifikasi dari rekaman CCTV saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di parkiran kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Cikande," kata Kapolres didampingi Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES, Rabu (20/5/2026).

Kapolres menjelaskan, pelaku EB lebih dulu ditangkap di depan area parkir Hotel Swiss Belinn Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, sekitar pukul 11.00 WIB.

"Dari hasil pengembangan, petugas kembali bergerak dan berhasil mengamankan pelaku JA di sekitar Apartemen Paragon Village Karawaci, Desa Binong, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang sekitar pukul 15.00 WIB," jelasnya.

Peristiwa pencurian sepeda motor tersebut, terjadi di area parkir kantor BPJS Ketenagakerjaan di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Jumat (15/5/2026), sekitar pukul 10.25 WIB.

Korban diketahui bernama Taufik (40), sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Street yang menjadi sasaran kedua pelaku. Saat kejadian, korban sempat mengetahui aksi pencurian tersebut.

Namun, ketika mencoba mendekat, korban tidak berani melakukan perlawanan lantaran salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor miliknya.

"Aksi pelaku cukup nekat, karena menggunakan senjata api untuk mengancam korban. Beruntung korban tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut," ujar Andri.

Kapolres menambahkan, aksi curanmor bersenjata api itu, sempat viral setelah rekaman CCTV tersebar luas di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.

Berbekal rekaman tersebut, Tim Resmob Polres Serang yang dipimpin Ipda Athallah Thoriq bersama Aipda Sutrisno, langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya kedua pelaku berhasil diringkus setelah rekaman cctv kejadian viral.

"Petugas juga mengamankan barang bukti, berupa empat unit sepeda motor serta sejumlah kunci letter T yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor," terang Kapolres.

Saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Serang guna pengembangan lebih lanjut, termasuk mengungkap keberadaan senjata api yang digunakan saat beraksi serta kemungkinan adanya jaringan curanmor lain yang terlibat. (Daeng Yusvin/Mdn) 

Harkitnas 2026 Semangat BNNK Lampung Selatan "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara"

     


REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Selatan turut memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang jatuh pada Selasa, 20 Mei 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema nasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital: “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Rabu, 20/05/2026.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan. AKBP. Rahmad Hidayat.SE.MM, menyampaikan. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga generasi muda dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkotika, merupakan bagian dari menjaga kedaulatan bangsa. Di tengah tantangan ekonomi, ruang digital, dan gempuran budaya global. 

"Kami BNNK Lampung Selatan hadir untuk memastikan tunas-tunas muda Lampung Selatan tumbuh sehat, berdaya saing dan bersih dari narkoba (Bersinar)," ujar Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Rahmad Hidayat.SE.MM,. 

Tak hanya itu menurutnya. Peringatan Harkitnas 2026 di Lampung Selatan menjadi momentum refleksi atas sejarah panjang pergerakan nasional yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Semangat kebangkitan itu kini diteruskan melalui kerja-kerja preventif dan edukasi di tingkat daerah.


"Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026. Dengan tema ‘Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara’, mari kita bersama menjaga generasi muda dari ancaman narkoba demi mewujudkan Indonesia yang kuat, sehat, dan berdaulat.” ucapnya. 

Selain itu sebut AKBP Rahmad Hidayat, Fokus BNNK Lampung Selatan pada Harkitnas 2026, melaksanakan upacara Harkitnas dikantor BNNK Lampung Selatan. Sosialisasi anti-narkoba di sekolah, kampus, dan komunitas pemuda, sejalan dengan tema “Jaga Tunas Bangsa” Penguatan sinergi, dengan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan lokal untuk memperluas jangkauan pencegahan narkotika.

"Hari Kebangkitan Nasional 2026, diharapkan menjadi penguat dan BNNK Lampung Selatan terus berkomitmen dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, sekaligus meneladani semangat para pendahulu yang berjuang melalui organisasi dan persatuan," pungkasnya. (Mdn) 

Perkuat Pengamanan Fisik dan Data BUMN, Baharkam Polri Gelar Wasdal SMP di PT Hutama Karya

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Sistem pengamanan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan proyek strategis nasional. Tim Wasdal II Baharkam Polri resmi membuka kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) II Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Tertentu (Obter) di PT Hutama Karya (Persero) pada Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Triangle, Gedung HK Tower, Jakarta.

Acara dibuka langsung oleh Ketua Tim Wasdal II, Kombes Pol Sigit Widagdo, S.I.K., yang juga menjabat sebagai Auditor Sispamobvitnas Madya Tk. III Baharkam Polri. Agenda ini menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh aset dan sistem pengamanan PT Hutama Karya (Persero) berjalan optimal sesuai dengan regulasi kepolisian. 

Dalam sambutannya, Executive Vice President (EVP) QHSSE PT Hutama Karya (Persero), Nyoman Endy Mahendra, menegaskan komitmen besar perusahaan dalam menyukseskan berbagai proyek pembangunan di seluruh Indonesia. Termasuk di antaranya adalah beberapa proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan selesai pada tahun 2028.

Mengingat banyaknya proyek strategis tersebut, Nyoman menyoroti bahwa aspek pengamanan saat ini tidak boleh lagi hanya berfokus pada bentuk fisik.

"Pengamanan di PT Hutama Karya tidak cukup hanya pengamanan fisik, namun pengamanan data yang merupakan aset juga menjadi bagian sangat penting dalam sistem pengamanan. Untuk itu, kami memohon masukan dan arahan dari Tim Auditor agar sistem pengamanan di kantor HK Tower benar-benar aman," ujar Nyoman.

Nyoman juga menginstruksikan kepada seluruh staf PT Hutama Karya agar serius mengikuti kegiatan Wasdal ini. "Kegiatan ini jangan hanya bersifat administratif, namun aplikasinya yang terpenting. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi sistem pengamanan HK Tower yang lebih baik ke depan," tambahnya.

Rangkaian acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hutama Karya, serta penayangan profil perusahaan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan overview Sistem Manajemen Pengamanan gedung HK Tower oleh VP HSSE, Aswandi Amus.

Selain itu, dipaparkan pula hasil audit internal Gedung HK Tower Semester I Tahun 2026 oleh Auditor Internal PT Hutama Karya, Taufik Hidayat, yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom.

Sebagai inti dari kegiatan, Ketua Tim Wasdal II, Kombes Pol Sigit Widagdo, S.I.K., memberikan paparan mengenai teknis pelaksanaan Wasdal II yang mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2019. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan asistensi teknis agar standar keamanan lingkungan kerja perusahaan sejalan dengan koridor hukum nasional.

Kegiatan penting ini dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua instusi, baik secara tatap muka maupun daring:

Tim Wasdal II Baharkam Polri:

1.Kombes Pol Sigit Widagdo, S.I.K. (Ketua Tim)

2.Kompol Yuli Astiti, S.H., M.H. (Sekretaris)

3 Sugiyo, S.I.P. (Anggota)

4.Drs. Adi Kuntoro (Anggota)

5.Iptu Nur Fajar, S.H. (Ps. Panit 4 Subdit Audit Ditpamobvit Polda Metro Jaya)

Pihak PT Hutama Karya (Persero):

1.Nyoman Endi Mahendra (EVP QHSSE)

2.Aswandi Amus (VP HSSE)

3.Para EVP Divisi Kantor Pusat PT Hutama Karya (hadir secara online)

Melalui sinergi erat antara Baharkam Polri dan PT Hutama Karya (Persero) ini, diharapkan standardisasi sistem pengamanan di seluruh lingkungan kerja HK Tower dapat memitigasi segala bentuk ancaman fisik maupun siber secara berkelanjutan dan profesional.

Ceria dan Penuh Keakraban, Satgas TMMD Ke-128 Kodim 0507/Bekasi Bermain Voli Bersama Anak-Anak Jatirangga

     


REFORMASI - ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 20/05/2026 Suasana penuh kehangatan dan keceriaan terlihat di lokasi sasaran fisik Program TMMD Ke-128 Kodim 0507/Bekasi, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna. Setelah seharian melaksanakan pekerjaan pengecoran jalan, personel Satgas TMMD memanfaatkan waktu sore hari untuk berolahraga dan bermain bola voli bersama anak-anak setempat.

Kegiatan yang berlangsung dengan penuh suka cita tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antara prajurit TNI dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Gelak tawa dan semangat anak-anak mewarnai pertandingan persahabatan yang berlangsung di sekitar lokasi TMMD.

Selain menjaga kebugaran fisik, kegiatan olahraga bersama ini juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang selama ini terus dibangun melalui Program TMMD. Kehadiran personel Satgas di tengah masyarakat tidak hanya saat melaksanakan pembangunan fisik, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kebersamaan yang menciptakan kedekatan emosional dengan warga.

Serda Wahyu selaku Babinsa Jatirangga menjelaskan bahwa kegiatan bermain voli bersama anak-anak tersebut sudah sering dilakukan setiap sore hari setelah pekerjaan pembangunan sasaran fisik TMMD selesai dilaksanakan.

“Kegiatan ini menjadi salah satu cara kami untuk menjalin kedekatan dengan warga, terutama anak-anak. Setelah bekerja seharian melaksanakan pengecoran jalan, kami menyempatkan diri berolahraga bersama. Selain menjaga kesehatan, momen ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kegembiraan bagi anak-anak maupun anggota Satgas,” ujar Serda Wahyu.

Melalui interaksi sederhana seperti olahraga bersama, Program TMMD Ke-128 Kodim 0507/Bekasi tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat tali silaturahmi serta semangat gotong royong antara TNI dan warga demi terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat yang semakin kokoh.

(Kodim 0507/Bekasi)

19 Mei 2026

Belajar Langsung di Jantung Pemerintahan, Ratusan Pelajar dan Mahasiswa Antusias Ikuti “Istana untuk Anak Sekolah”

     


REFORMASI - ID | Jakarta - Program “Istana untuk Anak Sekolah” kembali menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi ratusan pelajar dan mahasiswa pada Selasa, 19 Mei 2026. Sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan kali ini. Mereka terdiri atas sekitar 200 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Budi Luhur (UBL), serta 300 siswa dari SMPN 94 dan SMPN 4 Jakarta.

Sejak pagi, para peserta telah berkumpul di Aula Hoegeng untuk mendapatkan materi mengenai pemerintahan dan tata negara. Suasana antusias terlihat sejak awal kegiatan dimulai. Dari sana, rombongan kemudian bergerak menuju kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengenal lebih dekat sejarah bangsa dan sistem pemerintahan Indonesia.

Tak sekadar mendengarkan penjelasan, para peserta juga diajak melihat langsung ruang-ruang bersejarah yang selama ini hanya mereka saksikan melalui layar televisi maupun media sosial. Mereka berkeliling mulai dari Istana Merdeka, Kantor Presiden, hingga Istana Negara—tempat berbagai keputusan penting bangsa diambil.

Bagi Abielle Darren, mahasiswa Kriminologi Universitas Budi Luhur, pengalaman tersebut menjadi momen yang sangat berkesan dalam hidupnya. Ia mengaku sebelumnya tidak menyangka dapat masuk hingga ke dalam kompleks Istana.

"Awalnya saya ekspektasi itu hanya di luarnya saja. Tetapi ternyata bisa masuk ke dalamnya juga. Yang biasa saya lihat di berita biasanya kan, akhirnya saya bisa lihat langsung. Cita-cita saya itu kalau gak menjadi kriminolog, menjadi politisi juga,” lanjutnya.

Antusiasme serupa juga disampaikan Salsabilah Azzahra, mahasiswa UGM, yang merasa kunjungan tersebut memberinya pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya. Salsabilah berharap program tersebut dapat terus dibuka untuk lebih banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan.

“Harapan saya Istana Negara dapat menerima mahasiswa maupun siswa dari SD hingga SMA untuk berkunjung langsung ke istana negara ini, karena begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan kita banyak menyaksikan berbagai koleksi-koleksi yang dimiliki,” katanya.

Sementara itu, Richwan bersama rekan-rekannya dari Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi UGM menilai kunjungan tersebut memberi sudut pandang baru mengenai pelestarian sejarah dan dokumentasi negara. Menurutnya, pengalaman tersebut penting agar generasi muda dapat terus belajar memahami sejarah dan perjalanan bangsa melalui kompleks Istana Kepresidenan.

“Kita belajar untuk bagaimana Sekretaris Negara dan juga Istana itu merawat dan juga melestarikan cagar budaya yang ada di sini, karena itu sebagai bentuk dari pengelolaan proses mendokumentasikan informasi yang ada,” ujar Richwan.

Di antara para peserta, Alzena, siswi SMP 4 Jakarta, tampak paling bersemangat ketika mendapat kesempatan berbicara di podium. Baginya, momen tersebut terasa begitu dekat dengan cita-citanya sebagai pemimpin di masa depan.

"Saya merasa sangat bersemangat sekali, berbicara di depan banyak sekali orang, dan juga di depan bapak dan ibu, membuat saya merasa sangat bersemangat, merasa sangat terinspirasi, termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin terutama sebagai pemimpin bangsa,” katanya.

Keceriaan juga terlihat dari para siswa SMPN 94 Jakarta yang datang dengan penuh semangat sejak pagi. Gyenitra, Gyandra, dan Adalira bahkan mengaku sudah bersiap sejak pukul setengah tujuh pagi dan berjalan kaki menuju lokasi kegiatan.

"Kita tuh pengen lihat sejarah-sejarah dari sini. Kita pengen banget lihat bangunan Istana Merdeka itu gimana. Kita tuh pengen banget ngelihat apa yang sering kita lihat dari video, Kak. Pengen banget kita lihat kira-kira sama gak ya sama yang kita selalu lihat di video,” ujar mereka antusias.

Di akhir kunjungan, para siswa juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan langka tersebut. “Terima kasih ya Bapak Prabowo sudah undang kami semua untuk datang ke Istana Merdeka. Terima kasih Bapak,” ucap mereka.


(BPMI Setpres)

Jaga Persatuan Bangsa, Wapres Minta DPP PMN Perkuat Nilai Toleransi dan Moderasi

     


 REFORMASI - ID | Jakarta  -  Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional (DPP PMN) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/05/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya penguatan nilai toleransi, moderasi, dan persatuan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Audiensi ini sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat harmoni sosial, memperkokoh toleransi antarumat beragama, serta membangun sumber daya manusia unggul yang berlandaskan nilai persatuan dan kebangsaan.

Ketua Umum DPP PMN Kiki Fauzi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya berdiskusi dengan Wapres mengenai berbagai isu strategis, mulai dari toleransi, pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, hingga penguatan moderasi di tengah masyarakat.

“Kami tadi banyak berbicara dan menyampaikan pendapat terkait bagaimana konstelasi Indonesia dan dunia saat ini yang membutuhkan perluasan pemikiran-pemikiran moderat dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya usai pertemuan.

Menurutnya, Wapres menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah yang memiliki perhatian terhadap penguatan nilai kebangsaan dan toleransi. 

Untuk itu, Kiki menambahkan, DPP PMN menyematkan Wapres Gibran sebagai “Tokoh Moderat Masa Kini” atas komitmennya dalam menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

“Mas Gibran bisa menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin muda bagaimana toleransi dan kerukunan umat beragama dijalankan sehingga tidak ada gesekan-gesekan di masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PMN Enday Hidayat menyampaikan apresiasi terhadap langkah Wapres yang dinilai aktif memastikan program-program pemerintah dapat dirasakan langsung masyarakat Papua.Selain itu, ia juga menunjukkan perhatian terhadap pembangunan di Papua, khususnya di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Kami cukup berterima kasih karena Mas Wapres betul-betul memperhatikan Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan. Beliau juga memastikan program-program yang dibawa benar-benar sampai langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Enday, keberanian Wapres mengunjungi sejumlah wilayah dengan tantangan keamanan yang tinggi juga menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Papua.

Enday menambahkan bahwa Wapres juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga persatuan dan memperkuat ruang dialog di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, nilai toleransi dan moderasi harus terus dirawat serta disebarluaskan agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang rukun, inklusif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global secara bersama-sama.

Selain itu, Enday mengatakan bahwa Wapres memberikan arahan agar PMN terus menjadi organisasi yang membawa nilai-nilai toleransi dan moderasi di tengah masyarakat.

“Beliau berpesan agar PMN terus menjadi gerakan yang diisi lintas iman, lintas agama, lintas profesi, untuk mendorong nilai-nilai toleransi dan kebersamaan di Republik Indonesia,” ujarnya.


Jakarta, 19 Mei 2026

BPMI Sekretariat Wakil Presiden

Kapolres Cilegon Apresiasi Polsek Anyar, Kurang dari 1 x 24 Jam Berhasil Ungkap Tangkap Pelaku Buang Bayi

     

REFORMASI-ID | Cilegon, Banten - Kapolres Cilegon memberikan apresiasi atas respons cepat dan sigap dalam mengungkap berbagai kasus yang dilakukan Kapolsek Anyar bersama anggotanya.

Dimana, Kapolsek turun langsung kelapangan bersama satuan unit Reskrim Polsek Anyar Polres Cilegon Polda Banten, dan berhasil mengungkap kasus bayi perempuan yang baru lahir dan sengaja dibuang, namun hanya dalam waktu tidak sampai 24 jam tersangka berhasil ditangkap.

Penemuan bayi malang yang sempat membuat geger warga tersebut, terjadi di Kampung Penibungan Rt 02/05, Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 

Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Dr Martua Raja Taripar Laut Silitonga melalui Kapolsek Anyar IPTU TB Zueani membenarkan penemuan bayi, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, sekira jam 08.30 WIB dengan lokasi temuan di belakang rumah warga bernama Ibu Sudiroh (45) warga Kampung Penibungan Rt 02/05, Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyar. 

Dari keterangan saksi, dijelaskan Kapolsek, awalnya saksi Sudiroh mau membersihkan area belakang rumahnya, dan pada saat berjalan ke belakang rumah, saksi menemukan bungkusan kain yang terdapat bayi berjenis kelamin perempuan diatas potongan kayu.

Selanjutnya, temuan bayi tersebut, oleh saksi dilaporkan kepada Ketua RT setempat. Kemudian bersama Bidan Desa Tambang Ayam, saksi Sudiroh merawat bayi tersebut untuk diganti kain dan diberikan susu formula. Setelah itu, saksi melaporkan temuan bayi ke Polsek Anyar Polres Cilegon, pada pukul 09.30 WIB.

Atas laporan dari warga tersebut, setelah melaporkan dan mendapat arahan serta perintah dari Kapolres Cilegon Martua Silitonga, Kapolsek Anyar bersama Kanit Reskrim dan piket jaga langsung mendatangi lokasi penemuan baji sesuai laporan yang diterima. 

"Setibanya dilokasi, kami langsung melakukan olah TKP, mengumpulkan data atau pulbaket, juga keterangan dari saksi dan warga sesuai dengan arahan pimpinan kami, yaitu Bapa Kapolda Banten bersama Kapolres Cilegon untuk segera dan secepatnya ungkap dan tangkap pelaku," ungkap Kapolsek Anyar didampingi Kanit Reskrim IPTU Wangsa, Selasa (19/5/2026).

Berbekal gerak cepat dan kerjasama dengan semua anggota, dijelaskan Kapolsek TB Zueani, Ibu kandung dan yang ikut terlibat membuang bayi dengan jenis kelamin perempuan, pada Senin (18/5/2026) pagi, jam 08.30 WIB, berhasil ditemukan dan diamankan dengan disaksikan Ketua RT setempat.

"Berawal dari hasil pulbaket yang sangat baik dari semua anggota serta keterangan saksi dan beberapa warga, mulai dari saat warga mengatakan melihat seorang wanita usia sekitar 60 tahun keatas turun dari angkot sambil memgendong bayi hingga keterangan dan video seorang pedagang sayur, kami Alhamdulillah berhasil menemukan rumah Ibu kandung si bayi," ujar Kapolsek.

Pelaku ES (36), warga Kampung Kamurang 03/01, Desa Kosambi Ronyok, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, memiliki tiga orang anak dari hasil pernikahan sirih dengan suaminya. Saat ini, ES sudah diamankan dan diserahkan penanganan ke unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon Polda Banten.

"Saat ini, kami masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus membuang bayi ini. Sementara Ibu kangdung si bayi, inisial ES (36), sudah diamankan dan diserahkan ke unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon. 

Pelaku dalam kasus ini, melanggar pasal 430 junto pasal 429 ayat 1 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP ancaman hukuman 7,5 tahun," tutup Kapolsek Anyer Polres Cilegon.

Terpisah, Kapolres Cilegon AKBP Dr Martua Raja Taripar Laut Silitonga menekankan, kepada seluruh anggota agar responsif, lakukan tindakan cepat tidak perlu menunggu viral.

Menurut Sigit, setiap laporan yang dilayangkan atau dilaporkan masyarakat, merupakan kewajiban anggota untuk melakukan respon cepat dalam menanganinya.

"Baik viral maupun tidak viral, tentunya menjadi kewajiban seluruh anggota untuk melakukan respon cepat," tegas Martua Silitonga.

Di sisi lain juga, kata dia, banyaknya sentimen negatif di media sosial terhadap institusi Korps Bhayangkara, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang viral.

"Selama ini, banyak sentimen negatif terhadap Polri. Ini harus dilakukan perbaikan," ujar Kapolres.

"Oleh karena itu, bila kinerja Polri, khususnya fungsi reserse, cepat dan segera ungkap, maka semua calon pelaku kejahatan akan berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatannya," sambung Martua Silitonga. (Daeng Yusvin/Mdn) 

Salurkan Bantuan, Walikota: KPM Terima Puluhan Ribu Beras

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan Dinas Pangan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pangan warga. Selasa, 19/05/2026.

Walikota Bandar Lampung Eva Diana, menyampaikan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bandar Lampung.

"Berdasarkan data penerima bantuan, sebanyak 43.582 KPM menerima bantuan melalui Dinas Sosial dan 102.624 KPM menerima bantuan melalui Dinas Pangan," ujar Walikota.

Lebih jauh kata Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

"Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat semangat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat," tandasnya. (*) 

PWI Pusat Tetapkan Susunan Pengurus Baru, Marthen Selamet Susanto Jabat Sekjen

     

REFORMASI-ID | Jakarta — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan penyesuaian susunan kepengurusan harian melalui Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 081-PLP/PP-PWI/V/2026 tanggal 18 Mei 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul wafatnya Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menetapkan Marthen Selamet Susanto sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang baru. Sebelum dipercaya menduduki posisi Sekjen, Marthen menjabat Bendahara Umum PWI Pusat.

Sementara itu, posisi Wakil Sekretaris Jenderal diisi Haryo Ristamaji, Suprapto Sastro Atmojo, dan Kadirah.

Seiring reposisi tersebut, jabatan Bendahara Umum kini diisi Sumber Rajasa Ginting yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara Umum. Untuk mendukung tugas kebendaharaan, Badar Subur ditetapkan sebagai Wakil Bendahara Umum I dan Herlina sebagai Wakil Bendahara Umum II.

“Perubahan susunan pengurus ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal serta menjaga kesinambungan program-program PWI Pusat,” kata Akhmad Munir, Senin (19/5/2026).

Selain pergantian Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, PWI Pusat juga melakukan sejumlah reposisi di jajaran pengurus harian.

Bidang Organisasi dan Keanggotaan tetap dipimpin Zulkifli Gani Ottoh dengan Djoko Tetuko Abdul Latif sebagai Wakil Ketua. Bidang Pembinaan Daerah juga masih diketuai Mirza Zulhadi dengan Wakil Ketua Novrizon Burman dan Sarjono.

Di Bidang Pendidikan, Agus Sudibyo tetap dipercaya sebagai Ketua didampingi Zarman Syah dan kini didampingi Iskandar Zulkarnain. Sementara Bidang Kerjasama dan Kemitraan dipimpin Ariawan dengan para wakil ketua Amy Atmanto, M. Sarwani, Abdullah Sammy, dan Ki Agus Firdaus.

Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum diketuai Anrico Pasaribu dan kini didampingi Baren Antoni Siagian dan Jimmy Endey sebagai wakil ketua. Adapun Bidang Hubungan Luar Negeri dipimpin Irfan Junaidi dengan Aldi Gultom sebagai wakil ketua.

Untuk Bidang Multimedia dan IT, Hilman Hidayat tetap dipercaya sebagai ketua dengan Merdi Sofansyah dan Agus Salim Alwi Hamu sebagai wakil ketua. Sedangkan Bidang Media dan Penyiaran tetap diketuai Auri Jaya dengan Danang Sanggabuana dan Dede Apriadi sebagai wakil ketua.

Pada Bidang Pengelolaan Aset, Endang Werdiningsih menjabat ketua didampingi Hari Wibowo dan Rabiatun Drakel.

Akhmad Munir berharap susunan kepengurusan yang baru dapat memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melanjutkan pengabdian dan semangat yang telah diwariskan almarhum Zulmansyah Sekedang bagi PWI dan dunia pers nasional. (*) 

Mekanisme Sita Negara Dipertanyakan, Mantan Kanit Harda Polda Sulut Soroti Putusan MA Kasus PT AMI

     


REFORMASI-ID | BITUNG — Polemik pemasangan plang “sita negara” di kawasan Tokambahu, Kelurahan Makawidey dan Kasawari, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, terus memunculkan pertanyaan baru. Selain menyoroti keterlibatan aparat TNI dalam pengamanan, masyarakat kini mempertanyakan dasar hukum pengaitan lahan garapan warga dengan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah menyeret PT Awani Modern Indonesia (AMI).

Di lokasi, tim Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN/KPKNL) bersama aparat TNI AD memasang papan bertuliskan:

“Tanah SHGB No. 01 Makawidey, DALAM PENYITAAN NEGARA QQ Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta & DALAM PENGAWASAN KODAM XIII/MDK.”


Namun hingga kini masyarakat mengaku belum memperoleh penjelasan rinci mengenai luas pasti objek sita, batas lahan, peta ukur, surat ukur, maupun keterkaitan langsung lahan tersebut dengan perkara BLBI.

Situasi sempat memanas ketika proses administrasi penandatanganan dokumen dilakukan di lokasi. Lurah Kasawari, Ricardo J. Bolung, S.E., dikabarkan terlibat adu argumentasi dengan pihak yang memimpin kegiatan pemasangan plang, termasuk unsur TNI yang hadir di lapangan.

Menurut sejumlah saksi, Ricardo mempertanyakan nasib masyarakat ahli waris petani penggarap yang telah lama mendiami dan mengolah kawasan tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka.

Lurah disebut meminta agar negara tidak hanya melihat aspek administrasi sertifikat, tetapi juga mempertimbangkan sejarah penguasaan fisik dan keberadaan masyarakat yang hidup turun-temurun di atas lahan itu.


“Di situ ada masyarakat penggarap yang sudah tinggal dan membuka lahan sejak sekitar tahun 1936. Mereka hidup turun-temurun di situ,” ujar salah satu warga yang berada di lokasi.

Ricardo disebut mempertanyakan bagaimana mungkin lahan yang sejak lama digarap masyarakat tiba-tiba dipasang plang sita negara tanpa adanya penjelasan terbuka kepada warga terkait status objek yang disengketakan.

Menurut warga, perdebatan berlangsung cukup alot karena pemerintah kelurahan berusaha meminta kejelasan mengenai objek sita, termasuk apakah benar lahan garapan masyarakat masuk dalam objek yang dikaitkan dengan perkara BLBI maupun piutang negara.

Di tengah perdebatan itu, Lurah Ricardo J. Bolung juga meminta agar seluruh pihak, baik pemerintah, aparat maupun pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan, dapat duduk bersama dengan masyarakat keturunan ahli waris petani penggarap untuk mencari solusi yang adil dan terbuka.

Menurut Ricardo, pendekatan dialog dinilai penting agar tidak muncul konflik sosial di tengah masyarakat yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari lahan tersebut.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah lama tinggal dan menggarap di situ merasa ditinggalkan negara tanpa ada penjelasan dan musyawarah,” ujar salah satu warga menirukan penyampaian lurah saat di lokasi.

Meski demikian, setelah melalui pembicaraan panjang di lokasi, dokumen yang telah disiapkan akhirnya tetap ditandatangani.


Mantan Kanit Harda Polda Sulawesi Utara, AKBP (Purn) Anthony Wenoh, yang kini berprofesi sebagai advokat dan tergabung dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia, menilai masyarakat perlu membaca secara utuh Putusan Mahkamah Agung terkait perkara PT Awani Modern Indonesia.

Menurut Anthony, penyebutan nama wilayah Bitung maupun Tiwoho dalam dokumen perkara tidak serta-merta berarti seluruh lahan di wilayah tersebut menjadi objek sita negara.

“Ini daftar bidang usaha atau kegiatan perusahaan, bukan aset yang disita sebagai barang bukti,” ujar Anthony saat dimintai tanggapan.

Ia menegaskan bahwa dalam putusan perkara yang pernah ditanganinya, objek sita yang disebut lebih mengarah pada aset tertentu milik perusahaan, bukan lahan HGB sebagaimana yang kini dipersoalkan masyarakat.

“Tolong dibaca di putusan Mahkamah Agung aset yang disita sebagai barang bukti dalam perkara,” katanya.

Anthony bahkan menyebut dalam bagian yang ia pahami pada poin nomor 24, penyitaan lebih berkaitan dengan kendaraan milik perusahaan.

“Kalau saya baca di nomor 24 cuma ada terkait sita aset kendaraan milik AMI, bukan terkait lahan yang tercatat dalam sertifikat HGB,” ujarnya.

Menurut Anthony, dalam daftar aset sita perkara tersebut juga tidak ditemukan penyebutan spesifik mengenai nomor sertifikat maupun lokasi tanah tertentu.

“Iya benar, untuk aset yang disita tidak menyebutkan sertifikat dan lokasi. Coba dicek lagi di putusan,” katanya.

Anthony juga menegaskan bahwa saat dirinya masih aktif menangani perkara PT Awani Modern Indonesia sebagai penyidik Harda Polda Sulut, objek yang masuk dalam pembuktian perkara berada di wilayah Tiwoho, bukan lahan masyarakat di Bitung.

“Kalau di Tiwoho itu dimasukkan sebagai bukti dalam perkara,” ujar Anthony.

Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat ahli waris petani penggarap Tokambahu, Makawidey dan Kasawari yang mengaku khawatir lahan yang mereka tempati turun-temurun akan dikosongkan atas nama sita negara.

Warga menilai apabila benar objek sita dalam perkara BLBI tidak secara jelas menyebut sertifikat maupun lokasi di Bitung, maka pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membuka secara transparan dasar hukum penyitaan SHGB Nomor 01 Makawidey, riwayat penerbitan HGB, kesesuaian objek fisik, serta hubungan hukum antara PT AMI dan lahan yang selama ini digarap masyarakat.

Polemik semakin berkembang karena masyarakat juga mempertanyakan mekanisme penyitaan oleh KPKNL/PUPN.

Warga menilai dalam praktik penanganan piutang negara, aset yang disita umumnya melalui tahapan administrasi dan pelelangan negara sebelum berpindah penguasaan atau dilakukan eksekusi fisik.

“Kalau ini baru sita negara, apakah sudah ada proses lelang? Siapa pemenang lelangnya? Itu yang masyarakat ingin tahu,” ujar salah satu warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak KPKNL maupun pihak terkait mengenai dasar hukum rinci penyitaan, tahapan pelaksanaan sita, status lelang objek, rincian luas SHGB Nomor 01 Makawidey, siapa pemilik SHGB Nomor 01 Makawidey semuanya harus jelas, serta alasan pengawasan penyitaan melibatkan institusi militer di lokasi sengketa agraria masyarakat sipil tersebut.