Media Reformasi Indonesia (MRI)

03 November 2026

HUT ke-75 Humas Polri, Kadivhumas Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Insan Pers dan Masyarakat

     


REFORMASI | Jakarta – Divisi Humas Polri memperingati Hari Jadi ke-75 yang jatuh pada 30 Oktober 2026 dengan menggelar acara syukuran di Aula Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran fungsi kehumasan dalam menjaga dan membangun citra serta reputasi Polri, sekaligus meneguhkan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui semangat "Polri Bersama Masyarakat".

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa peringatan HUT ke-75 Humas Polri bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi kehumasan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

"Momentum Hari Jadi ke-75 Humas Polri ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meneguhkan fungsi Humas sebagai penjaga dan penguat citra serta reputasi Polri. Hal ini harus sejalan dengan semangat Polri Bersama Masyarakat," ujar Johnny.

Dalam kesempatan tersebut, Kadivhumas Polri juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas peran dan kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Secara khusus, Polri memberikan penghargaan kepada lima insan pers sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas keberanian serta dedikasi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurutnya, hubungan Polri dan media merupakan kemitraan strategis yang harus terus dijaga melalui keterbukaan informasi, profesionalisme, serta pemberitaan yang objektif berdasarkan fakta dan kebenaran.

"Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada rekan-rekan insan pers. Dedikasi dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada di tengah masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Johnny menyampaikan enam penekanan Kapolri dalam pelaksanaan tugas kehumasan. Salah satu penekanan utamanya adalah bahwa setiap personel Polri pada hakikatnya mengemban fungsi kehumasan, sehingga setiap sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus mencerminkan nilai-nilai Polri Bersama Masyarakat.

"Setiap personel Polri adalah insan Humas. Karena itu, setiap pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus selaras dengan semangat Polri Bersama Masyarakat. Setiap interaksi dengan masyarakat harus mampu memberikan kesan yang baik dan menghadirkan manfaat," jelasnya.

Ia menambahkan, Polri juga harus senantiasa terbuka dalam menerima masukan, informasi, maupun kritik dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Dalam kegiatan tersebut, Johnny turut menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik, organisasi pers, serta seluruh jurnalis yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri.

"Kami berharap sinergi, solidaritas, dan kolaborasi antara Polri dengan seluruh insan pers dapat terus terjalin dengan baik. Polri sebagai organisasi besar harus selalu terbuka untuk mendengar masukan dan kritik sebagai bahan evaluasi agar kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.

Ia berharap, peringatan HUT ke-75 Humas Polri semakin memperkuat semangat seluruh jajaran kehumasan untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan publik, serta membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif dengan masyarakat maupun insan pers.

"Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, mendengar aspirasi, dan menghadirkan komunikasi publik yang transparan serta bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.





Wakapolda dan Dirresnarkoba Polda Lampung Berganti

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira di lingkungan Polri. Selasa, 03/11/2026.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1467/XI/KEP/2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri Irjen Pol Deni Dharmapala.

Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polda Lampung turut mengalami pergantian, termasuk posisi Wakapolda Lampung dan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Lampung.

Dalam surat telegram tersebut, Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si. yang sebelumnya menjabat Wakapolda Lampung dimutasi untuk menduduki jabatan baru sebagai Dosen Kepolisian Utama Tingkat II pada STIK Lemdiklat Polri.

Posisi Wakapolda Lampung selanjutnya diisi Brigjen Pol Dr. Singgamata, S.I.K., M.H.

Singgamata sebelumnya menjabat Direktur Program Sarjana STIK Lemdiklat Polri. Ia kini dipercaya mengemban jabatan sebagai Wakapolda Lampung.

Dengan demikian, terjadi pertukaran penugasan antara kedua perwira tinggi tersebut dalam rangkaian rotasi yang dilakukan Kapolri.

Pergantian juga terjadi pada posisi Dirresnarkoba Polda Lampung.

Kombes Pol Dodi Suryadin, S.Pd., S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat Dirresnarkoba Polda Lampung dimutasi untuk menempati jabatan baru sebagai Peneliti Ilmu Kepolisian Madya Tingkat III pada Puslitbang Polri.

Posisi yang ditinggalkan Dodi selanjutnya diisi AKBP Ferizal, S.I.K., M.H.

Ferizal sebelumnya menjabat Wakil Kepala Sekolah Polisi Negara (Waka SPN) Polda Lampung dan kini mendapat amanah sebagai Dirresnarkoba Polda Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan adanya rotasi sejumlah pejabat tersebut.

Menurut Yuni, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier personel.

“Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yuni.

Ia mengatakan, setiap personel yang mendapat penugasan baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan jabatan dan tanggung jawab yang diemban.

Yuni juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang sebelumnya bertugas di Polda Lampung atas dedikasi selama menjalankan tugas.

“Kami mengucapkan selamat kepada pejabat yang mendapat amanah baru dan terima kasih atas dedikasi pejabat lama selama bertugas di Polda Lampung,” ujarnya.

Pergantian sejumlah pejabat tersebut diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian di Lampung. Sebaliknya, rotasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. (Mdn) 

Polri Mutasi 264 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan Strategis di Mabes dan Kewilayahan Berganti

     


REFORMASI | JAKARTA – Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 264 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada November 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks," ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dari total 264 personel yang dimutasi, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan flat. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jenjang jabatan, mulai dari tingkat Perwira Tinggi hingga Perwira Menengah, termasuk jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

Pada tingkat Mabes Polri, terdapat pergantian jabatan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri yang dipercayakan kepada Kombes Pol. Gatot Sujono, S.I.K. serta Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri yang dijabat Kombes Pol. Teguh Wibowo, S.I.K., M.H.

Selain itu, mutasi mencakup promosi jabatan pada jenjang Irjen Pol, Brigjen Pol, serta Kombes Pol. Dalam hal ini termasuk penyesuaian nivelering jabatan. Promosi ini juga dilakukan untuk jabatan Kapolrestabes, Kapolrestro, dan Kapolresta.

Dalam mutasi kali ini, Polri juga memberikan promosi jabatan kepada dua personel Polisi Wanita (Polwan), masing-masing satu personel pada jenjang Brigjen Pol dan satu personel pada jenjang Kombes Pol. Hal tersebut menjadi bagian dari pembinaan karier dan pengembangan kapasitas personel Polri.

Johnny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah jabatan. Ia berharap pengalaman dan capaian yang telah ditorehkan dapat menjadi bagian dari penguatan organisasi Polri ke depan.

"Kepada pejabat yang telah menyelesaikan tugas pada jabatan sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian serta kontribusinya. Sementara kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, kami berharap dapat segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik lingkungan tugas, serta melanjutkan program dan kebijakan yang telah berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas, serta orientasi pada pelayanan masyarakat. Para pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan tugas di wilayah maupun satuan kerja masing-masing.

"Yang terpenting adalah bagaimana setiap pejabat mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan kehadiran Polri benar-benar memberikan manfaat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tutup Kadivhumas Polri.




Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

     

REFORMASI | Jakarta - Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto

"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya. 

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, sempat mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan siapa pihak yang diduga melakukan penyadapan, siapa sasarannya, kapan tindakan itu dilakukan, serta apa motifnya.**





Peduli Kelestarian Satwa, Danrem 044/Gapo Lepas Kukang Sumatera

     

REFORMASI-ID | Palembang – Danrem 044/Garuda Dempo, Brigjen TNI Khabib Mahfud, melakukan pelepasan satwa kukang Sumatera di fasilitas konservasi satwa dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Jalan Kolonel H. Barlian, Kota Palembang, Senin (2/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pelestarian satwa liar yang dilindungi sekaligus mendukung upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Danrem 044/Gapo didampingi Kasi Ops Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf. Andi Ariyanto. Turut hadir Kepala Resor KSDA Wilayah I Palembang Anjas Tuberlani, S.H., staf Resor Johan Wahyudi, S.P., perwakilan Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Dr. Hamam Harnes, serta komunitas satwa reptil.

Danrem 044/Garuda Dempo, Brigjen TNI Khabib Mahfud, menyampaikan. Pelepasan kukang Sumatera ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya konservasi satwa liar, khususnya satwa yang dilindungi dan membutuhkan perhatian bersama agar kelestariannya tetap terjaga.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga habitat alami dan melindungi satwa liar semakin meningkat. Pelestarian satwa tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas konservasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Saya menegaskan melalui aksi nyata seperti ini, kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian alam perlu terus ditumbuhkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia," ujar Danrem.

Kehadiran Korem 044/Gapo dalam kegiatan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen TNI untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam demi keberlangsungan ekosistem bagi generasi mendatang. (Mdn) 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Lahir di Era Digital Gen Alpha Butuh Lebih dari Sekadar Literasi Teknologi

     

REFORMASI-ID |  BEKASI – Generasi Alpha tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital. Akses terhadap berbagai konten semakin mudah, tetapi kemampuan menggunakan teknologi saja dinilai belum cukup untuk membentuk generasi yang unggul. Penguatan karakter, integritas, pemahaman agama, hingga kemandirian menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan masa depan.

Ketua DPP LDII Bidang Pendidikan dan Dakwah, Dr. H. Dwi Pramono, Lc., M.S.I., menilai perkembangan media sosial menjadi salah satu tantangan dalam pembinaan generasi muda saat ini. Video pendek dan berbagai narasi digital dapat memengaruhi cara pandang generasi muda dalam memahami suatu persoalan. Karena itu, pendampingan dan edukasi diperlukan agar mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menyaring serta memanfaatkan teknologi secara positif.

“Media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Ketika generus bisa menggunakannya dalam hal positif, misalnya untuk dakwah, tentu akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, ketika tidak memiliki benteng yang kuat, mereka bisa terkena dampak buruk dari media sosial,” jelasnya.

Menurut Dwi, pembinaan generasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai unsur organisasi, mulai dari Penggerak Pembina Generus (PPG) hingga jajaran LDII di tingkat pusat dan daerah. Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan mencetak generasi yang mampu menyongsong bonus demografi 2045.

Ia juga menegaskan bahwa pembinaan generasi tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan keagamaan. Melalui konsep Tri Sukses Generus, terdapat tiga aspek utama yang perlu dibangun, yaitu berakhlakul karimah, alim faqih, dan mandiri. Ketiganya diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki pemahaman agama, kepekaan sosial, serta kompetensi untuk menghadapi persaingan kehidupan.

“Tidak cukup hanya materi pengajian dan keagamaan. Sosial dan kemandirian juga harus ditanamkan sehingga mereka kuat menghadapi persaingan di era saat ini,” ungkapnya.

Lebih jauh, Dwi menyoroti pentingnya penanaman 29 karakter luhur sebagai fondasi pembentukan kepribadian generasi muda. Dari seluruh karakter tersebut, ia menempatkan kejujuran sebagai salah satu nilai utama yang perlu dibiasakan sejak dini.

Menurutnya, integritas tidak selalu dibangun melalui tindakan besar. Kebiasaan sederhana seperti segera memenuhi panggilan azan, merapikan tempat tidur setelah bangun, hingga menata sandal ketika masuk masjid merupakan bagian dari latihan karakter dalam kehidupan sehari-hari.

“Ketika orang sudah membiasakan jujur, integritasnya dibangun pada dirinya. Satu kebaikan yang kita kerjakan akan menarik nilai-nilai karakter yang lainnya,” tuturnya.

Semangat pembinaan tersebut turut diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Generasi Unggul (FGU) 3.0 oleh PC LDII Bekasi Barat. Mengusung tema “Gen Alfa: Generasi Anak Saleh-Salehah Berprestasi, Hebat, dan Berkarakter”, kegiatan ini menjadi ruang untuk mendorong potensi generasi muda sekaligus memperkuat kolaborasi lintas generasi.

Ketua Panitia FGU 3.0, Pandu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan FGU sebelumnya pada 2017 dan 2024. Melalui FGU 3.0, pihaknya berharap dapat berkontribusi dalam mencetak generasi masa depan yang profesional religius serta mampu menerapkan 29 karakter luhur.

“FGU ini bukan hanya menjadi ajang evaluasi atau perlombaan biasa, tetapi bagaimana bisa menjadi ajang kolaborasi antara semuanya. Mulai dari usia PAUD sampai usia istimewa bisa berkolaborasi,” jelas Pandu.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut terlihat melalui lomba video campaign yang melibatkan peserta lintas usia untuk membuat konten ajakan menghadiri FGU 3.0. Selain itu, panitia juga menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya tanpa dipungut biaya. Kesempatan tersebut turut dibuka bagi UMKM dari lingkungan PAC agar generasi muda semakin berani mengembangkan kreativitas serta jiwa kewirausahaan.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan ruang aktualisasi seperti FGU 3.0, penguatan generasi Alpha diharapkan tidak hanya berfokus pada kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Lebih dari itu, mereka perlu tumbuh dengan karakter luhur, integritas, kreativitas, dan kemandirian.

Sebagaimana ditekankan Dwi, kualitas generasi lima hingga sepuluh tahun mendatang merupakan cerminan dari keberhasilan pembinaan hari ini. Dengan demikian, menyiapkan generasi unggul menuju 2045 harus dimulai dari pendampingan, keteladanan, dan pembiasaan karakter sejak sekarang.  (LINES) 





Perkuat Soliditas Organisasi, KADIN Lampung Selatan Matangkan RAKERDA dan Tandatangani Pakta Integritas

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat persiapan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, seluruh jajaran pengurus KADIN Lampung Selatan juga melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan roda organisasi secara profesional dan bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut berlangsung di RM Tiga Saudara IV, Jalan Lintas Sumatera, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KADIN Kabupaten Lampung Selatan, Dr. Mahirrokhman Difa. Ia menyampaikan. Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk pemantapan persiapan RAKERDA agar dapat berjalan optimal serta menghasilkan program kerja yang terarah dan memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha.

"Selain membahas persiapan RAKERDA, penandatanganan fakta Integritas menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan ini. Langkah ini merupakan wujud komitmen seluruh pengurus untuk menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, integritas, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi," ucapnya.

Ketua KADIN Lampung Selatan, Dr. Mahirrokhman Difa, menegaskan bahwa RAKERDA mendatang harus menjadi momentum penting untuk merumuskan program kerja yang konkret, strategis, dan berdampak langsung terhadap perkembangan dunia usaha, khususnya bagi pelaku usaha dan UMKM lokal.

Menurutnya, soliditas dan komitmen seluruh jajaran pengurus menjadi modal utama dalam menjalankan organisasi serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

"Melalui penandatanganan Pakta Integritas, diharapkan seluruh pengurus memiliki kesamaan visi dan tanggung jawab dalam menjaga marwah organisasi sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif di Kabupaten Lampung Selatan," ujar Ketua Kadin Lampung Selatan.

"Dengan persiapan yang semakin matang, KADIN Lampung Selatan optimistis RAKERDA pada 3 Desember 2026 mendatang dapat menjadi wadah untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta mendorong kemajuan UMKM di Lampung Selatan," pungkasnya. (*)

Tekab 308 Polsek Natar Sikat Pelaku Curas, Polisi: Korban Dicekik hingga Pingsan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN, – Tim Tekab 308 Polsek Natar menangkap R (33), tersangka pencurian dengan kekerasan yang menjerat leher seorang perempuan hingga pingsan sebelum membawa kabur sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Selasa, 03/11/2026.

Kapolsek Natar AKP Setyo Budi Howo, S.H., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, membenarkan penangkapan tersebut. Tersangka diketahui merupakan warga Jalan Kenangan, Gang Taruna, Kota Sepang, Bandar Lampung.

"Benar, tersangka berinisial R (33), warga Kota Sepang, Bandar Lampung, telah kami amankan di wilayah Desa Sidosari, Kecamatan Natar" kata Setyo.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat kejadian, korban Ova (27) berada di rumahnya di Perumahan Rajabasa Regency, Desa Sidosari.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka masuk ke dalam rumah korban, kemudian menjerat leher korban menggunakan tali hingga tidak sadarkan diri. Setelah korban pingsan, tersangka mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih, dua unit telepon genggam, serta uang tunai Rp1 juta.

"Pelaku menjerat leher korban menggunakan tali hingga tidak sadarkan diri. Setelah korban tidak berdaya, pelaku mengambil sepeda motor, telepon genggam, uang tunai, serta sejumlah dokumen dan kartu milik korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp17 juta," ujarnya.

Setelah sadar, korban mendapati sejumlah barang miliknya telah hilang dan kondisi rumah berantakan. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Natar.

Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu unit Honda Beat warna biru putih milik korban, satu unit Honda Beat Deluxe nomor polisi BE 2087 AIM yang diduga digunakan tersangka saat beraksi, satu STNK, satu BPKB, serta satu unit telepon genggam merek Advance warna oranye.

"Seluruh barang bukti tersebut telah kami amankan untuk kepentingan penyidikan. Kami juga masih mendalami pengakuan tersangka terkait dua kejadian pencurian lainnya," kata Setyo.

Untuk Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (Mdn) 

02 November 2026

DPRD Dukung Penuh Ketegasan Bupati Bekasi, Publik Menanti Eksekusi Hak Prerogatif Copot Kadis LH

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Pernyataan tegas Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, terkait sanksi pencopotan bagi pejabat yang melanggar etika publik—khususnya menyoroti kasus Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Syafri Donny Sirait (SDS)—mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk dari legislatif.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Ade Syukron Hanas, merespons positif komitmen orang nomor satu di jajaran eksekutif Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi tersebut. 

Saat dimintai tanggapan oleh awak media pada Senin sore (02/11/2026), Ade Syukron menegaskan bahwa statement Bupati sudah sangat jelas.

"Bupati sudah jelas dan clear statement-nya. Saya juga bacanya di berita dan dari media sosial," ujar Ketua DPRD Ade Syukron Hanas melalui pesan singkat.

Ade Syukron menambahkan bahwa komitmen penegakan etika birokrasi yang dilontarkan Bupati sejalan dengan aspirasi yang kerap disuarakan oleh DPRD.

"Seingat saya Bupati mengutip yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, yang salah satu poinnya menjaga etika pejabat publik," tegas pimpinan DPRD itu.

Namun, di tengah kuatnya dukungan legislatif dan harapan publik, realisasi dari statement Bupati Asep tetap ditagih untuk segera dieksekusi dalam bentuk dokumen resmi.

Dalam komunikasi terpisah, Bupati Asep sempat menyampaikan untuk proses penjatuhan sanksi telah dilaporkan ke tingkat pusat.

"Loh... kan sudah kita bawa ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," kata Bupati Asep melalui pesan WhatsApp (WA) Senin (02/11/2026) sore, merujuk pada proses birokrasi terkait sanksi Kadis LH, SDS.

Menanggapi itu, Koordinator Aksi DEMO Solidaritas Wartawan, Paulus Simalango tetap mengingatkan kembali bahwa hambatan administratif tersebut berlaku saat dr. Asep masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. 

"Saat ini, dengan status sebagai Bupati Definitif, dr. Asep telah menggenggam Hak Prerogatif penuh selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tertinggi di wilayahnya," ucap Paulus, di ujung telepon selulernya, Senin (2/11/2026) malam.

Senada dengan Paulus, Ketua NCW Bekasi Raya, Herman P.S, S.Pd menekankan kepada Bupati Asep mengambil sikap tegas sesuai aturan yang ada.

"Payung hukumnya jelas, sesuai aturan perundang-undangan (PP No. 94 Tahun 2021), seorang Bupati Definitif memiliki hak prerogatif penuh untuk mencopot atau memberikan sanksi berat kepada bawahannya tanpa perlu lagi bolak-balik meminta izin dari Mendagri. Apalagi yang perlu ditunggu, kembali ke sikap tegas Bupati saja," jelas Herman.

Dari dukungan kuat Ketua DPRD membuktikan bahwa Bupati Asep tidak berdiri sendiri dalam mengambil keputusan sulit ini. Publik dan legislatif berada di belakangnya.

Kini, political will (kemauan politik) Bupati Asep benar-benar diuji. Publik menanti bukti nyata: Kapan hak prerogatif tersebut digunakan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pencopotan SDS sebagai bentuk ketegasan yang tak lagi tersandera birokrasi. (Tim)

Kapolres Bitung Hadiri Penyerahan SKP WNI bagi 133 Warga Keturunan Filipina

     

 



REFORMASI-ID | BITUNG — Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., menghadiri penyerahan Surat Keputusan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKP WNI) kepada 133 warga keturunan Indonesia-Filipina di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Minggu (1/11/2026). Program Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) itu memberikan kepastian hukum bagi warga yang selama ini menghadapi persoalan dokumen kewarganegaraan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Direktur Tata Negara Ditjen AHU Dulyono, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Hantor Situmorang, Kepala Bagian Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara Dr. Budi Paskah Putri Yanti, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Alex Cosmos. Penyerahan SKP WNI beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan secara simbolis kepada lima orang perwakilan dari total 133 penerima.


Dalam rangkaian kegiatan itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas yang berada di Hong Kong berkomunikasi langsung melalui sambungan daring dengan Wali Kota Hengky Honandar. Dalam percakapan tersebut, Hengky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas langkah Ditjen AHU menyelesaikan persoalan status kewarganegaraan warga keturunan Indonesia-Filipina di Bitung.

Hengky menilai program tersebut sebagai langkah penting dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan pengakuan negara kepada masyarakat yang selama ini terkendala dokumen kewarganegaraan. Ia berharap status baru tersebut membuka akses penerima terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia.


Kehadiran Kapolres Bitung dalam agenda tersebut menjadi bagian dari keterlibatan unsur kepolisian bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam kegiatan pelayanan publik yang menyangkut kepastian hukum masyarakat.

Secara nasional, Kementerian Hukum telah memberikan penegasan status kewarganegaraan kepada lebih dari 4.000 WNI tanpa dokumen yang tersebar di berbagai negara. Program tersebut mencakup sejumlah wilayah, antara lain Tawau, Kinabalu, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Bitung, serta beberapa negara di kawasan Timur Tengah.


Bagi 133 warga di Bitung, penyerahan SKP WNI bukan sekadar penyelesaian administrasi. Dokumen tersebut menjadi dasar pengakuan status kewarganegaraan sekaligus pintu masuk untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Baharkam Polri Kenalkan Konsep Green Policing di SD Depok, Ajak Siswa Tanam Pohon dan Jaga Lingkungan

     


REFORMASI-ID | Depok - Korps Baharkam Polri menyambangi SDN Cilangkap 8, Depok, untuk mengenalkan konsep Green Policing sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini melalui kegiatan penanaman pohon bersama, Senin (26/10). 

Kegiatan ini juga menjadi sarana mendekatkan sosok aparat melalui program "Polisi Sahabat Anak".

Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Mokhamad Ngajib, menjelaskan bahwa kehadiran Polri di lingkungan sekolah bertujuan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai positif bagi generasi muda.

"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Kehadiran polisi di sekolah bukan hanya untuk memberikan edukasi tentang keamanan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap lingkungan," ujar Brigjen Ngajib.

Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Program ini mengintegrasikan tiga pilar penting secara sekaligus, yaitu:

Pendidikan & Keamanan: Edukasi mengenai tugas dan fungsi kepolisian oleh personel Korsabhara (Iptu Dian Anggraini dan Iptu Lis Irmayanti) serta upacara pagi yang dipimpin oleh AKBP Helminingsih.

Kesehatan Anak: Pemberian makanan bergizi berupa bubur kacang hijau dan telur rebus kepada para siswa.
Pelestarian Lingkungan (Green Policing): Penanaman bibit pohon mangga di lingkungan sekolah bersama para siswa, guru, dan pengurus RW setempat.

Menurut Brigjen Ngajib, perhatian terhadap dunia pendidikan harus berjalan seiring dengan upaya mendukung kesehatan fisik, pembentukan karakter, dan kesadaran ekologis anak-anak usia sekolah.

Melalui konsep Green Policing, Polri mendorong agar kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat terintegrasi ke dalam setiap kegiatan pelayanan masyarakat. 

Diharapkan, pendekatan berkelanjutan ini tidak hanya memberi dampak sosial yang positif, tetapi juga turut berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian bumi bagi generasi masa depan. Tutup Najib.

Lewat Semangat 'Polisi Bersama Masyarakat', Baharkam Polri Tanamkan Karakter Cinta Lingkungan di Sekolah

     


REFORMASI-ID | Depok - Sabhara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menggelar kegiatan sosial bertajuk "Polisi Peduli Pendidikan dan Cinta Lingkungan" di SD Negeri Cilangkap 8, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (26/10/2026). Dalam aksi nyata ini, personel kepolisian membagikan 550 paket makanan bergizi kepada para siswa serta mengajak mereka melakukan aksi penanaman pohon bersama.

Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”. Program ini secara harmonis mengintegrasikan kepedulian terhadap dunia pendidikan, kesehatan anak, dan pelestarian alam lewat konsep gerakan Green Policing.

Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Mokhamad Ngajib, menyampaikan bahwa kehadiran Polri di lingkungan sekolah menjadi langkah strategis untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda sejak dini.

“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Karena itu, kehadiran polisi di sekolah bukan hanya untuk memberikan edukasi tentang keamanan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap lingkungan,” ujar Brigjen Mokhamad Ngajib.

Rangkaian acara dimulai dengan upacara bendera pagi yang dipimpin oleh AKBP Helminingsih. Setelah itu, para siswa diberikan edukasi interaktif mengenai tugas, peran, dan fungsi kepolisian, khususnya Korps Sabhara, yang dibawakan secara humanis oleh Iptu Dian Anggraini dan Iptu Lis Irmayanti.

Untuk mendukung kesehatan fisik anak-anak, personel kepolisian membagikan makanan bergizi siap santap berupa bubur kacang hijau dan telur rebus. Sesi tanya jawab interaktif pun digelar untuk mengenalkan profesi kepolisian lebih dekat, memicu antusiasme tinggi dari para siswa.

Tak berhenti di situ, edukasi lingkungan langsung dipraktikkan melalui penanaman bibit pohon mangga di area sekolah. Aksi penanaman ini dilakukan secara kolaboratif oleh personel Korsabhara, para siswa, guru, hingga pengurus RW setempat. Anak-anak diajarkan secara langsung cara menanam dan merawat pohon agar dapat tumbuh subur serta memberikan dampak baik bagi bumi.

Menurut Brigjen Mokhamad Ngajib, perhatian terhadap aspek pendidikan formal harus berjalan beriringan dengan dukungan terhadap pemenuhan gizi, pembentukan karakter, serta kesadaran menjaga alam. Ia menjelaskan bahwa penanaman pohon ini menjadi bagian inti dari Green Policing, di mana kepolisian mendorong pelestarian alam sebagai bagian dari tugas pengabdian di tengah masyarakat.

“Kami ingin anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki karakter yang baik. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga bagaimana membentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial sejak usia sekolah,” tambahnya.

Pihaknya berharap pendekatan Green Policing ini dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran kepolisian di berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu, setiap program pelayanan masyarakat tidak hanya memberikan manfaat sosial jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan hidup secara luas.

“Kami ingin semangat 'Polisi Bersama Masyarakat' benar-benar dirasakan melalui tindakan nyata. Polisi hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga ikut membangun masa depan generasi muda dan lingkungan yang lebih baik,” pungkas Ngajib.

Polda Lampung Tegas Seluruh Personel Dilarang Gunakan Vape, Termasuk di Luar Jam Dinas

     

REFORMASI-ID | Lampung – Kapolri Jenderal Polisi  Suyudi Ario Seto, menerbitkan Surat Edaran tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan tertanggal 30 Oktober 2026 tersebut menegaskan larangan penggunaan vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja Polri.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan rokok elektrik yang berpotensi disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa perangkat vape telah digunakan oleh bandar sebagai media untuk mengedarkan narkotika, termasuk zat Etomidate.

Selain itu, cairan atau cartridge vape diketahui berpotensi mengandung Etomidate. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II. Kondisi ini menjadi perhatian karena secara kasatmata cairan vape sulit dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang telah dicampur atau terkontaminasi narkotika.

Surat edaran tersebut juga menyoroti dampak kesehatan akibat penggunaan vape. Berdasarkan hasil pengujian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dikutip dalam surat edaran, ditemukan dampak kesehatan pada pengguna, termasuk risiko diabetes akibat penurunan insulin serta gangguan paru-paru. Bahkan, sekitar 92 persen sampel yang diuji dilaporkan mengalami gangguan paru-paru.

Tidak hanya menyangkut aspek kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, penggunaan vape di lingkungan kerja juga dinilai dapat mengurangi citra profesional, mengganggu estetika, serta bertentangan dengan norma kesopanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, surat edaran tersebut memuat sejumlah ketentuan. Pertama, melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri menggunakan perangkat rokok elektrik, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Polri. Kedua, melarang tamu dan pengunjung menggunakan vape di lingkungan kerja Polri.

Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sementara itu, bagi tamu maupun pengunjung yang kedapatan menggunakan vape di lingkungan kerja Polri akan diberikan teguran dan diminta untuk mematikan serta menyimpan perangkatnya.

Kebijakan ini berlaku secara mutatis mutandis atau dengan penyesuaian seperlunya di seluruh lingkungan organisasi Polri, mulai dari Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor hingga Kepolisian Sektor.

Kabidhumas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari menegaskan bahwa ketentuan dalam surat edaran Kapolri tersebut juga berlaku di lingkungan Polda Lampung beserta seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek.

Ia menyampaikan bahwa seluruh personel Polda Lampung wajib mematuhi ketentuan tersebut, baik saat bertugas maupun di luar lingkungan kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penegakan disiplin internal, menjaga profesionalisme anggota Polri, serta mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, seluruh personel di lingkungan Polda Lampung dan jajaran diharapkan dapat menjadi teladan dalam menaati aturan serta menjaga lingkungan institusi Polri yang sehat, tertib, dan profesional. ( mdn) 

01 November 2026

Polda Sumsel Amankan Terduga Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Banyuasin

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditreskrim PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan mengamankan seorang pria berinisial IS (31) yang diduga terlibat tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak di wilayah Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Minggu, 01/11/2026.

Terduga pelaku yang berprofesi sebagai buruh tersebut diamankan pada Jumat, 30 Oktober 2026, sekitar pukul 13.30 WIB, setelah penyidik menerima informasi mengenai dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak berinisial MH (11), yang masih berstatus pelajar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Subdit I Ditreskrim PPA dan PPO Polda Sumsel yang dipimpin Kasubdit I AKBP Andrie bersama anggota Unit I dan II segera melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi keberadaan terduga pelaku. Tim kemudian melakukan pemeriksaan awal dan mengamankan yang bersangkutan untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik turut melibatkan orang tua korban. Pada hari yang sama, orang tua korban membuat laporan polisi secara resmi melalui SPKT Polda Sumsel dengan nomor LP/B/1821/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 30 Oktober 2026.

Dari penanganan awal perkara, petugas turut mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti itu akan diperiksa dan didalami lebih lanjut guna mendukung proses penyidikan.

Penyidik juga masih mendalami seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban lain. Informasi tersebut belum dapat disimpulkan dan masih memerlukan proses verifikasi lebih lanjut.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelaku dijerat Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Andes Purwanti, menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat dalam menindaklanjuti setiap informasi terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak.

“Begitu informasi kami terima, tim langsung bergerak hingga terduga pelaku berhasil diamankan pada hari yang sama. Kami memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumsel berkomitmen menindak tegas setiap bentuk kejahatan terhadap anak.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kami mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk terus mengawasi lingkungan anak dan segera melapor apabila menemukan indikasi kekerasan terhadap anak,” tegasnya.

Polda Sumatera Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan tindak pidana serupa dapat segera melapor ke kantor kepolisian terdekat agar mendapatkan penanganan dan perlindungan sesuai ketentuan hukum.

"Melalui langkah penegakan hukum yang profesional serta dukungan masyarakat, Polda Sumsel terus berupaya mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (Hms/Mdn)

Siswa SMA Kebangsaan Borong II Medali Emas di Kejurnas Panglima Korps Marinir, Faddel Raih Gelar Best of the Best

     

REFORMASI-ID | Lampung - Dua atlet karate SMA Kebangsaan menorehkan prestasi membanggakan dalam Kejuaraan Nasional Panglima Korps Marinir. Keduanya sukses meraih medali emas setelah tampil gemilang dan mengalahkan lawan-lawannya hingga babak final.

Kedua atlet tersebut yakni M. Faddel Qaesar yang meraih medali emas Kumite Junior +76 kg Putra, serta Jesro Gavarsius S. yang berhasil meraih medali emas Kumite -52 kg Cadet Putra.

Prestasi istimewa diraih M. Faddel Qaesar. Selain berhasil meraih medali emas, ia juga dinobatkan sebagai Best of the Best (BOB) Junior Putra dan berhak mendapatkan Piala BOB dari Panglima Korps Marinir (Pangkormar), sekaligus rekomendasi prestasi dari Pangkormar, Minggu (01/11/2026)

Pelatih karate SMA Kebangsaan, Sensei Fajri, mengatakan keberhasilan kedua atlet tersebut merupakan hasil dari perjuangan, kerja keras, disiplin, serta latihan yang konsisten.

Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi prestasi yang patut mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah, mengingat perjalanan para atlet hingga meraih podium tertinggi membutuhkan perjuangan yang tidak mudah.

"Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan patut diapresiasi oleh pihak sekolah. Anak-anak telah melalui perjuangan yang luar biasa, mulai dari proses latihan hingga akhirnya mampu mencapai prestasi di tingkat nasional," ujar Sensei Fajri.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak SMA Kebangsaan atas dukungan yang telah diberikan kepada para atlet, termasuk memberikan izin dan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti latihan secara maksimal di dojo.

"Dukungan sekolah tersebut dinilai sangat penting dalam menunjang perkembangan kemampuan dan prestasi para atlet," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sensei Fajri mengungkapkan bahwa kedua atlet karate SMA Kebangsaan tersebut akan kembali mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada November 2026.

"Ajang ini sekaligus menjadi kesempatan bagi keduanya untuk mengikuti seleksi menuju Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON)," lanjut Sensei Fajri.

Sensei Fajri yang saat ini menyandang DAN V International Karate-Do berharap prestasi yang telah diraih dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengukir prestasi lebih tinggi.

Keberhasilan M. Faddel Qaesar dan Jesro Gavarsius S. tidak hanya membawa kebanggaan bagi keluarga dan SMA Kebangsaan, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembinaan, kedisiplinan, dan kerja keras dapat melahirkan atlet muda berprestasi hingga tingkat nasional. (Mdn) 

Muskab III PERSINAS ASAD Bantul Jadi Momentum Penguatan Tata Kelola dan Pembinaan Atlet

     
 


REFORMASI-ID 🇲🇨| BANTUL, DIY – Penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas pembinaan atlet menjadi pekerjaan penting bagi perguruan pencak silat dalam menghadapi tantangan olahraga dan pelestarian budaya. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) III PERSINAS ASAD Kabupaten Bantul, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat PERSINAS ASAD Bantul itu dibuka secara resmi oleh Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bantul, Sri Harijanto, S.Pd.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong yang disaksikan jajaran pengurus IPSI Bantul, pengurus PERSINAS ASAD DIY dan Kabupaten Bantul, perwakilan perguruan pencak silat, ketua pengurus kapanewon, sesepuh perguruan, serta para pesilat.

Dalam sambutannya, Sri Harijanto menekankan pentingnya keberadaan perguruan pencak silat sebagai bagian dari ekosistem pembinaan olahraga daerah.

Menurutnya, PERSINAS ASAD memiliki kontribusi dalam membangun generasi muda melalui pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi sekaligus pembentukan akhlak dan karakter.

"PERSINAS ASAD merupakan salah satu perguruan besar yang menjadi pilar pembinaan pencak silat di Bantul. Muskab ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi organisasi, regenerasi kepemimpinan, dan peningkatan prestasi atlet di tingkat daerah maupun nasional," ujarnya.

Ia berharap kepengurusan periode mendatang dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dengan IPSI Bantul, terutama dalam menyusun program pembinaan atlet, menjaga keberlanjutan pencak silat sebagai warisan budaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Lima tahun ke depan menjadi periode strategis

Ketua Panitia Muskab III, Abdurrohman Hashi, menjelaskan bahwa forum tersebut mengagendakan tiga pembahasan utama, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, pemilihan Ketua PERSINAS ASAD Kabupaten Bantul periode 2026–2031, dan penyusunan program kerja lima tahun mendatang.

Ia menegaskan komitmen organisasi untuk terus melahirkan pesilat yang memiliki prestasi, berbudi luhur, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dalam konteks pengembangan olahraga daerah, agenda tersebut memiliki arti strategis. Organisasi perguruan perlu memastikan bahwa regenerasi kepemimpinan berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Ke depan, program pembinaan idealnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian medali, tetapi juga mencakup pembinaan atlet usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, penguatan manajemen organisasi, dan perluasan partisipasi masyarakat.

Sinergi dengan IPSI dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor penting agar potensi atlet Bantul dapat berkembang secara optimal.

Muskab III PERSINAS ASAD Kabupaten Bantul diharapkan menghasilkan kepengurusan yang solid, transparan, dan mampu menjalankan program kerja secara terukur.

Dengan demikian, keberadaan perguruan pencak silat tidak hanya memperkuat prestasi olahraga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan karakter generasi muda dan pelestarian budaya bangsa.



Laporan: Wisnu Jatmiko | Editor: Mahar Prastowo 

Gerak Cepat, Polsek Natar Ringkus Pelaku yang Bawa Kabur Motor Driver Maxim

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Seorang pria berinisial FS (23) diamankan Unit Reskrim Polsek Natar setelah diduga mencuri sepeda motor milik pengemudi ojek online (ojol) Maxim di Jalan Kampung Dusun Tejo Martani, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Kapolsek Natar AKP Setio Budi Howo, S.H., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengamankan seorang pria berinisial FS yang diduga mencuri sepeda motor milik pengemudi ojol.

“Setelah menerima laporan korban pada Jumat (30/10/2026), kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan FS di Dusun Jengkolan, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, berikut barang-barang yang diduga hasil pencurian,” ujar Kapolsek Natar Setio.

Lebih lanjut Kapolsek. Pelaku membawa kabur sepeda motor Honda Beat, telepon genggam, dan dompet milik korban setelah meminta diantar ke sejumlah lokasi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 6,06 juta.

"Awalnya Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 19.15 WIB, pelaku memesan jasa antar melalui aplikasi Maxim dari wilayah Kota Bandar Lampung menuju konter OK CELL di bawah Flyover Natar. Setelah sampai, pelaku belum membayar ongkos perjalanan dan kembali meminta korban mengantarkannya ke rumah kakaknya," urai Kapolsek Natar menjelaskan.

Dalam perjalanan selanjutnya, pelaku sempat mandi dan berbincang sebelum kembali meminta korban mengantarkannya pulang. Namun, ketika melintas di jalan sepi kawasan persawahan Dusun Tejo Martani, pelaku meminta kendaraan dihentikan dengan alasan hendak menelepon.

"Korban kemudian diminta turun dari sepeda motor. Karena merasa takut, korban menuruti permintaan tersebut, tetapi pelaku justru membawa kabur kendaraan dan barang-barang miliknya," ungkapnya.

Dalam pada itu imbuh AKP Setio Budi Barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna silver bernomor polisi BE 2567 ZQ, satu unit telepon genggam Infinix X6833B, serta satu dompet berisi SIM C, KTP, STNK sepeda motor, dan uang tunai. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp 6.060.000.

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal lima tahun” ujar Setio.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Natar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Mdn)

31 Oktober 2026

Astama Ops dan Kabaharkam Polri Pantau Karhutla Sumsel, Jajaran Polda Siap Implementasikan Arahan

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan pimpinan Mabes Polri terkait perkembangan situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan. Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan Astama Ops Polri dan Kabaharkam Polri yang memberikan arahan langsung kepada Kapolda Sumsel beserta jajaran, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 17.30 WIB di Lantai 2 Gedung Presisi Polda Sumsel tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan penguatan langkah operasional dalam menghadapi perkembangan situasi karhutla di wilayah hukum Polda Sumsel.

Pertemuan dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Wakapolda Sumsel, Karo Ops Polda Sumsel Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., para pejabat utama Polda Sumsel, serta seluruh Kapolres jajaran. Sementara dari Mabes Polri hadir Astama Ops Polri, Kabaharkam Polri, dan tim pendamping.

Dalam kegiatan tersebut, pimpinan Mabes Polri memberikan arahan terkait perkembangan situasi karhutla di Sumatera Selatan. Arahan tersebut menjadi perhatian jajaran Polda Sumsel untuk memperkuat langkah pencegahan, kesiapsiagaan personel, pengawasan wilayah rawan, serta efektivitas penanganan apabila ditemukan titik api.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa seluruh arahan pimpinan Mabes Polri akan menjadi pedoman bagi jajaran Polda Sumsel dalam meningkatkan pelaksanaan tugas di lapangan.

“Bapak Astama Ops Polri dan Bapak Kabaharkam Polri telah memberikan arahan dan penekanan terkait perkembangan situasi karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Arahan pimpinan Mabes Polri ini menjadi perhatian serius kami dan akan segera ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh satuan kerja Polda Sumsel maupun Polres jajaran sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” tegas Nandang.

Ia menambahkan, Kapolda Sumsel bersama seluruh pejabat utama dan Kapolres jajaran akan memastikan setiap arahan tersebut diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana prasarana, serta kecepatan respons terhadap potensi kebakaran menjadi bagian penting dari tindak lanjut tersebut.

“Tidak boleh ada arahan pimpinan yang berhenti sebatas instruksi. Seluruh jajaran harus memastikan pelaksanaannya berjalan di lapangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan deteksi dini, serta bergerak cepat apabila ditemukan potensi kebakaran. Kami ingin upaya pencegahan dan penanganan karhutla dilaksanakan secara maksimal dan berkesinambungan,” lanjutnya.

Melalui kunjungan dan arahan pimpinan dari Mabes Polri tersebut, Polda Sumsel menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk mengimplementasikan langkah-langkah penanganan karhutla secara konsisten. Sinergi, kesiapsiagaan, dan tindak lanjut nyata di lapangan menjadi komitmen bersama dalam menjaga lingkungan, melindungi masyarakat, serta mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Selatan. (Mdn) 

Antisipasi Banjir, Satgas Gabungan Bersihkan dan Keruk Sungai Way Awi dan Way Balau

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG – Satgas Gabungan Mitigasi Bencana Kota Bandar Lampung melakukan pembersihan dan pengerukan sungai di sejumlah titik untuk mengantisipasi banjir menjelang musim penghujan. Sabtu, 31/10/2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana agar seluruh perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan, termasuk memastikan sungai dan drainase tetap bersih serta berfungsi optimal.

Penanganan menyasar tumpukan sampah dan sedimentasi yang menghambat aliran air di Sungai Way Awi dan Way Balau.

Pembersihan Sungai Way Awi dilaksanakan pada Kamis (29/10/2026), mulai pukul 04.20 WIB hingga 20.30 WIB. Petugas gabungan membersihkan sampah yang menyumbat aliran sungai agar aliran air kembali lancar.

Kegiatan melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), BPBD, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta unsur kelurahan, pamong, RT, Linmas, dan kecamatan.

Kepala Dinas Damkarmat, Camat Kedaton, Camat Tanjung Karang Timur, serta Sekretaris BPBD turut hadir di lokasi untuk memantau pelaksanaan kegiatan. Pembersihan berlangsung aman dan kondusif.

Sementara itu, pengerukan Sungai Way Balau di Jalan Ainan, Kelurahan Kalibalau Kencana, telah selesai dilaksanakan pada Kamis sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Pengerukan dilakukan untuk mengangkat sedimentasi yang menumpuk di dasar sungai. Setelah pengerjaan selesai, kondisi sungai di lokasi tersebut dilaporkan sudah bersih dari sedimentasi yang sebelumnya menghambat aliran air.

Pekerjaan dilanjutkan pada Jumat (30/10/2026) di Jalan Persada, Kelurahan Kalibalau Kencana. Dinas PU Kota Bandar Lampung melakukan pembersihan sisa sedimentasi dan menyiapkan pengangkutan tumpukan lumpur yang tidak lagi tertampung di lahan sekitar lokasi pengerukan.

Pembersihan dan pengerukan sungai merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana untuk menjaga kelancaran aliran air dan mengurangi risiko genangan saat hujan turun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran drainase. Partisipasi masyarakat diperlukan agar sungai dan drainase tetap berfungsi optimal, terutama saat memasuki musim penghujan. (*)

Polda Sumsel Perangi Narkoba, 87 Tersangka Terungkap dalam 71 Kasus

     


REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 71 laporan polisi dengan 87 tersangka sepanjang Oktober 2026. Pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya memutus peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Jumat (30/10/2026). Pengungkapan melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, Polres Ogan Komering Ilir (OKI), dan Polres Banyuasin.

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 36.449,78 gram, Happy Five seberat 116,033 gram, Etomidate sebanyak 450,7 ml, ekstasi sebanyak 365 butir, ganja seberat 21 gram, serta sinte sebanyak 45,5 ml.

Dari keseluruhan barang bukti tersebut, diperkirakan sebanyak 370.818 jiwa dapat diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika.. Nilai ekonomis barang bukti itu mencapai Rp21.793.995.600 atau sekitar Rp21,79 miliar.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja jajaran Polda Sumsel bersama satuan kewilayahan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangani 14 laporan polisi dengan 19 tersangka. Sementara itu, Polrestabes Palembang menangani 51 laporan polisi dengan 61 tersangka.

Selanjutnya, Polres OKI menangani dua laporan polisi dengan tiga tersangka. Polres Banyuasin menangani empat laporan polisi dengan empat tersangka.

Pemusnahan dilakukan setelah penyisihan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di persidangan. Prosedur ini memastikan penanganan barang bukti berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah narkotika kembali disalahgunakan.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan media.


“Peredaran narkoba Hanya bisa kita lawan kalau kita bekerja sama. Hanya bisa kita basmi kalau kita semua bergandengan tangan. Bagaimana kita semua komponen negara ini, aparatur, penegak hukum, pemerintahan daerah, unsur pemerintah, kementerian, lembaga, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, teman-teman media yang luar biasa, harus mengambil peran. Karena kalau tidak kita mengambil peran masing-masing, jangan salahkan kalau suatu saat kita akan lost generation. Program ataupun pencanangan Indonesia Emas 2045 itu akan menjadi mimpi semata kalau kita tidak bersama-sama memberantas narkotika. Karena apa? Generasi produktif 2045 itu adalah generasi muda sekarang. Dan sama-sama kita ketahui bahwa, ya, korban peredaran narkotika di Sumatera Selatan paling banyak adalah generasi muda,” tegas Kapolda.

Kapolda menekankan bahwa ancaman narkotika tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga menyangkut masa depan sumber daya manusia. Karena itu, setiap elemen masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Senada dengan arahan tersebut, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan wujud keseriusan Polda Sumsel dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan perkara. Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif melalui kepedulian terhadap lingkungan serta memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika.

Melalui langkah penegakan hukum yang konsisten dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Polda Sumsel terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi generasi muda dan menjaga masa depan Sumatera Selatan. (Hms/Mdn)

Kapolda Lampung bersama Wakapolda Gelar Subuh Keliling di Masjid Al Barokah, Perkuat Silaturahmi dan Kepedulian Kamtibmas

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani, bersama Ketua Bhayangkari Daerah Lampung dan Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto, melaksanakan kegiatan Shalat Subuh Keliling di Masjid Al Barokah, Jalan Belia Gang Bukit 2, Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 04.20 WIB tersebut menjadi salah satu upaya Polda Lampung dalam mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Lampung menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada para jemaah. Masyarakat diajak untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan kepedulian sosial, serta berperan aktif dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Kapolda juga menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, terciptanya keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Selain menyampaikan pesan kamtibmas, dalam kegiatan tersebut Kapolda Lampung turut memberikan vitamin kepada anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) setempat. Pemberian vitamin tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kesehatan anggota Linmas yang turut berperan membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari mengatakan, kegiatan Subuh Keliling merupakan bagian dari komitmen Polda Lampung untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

"Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, Kapolda Lampung ingin mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus membangun komunikasi dan kebersamaan dalam menjaga kamtibmas. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," ujar Yuni.

Ia menambahkan, perhatian yang diberikan kepada anggota Linmas juga menjadi wujud apresiasi terhadap peran masyarakat yang selama ini turut membantu kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

Polda Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta tidak ragu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Melalui kegiatan Subuh Keliling tersebut, diharapkan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Provinsi Lampung. (Mdn) 

Subuh Keliling, Polda Sumsel Ajak Masyarakat Perkuat Kamtibmas dan Lindungi Generasi Muda

     

REFORMASI-ID | Palembang - Wakapolda Sumsel Brirjen Pol. Irwansyah., S.I.K.M.H,C.L.A , melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid LRVI Mujahidin jalan KH.Azhari lorong jaya laksana Palembang Sabtu (31/10/2026) pukul 04.00 WIB. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi langsung antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

‎Kegiatan tersebut turut dihadiri Pejabat Utama Polda Sumsel personel Polda Sumsel, serta para jemaah Masjid Mujahidin LRVI Palembang

‎Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Quick Wins Kapolri Nomor 1 tentang Ruang Publik Aman, melalui pendekatan Kumpul Bersama Masyarakat. Program ini mendorong kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk membangun komunikasi dua arah, menyerap aspirasi, serta meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

‎Menurut Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya SIK,MH Wakapolda Sumsel mengajak masyarakat menghidupkan kembali budaya ronda malam dan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Ia menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian aktif masyarakat.

Selain itu, masyarakat diimbau melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, judi online, dan pinjaman online ilegal, LGBT serta menggunakan media sosial secara bijak, menjaga kerukunan antarumat beragama, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

‎Wakapolda Sumsel  juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan Kepolisian 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan tindak pidana, gangguan keamanan, maupun situasi darurat. Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi, kritik, dan saran melalui saluran resmi kepolisian sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri.

‎Salah seorang jemaah Masjid Mujahidin LRVI lr jaya laksana Palembang menyambut positif kehadiran Kapolda Sumsel. yang melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk berinteraksi langsung dengan pimpinan kepolisian sekaligus memperkuat kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

‎“Kami merasa senang dan mengapresiasi kehadiran Polda Sumsel yang mau turun langsung bertemu masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami merasa lebih dekat dengan kepolisian dan semakin memahami pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut,” ujarnya.

‎Melalui kegiatan Subuh Keliling, Polda Sumsel mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan demi terwujudnya Sumatera selatan yang aman, damai, dan kondusif. Situasi keamanan yang terjaga diharapkan turut mendukung pertumbuhan investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. (Mdn) 

RSH Polri Dipolsatwa Korsabhara Polri Gelar Sterilisasi Kucing Gratis, 34 Kucing Domestik dan Liar Distreril di Kelapa Dua

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Rumah Sakit Hewan (RSH) Polri Dipolsatwa Korsabhara Kelapa Dua menggelar kegiatan bakti sosial berupa sterilisasi kucing gratis pada Jumat (30/10/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Subditharvet Dipolsatwa Korsabhara Baharkam Polri dengan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat.

Sebanyak 34 ekor kucing berhasil disteril dalam kegiatan tersebut. Rinciannya terdiri dari 27 ekor betina dan 7 ekor jantan. Kucing yang mengikuti program ini merupakan kucing domestik milik warga dan _stray cat_ atau kucing liar yang ada di lingkungan sekitar.

Kasubditharvet Dipolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Kombes Pol Hadi S.IK menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan populasi kucing jalanan secara manusiawi.

 “Sterilisasi ini adalah langkah yang paling manusiawi untuk mengendalikan populasi. Selain mengurangi populasi kucing jalanan khususnya di wilayah Jakarta Barat, kegiatan ini juga untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan hewan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Suku Dinas KPKP Jakarta Barat mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan Polri.

“Kami sangat mengapresiasi sinergi ini. Harapannya kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kerja sama antar instansi dan menjadi agenda rutin untuk mewujudkan Jakarta Barat yang sehat, baik untuk manusia maupun hewannya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sterilisasi hewan peliharaan serta mengurangi populasi kucing jalanan secara berkelanjutan.

Polisi Antar Pelajar Ditilang ke Sekolah, Kasat Lantas Bitung: Tegas tapi Humanis

     

 



REFORMASI-ID | BITUNG — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bitung menampilkan wajah penegakan hukum yang berbeda dalam Operasi Patuh Klabat 2026. Alih-alih membiarkan pelanggar di bawah umur telantar setelah kendaraannya disita, polisi justru mengantarkan dua pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut hingga ke gerbang sekolah mereka.
Langkah ini diambil setelah petugas menjaring dua siswa SMP yang kedapatan berkendara tanpa helm, belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta tidak mengantongi dokumen kendaraan yang sah. Usai memberikan surat tilang dan mengamankan sepeda motor, personel Satlantas berinisiatif mengangkut kedua pelajar tersebut menggunakan mobil dinas menuju SMP Negeri 1 Bitung agar mereka tidak terlambat mengikuti proses belajar.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bitung, Ajun Komisaris Dwi Dea Anggraini, menyatakan tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral korps korps baju cokelat terhadap hak pendidikan generasi muda. "Penindakan tetap kami laksanakan demi keselamatan jiwa anak-anak kita. Namun, kami juga harus memastikan mereka tetap mendapatkan hak pendidikan," kata Dwi Dea mewakili Kapolres Bitung Ajun Komisaris Besar Arie Sulistyo Nugroho, Jumat, 30 Oktober 2026.
Menurut Dwi Dea, Operasi Patuh Klabat tahun ini tidak melulu mengejar angka penindakan, melainkan mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif. Selain mengantar siswa, polisi juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan pembinaan singkat kepada guru dan murid di sekolah terkait bahaya berkendara di bawah umur.
Pendekatan humanis kepolisian ini memantik respons positif dari publik. Aktivis 98 sekaligus pengamat kemasyarakatan di Bitung, Roger Wenas, menilai respons cepat Satlantas Polres Bitung dalam mengakomodasi masukan warga patut diapresiasi. "Ini membuktikan Polres Bitung mau mendengar kritik. Pelajar yang ditilang diantar sampai ke pintu masuk sekolah dengan kendaraan dinas. Langkah nyata seperti ini yang menumbuhkan kepercayaan publik," ujar Roger.
Polres Bitung kini mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk memperketat pengawasan. Polisi mengingatkan bahwa membiarkan anak di bawah umur membawa kendaraan bermotor ke sekolah sama saja dengan mempertaruhkan keselamatan masa depan mereka di jalan raya.