Media Reformasi Indonesia (MRI)

03 Agustus 2026

Polda Sumsel Pastikan Ungkap Tuntas Kasus Penemuan Jenazah di Musi Banyuasin

     

REFORMASI-ID | MUBA — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui Kepolisian Resor Musi Banyuasin terus mengusut tuntas penemuan jenazah seorang pria berinisial C (32) di area perkebunan kelapa sawit PT Hindoli, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Minggu (2/8/2026).

Peristiwa tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima sekitar pukul 06.00 WIB mengenai adanya sesosok jenazah di parit aliran air Blok G.29/30 kawasan perkebunan kelapa sawit PT Hindoli. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Keluang bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Musi Banyuasin segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, serta memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan.

Berdasarkan hasil identifikasi awal Tim Inafis Polres Musi Banyuasin, korban diketahui merupakan warga Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, yang berprofesi sebagai buruh harian lepas. Setelah identitas korban berhasil diketahui, petugas segera menghubungi pihak keluarga.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar sementara oleh tim medis, ditemukan adanya dugaan bekas kekerasan akibat benturan benda tumpul pada bagian dada korban. Temuan tersebut masih didalami sebagai bagian dari proses penyelidikan. Penyidik juga mendalami dugaan bahwa jenazah korban dipindahkan atau dibuang ke lokasi ditemukannya korban berdasarkan hasil olah TKP dan alat bukti yang dikumpulkan.

Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat dengan melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara terang peristiwa tersebut.

"Seluruh petunjuk dan alat bukti yang diperoleh di lapangan sedang kami dalami. Kami berkomitmen mengungkap fakta secara menyeluruh dan mengejar pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kapolres.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumatera Selatan memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami memastikan seluruh proses penyelidikan berjalan sesuai standar operasional dan prosedur hukum yang berlaku. Pengungkapan kasus ini menjadi prioritas jajaran Polres Musi Banyuasin bersama Polda Sumatera Selatan untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi keluarga korban," ujar Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya.

Selain itu tegas Kabid Humas, Polda Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa tersebut agar segera menyampaikannya kepada petugas kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri 110. 

"Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengungkapan perkara sekaligus mendukung terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap aman dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan," tutupnya. (Hms/Mdn) 

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tinjau Hasil Perbaikan Jalan Wala Kuba di Way Laga

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meninjau hasil perbaikan Jalan Wala Kuba, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, yang telah rampung dikerjakan, Senin (03/8/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan pemeliharaan jalan telah selesai dan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat dengan lebih aman dan nyaman.

"Perbaikan yang dilakukan di ruas Jalan Wala Kuba difokuskan pada pemeliharaan melalui penambalan (patching) pada bagian jalan yang mengalami kerusakan," ujar Walikota Bandra Lampung.

Di lokasi pertama, yakni kawasan Sawit, Way Laga, tim melakukan perbaikan jalan beton sepanjang kurang lebih 300 meter dengan metode patching. 

Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ruas jalan beraspal secara parsial atau spot-spot menyesuaikan kondisi kerusakan di lapangan. Perbaikan aspal tersebut tersebar di dua titik utama, yakni kawasan Wala Suci dan Wala Jaya. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kerusakan pada titik-titik tertentu tanpa harus melakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan.

Tak hanya memperbaiki badan jalan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan pemeliharaan terhadap pagar pengaman (railing) jembatan yang berada di sepanjang ruas tersebut. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan aspek keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas.

"Kini, setelah pekerjaan pemeliharaan selesai, kondisi jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, khususnya warga Kelurahan Way Laga dan sekitarnya," pungkasnya. (**)

Wakapolri: Bergabungnya Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo ke UBISA Perkuat Jejaring Nasional Pusat Studi Kepolisian

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 3 Agustus 2026 – Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., yang juga menjabat sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, resmi bergabung sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Bima Sakapenta (UBISA), Senin (3/8/2026).

Bergabungnya salah satu penggerak pengembangan Pusat Studi Kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Menurutnya, kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA bukan hanya bentuk kepedulian terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi Polri dengan perguruan tinggi.

“Saya mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo atas bergabungnya di Universitas Bima Sakapenta. Kehadiran beliau akan semakin memperkuat kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan tinggi serta memperluas jejaring Pusat Studi Kepolisian yang terus kita bangun bersama perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia,” ujar Wakapolri.

Wakapolri mengatakan, Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo melalui perannya sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah menjadi salah satu motor penggerak dalam membangun jejaring akademik Polri. Hingga saat ini, pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah didorong di 79 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di berbagai daerah di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 40 Pusat Studi Kepolisian telah beroperasi, 5 dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 34 lainnya dalam proses menuju pembentukan dan kerja sama.

“Ini bukan sekadar soal jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang bertemunya pengalaman praktis kepolisian dengan kekuatan akademik kampus. Dari sana kita ingin lahir riset, inovasi dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat menjawab persoalan keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Wakapolri.

Menurut Wakapolri, jejaring tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Police Science yang semakin terbuka dan kolaboratif. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi mitra pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri dalam mengembangkan evidence-based policing dan menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital.

Sementara itu, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo mengatakan keputusannya bergabung dengan UBISA dilandasi semangat untuk ikut mendukung perguruan tinggi yang sedang tumbuh dan berkembang.

“Mendukung perguruan tinggi yang sedang bertumbuh bukan sekadar membantu sebuah institusi, melainkan ikut menanam benih masa depan bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun peradaban. Di dalamnya lahir sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, inovasi, dan berbagai solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo.

Menurutnya, perguruan tinggi besar tidak lahir dalam waktu singkat. Dibutuhkan gotong royong, kepercayaan masyarakat, dedikasi para pendidik, dukungan pemerintah, serta kontribusi alumni dan mitra strategis agar sebuah kampus dapat tumbuh menjadi pusat keunggulan.

Kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA diterima langsung oleh Ketua Yayasan Khafdilah, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Yayasan Maylane Boni Abdillah, Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T., Wakil Rektor II Dra. Surtiati, M.Pd., jajaran Program Studi Hukum, serta sivitas akademika UBISA.

Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T. menyambut kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo dan berharap pengalaman serta jejaring akademiknya dapat memberikan energi baru bagi perkembangan universitas.

“Selamat bergabung di Universitas Bima Sakapenta. Semoga kehadiran beliau menginspirasi sekaligus memperkuat langkah UBISA dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berbudi luhur, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Rektor UBISA.

Dengan semangat “Mlesat Mabur Duwur, Nggayuh Adab Luhur”, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem akademik UBISA, tetapi juga membuka ruang yang semakin luas bagi sinergi perguruan tinggi dengan Polri.

Bagi Polri, berkembangnya jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai kampus menjadi investasi jangka panjang untuk membangun kepolisian yang semakin berbasis ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kebutuhan masyarakat.

“Polri masa depan harus semakin dekat dengan ilmu pengetahuan. Kampus adalah mitra strategis kita. Semakin kuat kolaborasi Polri dan perguruan tinggi, semakin kuat pula fondasi transformasi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Peduli Sesama, Den Turangga Ditpolsatwa Korsabhara Polri Bagikan Sembako untuk Warga Kelapa Dua

     


REFORMASI-ID | Depok - Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korps Sabhara Baharkam Polri kembali menunjukkan aksi nyata kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui Detasemen Turangga (Den Turangga), jajaran kepolisian menggelar aksi kemanusiaan dengan membagikan bantuan sembako berupa beras kepada warga di sekitar kawasan Kelapa Dua, Depok, Senin (3/8/2026).

Kegiatan kemanusiaan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kompol Kadarman selaku Ketua Tim (Katim), didampingi Iptu Yunus dan Ipda Yayuk, serta melibatkan 10 personel aktif dari Den Turangga Korps Sabhara Baharkam Polri.

Secara terpisah, Komandan Detasemen (Kanden) Turangga menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan agenda penting untuk mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk syukur atas situasi kamtibmas yang terus kondusif.

"Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat yang siap membantu dalam segala situasi. Kegiatan berbagi sembako ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kami untuk terus hadir membawa manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan," ujar Komandan Den Turangga dalam keterangannya, Senin (3/8).

Beliau juga menambahkan bahwa jajaran Ditpolsatwa akan terus berkomitmen menyelenggarakan aksi kemanusiaan serupa secara berkala di berbagai wilayah penugasan.

Di lapangan, pembagian beras dipimpin oleh Kompol Kadarman. Ia menyebutkan bahwa antusiasme warga sangat tinggi namun proses penyaluran tetap berjalan dengan sangat tertib.

"Kami berharap bantuan beras ini dapat sedikit meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari warga di sekitar Kelapa Dua. Alhamdulillah, berkat kerja sama tim dan kesadaran warga, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan kondusif," ungkap Kompol Kadarman.

Kehadiran personel Den Turangga di tengah pemukiman warga disambut hangat oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Baharkam Polri dalam membangun sinergitas yang kuat bersama masyarakat demi mewujudkan lingkungan yang aman dan sejahtera.

Hadapi Ancaman El Niño, Polda Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Nasional Antisipasi Karhutla

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Menghadapi ancaman musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño, Polda Lampung memperkuat kesiapsiagaan seluruh kekuatan lintas sektor guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto di Lapangan Apel Mapolda Lampung, Senin (3/8/2026), Polri menegaskan komitmennya mengedepankan pencegahan sebagai strategi utama untuk melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung ketahanan nasional.

Apel kesiapsiagaan tersebut menjadi momentum konsolidasi personel TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, BMKG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem penanggulangan Karhutla yang terpadu, cepat, dan efektif menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026.

Dalam amanat Kapolda Lampung yang dibacakan Wakapolda, ditegaskan bahwa fenomena El Niño harus direspons dengan kesiapan maksimal melalui penguatan deteksi dini, patroli terpadu, respons cepat terhadap setiap titik panas, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar kebakaran dapat dicegah sebelum meluas.

Berdasarkan data Dashboard Lancang Kuning Polda Lampung, sejak 1 Januari hingga 30 Juli 2026 terpantau sebanyak 1.070 hotspot, terdiri atas 1.005 titik kategori medium dan 43 titik kategori high confidence. 

Data tersebut menjadi dasar penentuan prioritas pengamanan di sejumlah wilayah rawan, seperti Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Utara.

Selain menyiagakan personel, Polda Lampung memastikan kesiapan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla, mulai dari embung, kendaraan water cannon, mobil tangki air, mesin pompa, hingga perlengkapan pendukung lainnya. 

Pemanfaatan teknologi melalui Dashboard Lancang Kuning Polri, SIPONGI Kementerian Kehutanan, serta data hotspot BMKG terus dioptimalkan guna mempercepat deteksi dan penanganan awal di lapangan.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto menegaskan bahwa keberhasilan mencegah Karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh elemen bangsa.

"Kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Seluruh personel harus mampu bergerak cepat, memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder, serta mengedepankan pencegahan sebagai langkah utama agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini," tegasnya.

Ia menambahkan, Polda Lampung tidak hanya mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga akan melakukan penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkeadilan terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari Y, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar. 

Menurutnya, upaya pencegahan akan lebih efektif apabila didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain berpotensi memicu kebakaran yang meluas, tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum. 

Mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan mengedepankan cara-cara yang aman dan ramah lingkungan demi melindungi hutan, lahan, serta keselamatan masyarakat," ujar Kabid humas.

Yuni juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak perubahan iklim akibat fenomena El Niño. 

Cuaca panas berkepanjangan berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan, sehingga masyarakat diimbau mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat suhu sedang tinggi, menggunakan masker apabila kualitas udara menurun akibat asap, serta segera melaporkan kepada aparat kepolisian atau pemerintah setempat apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran hutan dan lahan.

"Perubahan iklim merupakan tantangan bersama. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan dengan menjaga kesehatan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi Karhutla. Sinergi antara masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga Lampung tetap aman, sehat, dan bebas dari bencana kebakaran hutan dan lahan," tutup Yuni.

Melalui Apel Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, BMKG, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem mitigasi bencana yang terintegrasi. 

Langkah tersebut merupakan implementasi nyata Polri Presisi dalam mendukung agenda nasional pengendalian Karhutla, menjaga stabilitas keamanan, melindungi ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat tetap aman di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. (Hms/Mdn) 

Korem 044/Gapo Gelar Upacara Bendera dan Acara Purna Tugas Prajurit

     

REFORMASI-ID | Palembang  – Korem 044/Gapo menggelar Upacara Bendera Hari Senin yang berlangsung di Lapangan Upacara Makorem 044/Gapo, Palembang, Senin (03/08/2026).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kasi Pers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo. Upacara diikuti oleh para Prajurit dan PNS jajaran Makorem 044/Gapo dengan penuh khidmat sebagai wujud penghormatan kepada Sang Merah Putih, sekaligus sarana memupuk disiplin, jiwa nasionalisme, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dan lancar, mulai dari pengibaran bendera Merah Putih, pengucapan Sapta Marga, hingga penghormatan kepada bendera kebangsaan Republik Indonesia.

Seusai pelaksanaan upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan acara tambahan berupa purna tugas Kapten Inf (Har) Mulkan Edi. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan seluruh keluarga besar Korem 044/Gapo memberikan apresiasi serta penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di lingkungan TNI AD, khususnya Korem 044/Gapo.

Acara berlangsung dengan penuh rasa kekeluargaan dan haru. Diharapkan masa purna tugas menjadi awal pengabdian dalam bentuk yang berbeda di tengah masyarakat, serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan bersama keluarga. (Mdn) 

Hamdani, SH.i Terpilih sebagai Ketua PC GP Ansor Lampung Selatan Periode 2026–2030, Siap Perkuat Kaderisasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Sahabat Hamdani, SH.I, yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi PKB, terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Lampung Selatan masa khidmat 2026–2030 dalam forum Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar pada Minggu, 2 Agustus 2026, di Kabupaten Lampung Selatan. Informasi mengenai hasil Konfercab tersebut beredar pada awal pekan ini.

Terpilihnya Hamdani menjadi tonggak baru bagi GP Ansor Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta memperluas peran organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama tersebut dalam kehidupan sosial, keagamaan, kebangsaan, dan pembangunan daerah.
Dalam forum Konfercab, peserta memberikan mandat kepada Hamdani untuk memimpin organisasi selama empat tahun ke depan.

Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan program-program strategis organisasi sekaligus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan kader dan masyarakat.
Dalam keterangannya, Hamdani menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya.

"Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat kader GP Ansor yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lampung Selatan periode 2026–2030. Amanah ini bukan kemenangan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama untuk membesarkan organisasi serta memperkuat nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga persatuan, dan mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara." ujar Hamdani

Hamdani menegaskan bahwa kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan, kaderisasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi dengan seluruh elemen pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan kepemudaan.

"Ke depan, kami akan memperkuat kaderisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya kader, mempererat sinergi dengan pemerintah daerah, NU, Banser, serta seluruh elemen masyarakat. GP Ansor harus hadir sebagai organisasi yang adaptif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi umat serta pembangunan Kabupaten Lampung Selatan." Tegas Hamdani

Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi PKB, Hamdani juga menilai bahwa sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Terpilihnya Hamdani diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas internal GP Ansor Kabupaten Lampung Selatan sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, kebangsaan, pemberdayaan pemuda, dan pelayanan kepada masyarakat. (**)

02 Agustus 2026

Jambret Tas Mahasiswi di Jalinsum Katibung, Pelaku Dibekuk Tim URC

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Tim URC Opsnal Reskrim Polsek Katibung berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (jambret) yang menyasar seorang mahasiswi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pelaku dan berhasil mengamankan hampir seluruh barang milik korban.

Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah, S.H., M.H. membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Ia mengatakan, pelaku berinisial M.S. (33), warga  Cinta Maya, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil diamankan setelah Tim URC melakukan serangkaian penyelidikan pascakejadian.

"Pelaku berhasil kami identifikasi dari hasil penyelidikan dan langsung diamankan bersama barang bukti. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan aksi penjambretan terhadap korban di Jalan Lintas Sumatera, Desa Babatan," ujar Dita.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 20.30 WIB. Korban, VAH (23), menjadi sasaran penjambretan saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Babatan, Kecamatan Katibung.

Tas tersebut berisi dua unit telepon genggam, yakni iPhone XR dan Vivo Y30, serta uang tunai Rp2.500.000. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp8 juta dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Katibung.

"Modus yang digunakan pelaku adalah memepet kendaraan korban di jalan raya kemudian merampas tas yang sedang dibawa korban. Dari hasil pengembangan, sebagian besar barang milik korban berhasil kami amankan sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan," kata Dita.

Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan tas wanita warna putih, dua unit handphone milik korban, dompet warna merah muda berisi KTP korban, serta uang tunai Rp2.276.000 yang merupakan bagian dari hasil kejahatan.

"Atas perbuatannya, tersangka kami proses sesuai Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun," tegas Dita.

Selain barang milik korban, polisi turut menyita satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BE 3646 EK yang digunakan pelaku saat beraksi, satu potong jaket warna hitam, dan satu celana jeans biru dongker yang dikenakan ketika melakukan penjambretan.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polsek Katibung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polres Lampung Selatan mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap tindak pidana melalui layanan Kepolisian 110 atau kantor polisi terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. (Hms/Mdn)

01 Agustus 2026

Pengajian Ibu-Ibu Gabungan PAC LDII Kayuringin Jaya Dalam Rangka HUT ke-81 RI, Tekankan Muslimah Berakhlakul Karimah

     


 

REFORMASI-ID | Kota Bekasi -  Komitmen menjadi muslimah Berakhlakul Karimah terus digaungkan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Hal itu tampak dalam kegiatan pengajian ibu-ibu yang digelar oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kayuringin Jaya. 

Bertempat di Masjid Baitussalam, diikuti 11 (sebelas) Majelis Taklim dengan peserta 400 (empat ratus) jamaah ibu-ibu dari wilayah Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Pengajian ibu-ibu pada awal bulan Agustus memadukan kegiatan keagamaan dengan semangat nasionalisme kemerdekaan Republik Indonesia melalui penggunaan atribut warna merah dan putih.

Pengajian gabungan LDII Kayuringin Jaya dengan tema "Menjadi Muslimah Berakhlakul Karimah, Tangguh, Keluarga Bahagia, Indonesia Sejahtera." 

Pengajian rutin tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antarwarga. Selain memperoleh ilmu, peserta dapat saling bertemu dan menjalin silaturahmi dalam suasana yang penuh kekeluargaan.


Melalui kegiatan ini, Pembina LDII H. Ali Masro  berharap para ibu -ibu semakin memiliki bekal ilmu agama yang baik. Pemahaman tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal dalam membina keluarga.

“Harapannya, ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pengajian. Tetapi dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal untuk membentengi keluarga dengan pemahaman agama yang kuat. Melalui pengajian ini harapannya ibu-ibu menjadi muslimah berakhlakul karimah yang berfokus  penerapan 29 karakter luhur, pemahaman ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta peran aktif dalam membina keharmonisan keluarga," jelas H. Ali Masro. 

Dalam setiap pengajian, para peserta senantiasa diingatkan tentang besarnya peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang ibu, baik dalam lingkup rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Peran ibu dipandang strategis dalam membentuk karakter keluarga yang religius, harmonis, dan berakhlakul karimah.


Suasana kegembiraan, keceriaan dan kebersamaan terasa saat ibu-ibu melanjutkan acra di halaman Masjid Baitussalam. Dengan penuh antusias dan kebahagiaan ibu-ibu mengikuti aneka lomba  yang dikemas dalam konsep Fun Games  dipandu oleh tiga orang pembawa acara (Master of Ceremony / MC) yang berpengalaman, Dewi kartika Asih, Laila kusumawati dan Eva kumala Dewi.

Menurut ketua panitia, Hj. Anis Azizah, Kegiatan pengajian gabungan yang dipadukan dengan fun games dalam menyambut HUT ke-81 RI yang diadakan.Pimpinan Anak Cabang (PAC)  Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)  sebagai sarana membina keakraban, kerukunan, kekompakan dan penanaman karakter luhur. 

“Kegiatan ini bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi ajang membangun kebersamaan, memperkuat silaturahmi, sekaligus menanamkan semangat gotong royong, kerukunan dan kekompakan," ujarnya. 


Suasana semakin meriah saat Master of Ceremony (MC) membacakan nama pemenang lomba dan pembagian doorprize. Melalui semangat kebersamaan ibu-ibu LDII  PAC Kayuringin Jaya, berhasil menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momen penuh makna. Harapannya, semangat ini terus terjaga untuk menginspirasi persatuan serta merayakan kemerdekaan dengan rasa syukur. 




















Proyektor Aset Pemkot Bitung Senilai Rp332 Juta Diduga Dicuri, Polisi Tangkap Seorang Terduga Pelaku

     


REFORMASI-ID | BITUNG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bitung melalui Unit Jatanras mengungkap dugaan kasus pencurian aset milik Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JB yang diduga terlibat dalam pencurian satu unit LCD proyektor beserta layar proyektor milik pemerintah daerah.

Terduga pelaku diamankan di kawasan pusat Kota Bitung pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 17.30 Wita. Penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan polisi Nomor: LP/B/VII/2026/SPKT/POLRES BITUNG/POLDA SULUT tertanggal 28 Juli 2026.

Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugra Ari Pratama mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, barang yang diduga dicuri merupakan satu unit LCD proyektor merek Epson warna putih beserta layar proyektor yang merupakan aset Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung. Peralatan tersebut sebelumnya digunakan dalam kegiatan nonton bareng di kawasan Taman Patung Dotulong.

Hasil penyidikan sementara menyebutkan, dugaan pencurian terjadi pada 12 Juli 2026. Terduga pelaku diduga mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang menguasainya. Setelah itu, proyektor dibawa ke rumah pelaku sebelum diserahkan kepada orang lain sebagai barang jaminan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena diduga terlilit utang.

Akibat kejadian tersebut, Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Koperasi dan UMKM diperkirakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp332.850.000.

Dalam perkara ini, penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa satu unit LCD proyektor merek Epson beserta layar proyektor. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, melengkapi administrasi penyidikan, melakukan gelar perkara, serta menyusun berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Ahmad Anugra Ari Pratama menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Bitung dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami bergerak cepat menindaklanjuti laporan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku. Saat ini yang bersangkutan telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Bitung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ahmad.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian.

Polres Bitung menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana guna menciptakan rasa aman serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya tetap kondusif.


31 Juli 2026

Polres Musi Rawas Ungkap Kasus Narkoba di Muara Beliti, Satu Pelaku Diamankan

     

REFORMASI-ID | MUSI RAWAS — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Melalui respons cepat atas informasi masyarakat, Tim Elang Musi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Kamis (30/7/2026) malam.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumatera Selatan dalam mendukung program nasional pemberantasan narkotika sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dari ancaman peredaran gelap narkoba.

Kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika jenis sabu di Desa Tanah Periuk. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M., segera memerintahkan Tim Elang Musi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus mengidentifikasi pelaku.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemetaan lokasi, Tim Elang Musi bergerak menuju sasaran dan melakukan penindakan sekitar pukul 21.30 WIB. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial AF (20) di sebuah rumah di Desa Tanah Periuk tanpa perlawanan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa tujuh klip plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,98 gram, dua buah skop plastik, dua pyrex kaca, satu timbangan digital, serta satu alat hisap sabu yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Selanjutnya, pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Satres Narkoba Polres Musi Rawas guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil tes urine terhadap pelaku juga menunjukkan positif mengandung metamfetamina, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M., menegaskan bahwa pengungkapan perkara ini merupakan hasil sinergi yang baik antara masyarakat dan kepolisian dalam memerangi peredaran narkotika.

“Begitu menerima informasi dari masyarakat, kami langsung menerjunkan Tim Elang Musi untuk melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kami akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya sehingga pemberantasan narkoba di wilayah Musi Rawas dapat dilakukan secara menyeluruh,” tegas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M.

Terpisah Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumatera Selatan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

“Kami berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan cepat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungannya, karena pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Dalam pada itu terangnya. Polda Sumatera Selatan memastikan proses hukum terhadap tersangka akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Sumatera Selatan dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Sebagai upaya mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkoba," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

HUT ke-14, IWO Pusat dan Daerah Tanam Ribuan Mangrove untuk Lindungi Pesisir di PIK 2

     


REFORMASI - ID | TANGERANG — Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan aksi nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dengan menanam 1.400 pohon mangrove di Hutan Mangrove Tanjung Pasir, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (31/07/26). 

Aksi penghijauan bertajuk "Wartawan Peduli Lingkungan: Menanam Mangrove untuk Pesisir yang Tangguh" ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 IWO.

Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman krisis lingkungan di pesisir utara Pulau Jawa. Konversi lahan, penurunan muka tanah, hingga intrusi air laut terus memicu abrasi masif dan risiko banjir rob yang mengancam mata pencaharian warga pesisir.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, menegaskan bahwa peran wartawan saat ini tidak boleh hanya terbatas pada aktivitas peliputan di balik meja, tetapi juga harus ikut terjun langsung memberikan solusi fisik bagi lingkungan.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Sebagai wartawan, kita harus turun langsung memberikan kontribusi nyata sekaligus memberitakan isu lingkungan dengan akurat dan bertanggung jawab. Mangrove adalah benteng alam kita. Dengan menanam hari ini, kita juga menanam harapan untuk pesisir yang lebih tangguh," tegas Dwi Christianto di sela-sela acara penanaman.

Dalam pelaksanaannya, Pengurus Pusat IWO bersinergi dengan Pengurus Daerah (PD) IWO Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Ciamis. Gerakan ini juga terwujud berkat dukungan sejumlah korporasi, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Pelni (Persero), PT Garudafood Tbk, dan PT Pantai Indah Kapuk Tbk.

Aksi peduli lingkungan dari organisasi pers ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat setempat. Supriyanto, Ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Pasir yang mewakili warga, mengaku terkejut dengan inisiatif tersebut.

"Baru kali ini ada organisasi wartawan tingkat nasional yang peduli dan turun langsung untuk melakukan penanaman mangrove di kawasan Tanjung Pasir, PIK 2 ini," ungkap Supriyanto.

Lebih lanjut, Dwi Christianto berharap sinergi antara komunitas media, masyarakat, dan dunia usaha tidak berhenti sampai di sini. Ia meyakini kolaborasi tersebut bisa menjadi kampanye literasi lingkungan yang efektif bagi publik.

"Melalui kolaborasi yang kuat, kedua belah pihak dapat secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi Indonesia," pungkas Dwi.

Sebagai informasi, puncak perayaan HUT ke-14 IWO yang jatuh pada 8 Agustus 2026 mendatang rencananya akan dipusatkan di Kota Bengkulu, dan bakal dihadiri oleh jajaran pengurus tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatra.





Kunker di Polres Lampung Selatan, Kapolda Lampung Tegaskan Ukuran Kinerja Polisi Ada pada Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Polri bukan semata-mata ditentukan oleh naik atau turunnya angka kriminalitas, melainkan dari seberapa besar rasa aman yang dirasakan masyarakat serta kecepatan dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan. 

Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Lampung Selatan dalam kunjungan kerja di Aula Radin Intan Polres Lampung Selatan, Jumat. 31/07/2026.

Kedatangannya disambut Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H., bersama pejabat utama, para Kapolsek, serta seluruh personel Polres Lampung Selatan.

"Saya nilai Polres Lampung Selatan sangat produktif. Inovasinya sangat banyak. Tinggi rendahnya tren hanyalah angka. Kalau tren naik, bisa berarti polisi bekerja dengan baik mengungkap kasus. Kalau tren turun, berarti pemeliharaan kamtibmas berjalan efektif. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihatnya dari sisi yang positif," kata Irjen Pol. Helfi Assegaf.

Tren kejahatan (crime trend) tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan. Kapolda menjelaskan, fokus utama setiap personel harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi saat masyarakat membutuhkan bantuan, respons cepat terhadap setiap laporan, serta penyelesaian setiap persoalan secara profesional merupakan indikator keberhasilan yang sesungguhnya.


"Yang paling penting adalah masyarakat merasakan aman. Kehadiran Polri saat masyarakat membutuhkan, respons yang cepat terhadap setiap laporan, serta profesionalisme dalam menyelesaikan setiap permasalahan itulah yang menjadi ukuran utama. Itu jauh lebih penting daripada kita hanya sibuk melihat angka tren naik atau turun," tegasnya.

Selain itu, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar terus menjaga integritas, meningkatkan disiplin, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri melalui pelayanan yang cepat, humanis, dan berkeadilan.

Di sela kunjungan kerja, Kapolda Lampung juga bertatap muka dengan perwakilan Sabuk Kamtibmas Polres Lampung Selatan. Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi peran aktif masyarakat sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendorong agar sinergi yang telah terbangun terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pada waktu yang sama, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung Ny. Ida Helfi Assegaf melaksanakan pembinaan kepada Bhayangkari Cabang Lampung Selatan dengan meninjau berbagai kegiatan organisasi, mulai dari busana Bhayangkari, produk UMKM pendukung ketahanan pangan keluarga, TK Kemala Bhayangkari, hingga pelayanan Posyandu Kemala Bhayangkari.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas internal sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Melalui dialog bersama personel, Kapolda juga menyerap berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri yang Presisi. (Mudian)

Lambar 'Sarang Koruptor'? GEMAK Minta Kejati Turun Tangan Usut Pusaran Korupsi APBD Lambar 2025

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG BARAT — Di bawah terik matahari yang membakar, spanduk-spanduk berisi foto pejabat dipajang layaknya daftar buronan rakyat. Suara orator dari Gerakan Masyarakat (GEMAK) Lampung bergetar hebat, membelah udara dengan nada amarah yang tak lagi bisa ditahan. Jum'at, 31/07/2026.

Di hadapan publik, mereka membedah satu per satu lembar dokumen APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebuah berkas tebal yang mereka sebut bukan lagi sekadar rancangan pembangunan, melainkan kitab skenario "bancakan" uang rakyat.
Sorotan pertama menembus dinding Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Orator Fizai tanpa ragu menunjuk foto Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus Kepala Dinas PUPR Lampung Barat, Mia Miranda, beserta dua nama yang disebutnya sebagai pemeran kunci di lapangan: Hermanto (Kabid Bina Marga) dan Nyoman (Kabid Pengairan) 
Hasil investigasi GEMAK menyingkap tabir suram di balik proyek-proyek Peningkatan Jalan di lampung barat dengan sampel Jalan Suka Marga – Tugu Ratu bernilai Rp 4,9 Miliar.

Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian warga itu kini tak ubahnya hamparan debu dan remukan beton. Baru beberapa bulan dihantam roda kendaraan, lapisan aspalnya sudah mengelupas, bergelombang, dan meliuk retak.

“Jika merujuk pada umur jalan, usianya bahkan belum genap satu tahun. Namun fisiknya sudah hancur bagai proyek bertahun-tahun lalu. Mana presisi semennya? Mana ketebalan RAB-nya? Yang tersisa hanya pasir yang diperbanyak dan besi wiremesh yang dipangkas!” seru Fizai di tengah barisan massa.
Tragedi serupa menjalar ke Pembangunan Jalan Hujung – Pakhpahan (Rp 99 Juta).

Besi tie bar yang berfungsi sebagai pengikat antar-pelat beton diduga hanya dipasang separuh. Akibatnya, jalan retak terbelah, ambles, dan kehilangan keseimbangan struktur sebelum sempat dinikmati masyarakat secara utuh.

Namun, komedi lucu sesungguhnya terjadi di sektor pengairan: D.I. Way Palakia Rp 137 Juta. Sebuah talut penahan air berdiri megah namun bisu. Bangunan ini diklaim gagal konstruksi total karena sejak berdiri tak pernah mengalirkan air seliter pun. Untuk menutupi kecacatan fungsi tersebut, paralon-paralon plastik dipasang seadanya sebuah solusi ala kadarnya untuk proyek bernilai ratusan juta.

Begitu pula Irigasi Way Uluhan & Way Bangkenol:Di lokasi ini, ketidakjelasan teknis berpadu dengan keanehan. Dinding saluran beton retak dan mengelupas karena dikerjakan menabrak pohon kelapa yang dibiarkan berdiri melintang di tengah jalur irigasi. Batu dipaksa diselipkan di sela-sela batang pohon, membuat aliran air tersumbat dan struktur beton rapuh seketika. Jelasnya. 

Babak kedua dan Logika Ajaib juga ditunjukan oleh Dinas Perikanan Lampung Barat, Bibit Ikan Seharga Smartphone
Jika di Dinas PUPR publik disuguhi fisik bangunan yang rapuh, maka di Dinas Perikanan publik disajikan matematika yang menggelikan sekaligus menyayat hati. Orator Gemak Hanzon Harizal juga membongkar kejanggalan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Dalam APBD 2025, Dinas Perikanan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 96 Juta hingga Rp 98 Juta untuk pengadaan 400 hingga 800 ekor calon induk Ikan Nila Sultana berukuran 70–100 gram.
Matematika Sederhana GEMAK menguar: Rp 98.000.000 ÷ 800 Ekor = Rp 122.500 / Ekor (Ukuran 70 Gram)
Bandingkan dengan Pasar: 1 KG Ikan Nila Siap Konsumsi (Isi 4–5 Ekor) = Rp 35.000 / KG

“Logika hukum dan pasar mana yang dipakai?” cecar Hanzon.

"Bagaimana mungkin seekor bibit ikan berbobot 70 gram dibanderol seharga Rp 120 ribu, sementara ikan segar siap goreng seberat satu kilogram di pasar tradisional hanya dihargai Rp 35 ribu?
Modus mark-up fantastis ini ditengarai menyusup ke hampir seluruh paket bantuan rakyat: mulai dari bibit ikan mas, pengadaan jaring lempar (Rp 45 Juta), bibit ikan jelawat (Rp 31,7 Juta), hingga belanja coolbox dan freezer (Rp 28,4 Juta) yang disinyalir kuat telah dikondisikan sejak sebelum proses administrasi dimulai," Papar Hanzon

Secara Gamblang. 
GEMAK juga memaparkan mengenai Pesta Kertas dan pesta makan minum Bappeda Lampung Barat. Di saat masyarakat pekon harus melintasi jalan berdebu dan menyaksikan irigasi sia-sia, ruangan-ruangan ber-AC di Bappeda dan Bapenda Lampung Barat justru diselimuti pemborosan anggaran yang tak masuk akal.

GEMAK membeberkan angka-angka operasional kantor yang mencolok: Skandal Fotokopi Bappeda (Rp 219,4 Juta): Bappeda mengalokasikan ratusan juta rupiah hanya untuk urusan penggandaan berkas. Sebagai sampel, untuk satu kegiatan penyedia barang cetakan diserap anggaran Rp 29,4 Juta demi membiayai 60.874 lembar fotokopi. Nilai per lembar dan volume cetak diduga kuat telah digelembungkan sedemikian rupa.

Pesta Makan Minum Rapat (Rp 220,5 Juta): Terbagi dalam 38 paket rapat koordinasi, Bappeda diduga menaikkan harga porsi makanan (Standard Satuan Harga) jauh melampaui harga pasar, sembari memangkas kualitas menu riil yang disajikan kepada peserta demi menyerap selisih keuntungan.
Hujan Alat Tulis Kantor Bapenda: Bapenda tak kalah fantastis dengan menyerap Rp 745,4 Juta pada TA 2025 dan Rp 529,2 Juta pada TA 2026 hanya untuk paket belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebuah praktik yang dinilai kental indikasi pemecahan paket (split procurement) demi menghindari mekanisme tender terbuka. 

Langkah peserta aksi membentangkan foto Bupati Parosil Mabsus di hadapan publik bukan sekadar aksi teatrikal biasa. Ini adalah simbol penegasan politik dan hukum yang sengaja ditujukan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Rangkaian temuan ini membuktikan bahwa dugaan korupsi di Lampung Barat bukan lagi sekadar kekhilafan individu, melainkan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

GEMAK menuding kepemimpinan daerah termasuk Bupati Parosil Mabsus seolah tutup mata dengan hasil-hasil pembangunan yang bobrok dan tidak menyentuh ke Masyarakat dan mengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Bobroknya kinerja para Kepala Dinas hingga Kabid adalah cerminan dari lemahnya kepemimpinan di pucuk pimpinan. Ketika rakyat harus menikmati fasilitas rusak, pejabatnya justru menikmati anggaran.

Jika Parosil Mabsus terus bungkam dan enggan menindak anak buahnya, wajar jika publik menyimpulkan: kebobrokan ini terjadi bukan karena Bupati kecolongan, melainkan sengaja dibiarkan.

Atas dasar peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara yang bersih (UU No. 28 Tahun 1999), GEMAK Lampung menyerahkan berkas laporan resmi ini secara langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Mereka menuntut aparat penegak hukum untuk tidak sekadar menerima berkas di atas meja, tetapi segera turun ke lapangan, membongkar konspirasi (Turut Serta), dan menyeret para dalang di balik rusaknya fasilitas publik Lampung Barat ke hadapan hukum. (*)

Pertemuan Wapres Gibran dengan DPM Hun Many, Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia - Kamboja

     


REFORMASI-ID | Jakarta -Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri (DPM) sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/07/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis dalam hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja, meliputi reformasi birokrasi, kepemudaan dan olahraga, serta penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan praktik penipuan daring (online scam).

Pertemuan ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan dengan negara-negara anggota ASEAN melalui kerja sama yang semakin erat dan saling menguntungkan. Upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memperkokoh solidaritas, dialog, dan kolaborasi antarnegara ASEAN guna menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan kawasan.

Wapres Gibran mendorong agar hubungan Indonesia dan Kamboja terus dikembangkan melalui kerja sama yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan kedua negara, di antaranya tentang penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

“Kerjasama antarkedua negara di bidang reformasi birokrasi tentunya bisa diperdalam lagi, terutama terkait transformasi digital. Reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas Bapak Presiden,” ujar Wapres.

“Karena kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita ingin birokrasi yang lebih gesit, bebas korupsi, dan juga transparan,” tambahnya.

Selain reformasi birokrasi, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Muhammad Anis Matta mengungkapkan bahwa Wapres Gibran bersama DPM Hun Many juga membahas penguatan kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga. Kerja sama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara sekaligus mendorong pengembangan potensi generasi muda.

“Kemudian yang kedua ada masalah kerja sama dalam bidang kepemudaan dan olahraga,” ujar Anis usai pertemuan.

Salah satu perhatian dalam kerja sama olahraga adalah pengembangan olahraga disabilitas. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa DPM Hun Many memiliki perhatian besar terhadap pengembangan olahraga disabilitas, termasuk peningkatan kapasitas atlet Kamboja.

“Deputy Prime Minister Hun Many ini sangat konsen dengan olahraga disabilitas,” ujar Erick.

Dalam pembahasan tersebut, Kamboja juga menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kapabilitas para atletnya melalui fasilitas olahraga yang telah terbangun di Kota Solo. Fasilitas tersebut dinilai memiliki kualitas yang sangat baik dan berpotensi menjadi ruang kerja sama olahraga antara Indonesia dan Kamboja.

“Deputy Prime Minister ingin sekali supaya mereka bisa mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas para atletnya di fasilitas yang ada di Solo yang sudah terbangun. Salah satu terbaik yang ada di Asia Tenggara,” kata Erick.

Agenda lainnya yang dibahas Wapres Gibran dan DPM Hun Many adalah penanganan TPPO yang berkaitan dengan praktik online scam di Kamboja. Isu tersebut menjadi bagian dari kerja sama yang terus berlanjut antara Indonesia dan Kamboja, terutama dalam upaya memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia.

“Pembicaraan yang ketiga, tapi ini pembicaraan yang terus berlanjut mengenai penanganan TPPO yang berhubungan dengan scam ya di Kamboja,” ujar Anis.

Melalui pertemuan ini, Wapres Gibran terus mendorong penguatan hubungan Indonesia dan Kamboja melalui kerja sama yang konkret, saling menguntungkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan reformasi birokrasi, pengembangan kepemudaan dan olahraga, serta perlindungan WNI menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan Indonesia-Kamboja sekaligus memperkokoh kerja sama di kawasan ASEAN.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Tean Samnang, Sekretaris Negara Kementerian Pelayanan Sipil Kamboja Sok Sabayna, Sektor Swasta Oknha Sam Ang Vattanac, Sekretaris Jenderal Sekretariat Umum Komite Reformasi Administrasi Publik Kamboja Chhun Socheat, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, dan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Elizani T. X. Nadia Sumampouw.


BPMI Sekretariat Wakil Presiden

Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, Wapres Dorong Link and Match Pendidikan–Industri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya memperkuat keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat meninjau PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/07/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri guna mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional. Mengawali kegiatan, Wapres meninjau fasilitas produksi PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory untuk melihat secara langsung proses perakitan kendaraan listrik beserta ekosistem produksinya. Wapres juga mencoba salah satu motor listrik produksi PT Tangkas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Usai peninjauan, Wapres berdialog dengan para siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mahasiswa yang sebelumnya mengikuti workshop mengenai ekosistem produksi kendaraan listrik. Anton, mahasiswa Politeknik Industri ATMI Cikarang, menanyakan harapan pemerintah terhadap kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa dan sekolah dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. “Apa harapan Bapak dari industri dan juga mungkin dari negara yang bisa kita lakukan secara konkret dari teman-teman mahasiswa, SMK-SMK gitu, kontribusi apa yang bisa kita kasih ke industri ini?” tanya Anton. Menanggapi pertanyaan tersebut, Wapres menekankan bahwa kemajuan industri harus dibangun melalui kolaborasi erat antara pelaku industri dan dunia pendidikan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam menyiapkan talenta masa depan. “Saya titip ke teman-teman mahasiswa, semua pelajar, guru, dosen yang ada di sini. Kita ke depan ingin semua yang ada di sini bisa berpartisipasi. Jadi antara industri, pelaku industri, dan sekolah-sekolah bisa bekerja sama,” ujar Wapres. Menurut Wapres, kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan riset bersama maupun penyelarasan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah. “Entah risetnya, entah bisa terkait kurikulum, bisa disesuaikan dengan yang ada sekarang. Sekarang kan semuanya serba EV. Jadi yang dipelajari di sekolah harus nyambung dengan apa yang ada di industri,” imbuhnya. Selain membangun sinergi dengan dunia pendidikan, Wapres juga menilai industri memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. “Jadi nanti kita ingin industri juga berkontribusi ke dunia pendidikan. Dan saya kira nanti edukasi pasar, terkait awareness tentang pentingnya motor listrik, mobil listrik,” ucap Wapres. Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. “Selain lebih ramah lingkungan dan lain-lain, kita ke depan harus melakukan penghematan impor minyak, impor BBM. Jadi solusinya salah satunya adalah motor listrik,” tegas Wapres. Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Staf Khusus Wapres Tina Talisa, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Bupati Tangerang Maesyal Rasyid. Tangerang, 30 Juli 2026 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden

     


REFORMASI-ID | Tangerang- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya memperkuat keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat meninjau PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/07/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri guna mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Mengawali kegiatan, Wapres meninjau fasilitas produksi PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory untuk melihat secara langsung proses perakitan kendaraan listrik beserta ekosistem produksinya. Wapres juga mencoba salah satu motor listrik produksi PT Tangkas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

Usai peninjauan, Wapres berdialog dengan para siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mahasiswa yang sebelumnya mengikuti workshop mengenai ekosistem produksi kendaraan listrik. Anton, mahasiswa Politeknik Industri ATMI Cikarang, menanyakan harapan pemerintah terhadap kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa dan sekolah dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

“Apa harapan Bapak dari industri dan juga mungkin dari negara yang bisa kita lakukan secara konkret dari teman-teman mahasiswa, SMK-SMK gitu, kontribusi apa yang bisa kita kasih ke industri ini?” tanya Anton.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wapres menekankan bahwa kemajuan industri harus dibangun melalui kolaborasi erat antara pelaku industri dan dunia pendidikan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam menyiapkan talenta masa depan.

“Saya titip ke teman-teman mahasiswa, semua pelajar, guru, dosen yang ada di sini. Kita ke depan ingin semua yang ada di sini bisa berpartisipasi. Jadi antara industri, pelaku industri, dan sekolah-sekolah bisa bekerja sama,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan riset bersama maupun penyelarasan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah.

“Entah risetnya, entah bisa terkait kurikulum, bisa disesuaikan dengan yang ada sekarang. Sekarang kan semuanya serba EV. Jadi yang dipelajari di sekolah harus nyambung dengan apa yang ada di industri,” imbuhnya.

Selain membangun sinergi dengan dunia pendidikan, Wapres juga menilai industri memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.

“Jadi nanti kita ingin industri juga berkontribusi ke dunia pendidikan. Dan saya kira nanti edukasi pasar, terkait awareness tentang pentingnya motor listrik, mobil listrik,” ucap Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

“Selain lebih ramah lingkungan dan lain-lain, kita ke depan harus melakukan penghematan impor minyak, impor BBM. Jadi solusinya salah satunya adalah motor listrik,” tegas Wapres.

Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Staf Khusus Wapres Tina Talisa, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.


BPMI Sekretariat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026

     


REFORMASI - ID | Sumedang - Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, sebanyak 1.204 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan resmi dilantik yang terdiri atas 728 pamong praja putra dan 476 pamong praja putri.

Upacara pelantikan diawali dengan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara oleh Perwira Upacara Syamsu Khoirudin, sebelum Kepala Negara memasuki tempat upacara. Usai salam kebangsaan dan penghormatan kebesaran, Presiden Prabowo menerima laporan dari Komandan Upacara Yasar Lukman.

Prosesi pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII ditandai dengan Pembacaan lulusan terbaik pamong praja muda tahun 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.5-1431 Tahun 2026 tentang Pelantikan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Tahun 2026 oleh rektor IPDN Halilul Khairi.

Selanjutnya, Presiden Prabowo memasangkan tanda pangkat kepada perwakilan lulusan tiga pamong praja penerima penghargaan sapta abdi praja yaitu:

Aji Bayu Ramadhan;

Charina Anggie Simbolon;

Mohamad Toriq Anwar.

Kepala Negara memimpin pengambilan sumpah Pamong Praja Muda sebagai bentuk komitmen para lulusan untuk mengemban amanah sebagai aparatur pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

“Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya, siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Bahwa saya, akan setia melayani, mengabdi, dan menjadi tauladan kepada masyarakat,” ujar Kepala Negara memimpin pengambilan sumpah.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya para Pamong Praja Muda angkatan XXXIII. Kepala Negara juga menyampaikan kepada seluruh Pamong Praja Muda bahwa telah memilih jalan hidup yang mulia untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Hari ini tentunya hari yang istimewa bagi saudara-saudara. Saya atas nama pemerintah Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, ucapkan selamat kepada seluruh Pamong Praja Muda yang hari ini resmi dilantik,” ucap Presiden Prabowo.

Kepala Negara menyampaikan bahwa jalan yang dipilih para Pamong Praja Muda bukan jalan yang mudah. Untuk itu, Kepala Negara berpesan, para lulusan untuk memegang teguh nilai-nilai pengabdian, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat serta menjadi motor penggerak pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

"Anak-anakku semua, kalian telah memilih siap berkorban jiwa dan ragamu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidupmu penuh dengan tuntutan dari bangsa dan negara. Saudara harus menjadi Pamong Praja yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Saudara harus menjadi pelita harapan, saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan bagi masyarakat,” imbuh Presiden Prabowo.

Usai penyampaian amanat Presiden, upacara ditutup dengan laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara sebagai penanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran dan salam kebangsaan yang mengakhiri Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII IPDN Tahun 2026.


(BPMI Setpres)

Rampungkan Audit Hari Ketiga, Tim Audit Baharkam Polri Sematkan Predikat GOLD untuk SMP PT TPPI

     


REFORMASI-ID | Tuban - Tim Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas) dari Korsabhara Baharkam Polri resmi menyelesaikan rangkaian audit hari ketiga di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Seluruh proses evaluasi yang berlangsung di Ruang Rapat PT TPPI ini berjalan dengan lancar dan ditutup dengan capaian hasil yang sangat memuaskan, Kamis (30/7/2026).

Rangkaian kegiatan hari ketiga dimulai sejak pukul 08.00 WIB, berfokus pada wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen berkas Elemen IV terkait Standar Kemampuan Personel Pengamanan. Memasuki siang hari, tim auditor melanjutkan evaluasi pada Elemen V yang meliputi Monitoring dan Evaluasi, disusul dengan peninjauan menyeluruh (review) terhadap dokumen Elemen I hingga Elemen V.

Puncak acara ditandai dengan pelaksanaan Closing Meeting pada pukul 15.30 WIB yang dihadiri langsung oleh jajaran petinggi Polri dan manajemen perusahaan.

Dalam sesi pemaparan hasil audit, Ketua Tim Audit Resertifikasi, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H., mengumumkan bahwa PT TPPI berhasil meraih nilai akhir sebesar 92.56% dengan kategori GOLD. Dari total poin penilaian, tercatat hanya ada 19 kriteria yang mendapat catatan nilai 1 (kuning).

"Capaian nilai 92.56% dengan predikat GOLD ini merupakan bukti nyata dari komitmen kuat PT TPPI dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan secara konsisten. Meskipun hasilnya sangat baik, kami harap 19 kriteria yang masih mendapat catatan kuning dapat segera ditindaklanjuti dan disempurnakan demi memperkokoh sistem keamanan yang ada," ujar Kombes Pol Aditya Surya Dharma dalam sambutannya.

Merespons hasil tersebut, General Manager PT TPPI, Hendra Kurniawan Wijaya, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sinergi dan evaluasi objektif yang diberikan oleh tim Baharkam Polri.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Audit Baharkam Polri atas bimbingan dan evaluasi komprehensif selama tiga hari ini. Predikat GOLD ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh manajemen PT TPPI untuk terus meningkatkan standar pengamanan operasional kami sebagai salah satu aset strategis nasional," ungkap Hendra Kurniawan Wijaya.

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Management SMP PT Pertamina Patra Niaga, Dedi Sugiri. Ia menekankan pentingnya aspek keamanan dalam mendukung keberlangsungan bisnis energi nasional.

"Sinergi antara Polri, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, dan PT TPPI ini membuktikan bahwa aspek pengamanan merupakan pilar utama dalam menjaga kelancaran distribusi pengolahan energi. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan performa terbaik ini," kata Dedi Sugiri.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Berita Acara dan Scoring hasil audit oleh kedua belah pihak. Seluruh rangkaian kegiatan audit resertifikasi ini resmi berakhir pada pukul 18.00 WIB, ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol suksesnya kemitraan strategis antara Polri dan industri hulu migas nasional.

30 Juli 2026

Perkuat Kamtibmas, Koramil 02/Pondok Gede dan Aparat Keamanan Laksanakan Patroli Bersama

     


REFORMASI - ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi, 30/07/2026 Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi bersama Polri serta unsur aparat keamanan lainnya melaksanakan patroli gabungan di sejumlah titik wilayah teritorial Koramil 02/Pondok Gede.

Patroli dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, mencegah tindak kriminalitas, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sinergitas antara TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di wilayah Pondok Gede.

Danramil 02/Pondok Gede, Mayor Inf Fajar Fitrianto, mengatakan bahwa kegiatan patroli bersama merupakan bentuk soliditas antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah.

“Patroli bersama ini merupakan upaya nyata TNI bersama Polri dan seluruh unsur keamanan dalam menjaga situasi wilayah agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran aparat di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa tenang sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas,” ujar Mayor Inf Fajar Fitrianto.

Melalui patroli rutin yang dilaksanakan secara terpadu, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat serta mampu menciptakan situasi wilayah Pondok Gede yang aman, damai, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.


(Kodim 0507/Bekasi)

Engkus Kustara Pensiunan PNS Kota Bekasi, Tegaskan Pengabdian Tidak Berhenti

     


REFORMASI-ID | Kota Bekasi -  Purna bakti adalah masa pensiun resmi bagi pejabat atau aparatur negara yang menandai akhir tugas formal, namun tetap membuka ruang luas untuk terus mengabdi kepada masyarakat melalui cara dan peran yang berbeda.

Bagi Engkus Kustara pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal baru untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat lewat cara yang berbeda, seperti menjadi relawan, aktif di lingkungan sekitar atau membagikan keahlian.sebagai bentuk pengabdian baru. 

Ditemui *Redaksi LUGAS*,  Engkus Kustara yang pernah  menjabat Sekretaris Kelurahan (Sekel)  Jatiwarna 4 tahun dan terakhir Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kasi Permasbang) Kelurahan Kayungin Jaya,  menceritakan pengalaman  sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi. 


Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi selama lebih dari tiga dekade untuk Kota Bekasi Kustara  mengatakan, purna tugas merupakan fase yang akan dilalui setiap ASN. Menurutnya, masa pensiun bukan akhir pengabdian, melainkan awal dari babak baru kehidupan setelah menuntaskan tugas kepada negara.

Engkus Kustara menilai warisan terbesar sebagai pejabat  bukan hanya karya fisik, tetapi juga nilai kepemimpinan yang ditanamkan kepada generasi penerus. 

"Setelah mengabdi sebagai PNS ini selesai, saya akan membantu penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, setelah koordinasi dengan dinsos dan tagana, mengingat perlunya pembinaan terkait dengan kampung siaga bencana yang telah terbentuk di beberapa kelurahan," papar Kustara, Kamis (30/7/2026). 



Kustara juga siap membantu penjajagan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

"Saya telah mempunyai pengalaman sebagai ketua taruna siaga bencana dan telah mengikuti platihan pelatihan baik di kementrian sosial RI dan di dinsos propinsi Jawa barat," jelasnya. 

Kustara menegaskan, pengabdian kepada bangsa tidak berhenti saat memasuki masa pensiun, melainkan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. 







Prof. Yusril dan Wakapolri Serukan Penguatan Kerangka Hukum Global untuk Lindungi Perempuan dan Anak dari TPPO

     


REFORMASI-ID | Semarang  - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. tampil sebagai Pembicara Utama (Keynote Speaker) pada Legal International Conference and Studies (LICS) ke-9 dan Call for Paper bertema “Strengthening the Legal Framework for Combating Human Trafficking and Enhancing the Protection of Women and Children” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Kamis (30/7/2026).

Konferensi internasional tersebut diikuti akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dari 18 negara, antara lain Hanoi Law University (Vietnam), Istanbul University (Turki), UNICAF University (Siprus), Al-Azhar University (Mesir), Nagoya University (Jepang), Ibn Zohr University (Maroko), Thammasat University (Thailand), Applied Science Private University (Yordania), Comillas Pontifical University (Spanyol), University of Sydney (Australia), bersama sivitas akademika UNISSULA.

Sebagai Pembicara Utama, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyampaikan materi “Melampaui Ancaman Pidana: Membangun Sistem Hukum yang Memutus Rantai Perdagangan Orang.” Ia menegaskan bahwa pemberantasan TPPO harus dibangun melalui sistem hukum yang terintegrasi, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan pencegahan, perlindungan korban, serta penguatan kerja sama lintas negara.

“Kita harus melampaui ancaman pidana. Yang harus dibangun adalah sistem hukum yang mampu memutus mata rantai perdagangan orang, mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penindakan terhadap seluruh jaringan pelaku,” ujar Prof. Yusril.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri menyampaikan pidato keynote speaker melalui tayangan yang diperdengarkan kepada seluruh peserta konferensi. Dalam paparannya, Wakapolri menegaskan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang memanfaatkan ekosistem digital sehingga membutuhkan transformasi penegakan hukum yang adaptif.

“Perkembangan teknologi telah memperluas modus operandi perdagangan orang. Karena itu, penguatan kerangka hukum harus diikuti transformasi cara kerja aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, dan perlindungan korban yang lebih komprehensif,” kata Wakapolri.

Wakapolri menjelaskan bahwa Polri mengimplementasikan penguatan pemberantasan TPPO melalui empat strategi utama, yakni menerapkan pendekatan victim-centric dalam penanganan perkara, memperkuat Direktorat dan Satuan PPA-PPO di seluruh tingkatan, meningkatkan kapasitas penyidik melalui digital forensic dan Scientific Crime Investigation, serta memperluas kerja sama internasional. Hingga saat ini, Polri telah menjalin 14 perjanjian kerja sama dengan kepolisian, kementerian, dan lembaga di dalam maupun luar negeri dalam penanganan TPPO.

Rektor UNISSULA Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. mengatakan konferensi ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan hukum internasional.

“Partisipasi akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara akan memperkaya pertukaran perspektif, memperkuat kerja sama internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan,” ujar Prof. Gunarto.

Konferensi ini menegaskan komitmen bersama pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan komunitas internasional untuk memperkuat kerangka hukum global dalam pemberantasan perdagangan orang serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sinergi pemikiran yang disampaikan Prof. Yusril mengenai penguatan sistem hukum dan strategi implementatif yang dipaparkan Wakapolri menjadi bagian penting dalam memperkuat respons Indonesia terhadap kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara.