Media Reformasi Indonesia (MRI)

15 Maret 2026

Detasemen Perintis Baharkam Polri Intensifkan Patroli di Jakarta Selatan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, Detasemen Perintis Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik vital wilayah Jakarta Selatan pada Minggu (15/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB ini menyasar area publik yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, seperti Pasar Rumput Setiabudi, Mampang Prapatan, hingga kawasan MT Haryono, Pancoran. Sebanyak 12 personel diterjunkan untuk berinteraksi langsung dengan warga dan petugas pengamanan setempat.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri menyampaikan bahwa patroli ini bukan sekadar pengawasan fisik, melainkan upaya preventif melalui imbauan humanis. Di Pasar Rumput, petugas berkoordinasi dengan pihak keamanan pasar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaan pengunjung guna mencegah tindak kriminalitas. "Kami hadir untuk memastikan masyarakat merasa aman. 

Selain pengamanan, personel juga memberikan edukasi kepada pengendara di Mampang Prapatan untuk tertib berlalu lintas serta menertibkan parkir liar di bahu jalan MT Haryono yang kerap memicu kemacetan," ujar perwakilan Detasemen Perintis dalam laporannya.

Menanggapi laporan warga mengenai kerawanan pencurian di sekitar stasiun dan gangguan kemacetan akibat parkir sembarangan, petugas menekankan pentingnya respons cepat melalui layanan kontak 110 jika ditemukan tindak kejahatan.

Kehadiran Polri di tengah masyarakat ini mendapat respon positif. Warga merasa lebih tenang dengan adanya patroli dialogis tersebut. 

Bahkan, warga memberikan aspirasi agar intensitas patroli juga ditingkatkan pada malam hari untuk meminimalisir potensi kerawanan malam.

Kegiatan diakhiri dengan apel konsolidasi di Mako Detasemen Perintis pada pukul 16.00 WIB dengan situasi wilayah terpantau aman dan terkendali (TKA). Komitmen "Siap Terlihat dan Bermanfaat" akan terus menjadi landasan utama Korps Sabhara dalam melayani masyarakat Jakarta.

Tinjau Stasiun Surabaya Gubeng, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Maksimal ke Pemudik

     


REFORMASI-ID | Surabaya - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang mudik Lebaran.

Hal tersebut disampaikan Kapolri usai meninjau langsung Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, pada Minggu (15/3) pagi.

Sigit mengatakan dari hasil pemantauan di Posko Terpadu Stasiun Surabaya Gubeng sudah mulai terlihat peningkatan penumpang hingga 11 persen jika dibandingkan kondisi normal. 

Ia menyebut peningkatan penumpang mulai terjadi sejalan dengan pemberian diskon tiket dari pemerintah untuk tiket kereta api. Selain itu, Sigit menyebut Stasiun Surabaya Gubeng juga menjadi salah satu titik sentral pemudik yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal.

"Tadi kita lihat ada yang juga datang dari luar kota, ada yang dari NTT, Kalimantan, kemudian memanfaatkan Stasiun Gubeng untuk sampai di wilayah-wilayah lokal dan juga melayani perjalanan jauh baik ke Jawa Tengah, Jawa Barat sampai dengan DKI Jakarta," ujarnya. 

Lewat peningkatan itu, Kapolri juga meminta agar seluruh pihak dapat mengantisipasi jika pemudik di lapangan jauh lebih tinggi dari prediksi Kementerian Perhubungan.

Ia mengingatkan kepada seluruh petugas untuk tidak lengah dan harus menyiapkan mitigasi jika terjadi lonjakan pemudik baik di Stasiun, Terminal ataupun pelabuhan. Secara khusus

"Tentunya kita tetap harus mempersiapkan diri, tidak boleh underestimate terkait dengan prediksi survei yang ada," tegas Kapolri. 

"Sehingga kemudian pada saat terjadi potensi lonjakan, semuanya sudah siap. Di kereta tadi saya tanya apakah ada kereta tambahan, kalau ada lompatan dari KAI juga mempersiapkan," imbuhnya. 

Karenanya, Sigit memerintahkan seluruh jajaran dan pihak terkait agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari sistem tiket, keamanan hingga kesehatan bagi para pemudik.

"Tentunya saya berpesan kepada seluruh anggota untuk terus memberikan pelayanan terbaik khususnya mendekati puncak arus mudik yang diperkirakan biasanya terjadi pada H-2," tuturnya.

Tidak ketinggalan, Kapolri juga meminta agar patroli di sekitar wilayah stasiun, terminal hingga rumah-rumah masyarakat yang ditinggalkan selama mudik untuk terus ditingkatkan.

Ia menekankan hal itu penting agar dapat meminimalisir  potensi kerawanan tindak kejahatan yang mungkin terjadi selama periode libur Lebaran 2026.

"Yang jelas pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik dan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan di mudik di tahun 2026," tuturnya. 

"Tentunya harapannya seluruh stakeholder terkait bersama-sama bersinergi untuk bisa bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutup Kapolri.

Tim Supervisi Mabes Polri Cek Kesiapan Ops Ketupat Maung di Polresta Tangerang

     


REFORMASI-ID | Tangerang - Memasuki hari ketiga Operasi Ketupat Maung 2026, Tim Supervisi Astamaops Kapolri melakukan kunjungan krusial ke Wilayah Hukum Polda Banten, tepatnya di Mako Polresta Tangerang, Minggu (15/3). Langkah ini diambil untuk memastikan pengamanan mudik Lebaran dan perayaan hari besar berjalan optimal, aman, dan kondusif.

Dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Hando Wibowo, S.I.K., M.Si., M.Han., tim supervisi yang terdiri dari para perwira menengah Mabes Polri dan didampingi tim dari Polda Banten, melakukan pengecekan mendalam terhadap kesiapan personel hingga sarana prasarana di lapangan.

Dalam arahannya, Brigjen Pol Hando Wibowo menekankan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata pengabdian.

"Bapak Astamaops memerintahkan agar Polri benar-benar hadir di lapangan. Tagline 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia' jangan hanya menjadi slogan di spanduk, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kerja keras kita semua," tegas Brigjen Hando di hadapan Kapolresta Tangerang dan jajaran Kasatgas Ops Ketupat.

Ada beberapa instruksi strategis yang ditekankan dalam kunjungan tersebut:

1.Pengawasan Ketat Personel: Tim Supervisi meminta agar seluruh anggota yang terploting dalam Surat Perintah (Sprin) benar-benar berada di titik penjagaan yang telah ditentukan. "Jangan sampai ada anggota yang keberadaannya tidak jelas saat masyarakat membutuhkan," tambahnya.

2.Antisipasi Berita Hoaks: Di era digital, setiap warga bisa menjadi sumber informasi. Polri diminta sigap mengantisipasi penyebaran hoaks di media sosial yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah dan kenyamanan pemudik.

3.Inovasi "Police Tube": Brigjen Hando mendorong anggota untuk aktif mengunggah video kegiatan lapangan melalui aplikasi Police Tube. Hal ini bertujuan agar pimpinan Polri, termasuk Kapolri, dapat memantau langsung dinamika dan tantangan yang dihadapi anggota di garda terdepan.

4.Toleransi Beragama: Pengamanan tahun ini menjadi spesial karena momen Lebaran berbarengan dengan umat Hindu yang melaksanakan Ibadah Nyepi. Sinergi antar-stakeholder sangat diperlukan untuk menjamin kedua kegiatan keagamaan ini berjalan harmonis.

5.Adaptasi Pola Kerja: Mengingat adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 16 Maret bagi sebagian sektor kantor, Polri memprediksi pergerakan masyarakat akan lebih dinamis, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan.

Kunjungan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini diakhiri dengan evaluasi pos pengamanan dan pelayanan. Dengan supervisi ketat ini, diharapkan Operasi Ketupat Maung 2026 di wilayah hukum Polda Banten dapat menekan angka kecelakaan dan gangguan kamtibmas secara signifikan.

"Kita semua adalah bagian dari satu sistem yang saling berkaitan. Mari kita amankan kegiatan masyarakat dengan penuh tanggung jawab," pungkas Brigjen Hando.

Orang Tua Korban Pelecehan Seksual Kecewa, Tidak Adanya Pendampingan Dinas PPPA, KLA Lampung Selatan Kategori Nindya Menjadi Pertanyaan

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Sungguh sangat ironis, korban pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Merbau Mataram, Desa Talang Jawa. Tidak mendapatkan perhatian serta penangan oleh Dinas PPPA Lampung Selatan serta stakeholder terkait. 

Dimana kejadian tersebut telah dilaporkan oleh orang tua korban yang berinisial (AA) sejak Bulan Januari dan 2 tersangka telah mendekam di balik jeruji POLRES Lampung Selatan. Korban mengalami depresi yang membuat psikologis terganggu dan membuat khawatir Purwanti sebagai ibu kandungnya. 

Saat diwawancarai oleh tim media IWO Indonesia Lampung Selatan, Purwanti mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Kepala Desa, Camat Merbau Mataram hingga dinas PPPA Lampung Selatan yang tidak pernah hadir ditengah-tengah keluarga korban. 

"Saya sangat merasa sedih dengan apa yang menimpa anak saya, hingga saat ini tidak adanya keperdulian kepada anak saya. Jangankan dari Dinas, dari Desa sampai Kecamatan Merbau Mataram saja tidak membantu kami, untuk membantu agar psikologis anak saya tidak terganggu," Ungkapnya dengan sedih. Minggu (13/03/2026) 

Pada kesempatan itu, Tanggapan Kuasa Hukum Titi Hartati, S.H., M.H. dari Firma Hukum Naga Selatan Indonesia, sebagai kuasa hukum korban, menyayangkan hingga saat ini sejak adanya laporan polisi dari korban pada bulan Januari 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan pendampingan psikologis secara maksimal kepada korban.

"Padahal korban merupakan anak yang mengalami kekerasan seksual dan sangat membutuhkan pemulihan trauma serta dukungan psikologis selama proses hukum berlangsung," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual termasuk rehabilitasi psikososial.

“Oleh karena itu, kami meminta Dinas PPA Lampung Selatan segera menjalankan kewajibannya demi memastikan perlindungan dan pemulihan korban terpenuhi secara maksimal,” tegas Titi.

Saat dikonfirmasi melalui panggilan Whatsapp, terkait kejadian pelecehan seksual di Wilayah Kerjanya, Camat Merbau Mataram Ricky Randa mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui kejadian tersebut.

“Saya belum tahu bang, karena dari pihak Kepala Desa Talang Jawa tidak ada informasi/laporan ke Kacamatan. Insya allah hari Senin kami akan tindak lanjuti bersama tim untuk melakukan kunjungan,” ucap Ricky dengan nada sangat kecewa kepada pihak Desa

Perlu diketahui, bahwa korban (AA) mendapatkan pelecehan oleh 2 tersangka yaitu RA dan SH dimana para pelaku menyandang 1 orang memiliki istri dan 1 lagi seorang duda.

Kejadian ini sangat mencoreng, dimana Kabupaten Lampung Selatan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada Tahun 2025. Penghargaan ini patut dipertanyakan, masih banyak kasus tentang pelecahan anak yang belum selsai. (Tim)

H-6 Angleb Idul Fitri, Asdp: 69 Trip Layani Pemudik Lintas Selat Sunda

     

REFORMASI-ID | Merak, Banten - Jawa-Sumatera berdasarkan data Posko Merak (Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara) selama 12 jam (periode 15 Maret 2026 pukul 00.00 hingga pukul 12.00 WIB) atau H-6, tercatat jumlah trip yang beroperasi sebanyak 69 trip. Minggu, 15/03/2026.

Adapun realisasi total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara pada H-6 mencapai 48.286 orang atau turun 21,3 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 61.383 orang.

Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada H-6 mencapai 4.446 unit atau naik 40, persen dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu 3.161 unit. Kendaraan roda empat mencapai 6.544 unit atau turun 22, persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 8.413 unit.

Kemudian, total truk yang menyeberang mencapai 1.290 unit atau turun 34,1 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.958 unit. Sedangkan, total bus yang menyeberang mencapai 296 unit atau turun 43,8 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 527 unit.

Total seluruh kendaraan tercatat 12.576 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara pada H-6 atau turun 10,5 persen dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 14.059 unit.

Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara mulai dari H-10 sampai H-6 tercatat 247.297 orang atau turun 6,4 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 264.174 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 61.602 unit atau naik 1,9 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 60.452 unit.

Sebaliknya, berdasarkan data Posko Bakauheni selama 12 jam (periode 15 Maret 2026 pukul 00.00 hingga pukul 12.00 WIB) atau H-6 tercatat jumlah trip yang beroperasi di Pelabuhan Bakauheni sebanyak 63 trip.

Adapun realisasi total penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H-6 mencapai 22.028 orang atau turun 44,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 39.708 orang.

Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada H-6 mencapai 306 unit atau turun 43,2 persen dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 539 unit. Kendaraan roda empat mencapai 2.549 unit atau turun 43,5 persen  dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.514 unit.

Kemudian, total truk yang menyeberang mencapai 1.308 unit atau turun 37,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 2.094 unit. Sedangkan, total bus yang menyeberang mencapai 305 unit atau turun 49,2 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 600 unit.

Total seluruh kendaraan tercatat 4.468 unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke  Jawa pada H-6 atau turun 42,3 persen dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 7.747 unit.

Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa (Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu) pada H-10 sampai H-6 tercatat 160.207 orang atau turun 13,9 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 186.134 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 36.246 unit atau turun 7,2 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 39.077 unit. (Hms/Mdn)

Dugaan Ketidakberesan Anggaran 3 Milyar Publikasi Diskominfo Minahasa Disorot, Transparansi Dipertanyakan...???

     

REFORMASI-ID | Minahasa – Dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran publikasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa mulai menuai sorotan. Di tengah narasi efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah daerah, sejumlah kalangan jurnalis justru mempertanyakan transparansi penyaluran kerja sama media yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumat (13/03/2026).

Sejumlah pimpinan redaksi media lokal mengaku heran dengan kebijakan yang dinilai tidak konsisten. Beberapa media yang memiliki legalitas hukum jelas, aktif memproduksi karya jurnalistik, serta memiliki aktivitas peliputan di lapangan dilaporkan tidak lagi memperoleh kerja sama publikasi dari pemerintah daerah.

Sebaliknya, muncul dugaan bahwa terdapat sejumlah media yang keberadaannya tidak jelas namun tetap tercantum sebagai penerima kerja sama publikasi. Kondisi ini memicu pertanyaan serius mengenai mekanisme seleksi media serta kriteria yang digunakan dalam menentukan pihak penerima anggaran publikasi tersebut.

Salah satu pimpinan redaksi media lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut besaran nilai kontrak kerja sama. Ia menegaskan bahwa yang dipertaruhkan adalah prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

“Ini bukan hanya soal nilai kontrak, tetapi tentang keadilan dan transparansi. Media yang jelas operasionalnya dan rutin melakukan peliputan justru tidak mendapatkan kerja sama, sementara ada nama media yang tidak pernah terlihat aktivitas jurnalistiknya di lapangan diduga menerima anggaran dari APBD,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, Ricky Laloan, menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor dalam menentukan kerja sama dengan media. Ia menyebutkan anggaran publikasi yang tersedia sekitar Rp3 miliar dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh media yang ada.

Menurut Ricky, berdasarkan data yang dimiliki dinas, sekitar 84 media tercatat dalam daftar kerja sama yang direncanakan menerima pembayaran pada bulan berjalan. Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya media yang tidak aktif namun tetap tercantum sebagai penerima kerja sama, ia menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran ulang terhadap data tersebut.

“Itu terjadi pada masa kepala dinas sebelumnya. Sekarang sudah tidak ada. Kami akan melakukan pengecekan kembali,” ujarnya singkat, tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme verifikasi yang dilakukan terhadap media penerima anggaran.

Pernyataan tersebut justru memunculkan kritik dari sejumlah kalangan. Sikap Diskominfo yang hanya menyatakan akan melakukan “pengecekan kembali” dinilai belum menjawab substansi persoalan, terutama terkait keterbukaan data penerima kerja sama publikasi yang seharusnya dapat diakses publik.

Pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran publikasi pemerintah daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mengikuti ketentuan perundang-undangan pers, termasuk yang diatur dalam Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tanpa pengawasan yang memadai, anggaran diseminasi informasi berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Kini, masyarakat serta komunitas pers menantikan langkah tegas dari pemerintah daerah, termasuk dari DPRD Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Minahasa, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran publikasi tersebut. Sejumlah pihak menilai, tanpa audit terbuka dan klarifikasi yang transparan, kepercayaan publik terhadap pengelolaan informasi pemerintah daerah berpotensi semakin menurun. (*)

Manfaatkan Layanan 110, Pemudik Dibakauheni Dapat Bantuan Cepat dari Polisi

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN — Seorang pemudik yang mengalami kendala kendaraan mogok di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, mendapatkan bantuan cepat dari petugas kepolisian setelah melaporkan kejadian tersebut melalui layanan darurat 110, Minggu (15/3/2026) dini hari.

Laporan pengaduan tersebut diterima oleh Command Center 110 sekitar pukul 03.32 WIB. Pelapor diketahui bernama Herli yang menginformasikan bahwa kendaraan yang digunakannya mengalami mogok saat hendak keluar dari kawasan Pelabuhan Bakauheni. Dalam laporan yang disampaikan kepada petugas, kendaraan yang mengalami mogok merupakan mobil jenis Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan nomor polisi A 1471 VW.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Pos Pelayanan (Posyan) Bakauheni bersama petugas dari KSKP Bakauheni segera menuju lokasi kejadian untuk memberikan bantuan kepada pemudik tersebut. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang mengalami gangguan sekaligus membantu mengamankan posisi kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan lain yang keluar dari pelabuhan.

Selain itu, petugas juga membantu pemudik tersebut dengan mencarikan bengkel terdekat di kawasan Pelabuhan Bakauheni agar kendaraan dapat segera diperbaiki dan perjalanan dapat dilanjutkan. Respons cepat dari petugas ini merupakan bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026 yang difokuskan pada pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri mengatakan bahwa layanan Call Center 110 disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan cepat dari kepolisian, khususnya selama masa mudik Lebaran.

“Layanan Call Center 110 kami siagakan selama 24 jam untuk menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat. Jika pemudik mengalami kendala di perjalanan seperti kendaraan mogok, kecelakaan lalu lintas, ataupun gangguan keamanan lainnya, masyarakat dapat segera menghubungi 110 dan petugas kami akan segera merespons,” ujar AKBP Toni Kasmiri.

Ia menambahkan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Krakatau 2026 telah disiagakan di berbagai titik strategis guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik dapat merasa aman dan nyaman. Karena itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menghubungi layanan 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian,” lanjutnya.

Sementara itu, Herli selaku pemudik yang melaporkan kejadian tersebut mengaku terkejut dengan cepatnya respons petugas setelah dirinya menghubungi layanan darurat kepolisian.

Menurutnya, tidak sampai sepuluh menit setelah laporan disampaikan, petugas kepolisian sudah tiba di lokasi untuk memberikan bantuan.

“Tidak sampai sepuluh menit setelah saya menghubungi 110, petugas sudah datang membantu. Terima kasih banyak untuk Kepolisian Republik Indonesia, terima kasih juga untuk Mabes Polri dan Polda Lampung,” ujar Herli.

Ia mengaku sangat terbantu dengan kehadiran petugas yang sigap memberikan pertolongan sehingga kendala yang dialaminya dapat segera ditangani.

Selain itu, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan jauh serta memanfaatkan rest area apabila merasa lelah selama berkendara.

Dengan adanya layanan Call Center 110 yang responsif serta kehadiran personel di lapangan, diharapkan masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan selama periode mudik Lebaran di wilayah Lampung Selatan. (Mdn)

14 Maret 2026

Wujudkan Polri Presisi, Polsek Medan Satria Gelar Bakti Sosial Pembagian Takjil di Jalan Raya Pejuang

     


REFORMASI - ID | Kota Bekasi - Jajaran Polsek Medan Satria kembali menunjukkan kepedulian sosialnya di tengah bulan suci Ramadhan dengan menggelar aksi berbagi takjil gratis, Sabtu (14/3/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Jalan Raya Pejuang, tepatnya di depan Mapolsek Medan Satria, ini menyasar para pengendara dan warga sekitar yang sedang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus hadir dan berbagi kebahagiaan bersama masyarakat di wilayah hukum Medan Satria.

Dipimpin oleh Kanit Binmas Iptu Endang Wahyudi dan Panit Binmas Iptu Darwin, paket takjil dibagikan langsung oleh personel Bhabinkamtibmas kepada warga. Sebanyak 50 bungkus takjil ludes dalam waktu singkat diberikan kepada pengemudi ojek online, pedagang keliling, hingga warga yang masih dalam perjalanan pulang. Aksi yang dimulai pukul 17.30 WIB ini disambut hangat oleh masyarakat yang merasa terbantu untuk sekadar membatalkan puasa di tengah kesibukan jalan raya.

Selain membagikan makanan, momen ini juga dimanfaatkan oleh para personel untuk menyapa dan memberikan imbauan kamtibmas secara humanis. Petugas mengingatkan para pengguna jalan agar tetap mengutamakan keselamatan berkendara dan selalu waspada terhadap potensi tindak kejahatan selama Ramadhan. Dialog ringan di pinggir jalan ini menjadi sarana efektif bagi kepolisian untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kehadiran Polri sebagai pelindung warga.

Hingga azan Magrib berkumandang, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan terkendali. Kapolsek Medan Satria, AKP Tri Baskoro Bintang, menyampaikan bahwa aksi berbagi ini akan terus diupayakan sebagai bentuk empati kepolisian terhadap warga yang menjalankan ibadah puasa. Melalui aksi sederhana namun bermakna ini, Polsek Medan Satria berkomitmen untuk menciptakan suasana Ramadhan yang sejuk dan penuh keberkahan bagi seluruh elemen masyarakat.

Kapolda Lampung Terima Kunjungan Tim Supervisi Mabes Polri Terkait Operasi Ketupat Krakatau 2026

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, secara resmi menerima kunjungan Tim Supervisi dari Mabes Polri dalam rangka peninjauan pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026. Sabtu (14/03/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta efektivitas strategi pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H di wilayah hukum Polda Lampung, yang merupakan gerbang utama penghubung Pulau Sumatera dan Jawa.

Turut mendampingi Kapolda Lampung dalam kegiatan tersebut, yakni Karo Ops, Karo Rena, dan Dirlantas Polda Lampung. 

Kehadiran para Pejabat Utama (PJU) ini sekaligus untuk memaparkan perkembangan terkini mengenai manajemen lalu lintas dan pemetaan titik rawan kemacetan serta kecelakaan di wilayah Lampung.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan bahwa Polda Lampung telah menyiagakan ribuan personel dan pos pengamanan (Pospam) serta pos pelayanan (Posyan) di sepanjang jalur lintas utama dan titik penyeberangan Bakauheni.

"Kehadiran Tim Supervisi Mabes Polri sangat krusial bagi kami untuk mendapatkan arahan serta evaluasi objektif, sehingga pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026 ini dapat berjalan maksimal, aman, dan berkesan bagi seluruh masyarakat yang mudik," ujar Kapolda.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi di ruang rapat untuk meninjau administrasi operasional serta rencana lapangan yang telah disusun oleh jajaran Polda Lampung. (Mdn)

Safari Ramadhan di Jatim, Kapolri Ajak Seluruh Elemen Bersatu Jaga Kamtibmas-Dukung Program Presiden

     


REFORMASI-ID | Jatim - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan safari ramadhan di Mapolda Jawa Timur (Jatim). Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan pentingnya seluruh elemen bersatu untuk menjaga kamtibmas hingga menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto.  

Sigit menegaskan, menjaga nilai persatuan dan kesatuan menjadi kunci utama untuk Bangsa Indonesia menghadapi segala tantangan dampak dari konflik global dewasa ini.  

"Dan yang paling utama untuk bisa mewujudkan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi maka syarat utamanya adalah stabilitas kamtibmas, stabilitas keamanan nasional, harus terjaga. Itu tentunya menjadi PR bersama," kata Sigit, Sabtu (14/3/2026). 

Dalam menjaga situasi kamtibmas demi bertumbuhnya perekonomian bangsa, Sigit menekankan, Pemerintah dan Polri harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. 

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen bangsa, TNI, Polri harus solid. Didukung oleh ulama didukung oleh seluruh elemen pemuda, masyarakat, buruh, semua harus bersatu sehingga kemudian ini menjadi pekerjaan kita bersama," ujar Sigit. 

Indonesia, kata Sigit pernah mengalami situasi sulit. Yakni, terjadinya Pandemi Covid-19. Hal itu menyebabkan gejolak perekonomian. 

Namun, Sigit menyebut, Indonesia bisa menghadapi dan bangkit ketika dilanda pandemi virus corona. Tentunya, keberhasilan itu hasil dari bersatunya seluruh elemen bangsa. 

"Namun alhamdulillah karena saat itu kita semuanya bersatu. Umarah, ulama, masyarakat, rakyat semua bersatu. Saat itu kita bisa menghadapi itu semua dan dalam waktu cepat pertumbuhan ekonomi kita kembali meningkat bahkan kita bisa berada di salah satu negara tertinggi saat itu pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan negara-negara maju negara-negara G20," ucap Sigit.

"Saat ini kita menghadapi tantangan yang sama dalam bentuk berbeda. Namun saya meyakini apabila kita semua kompak bersatu tentunya permasalahan yang sedang kita hadapi ini bisa kita lalui bersama," tambah Sigit menekankan. 

Di tengah situasi seperti ini, Sigit juga mengajak seluruh elemen menyukseskan program Presiden Prabowo, di antaranya terkait upaya perdamaian dunia hingga kemandirian bangsa di tengah situasi dewasa ini. 

"Oleh karena itu memang kuncinya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pasti pemerintah tentu akan mengambil langkah-langkah yang konkret untuk tetap menjaga agar stabilitas ekonomi kita khususnya terkait dengan harga-harga minyak tetap terjaga," papar Sigit. 

Ia juga mengingatkan, saat ini semua pihak harus harus terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Apalagi, Indonesia bakal menghadapi bonus demografi. 

Menurutnya, momentum tersebut harus dijadikan sebagai sebuah lompatan mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju. Dengan begitu, visi bersama menciptakan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. 

"Mendorong program-program Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, energi, terkait dengan program-program hilirisasi yang menciptakan lapangan pekerja. Sehingga Indonesia betul-betul bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan alam yang kita miliki untuk, bisa kita kelola dengan baik," kata Sigit. 

"Memanfaatkan momentum demografi yang ada untuk kita bisa menuju visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju," lanjut Sigit mengakhiri.

Brigjen Hando Wibowo, Pimpin Supervisi Operasi Ketupat 2026 di Wilkum Polda Banten

     


REFORMASI-ID | Banten - Memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Tim Supervisi Mabes Polri melakukan peninjauan intensif di wilayah hukum Polda Banten, setelah hari Jumat kemarin Berkunjung Ke Posko Polda Banten dan Polres Serang, di hari kedua ini khusus di Polres Lebak, Polres Pandeglang, dan Polres Cilegon pada Sabtu (14/3/2026).

Langkah ini diambil untuk memastikan kesiapan personel serta sarana prasarana dalam mengamankan momentum unik tahun ini, di mana perayaan Idul Fitri berdekatan dengan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu.

Ketua Tim Supervisi, Brigjen Pol Hando Wibowo, S.I.K., M.Si., M.Han, menegaskan bahwa kehadiran timnya bertujuan untuk menjamin seluruh rencana operasi berjalan efektif di lapangan.

"Tujuan utama kami adalah memastikan personel, kendaraan dinas, hingga pos pengamanan (Pospam) dan pos pelayanan (Posyan) benar-benar siap. Kita menghadapi tantangan libur panjang yang berbarengan dengan ibadah Nyepi, sehingga kondusivitas harus tetap terjaga," ujar Brigjen Pol Hando saat memberikan arahan.

Rombongan tim supervisi memulai agenda sejak pukul 09.48 WIB di Mako Polres Lebak, dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke Pospam Alun-alun Rangkasbitung. Tim kemudian bergerak menuju Polres Pandeglang untuk melakukan tatap muka dengan jajaran pejabat Operasi (Posko).

Kunjungan berakhir di Polres Cilegon pada sore hari pukul 15.30 WIB. Di sana, Brigjen Pol Hando memberikan instruksi khusus kepada para Kasatgas untuk memantau ketat arus lalu lintas dan potensi gangguan keamanan, mengingat pola perjalanan masyarakat yang dinamis, termasuk adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi sebagian instansi mulai 16 Maret mendatang.

Dalam kunjungannya di Pos Pengamanan, Brigjen Pol Hando memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. Tak hanya Polri, pengamanan ini turut dibantu oleh personel Kodim, Satpol PP, Damkar, Dishub, Tenaga Kesehatan, hingga adik-adik dari PKS.

"Kita semua adalah stakeholder yang saling berkaitan. Mengamankan kegiatan masyarakat adalah kewajiban bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan TNI dan instansi terkait yang telah bahu-membahu mewujudkan Banten yang kondusif selama 13 hari ke depan dalam Operasi Ketupat Maung 2026," tambahnya.

Kegiatan supervisi hari kedua ini ditutup dengan hasil yang positif. Seluruh jajaran di Polres Lebak, Pandeglang, dan Cilegon dinyatakan siap memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan mudik yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.

H-8 Lebaran 2026 arus Penyeberangan Merak - Bakauheni Landai Lancar

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan, Bakauheni - Berdasarkan data Posko Merak (Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara) selama 24 jam (periode 13 Maret 2026 pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB) atau H-8, tercatat jumlah trip yang beroperasi sebanyak 219 trip. Sabtu, 14/03/2026.

Adapun realisasi total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara pada H-8 mencapai 50.362 orang atau turun 23,2% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 65.554 orang.

Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada H-8 mencapai 1.431 unit atau turun 49,6% dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu 2.840 unit. Kendaraan roda empat mencapai 6.380 unit atau turun 9% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 7.008 unit.

Kemudian, total truk yang menyeberang mencapai 3.252 unit atau turun 18,3% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.979 unit. Sedangkan, total bus yang menyeberang mencapai 503 unit atau turun 32,9% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 750 unit.

Total seluruh kendaraan tercatat 11.566 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara pada H-8 atau turun 20,7% dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 14.577 unit.

Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara mulai dari H-10 sampai H-8 tercatat 126.276 orang atau turun 18,6% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 155.161 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 31.390 unit atau turun 13% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 36.091 unit.

*Sumatera - Jawa*
Sebaliknya, berdasarkan data Posko Bakauheni selama 24 jam (periode 13 Maret 2026 pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB) atau H-8 tercatat jumlah trip yang beroperasi di Pelabuhan Bakauheni sebanyak 125 trip.

Adapun realisasi total penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H-8 mencapai 36.827 orang atau turun 3,3% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 38.091 orang.

Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada H-8 mencapai 528 unit atau turun 33,3% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 792 unit. Kendaraan roda empat mencapai 3.458 unit atau turun 12,3%  dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.942 unit.

Kemudian, total truk yang menyeberang mencapai 3.394 unit atau naik 9,1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.110 unit. Sedangkan, total bus yang menyeberang mencapai 537 unit atau turun 6,1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 506 unit.

Total seluruh kendaraan tercatat 7.917 unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke  Jawa pada H-8 atau turun 5,2% dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 8.350 unit.

Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa (Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu) pada H-10 sampai H-8 tercatat 97.385 orang atau turun 9,4% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 107.541 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 23.018 unit atau turun 3,1% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 23.766 unit. (Hms/Mdn)

Pantau Arus Mudik dari Udara, Wakapolri Harapkan 2.746 Pos Operasi Ketupat 2026 Siap Layani Pemudik

     


REFORMASI-ID  | Karawang - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) melakukan pemantauan langsung arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M dari udara hingga meninjau Pos Terpadu di Rest Area KM 57A Karawang, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Wakapolri menjelaskan bahwa pemantauan udara dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi arus lalu lintas di jalur utama mudik, khususnya ruas tol dari Jakarta menuju wilayah Jawa Barat.

“Tadi kami memantau dari udara, dari Jakarta sampai ke KM 29. Secara umum dari hasil pantauan udara berjalan sangat lancar untuk arus lalu lintas. Kemudian dari KM 29 tadi kami mengecek kesiapan Command Center Korlantas Polri,” ujar Wakapolri.

Ia menjelaskan bahwa Command Center Korlantas Polri saat ini telah didukung berbagai teknologi pemantauan lalu lintas yang terintegrasi secara nasional untuk membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

“Secara umum sudah didukung berbagai macam teknologi yang dimiliki, tersambung di 18 Polda, kemudian hampir tersambung di seluruh titik CCTV yang ada di ruas jalan tol, baik yang ada di Jawa, di Sumatera, kemudian di beberapa wilayah lainnya. Kemudian juga tersambung di beberapa titik CCTV baik itu exit bandara maupun pelabuhan. Data ini sangat penting dalam rangka untuk mengambil suatu keputusan,” jelasnya.

Pemantauan udara kemudian dilanjutkan hingga Rest Area KM 57A Karawang yang menjadi salah satu titik penting bagi pemudik untuk beristirahat selama perjalanan.

“Kemudian kami memantau juga dari udara tadi dari KM 29 sampai KM 57A di rest area yang cukup besar dengan daya tampung 1.000 kendaraan. Ini juga penting dalam rangka untuk kita memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Wakapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menyampaikan bahwa Polri secara nasional telah menyiapkan 2.746 pos dalam rangka Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran. Pos tersebut terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu yang tersebar di berbagai jalur mudik serta titik aktivitas masyarakat.

Wakapolri mengharapkan seluruh pos yang telah disiapkan di berbagai daerah dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, sebagaimana fasilitas dan kesiapan yang ada di Pos Terpadu KM 57A Karawang.

“Pos seperti di KM 57A ini sangat baik karena memiliki fasilitas lengkap dan mampu menampung banyak kendaraan. Kami mengharapkan pos-pos lain yang disiapkan dalam Operasi Ketupat 2026 juga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Wakapolri.

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri juga menyapa para petugas yang berjaga di lapangan serta para pemudik yang tengah beristirahat di rest area. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang bertugas di berbagai pos pengamanan di seluruh Indonesia.

Selain itu, Wakapolri juga menyerahkan bingkisan kepada petugas Pos Pelayanan Terpadu KM 57A Karawang serta masyarakat sebagai bentuk dukungan dan perhatian kepada petugas yang berjaga maupun pemudik yang sedang melakukan perjalanan.

Melalui Operasi Ketupat 2026, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pengamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga perjalanan mudik Lebaran tahun ini dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Wakapolri Tekankan Antisipasi Rekayasa Lalu Lintas dan Optimalisasi Layanan Mudik

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Wakapolri Dedi Prasetyo menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi lonjakan kendaraan selama arus mudik Lebaran. Hal tersebut disampaikan saat meninjau Command Center KM 29 Tol Jakarta–Cikampek dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Dalam arahannya, Wakapolri menjelaskan bahwa berbagai skenario rekayasa lalu lintas telah dipersiapkan oleh jajaran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga kelancaran perjalanan masyarakat selama masa mudik. Beberapa langkah yang telah disiapkan antara lain penerapan contraflow serta sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional apabila terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan.

“Contraflow ini sudah dipersiapkan. Jika nanti sore terjadi kepadatan dari Jakarta menuju Cikampek, maka rekayasa tersebut bisa segera dilaksanakan,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan bahwa keputusan penerapan rekayasa lalu lintas akan diambil berdasarkan analisis data yang dihimpun dari berbagai sistem pemantauan di Command Center. Ketika volume kendaraan yang melintasi ruas tol tertentu telah mencapai angka tertentu, maka langkah pengaturan lalu lintas akan segera diberlakukan.

“Apabila arus kendaraan yang melalui Cikampek sudah di atas 6.000 kendaraan per jam, maka akan dilakukan rekayasa one way dan langkah-langkah pengaturan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Wakapolri juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Untuk itu Polri telah menyiapkan sistem SMS blast yang dapat digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat terkait kondisi lalu lintas maupun rencana penerapan rekayasa jalan. Menurutnya, informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat beberapa jam sebelum kebijakan rekayasa lalu lintas diberlakukan agar pemudik dapat mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik.

“Misalnya dua jam sebelum contraflow atau one way diberlakukan, masyarakat akan mendapat informasi melalui SMS blast sehingga bisa menentukan jalur perjalanan yang akan dipilih,” katanya.

Di samping itu, Wakapolri juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan hotline Kepolisian Negara Republik Indonesia di nomor 110 apabila mengalami kendala selama perjalanan mudik. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai situasi darurat maupun gangguan di jalan sehingga petugas dapat segera memberikan bantuan.

Menurut Dedi, seluruh langkah yang dilakukan Polri dalam Operasi Ketupat tahun ini bertujuan untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman dan nyaman. Ia juga kembali mengingatkan tagline Operasi Ketupat tahun ini sebagai semangat bersama antara petugas dan masyarakat.

“Tagline Operasi Ketupat 2026 adalah Mudik Aman, Keluarga Bahagia. Ini menjadi semangat bagi seluruh petugas maupun masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik,” pungkasnya.

Wakapolri: Operasi Ketupat 2026 Didukung Teknologi Canggih, Dari Drone hingga Command Center Mobile

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tahun ini mendapat dukungan teknologi yang semakin modern guna memantau situasi arus mudik secara lebih akurat dan cepat. Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo menilai kesiapan teknologi yang digunakan dalam pengamanan mudik tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakapolri saat meninjau langsung kesiapan Command Center Operasi Ketupat di KM 29 Tol Jakarta–Cikampek. Menurutnya, teknologi yang digunakan saat ini memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara real time sekaligus membantu proses pengambilan keputusan dalam pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas.

“Kalau menurut saya tahun ini jauh lebih siap. Selain teknologi Command Center mobile yang dilengkapi drone, untuk penindakan lalu lintas secara elektronik kita juga menggunakan drone ETLE,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan drone menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pemantauan arus lalu lintas selama masa mudik. Terdapat dua jenis drone yang digunakan dalam Operasi Ketupat tahun ini. Pertama adalah drone yang terintegrasi dengan Command Center mobile. Drone ini digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas di titik-titik yang tidak dapat dijangkau oleh kamera pengawas atau CCTV. Dengan dukungan teknologi tersebut, petugas dapat memperoleh gambaran situasi lapangan secara lebih menyeluruh sehingga proses analisis data lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

“Command Center mobile ini dilengkapi drone yang akan melihat titik-titik yang tidak terpantau CCTV. Dari situ kita bisa melakukan analisa data untuk mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan,” jelasnya.

Selain pemantauan menggunakan drone, sistem pengawasan arus mudik tahun ini juga didukung oleh analisa berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut memungkinkan proses analisis data serta pemaknaan situasi lalu lintas dilakukan secara realtime di sepanjang jalur mudik. Pemantauan tersebut terintegrasi langsung dengan command centre yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, hingga Bali, serta berbagai jalur utama mudik di seluruh Indonesia. Dengan sistem tersebut, perkembangan situasi lalu lintas di lapangan dapat dipantau secara cepat dan terpusat.

Selain itu, sistem pemantauan juga dilengkapi dengan teknologi traffic counting yang berfungsi menghitung jumlah kendaraan yang melintas di ruas-ruas jalan utama. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi petugas dalam menentukan langkah rekayasa lalu lintas seperti contraflow maupun sistem one way apabila terjadi lonjakan volume kendaraan.

Seluruh data tersebut ditampilkan secara terintegrasi dalam layar monitor Command Center yang berada di Pos Terpadu Operasi Ketupat Rest Area KM 29. Berbagai informasi yang ditampilkan pada layar tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam melakukan analisis situasi serta menentukan kebijakan pengaturan lalu lintas selama masa mudik. Salah satu sistem yang digunakan adalah Aplikasi K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi), yaitu aplikasi berbasis geospasial atau peta digital yang memuat berbagai informasi penting terkait jalur mudik. Melalui aplikasi ini, petugas dapat memantau berbagai titik strategis seperti lokasi personel polisi lalu lintas yang sedang melaksanakan patroli, jaringan CCTV, hingga lokasi pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.

Selain itu, aplikasi tersebut juga menampilkan berbagai fasilitas pendukung perjalanan masyarakat seperti pintu tol, SPBU, lokasi wisata, tempat ibadah, serta titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas seperti trouble spot dan blank spot. Tidak hanya itu, sistem tersebut juga memuat informasi terkait lokasi kantor kepolisian di wilayah polda maupun polres, serta berbagai simpul transportasi seperti bandara, terminal, pelabuhan, hingga rumah sakit yang berada di sepanjang jalur mudik. Informasi mengenai rute jalur mudik di masing-masing wilayah juga turut ditampilkan dalam sistem tersebut.

Selain Aplikasi K3I, layar monitor di Command Center KM 29 juga menampilkan jaringan CCTV milik National Traffic Management Center (NTMC) serta CCTV dari operator jalan tol Jasa Marga yang tersebar di berbagai ruas jalan tol. Integrasi berbagai sistem tersebut memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara komprehensif dari satu pusat kendali. Di sisi lain, Polri juga mengoperasikan drone ETLE yang berfungsi untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi ini memungkinkan penegakan hukum tetap berjalan tanpa harus menghentikan kendaraan secara langsung di jalan.

Tidak hanya itu, dalam Operasi Ketupat tahun ini seluruh personel patroli lalu lintas yang bertugas di lapangan juga telah dilengkapi kamera yang terpasang pada tubuh petugas. Perangkat tersebut digunakan untuk memantau situasi sekaligus memastikan setiap tindakan yang dilakukan anggota di lapangan dapat diawasi dengan baik.

“Bodycam ini penting untuk melihat situasi sekaligus mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan anggota di lapangan,” kata Dedi.

Dengan dukungan berbagai teknologi tersebut, Polri berharap pengawasan arus mudik dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan transparan sehingga pelayanan kepada masyarakat selama perjalanan mudik dapat berjalan optimal. Seluruh upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memastikan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Keadilan yang Terbelenggu, Andrie Aktivis KontraS Disiram Air Keras Setelah Suarakan HAM

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 13 Maret 2026 – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK). Serangan tersebut terjadi sesaat setelah Andrie menyelesaikan kegiatan rekaman siaran (podcast) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 23.00 WIB. Pelaku mendekati korban dan secara tiba-tiba menyiramkan cairan keras sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian.

Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh, terutama pada tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta area mata. Korban kemudian segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Dari hasil pemeriksaan medis sementara, Andrie dilaporkan mengalami luka bakar sekitar 24 persen pada tubuhnya.

Serangan tersebut terjadi setelah Andrie Yunus mengikuti kegiatan podcast bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang digelar di kantor YLBHI. Topik tersebut diketahui membahas isu-isu strategis terkait demokrasi, supremasi sipil, dan peran militer dalam kehidupan sipil.

Pihak KontraS menilai tindakan penyiraman air keras ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan diduga sebagai bentuk teror dan intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Arya dalam pernyataannya, menegaskan bahwa serangan tersebut patut diduga sebagai upaya membungkam suara-suara kritis masyarakat sipil, khususnya mereka yang aktif melakukan advokasi hak asasi manusia.

“Tindakan ini merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi dan kerja-kerja pembela HAM,” demikian pernyataan Dimas Jumat 13 Maret 2026.

KontraS juga merujuk pada sejumlah regulasi yang menjamin perlindungan terhadap pembela HAM, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM.

Karena itu, KontraS mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara serius untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut.

Kasus ini juga kembali mengingatkan publik pada peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, yang sempat menjadi simbol ancaman terhadap para penegak hukum dan pegiat antikorupsi di Indonesia.

Organisasi masyarakat sipil menilai jika serangan terhadap aktivis seperti ini tidak diusut secara transparan dan tuntas, maka akan menciptakan preseden buruk bagi perlindungan pembela HAM di Indonesia.

Peristiwa tersebut kini menjadi sorotan luas dari berbagai kalangan, yang mendesak negara untuk memastikan keselamatan para aktivis serta menjamin ruang demokrasi tetap terlindungi.

13 Maret 2026

Himbau Kamtibmas,Koramil 03/Teluk Pucung Bersama Mitra Jaya dan Linmas Gelar Patroli Malam

     


 REFORMAS - ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 13/06/2026 Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 03/Teluk Pucung melaksanakan patroli malam bersama Mitra Jaya dan Linmas di wilayah teritorial Koramil 03/Teluk Pucung. Kegiatan patroli tersebut dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik rawan serta kawasan permukiman warga guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Patroli dilaksanakan secara humanis dengan memberikan himbauan langsung kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, khususnya pada malam hari. Selain itu, warga juga diingatkan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara aparat kewilayahan dengan unsur pengamanan masyarakat dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Danramil 03/Teluk Pucung Mayor Inf Fatwanul menyampaikan bahwa patroli malam yang dilaksanakan bersama Mitra Jaya dan Linmas merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan di wilayah.

“Patroli malam ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menghimbau warga agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan kebersamaan antara aparat dan masyarakat, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Teluk Pucung tetap aman dan kondusif.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan patroli seperti ini akan terus dilakukan secara rutin sebagai langkah nyata dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mempererat sinergitas antara TNI dan masyarakat.


(Sumber Kodim 0507/Bekasi)

Cek Kesiapan Arus Mudik Pelabuhan Merak, Kapolri, Panglima hingga Menko PMK Patroli Naik Heli

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan patroli udara untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 2026. Peninjauan dilakukan di wilayah Pelabuhan Merak, Banten. 

Patroli udara dilakukan Kapolri bersama dengan stakeholder terkait di antaranya Menko PMK Pratikno hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Dalam kesempatan itu, Sigit melihat langsung kondisi terkini dari kesiapan Pelabuhan Merak dalam menghadapi arus mudik hingga balik Lebaran 2026. 

Patroli udara ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik hingga balik Lebaran untuk masyarakat. 

Selain itu, Sigit dan stakeholder terkait lainnya nanti bakal melakukan rapat koordinasi di Pelabuhan Merak. Hal ini untuk memastikan kelancaran operasi ketupat 2026. 

Mereka juga nantinya akan melakukan peninjauan langsung ke kapal yang menyeberangkan masyarakat menuju kampung halamannya masing-masing. 

Kemudian, pemberian sembako secara simbolis kepada petugas. Peninjauan pos pengamanan terpadu dan posko siaga bencana. Dilanjutkan dengan menyapa langsung pemudik.

Tinjau Arus Mudik di Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Beri Pelayanan Maksimal

     


REFORMASI-ID | Banten - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau arus mudik Lebaran 2026 di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten Jumat, 13 Maret 2025. Dalam tinjauan ini, turut hadir Menko PMK Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kapolri menuturkan, berdasarkan laporan dari ASDP maupun dari Polda Banten dan Polda Lampung terkait dengan kesiapan pelayanan mudik, khususnya di wilayah penyeberangan, ia melihat ada beberapa inovasi tambahan yang diharapkan bisa mengurai permasalahan dari tahun ke tahun terkait dengan antrean.

"Ada penambahan buffer zone dan juga ada penambahan pelabuhan baru yang tentunya diharapkan ini betul-betul bisa disosialisasikan, termasuk Command Center yang digunakan untuk betul-betul bisa mengendalikan real-time dan masyarakat juga bisa mengakses," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan semua fasilitas dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa membantu mengurai di pelabuhan saat arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan pengamanan di atas kapal dan beberapa wilayah di Provinsi Lampung.

"Tadi juga ada saran terkait dengan wilayah Lampung apabila memang ada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin perlu diantisipasi karena adanya kerawanan terkait dengan masalah kamtibmas, petugas juga kita siapkan," katanya.

Sigit menuturkan, Polri telah mendirikan pos pelayanan dan pos pengamanan sepanjang jalur mudik di seluruh Indonesia. Ia pun meminta masyarakat untuk memanfaatkannya jika membutuhkan bantuan.

"Jadi silahkan untuk terus bisa memanfaatkan layanan yang kita miliki, termasuk juga ada pelayanan terkait dengan dapur lapangan, kemudian pelayanan terkait dengan pos-pos yang kita siapkan apabila ada masyarakat yang ingin beristirahat. Silakan untuk dimanfaatkan dengan baik dan kita harapkan mudik kali ini menjadi mudik yang betul-betul bisa terlaksana dengan aman dan lancar," ujarnya.

Semua pelayanan dan pengamanan ini, kata Sigit, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan arahan kepada jajaran agar memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran.

"Seluruh stakeholder terkait sesuai dengan arahan Bapak Presiden akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin," katanya.

Polri Perkuat Kolaborasi Akademik Nasional: Penandatanganan PKS dengan Undip, Udinus, dan Unissula serta Launching Pusat Studi Kepolisian Undip dan UKSW

     


REFORMASI-ID | Semarang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat transformasi institusi melalui penguatan kolaborasi akademik dengan perguruan tinggi ternama nasional. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Jawa Tengah dengan Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), dan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) serta peluncuran Pusat Studi Kepolisian di Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) pada Kamis (12/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung Prof. Satjipto Rahardjo, Fakultas Hukum Undip, Semarang, ini dihadiri unsur Polri, pimpinan perguruan tinggi, serta akademisi dari berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam pengembangan kajian ilmu kepolisian.

Hingga saat ini, Polri bersama jajaran Polda di seluruh Indonesia telah membangun 30 Pusat Studi Kepolisian yang siap operasional serta menjalin 47 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi nasional. Jejaring akademik ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat pendekatan knowledge-based policing, yaitu pengembangan kebijakan dan praktik kepolisian yang berbasis riset, data, dan kajian ilmiah.

Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., dosen STIK–PTIK Lemdiklat Polri, menegaskan bahwa kehadiran Pusat Studi Kepolisian merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis keilmuan kepolisian melalui kolaborasi yang erat antara kepolisian dan dunia akademik.

“Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang kolaborasi antara kepolisian dan akademisi untuk melahirkan gagasan, riset, serta kebijakan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Dengan dukungan kampus-kampus terbaik di Indonesia, Polri berharap mampu menghadirkan pendekatan keamanan publik yang lebih humanis, adaptif, dan relevan dengan dinamika masyarakat,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana.

Menurutnya, penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi juga merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus melakukan transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Kolaborasi Polri dan Kampus Nasional

Penandatanganan PKS antara Polda Jawa Tengah dan tiga universitas ternama tersebut bertujuan memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang, antara lain pengembangan riset keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan publik berbasis data, hingga program pendidikan, magang, dan pengabdian masyarakat.

Selain itu, peluncuran Pusat Studi Kepolisian di Undip dan UKSW diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu kepolisian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti hukum, ilmu sosial, psikologi, kesehatan masyarakat, hingga teknologi.

Penguatan Jaringan Pusat Studi Kepolisian Nasional

Program Pusat Studi Kepolisian merupakan bagian dari inisiatif nasional Polri melalui Lemdiklat Polri untuk membangun ekosistem riset kepolisian bersama perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Sejumlah Pusat Studi Kepolisian yang telah resmi diluncurkan antara lain:
1. Polda Aceh – Universitas Syiah Kuala
2. Polda Sumatera Utara – Universitas Sumatera Utara
3. Polda Kep. Bangka Belitung – Universitas Bangka Belitung
4. Polda Banten – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Polda Jawa Tengah:
• Universitas Negeri Semarang (Unnes)
• Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
• Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
• Universitas Sebelas Maret (UNS)
• Universitas Muhammadiyah Surakarta (Umuka)
• Universitas Diponegoro (Undip)
• Universitas Dian Nuswantoro (Udinus)
6. Polda Kalimantan Tengah – Universitas Palangka Raya
7. Polda Maluku – Universitas Pattimura
8. Polda Papua – Universitas Cenderawasih

Di lingkungan STIK–PTIK Lemdiklat Polri, pengembangan ilmu kepolisian juga diperkuat melalui berbagai pusat studi spesialisasi, antara lain:
• Pusat Studi Polmas
• Pusat Studi Anti Korupsi
• Pusat Studi Terorisme
• Pusat Studi Ilmu Kepolisian
• Pusat Studi Kamsel Lantas
• Pusat Studi Siber
• Pusat Studi SDM
• Pusat Studi Pasifik Oseania
• Pusat Studi Kehumasan Polri
• Pusat Studi Teknologi Kepolisian
• Pusat Studi Forensik Kepolisian
• Pusat Studi Internasional Kepolisian
• Pusat Studi Keamanan Nasional
• Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Anak
• Pusat Studi Keadilan Restoratif dan Transformasi Konflik
• Pusat Studi Intelijen Kepolisian

Melalui jejaring akademik yang kini membentang dari Aceh hingga Papua, Polri berharap Pusat Studi Kepolisian dapat menjadi motor penggerak inovasi, riset strategis, dan rekomendasi kebijakan keamanan publik yang semakin adaptif serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Progres Laporan Advokat Soal Dugaan Penipuan dan Pelanggaran Kode Etik Oknum Polsek Kemiling Dilimpahkan ke Polda Lampung

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kantor Hukum BOW & PARTNERS melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, serta pelanggaran kode etik profesi yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian di Polsek Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Perkembangan terbaru, laporan tersebut telah dilimpahkan untuk penanganan lebih lanjut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Paminal) di Kepolisian Daerah Lampung.

Laporan pengaduan sebelumnya diajukan oleh Kantor Hukum BOW & PARTNERS kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melalui surat bernomor 28/LP/BOW&P/II/2026 tertanggal 4 Februari 2026 yang ditujukan kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Abdul Karim.
Dalam pengaduan tersebut, BOW & PARTNERS bertindak sebagai kuasa hukum dari tiga klien yang identitasnya disamarkan dengan inisial RRDP, MFAF, dan VSR.

Kuasa hukum para pelapor, Prabowo Febrianto, menjelaskan bahwa peristiwa yang dilaporkan bermula pada 6 September 2025 ketika MFAF ditangkap di kediamannya yang berada di Jalan Budi Utomo 25A, Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro.

Menurutnya, saat itu orang tua MFAF menyerahkan anaknya secara kooperatif kepada sejumlah anggota kepolisian yang datang ke rumah mereka setelah menerima informasi terkait dugaan keterlibatan MFAF dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Prabowo Febrianto menyampaikan bahwa perkembangan terbaru penanganan pengaduan tersebut kini telah dilimpahkan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut di bagian Paminal Kepolisian Daerah Lampung, yang menangani dugaan pelanggaran kode etik anggota kepolisian.

“Kami telah mendapatkan informasi bahwa perkara ini sudah dilimpahkan ke Polda Lampung, tepatnya di bagian Paminal terkait dugaan pelanggaran kode etik,” ujar Prabowo Febrianto kepada awak media, Jum'at (13/03/2026).

Ia berharap proses pemeriksaan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan pembelajaran bagi anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran.

“Harapan kami, laporan ini dapat diproses sesuai aturan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum serta menjadi pelajaran bagi oknum anggota yang diduga terlibat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Propam Mabes Polri juga telah mengeluarkan SP3D (Surat Pemberitahuan Penanganan Dumas) nomor B/770-b/II/WAS.24/2026/Divpropam. Yang ditandatangani oleh Kabagyanduan Propam Polri, Bambang Satriawan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih menunggu proses pemeriksaan internal oleh Propam dan Paminal guna memastikan fakta serta kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh kuasa hukum pelapor.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran kode etik profesi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diharapkan proses penanganannya dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Rekor Tertinggi Stok Beras Nasional Sejak Merdeka, Bulog dan Polri Jamin Stabilitas Pangan Hingga Akhir 2026

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Sejarah baru tercipta di sektor ketahanan pangan Indonesia. Dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Polri di Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026), Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 3,9 juta ton—posisi tertinggi di bulan Maret sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Angka ini bahkan diprediksi akan terus meningkat dan melampaui 4,3 juta ton pada akhir bulan ini.

Data tersebut menjadi dasar bagi Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo untuk menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan. Polri melalui jaringannya di seluruh Indonesia berkomitmen membantu Bulog mendistribusikan 80.000 ton beras serta puluhan ribu kiloliter minyak goreng per bulan guna memastikan harga tetap terjangkau dan ketersediaan barang merata di seluruh pelosok negeri.

“Kami berkoordinasi dan bersinergi dengan Bulog untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Kita jamin ketersediaan pangan cukup, stabilitas harga menjadi bagian terpenting agar terjangkau oleh semua,” tegas Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Dukungan Polri ini dinilai krusial untuk memastikan stimulus harga dari pemerintah benar-benar sampai ke konsumen tingkat akhir tanpa distorsi pasar.

Dirut Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan bahwa target serapan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton akan membuat stok akhir tahun diproyeksikan mencapai lebih dari 5 juta ton. Kondisi surplus ini merupakan bagian dari program besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Selain beras, pemerintah juga menyiapkan pasokan minyak goreng sebesar 43.000 kiloliter per bulan serta stok gula yang mencukupi guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idulfitri.

Sementara itu, Polri terus melanjutkan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari inisiatif strategis yang telah dimulai sejak tahun 2025. Program ini menjadi bentuk komitmen nyata institusi dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.

Melalui Satgas GPM Polri, berbagai langkah konkret dilakukan untuk memperkuat distribusi pangan. Pada tahun 2025, Satgas GPM Polri bahkan mencatatkan capaian luar biasa dengan melampaui target penyaluran beras SPHP. Dari target awal 131.883 ton, Satgas berhasil merealisasikan penyaluran hingga 195.636 ton, atau mencapai 148 persen dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan tersebut membuat Polri kembali dipercaya untuk menyalurkan beras SPHP pada tahun anggaran 2026. Pada tahun ini, Polri menargetkan penyaluran sebesar 82.800 ton beras SPHP, yang mewakili sekitar 10 persen dari total target penyaluran nasional yang dikelola Perum Bulog.

Untuk memastikan manfaat program dirasakan secara luas, Polri mengoptimalkan keterlibatan seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda hingga Polres di seluruh Indonesia. Pada hari ini, jajaran Polri juga menyelenggarakan bazar dan pasar murah secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda se-Indonesia.

Kegiatan nasional tersebut diikuti oleh 3.423 peserta yang terdiri dari Pejabat Utama Polda dan tamu undangan secara daring melalui platform Zoom. Sementara secara langsung, kegiatan ini dihadiri oleh 295.088 masyarakat yang menerima manfaat dari program ketahanan pangan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, jajaran Polda di seluruh Indonesia menyalurkan total 1.337.375 kilogram beras atau setara dengan 1.337 ton kepada masyarakat pada hari pelaksanaan kegiatan.

Kerja sama masif antara Polri, TNI, dan Bulog ini menjadi langkah nyata negara dalam meredam potensi inflasi pangan sekaligus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Dengan pengawalan Polri di jalur distribusi dan cadangan pangan Bulog yang berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, stabilitas pangan nasional berada dalam posisi yang kuat.

Melalui program ini, negara hadir secara konkret di tengah masyarakat untuk memastikan setiap warga dapat mengakses kebutuhan pokok dengan mudah, harga terjangkau, serta pasokan yang aman dan terkendali, sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada pangan nasional.