Ketika Intelijen Menjadi Mata dan Telinga Kekuasaan
Penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar urusan mendengar percakapan. Di balik sebuah nomor telepon yang dipantau, ada perebutan informasi, kepentingan politik, rahasia diplomasi, dan pertarungan kekuasaan. Australia pernah mengintip komunikasi SBY. Amerika terseret kontroversi penyadapan Angela Merkel. Watergate menjatuhkan Richard Nixon. Kini Indonesia menghadapi perkara yang jauh lebih mengejutkan: dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri.
Oleh: Mahar Prastowo
REFORMASI-ID | EDITORIAL FEATURE | POLITIK, INTELIJEN, DAN KEAMANAN NEGARA
Ada satu benda yang hampir tidak pernah jauh dari seorang presiden: telepon genggam.
Benda itu kecil. Bisa dimasukkan ke saku jas. Tetapi isinya bisa jauh lebih berharga daripada sebuah brankas di istana.
Di dalamnya mungkin tersimpan percakapan dengan panglima TNI, laporan kepala intelijen, pesan menteri luar negeri, komunikasi dengan pemimpin negara lain, sampai informasi mengenai keputusan politik yang belum diumumkan kepada publik.
Telepon seorang presiden bukan sekadar telepon.
Ia adalah salah satu pintu menuju rahasia negara.
Karena itu, bayangkan jika suatu hari perangkat yang berada di dekat kepala negara ternyata juga menjadi jendela bagi orang lain untuk mengintip isi percakapannya.
Lebih mengejutkan lagi jika orang yang diduga berada di balik pengawasan itu bukan musuh dari negara lain, melainkan orang yang berasal dari lingkungan kekuasaan sendiri.
Itulah ironi yang kini menjadi perhatian Indonesia.
Pada Selasa, 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satunya adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat pemberitaan tersebut menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Menurut keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Pemberitaan ini segera mengundang perhatian. Bukan hanya karena nama-nama yang disebut, tetapi karena perkara tersebut menyentuh wilayah yang sangat sensitif: keamanan komunikasi kepala negara.
Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak sederhana.
Mengapa seorang presiden bisa menjadi sasaran penyadapan? Siapa yang membutuhkan informasi dari percakapan presiden? Dan bagaimana jika perangkat yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan negara justru diduga digunakan di luar prosedur hukum?
Untuk memahami besarnya persoalan itu, kita perlu melihat sejarah.
Sebab, dalam dunia intelijen, presiden yang disadap bukan cerita baru.
Ketika dugaan penyadapan masuk ke lingkaran Istana
Menurut penjelasan Bareskrim, perkara yang menyeret Listyo Sigit dan dua perwira tinggi Polri itu diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Modus yang diungkap penyidik berkaitan dengan penggunaan LIMS (Lawful Interception Management System), sebuah sistem manajemen intersepsi yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyadapan yang memiliki dasar kewenangan.
Dalam konferensi pers, Kabareskrim menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku. Penyadapan tersebut, menurut penyidik, tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Masih menurut keterangan Bareskrim, sekitar Oktober 2026 terdapat dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem. Petugas yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Penyidik menyebut telah memeriksa sepuluh saksi dan tiga saksi ahli. Sebelas telepon genggam, satu iPad, serta empat flashdisk juga disebut telah disita sebagai barang bukti.
Sasaran yang diduga dipantau bukan hanya Presiden Prabowo. Bareskrim menyebut adanya pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha dalam daftar sasaran yang sedang diperiksa.
Ada tiga lapisan persoalan dalam perkara ini.
Pertama, soal kewenangan. Penyadapan merupakan tindakan yang dapat membatasi hak privasi seseorang. Karena itu, harus ada dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Kedua, soal rantai komando. Siapa yang mengusulkan sasaran? Siapa yang menyetujui? Siapa yang memasukkan nomor telepon? Siapa yang menerima hasilnya?
Ketiga, soal motif. Untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan?
Pertanyaan terakhir inilah yang mungkin paling menentukan arah penyidikan.
Sebab, seseorang bisa saja menyadap untuk kepentingan keamanan. Tetapi seseorang juga bisa menyadap untuk kepentingan politik, bisnis, pemerasan, atau perlindungan kelompok tertentu.
Keduanya berbeda jauh.
Yang satu dapat menjadi bagian dari kegiatan intelijen yang sah. Yang lain berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan.
Belum ada dasar untuk menyimpulkan motif pribadi atau politik para tersangka. Itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan, dokumen, jejak digital, komunikasi, dan keterangan para pihak.
Namun, ada satu hal yang sudah cukup jelas: perkara ini membutuhkan transparansi penegakan hukum yang serius.
Sebab, jika benar komunikasi seorang presiden dapat dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa prosedur yang semestinya, persoalannya bukan lagi sekadar privasi seorang pejabat.
Itu persoalan keamanan negara.
Dan jika sasaran lainnya benar mencakup jurnalis, aktivis, tokoh masyarakat, serta pengusaha, ruang persoalannya menjadi lebih luas: apakah instrumen negara pernah digunakan untuk mengawasi orang-orang yang tidak sedang berhadapan dengan proses hukum?
Itulah yang harus dijawab penyidik.
SBY: Ketika Australia Menguping Tetangganya Sendiri
Sebelum perkara Prabowo mencuat, Indonesia pernah mengalami pengalaman serupa dengan skala internasional.
November 2013.
Dokumen rahasia intelijen yang dibocorkan Edward Snowden dipublikasikan oleh ABC Australia dan Guardian Australia.
Isinya membuat Jakarta tidak nyaman.
Badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), yang sekarang dikenal sebagai Australian Signals Directorate (ASD), diketahui memantau aktivitas telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2009.
Pemantauan berlangsung selama 15 hari.
Bukan hanya SBY yang masuk daftar sasaran. Nama Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah pejabat penting lainnya juga muncul dalam dokumen tersebut.
Salah satu dokumen memperlihatkan upaya intelijen Australia mendengarkan percakapan telepon SBY. Namun, percakapan yang ditargetkan terlalu singkat sehingga tidak berhasil diperoleh isinya.
Ada hal yang perlu diperhatikan.
Memantau aktivitas panggilan tidak sama dengan berhasil mendengarkan isi percakapan. Catatan panggilan atau call detail records dapat menunjukkan siapa menghubungi siapa, kapan, berapa lama, dan melalui jaringan apa. Informasi itu sendiri sudah bisa bernilai bagi intelijen.
Misalnya, jika seorang presiden tiba-tiba berulang kali menghubungi panglima militernya, kepala intelijen, atau menteri luar negeri, pola komunikasi itu bisa menjadi bahan analisis.
Intelijen tidak selalu membutuhkan kalimat yang diucapkan seseorang.
Kadang pola hubungan antarmanusia sudah cukup untuk membaca situasi politik.
Ketika berita tersebut terbongkar, Presiden SBY meminta penjelasan pemerintah Australia. Indonesia menarik duta besarnya dari Canberra dan meninjau ulang kerja sama bilateral.
Bahkan, Indonesia sempat menghentikan sejumlah kerja sama, termasuk latihan militer bersama dan kolaborasi penanganan penyelundupan manusia.
Peristiwa itu memperlihatkan bahwa penyadapan dapat mengubah hubungan dua negara yang selama ini menyebut dirinya sahabat.
Pelakunya adalah lembaga intelijen Australia. Snowden bukan operator penyadapan. Ia merupakan mantan kontraktor NSA yang membocorkan dokumen tentang operasi intelijen tersebut.
Pembedaan ini penting.
Dalam satu operasi intelijen, ada perancang, pemberi perintah, operator, penerima informasi, dan pembocor rahasia. Tidak semua orang yang terlibat memiliki tanggung jawab yang sama.
Dan tidak semua orang yang membuka rahasia intelijen otomatis menjadi pelaku penyadapan.
Angela Merkel: Amerika Menguping Pemimpin Negara Sekutunya
Jika Australia memantau SBY, Amerika Serikat menghadapi kontroversi yang lebih mengejutkan.
Sasarannya Angela Merkel, Kanselir Jerman.
Pada Oktober 2013, pemerintah Jerman memperoleh informasi bahwa telepon seluler Merkel diduga menjadi sasaran pengawasan intelijen Amerika Serikat.
Merkel langsung menghubungi Presiden Barack Obama.
Pesannya tegas: penyadapan terhadap pemimpin negara sahabat tidak dapat diterima.
Persoalannya bukan hanya soal telepon. Jerman merupakan sekutu Amerika dalam NATO. Keduanya bekerja sama dalam pertahanan, perdagangan, dan keamanan internasional.
Tetapi dokumen intelijen yang dibocorkan Snowden memperlihatkan bagaimana hubungan persahabatan tidak selalu menghentikan kegiatan pengumpulan informasi.
Obama kemudian menyatakan bahwa Amerika tidak sedang memantau dan tidak akan memantau komunikasi Merkel.
Namun, kontroversi itu telanjur memengaruhi kepercayaan antara kedua negara.
Mengapa Amerika ingin mengetahui komunikasi Merkel?
Jawabannya berkaitan dengan logika intelijen.
Negara ingin mengetahui apa yang dipikirkan negara lain sebelum negara tersebut mengumumkan kebijakannya. Dalam negosiasi ekonomi, informasi tentang batas kompromi lawan merupakan keuntungan. Dalam diplomasi, mengetahui posisi politik seorang pemimpin dapat membantu menyusun strategi.
Bahkan negara sahabat tetap bisa menjadi sasaran pengumpulan informasi.
Inilah sisi dingin hubungan internasional: persahabatan diplomatik tidak selalu berarti tidak ada kegiatan intelijen.
Snowden: Orang Dalam yang Membuka Rahasia Dunia
Nama Edward Snowden menjadi bagian penting dalam sejarah pengawasan modern.
Ia bukan presiden, bukan pula kepala badan intelijen. Ia pernah bekerja sebagai kontraktor NSA, lembaga intelijen elektronik Amerika Serikat.
Pada 2013, ia membocorkan dokumen rahasia yang membuka gambaran luas tentang kegiatan pengawasan NSA dan kerja sama intelijen dengan sejumlah negara.
Dunia kemudian mengetahui bahwa pengumpulan informasi tidak hanya menyasar teroris atau penjahat. Komunikasi pejabat tinggi, pemimpin politik, dan masyarakat umum juga dapat masuk dalam cakupan pengawasan.
Snowden menghadapi dakwaan pidana di Amerika Serikat dan kemudian menetap di Rusia. Ia memperoleh kewarganegaraan Rusia pada 2022.
Kasusnya memunculkan pertanyaan yang masih relevan sampai sekarang.
Apakah seseorang yang membocorkan rahasia negara untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan harus diperlakukan sebagai pengkhianat? Ataukah ia dapat dipandang sebagai pembuka informasi yang dibutuhkan masyarakat?
Jawabannya tidak sederhana.
Negara membutuhkan kerahasiaan untuk melindungi operasi intelijen. Tetapi masyarakat juga membutuhkan mekanisme untuk mengetahui jika kewenangan rahasia disalahgunakan.
Di sinilah persoalan pengawasan terhadap badan intelijen menjadi penting.
Sebab, siapa yang mengawasi lembaga yang mempunyai kemampuan mengawasi hampir semua orang?
Pegasus: Ketika Presiden Bisa Dimata-matai dari Saku Celananya
Penyadapan dahulu membutuhkan kabel, mikrofon tersembunyi, atau akses fisik ke jaringan telepon.
Sekarang, sebuah telepon genggam bisa menjadi alat pengawasan yang sangat canggih.
Salah satu nama yang paling terkenal adalah Pegasus, perangkat lunak mata-mata yang dikembangkan perusahaan Israel, NSO Group.
Pada Juli 2021, investigasi internasional Pegasus Project mengungkap daftar sekitar 50.000 nomor telepon yang dipilih sebagai calon sasaran atau orang yang menarik perhatian sejumlah klien NSO.
Di antara nomor yang tercantum terdapat nomor yang berkaitan dengan 14 kepala negara dan pemerintahan. Nama-nama yang disebut termasuk Emmanuel Macron dari Prancis, Imran Khan dari Pakistan, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan sejumlah pemimpin lainnya.
Namun, ada satu perbedaan penting: nomor yang tercantum dalam daftar calon sasaran tidak otomatis membuktikan bahwa perangkat tersebut berhasil terinfeksi Pegasus.
Amnesty International menyatakan tidak dapat melakukan pemeriksaan forensik terhadap telepon para pemimpin dunia tersebut untuk memastikan apakah spyware benar-benar berhasil dipasang.
NSO Group juga membantah sejumlah tuduhan penyalahgunaan produknya.
Pegasus menunjukkan perubahan besar dalam teknologi pengawasan.
Jika perangkat berhasil dikuasai, informasi yang dapat diakses bisa mencakup pesan, kontak, lokasi, kamera, dan mikrofon, bergantung pada jenis serangan serta kemampuan perangkat lunak.
Bayangkan jika sebuah telepon presiden berhasil dikuasai.
Orang yang mengendalikan perangkat mungkin tidak hanya mengetahui percakapan presiden. Ia bisa mempelajari jaringan komunikasi, pola pertemuan, lokasi, dan hubungan antara presiden dengan para pejabat strategis.
Informasi itu dapat digunakan untuk kepentingan diplomasi, ekonomi, politik, bahkan tekanan terhadap seorang pemimpin.
Di zaman digital, sebuah telepon bisa lebih berharga daripada satu ruangan penuh dokumen rahasia.
Watergate: Penyadapan yang Menjatuhkan Presiden Nixon
Tidak semua penyadapan kepala negara dilakukan oleh negara asing.
Ada yang justru dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuk kepentingan politik presiden sendiri.
Namanya Watergate.
Pada 17 Juni 1972, lima orang tertangkap ketika membobol kantor Komite Nasional Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC. Mereka membawa peralatan penyadapan.
Sasarannya adalah organisasi politik lawan Partai Republik menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat.
Presiden saat itu adalah Richard Nixon.
Operasi tersebut berkaitan dengan tim kampanye pemilihan kembali Nixon, yang dikenal sebagai Committee to Re-elect the President.
Di antara orang-orang yang terlibat terdapat James McCord, mantan agen CIA, E. Howard Hunt, mantan pejabat CIA, dan G. Gordon Liddy, mantan agen FBI. Mereka bersama sejumlah orang lain terlibat dalam pembobolan dan operasi pengumpulan informasi.
Tetapi kesalahan terbesar justru terjadi setelah mereka tertangkap.
Ada upaya menutupi keterlibatan orang-orang di sekitar presiden. Penyelidikan dihambat. Informasi disembunyikan. Gedung Putih berusaha menjauhkan Nixon dari perkara tersebut.
Masalah semakin besar ketika rekaman percakapan di Gedung Putih menjadi bukti penting.
Pada 24 Juli 1974, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Nixon harus menyerahkan rekaman yang diminta penyidik.
Rekaman tersebut memperlihatkan keterlibatannya dalam upaya menutupi skandal.
Pada 9 Agustus 1974, Nixon mengundurkan diri.
Ia menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang meninggalkan jabatannya melalui pengunduran diri.
Sejumlah pelaku Watergate kemudian dihukum. Mantan pejabat tinggi pemerintahan seperti H.R. Haldeman, John Ehrlichman, John Mitchell, dan lainnya juga menghadapi proses hukum berkaitan dengan skandal tersebut.
Nixon sendiri tidak menjalani persidangan pidana setelah mengundurkan diri karena Presiden Gerald Ford memberikan pengampunan kepadanya pada September 1974.
Watergate memberikan pelajaran penting.
Bukan alat penyadap yang akhirnya menjatuhkan Nixon.
Melainkan kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan upaya menutup-nutupi kejahatan yang mengikuti operasi tersebut.
Ketika Film Menggambarkan Presiden dan Dunia yang Selalu Diawasi
Dunia perfilman sejak lama tertarik pada tema penyadapan. Bahkan sejumlah film terasa seperti laporan jurnalistik yang datang dari masa depan.
Film-film ini memang tidak semuanya bercerita tentang presiden yang disadap. Namun, semuanya menggambarkan hubungan antara kekuasaan, teknologi pengawasan, dan penyalahgunaan informasi.
1. The Lives of Others (2006)
Film Jerman karya Florian Henckel von Donnersmarck ini mengambil latar Jerman Timur pada 1984.
Tokoh utamanya, Gerd Wiesler, adalah petugas Stasi, dinas keamanan negara Jerman Timur.
Ia mendapat tugas mengawasi seorang penulis drama dan kekasihnya. Mikrofon dipasang di apartemen mereka. Percakapan direkam. Aktivitas sehari-hari dicatat.
Namun, operasi yang semula terlihat sebagai tugas negara ternyata berkaitan dengan kepentingan pribadi seorang pejabat tinggi yang menginginkan perempuan tersebut.
Film ini memperlihatkan bagaimana instrumen negara dapat berubah menjadi alat pemenuhan hasrat pribadi penguasa.
Wiesler kemudian mengalami konflik moral. Ia mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan semata-mata menjaga keamanan negara.
Film ini memenangkan Academy Award untuk Film Berbahasa Asing Terbaik pada 2007.
2. Enemy of the State (1998)
Dibintangi Will Smith dan Gene Hackman, film ini menggambarkan seorang warga yang tiba-tiba menjadi sasaran pengawasan badan intelijen setelah memegang bukti pembunuhan seorang anggota Kongres.
Satelit, kamera, penyadapan telepon, pelacakan lokasi, dan pengumpulan data digital digunakan untuk mengawasi serta menghancurkan kehidupan seseorang.
Pesannya sederhana: teknologi yang dibuat untuk melindungi negara bisa berubah menjadi senjata ketika berada di tangan pejabat yang korup.
3. The Conversation (1974)
Film Francis Ford Coppola ini menampilkan Gene Hackman sebagai Harry Caul, seorang ahli penyadapan profesional.
Ia merekam percakapan dua orang untuk klien yang tidak ingin diketahui identitasnya.
Awalnya, pekerjaan itu hanya soal bayaran. Namun, setelah mendengarkan rekaman berulang kali, ia mulai menyadari bahwa hasil pekerjaannya mungkin digunakan untuk melakukan kejahatan.
Film ini menyampaikan persoalan etika yang sangat penting: apakah seorang penyadap hanya bertanggung jawab atas pekerjaannya merekam, atau juga bertanggung jawab atas akibat penggunaan rekaman itu?
4. All the President's Men (1976)
Film yang dibintangi Robert Redford dan Dustin Hoffman ini mengangkat investigasi jurnalistik Bob Woodward dan Carl Bernstein dalam membongkar Watergate.
Film ini memperlihatkan bagaimana pers dapat menjadi pengawas kekuasaan ketika lembaga politik dan pemerintahan berusaha menutupi informasi.
Penyadapan yang semula dimaksudkan untuk mendapatkan rahasia lawan politik justru menjadi pintu masuk bagi terbongkarnya skandal Gedung Putih.
Keempat film tersebut memberikan pesan yang sama: masalah terbesar bukan semata-mata kemampuan seseorang mendengarkan percakapan orang lain, melainkan kekuasaan yang dimilikinya setelah memperoleh informasi tersebut.
Mengapa Negara Menyadap Kepala Negara?
Setelah melihat berbagai peristiwa tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar.
Apa sebenarnya yang dicari ketika sebuah negara menyadap presiden negara lain?
Jawabannya tidak tunggal.
Dalam dunia intelijen, informasi merupakan modal untuk membaca tindakan pihak lain sebelum keputusan diumumkan.
Ada setidaknya enam motif yang patut dipahami.
Pertama, keamanan nasional.
Negara ingin mengetahui apakah pihak lain sedang mempersiapkan serangan militer, mengembangkan senjata, atau melakukan aktivitas yang dianggap mengancam kepentingannya.
Kedua, kepentingan diplomatik.
Mengetahui posisi tawar seorang presiden dapat memberikan keuntungan dalam negosiasi internasional.
Jika sebuah negara mengetahui batas kompromi lawannya, ia memiliki posisi yang lebih kuat dalam perundingan.
Ketiga, kepentingan ekonomi.
Informasi mengenai kontrak besar, kebijakan energi, perdagangan, investasi, dan proyek strategis dapat memiliki nilai ekonomi sangat tinggi.
Keempat, kepentingan politik.
Informasi komunikasi pemimpin dapat digunakan untuk memahami hubungan elite, konflik internal, dan arah kebijakan pemerintahan.
Kelima, pemerasan dan tekanan.
Informasi pribadi atau komunikasi sensitif dapat digunakan untuk mengancam, mempermalukan, atau menekan seseorang agar mengambil keputusan tertentu.
Keenam, kepentingan pribadi dan kelompok.
Inilah motif yang paling berbahaya jika dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara. Penyadapan bukan lagi untuk melindungi negara, melainkan untuk mengamankan kepentingan orang atau kelompok tertentu.
Watergate memperlihatkan bagaimana operasi pengawasan dapat menjadi instrumen persaingan politik.
Dugaan penyadapan dalam perkara Prabowo juga membuat pertanyaan mengenai motif dan penerima informasi menjadi sangat penting.
Namun, motif tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan siapa yang menjadi tersangka atau siapa yang menjadi sasaran. Penyidik harus membuktikan melalui jejak komunikasi, dokumen perintah, data sistem, dan keterangan pihak yang menerima informasi.
Bagaimana Penyadapan Dilakukan?
Teknologi penyadapan berkembang mengikuti perubahan cara manusia berkomunikasi.
Setidaknya ada lima bentuk pengumpulan informasi yang perlu dibedakan.
Penyadapan jaringan telepon. Mengakses jalur komunikasi untuk memperoleh isi percakapan atau informasi panggilan.
Penyadapan perangkat. Menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk memperoleh akses terhadap telepon atau komputer.
Penyadapan ruangan. Menggunakan mikrofon tersembunyi untuk merekam percakapan di ruang kerja, kendaraan, atau lokasi pertemuan.
Pengumpulan metadata. Mengumpulkan pola komunikasi, seperti nomor yang dihubungi, waktu, durasi, dan lokasi komunikasi.
Intelijen manusia. Memperoleh informasi melalui orang dalam, staf, pejabat, atau pihak yang mempunyai akses terhadap dokumen dan percakapan rahasia.
Metode terakhir sering kali sulit dideteksi.
Sebab, teknologi bisa diperiksa. Perangkat bisa diganti. Sistem komunikasi bisa diperbarui.
Tetapi kepercayaan kepada orang-orang yang berada di sekitar seorang pemimpin tidak selalu mudah diuji.
Seorang presiden tidak mungkin mencurigai semua orang yang bekerja untuknya.
Dan di situlah intelijen manusia tetap mempunyai peran penting.
Siapa yang Bisa Dihukum?
Persoalan penyadapan kepala negara tidak berhenti pada pertanyaan siapa pelakunya. Ada persoalan hukum yang jauh lebih luas.
Apakah penyadapan otomatis merupakan kejahatan?
Tidak selalu.
Negara mempunyai kewenangan melakukan kegiatan intelijen dan intersepsi komunikasi untuk kepentingan tertentu berdasarkan undang-undang. Namun, kewenangan itu harus dijalankan melalui prosedur yang sah.
Di Indonesia, beberapa kerangka hukum yang relevan antara lain:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
- Ketentuan hukum acara pidana mengenai pengumpulan dan penggunaan alat bukti.
Untuk perkara Listyo Sigit dan dua tersangka lainnya, Bareskrim menyampaikan sangkaan antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta ketentuan UU ITE. Pemberitaan menyebut ancaman pidana yang berbeda untuk masing-masing ketentuan.
Namun, pasal yang disangkakan bukan berarti seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. Pengadilanlah yang akan menilai pembuktian dan pertanggungjawaban pidananya.
Dalam perkara penyadapan, ada beberapa kelompok pihak yang mungkin dimintai pertanggungjawaban.
Operator: orang yang menjalankan intersepsi tanpa kewenangan.
Pemberi perintah: pihak yang memerintahkan atau mengendalikan operasi ilegal.
Penerima hasil: orang yang menggunakan informasi untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
Pihak yang menghilangkan bukti: orang yang dengan sengaja menghapus atau merusak data elektronik secara melawan hukum.
Pihak yang membocorkan informasi: dapat menghadapi persoalan hukum tersendiri, bergantung pada status informasi, cara memperoleh, dan ketentuan yang berlaku.
Ada satu prinsip yang harus dijaga: seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka belum tentu bersalah. Hak untuk membela diri dan asas praduga tak bersalah berlaku bagi semua orang, termasuk pejabat tinggi negara.
Bagaimana hukum internasional memandang penyadapan?
Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melindungi seseorang dari campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi dan korespondensinya.
Prinsip kedaulatan negara juga menjadi pertimbangan dalam menilai operasi intelijen lintas negara.
Namun, tidak semua operasi intelijen asing otomatis merupakan pelanggaran hukum internasional. Penilaiannya bergantung pada metode, lokasi, hak yang dilanggar, kewajiban internasional, dan apakah terjadi intervensi yang melanggar kedaulatan negara lain.
Dengan kata lain, intelijen bukan kegiatan yang sepenuhnya dilarang. Tetapi kerahasiaan bukan pula alasan untuk membebaskan pelakunya dari hukum.
Dampak Penyadapan: Ketika Rahasia Berubah Menjadi Senjata
Penyadapan terhadap kepala negara dapat menimbulkan akibat yang jauh melampaui persoalan privasi.
1. Krisis diplomatik.
Negara yang merasa disadap dapat memanggil duta besar, meminta klarifikasi, menarik diplomat, atau meninjau ulang kerja sama.
Indonesia-Australia pada 2013 menjadi contoh nyata.
2. Hilangnya kepercayaan politik.
Seorang pemimpin yang mengetahui komunikasinya diawasi dapat mulai mencurigai orang-orang di sekelilingnya.
Rapat menjadi lebih tertutup. Komunikasi berubah. Keputusan penting mungkin tidak lagi dibicarakan melalui saluran biasa.
3. Terbukanya rahasia pertahanan.
Informasi tentang strategi militer, pengadaan senjata, keamanan perbatasan, dan operasi pertahanan dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
4. Manipulasi kebijakan.
Informasi hasil penyadapan dapat digunakan untuk memengaruhi keputusan diplomatik, ekonomi, atau politik.
5. Pemerasan dan penghancuran reputasi.
Percakapan pribadi, informasi keluarga, dan hubungan politik dapat digunakan untuk menekan seseorang.
6. Krisis demokrasi.
Jika pengawasan dilakukan untuk mengintimidasi lawan politik, jurnalis, aktivis, atau masyarakat sipil, penyadapan dapat menjadi instrumen pembungkaman.
Di titik ini, penyadapan bukan lagi persoalan keamanan nasional.
Ia menjadi persoalan kebebasan warga negara.
Siapa yang Mengawasi Para Penyadap?
Ada sebuah ironi dalam dunia intelijen.
Lembaga intelijen diberi kewenangan mengawasi orang lain. Namun, siapa yang mengawasi lembaga intelijen?
Dalam negara demokrasi, jawabannya harus jelas: ada mekanisme pengawasan eksekutif, legislatif, yudisial, dan pengawasan internal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan intelijen memang membutuhkan kerahasiaan. Tidak semua operasi bisa diumumkan kepada publik.
Namun, kerahasiaan operasional tidak boleh berarti kekebalan hukum.
Jika sebuah lembaga memiliki kemampuan mengakses komunikasi warga negara, lembaga tersebut juga harus tunduk pada batas kewenangan yang tegas.
Jika seorang presiden tidak boleh berada di atas hukum, badan intelijen pun tidak boleh berada di atas hukum.
Dalam konteks perkara Prabowo, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang memasukkan nomor telepon ke sistem LIMS.
Lebih penting lagi:
- Siapa yang menginisiasi operasi?
- Siapa yang memberikan persetujuan?
- Siapa yang mengendalikan server?
- Siapa yang menerima hasil penyadapan?
- Apakah ada pihak lain yang mendapatkan manfaat?
- Apakah informasi digunakan untuk kepentingan tertentu?
- Siapa yang memerintahkan penghapusan data?
- Apakah terdapat sasaran lain yang belum terungkap?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah perkara ini hanya menyangkut pelanggaran prosedur oleh sejumlah individu atau menunjukkan persoalan yang lebih serius dalam tata kelola pengawasan negara.
Pelajaran bagi Indonesia: Keamanan Istana Tidak Cukup dengan Pengawal
Kasus SBY, Merkel, Pegasus, dan kini dugaan penyadapan terhadap Prabowo memberikan satu pelajaran penting.
Keamanan seorang presiden tidak cukup dengan pengawalan fisik.
Pagar istana bisa diperkuat. Pasukan pengamanan presiden bisa ditambah. Pemeriksaan tamu bisa diperketat.
Tetapi bagaimana jika ancamannya datang melalui telepon yang berada di saku presiden?
Bagaimana jika ancamannya berasal dari orang yang memiliki akses terhadap sistem komunikasi pemerintahan?
Karena itu, Indonesia perlu memperkuat beberapa hal.
Pertama, sistem komunikasi kepala negara dan pejabat strategis harus mempunyai standar keamanan tinggi.
Kedua, setiap penggunaan sistem penyadapan harus memiliki dasar hukum dan jejak audit yang dapat diperiksa.
Ketiga, akses operator terhadap sistem intersepsi harus dibatasi berdasarkan kewenangan dan kebutuhan tugas.
Keempat, setiap kegiatan harus mempunyai mekanisme pencatatan, pengawasan, dan evaluasi.
Kelima, pengawasan terhadap lembaga intelijen dan aparat penegak hukum harus diperkuat agar instrumen keamanan tidak berubah menjadi alat politik.
Keenam, perlindungan terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil harus menjadi perhatian. Mereka tidak boleh menjadi sasaran pengawasan tanpa dasar hukum yang sah.
Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya keamanan informasi.
Sebab, kebocoran rahasia negara tidak selalu dimulai dari peretasan. Kadang bermula dari percakapan yang tidak semestinya, dokumen yang ditinggalkan, foto yang diunggah, atau orang dalam yang menyalahgunakan kepercayaan.
Teknologi bisa melindungi komunikasi.
Tetapi integritas manusialah yang menjaga kepercayaan.
Penutup: Presiden Boleh Berkuasa, tetapi Tidak Pernah Sendirian di Ruangannya
Ada sesuatu yang ironis dalam kehidupan seorang kepala negara.
Semakin tinggi kekuasaannya, semakin banyak orang yang ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkannya.
Ia dikelilingi pengawal, penasihat, menteri, jenderal, diplomat, dan staf khusus. Tetapi di luar lingkaran itu, masih ada pihak-pihak yang ingin mengetahui isi pembicaraannya.
Bisa negara sahabat. Bisa negara lawan. Bisa lawan politik. Bisa pula orang yang bekerja di dalam pemerintahan sendiri.
Dunia intelijen bekerja dengan logika yang berbeda dari diplomasi.
Diplomasi berbicara tentang persahabatan. Intelijen berbicara tentang kepentingan.
Diplomasi mengumumkan kerja sama. Intelijen berusaha mengetahui apa yang tidak diumumkan.
Australia pernah memantau SBY. Amerika terseret kontroversi pengawasan terhadap Merkel. Snowden membuka rahasia operasi intelijen dunia. Pegasus memperlihatkan bahwa telepon genggam dapat menjadi instrumen pengawasan yang sangat canggih.
Watergate mengajarkan bahwa penyadapan untuk kepentingan politik dapat menjadi awal dari kehancuran sebuah pemerintahan.
Kini Indonesia menghadapi perkara yang tidak kalah serius.
Jika dugaan penyadapan terhadap Prabowo terbukti, persoalannya bukan hanya seorang presiden yang komunikasinya dipantau. Ini menyangkut batas kewenangan aparat, integritas institusi, keamanan informasi negara, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Tetapi perkara tersebut juga harus diselesaikan dengan cara yang benar. Tidak boleh ada penghakiman sebelum pembuktian. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun hanya karena pangkat, jabatan, atau kedekatan politik.
Hukum harus bekerja tanpa melihat siapa yang sedang diperiksa.
Sebab, jika penyadapan ilegal dibiarkan, besok bukan hanya presiden yang mungkin menjadi sasaran.
Jurnalis bisa diawasi karena tulisannya. Aktivis bisa dipantau karena kritiknya. Pengusaha bisa menjadi sasaran karena kepentingannya. Bahkan warga biasa bisa kehilangan ruang privasi tanpa mengetahui siapa yang sedang mendengarkan.
Di situlah bahaya sesungguhnya.
Bukan semata-mata karena seseorang mampu mendengar percakapan orang lain, melainkan karena ia memiliki kekuasaan untuk menggunakan informasi tersebut tanpa pertanggungjawaban.
Film The Lives of Others mengingatkan bahwa orang yang ditugaskan mengawasi orang lain juga bisa terperangkap dalam sistem yang dibangunnya sendiri.
Enemy of the State menunjukkan bahwa teknologi pengawasan dapat berubah menjadi senjata ketika berada di tangan orang yang salah.
Sedangkan Watergate mengingatkan bahwa pemerintahan tidak hanya dapat runtuh karena serangan musuh dari luar. Ia juga dapat runtuh akibat penyalahgunaan kekuasaan dari dalam.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan sekadar siapa yang menyadap presiden.
Melainkan siapa yang mengawasi penyadapnya?
Sebab, negara memang membutuhkan intelijen. Negara memang membutuhkan kerahasiaan. Negara memang membutuhkan kemampuan untuk mengetahui ancaman sebelum ancaman itu datang.
Tetapi negara juga membutuhkan hukum.
Dan hukum tidak boleh berhenti di depan pintu ruang intelijen.
Di zaman ketika hampir semua orang bisa diawasi, ukuran sebuah negara demokratis bukanlah seberapa canggih alat penyadap yang dimilikinya. Melainkan seberapa kuat hukum membatasi orang-orang yang memegang alat tersebut.
(mri)
