Media Reformasi Indonesia (MRI)

15 Agustus 2026

Berbagi Kasih, Kepala UPTD TPA Burangkeng Bersama Yayasan Canisius College Bagikan 300 Paket Sembako

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Kepala UPTD TPA Burangkeng, Samsuro Mandiansyah, S.IP bersama Kepala Yayasan Canisius College distribusikan 300 paket sembako di area TPA Burangkeng. Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama khususnya para pemulung disekitar area TPA Burangkeng 

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala UPTD TPA Burangkeng, Samsuro Mandiansyah, S.IP, Danramil Setu Kapten Ruhiyat, Kepala Desa Burangkeng yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Ali Gunawan, S.H.

Dalam keterangannya, Kepala UPTD TPA Burangkeng mengatakan kegiatan yang diselenggarakan hasil kolaborasi bersama.

"Pada kesempatan kali ini kami Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bersama Yayasan Canisius College serta Pemdes Burangkeng dan Koramil Setu mendistribusikan bantuan 300 paket sembako diarea TPA Burangkeng," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bantuan yang kami berikan, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama, khususnya pemulung di TPA Burangkeng yang sudah berkontribusi mengurai dan mengurangi volume sampah.

"Semoga apa yang kami berikan bisa sedikit meringankan beban mereka, dan kami berniat  kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai disini saja," pungkasnya.

(Red)

Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR, Perkuat Sinergi dan Kawal Program Prioritas Presiden

     



REFORMASI- ID | Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat pagi (14/08/2026). Kehadiran Wapres dalam forum kenegaraan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugasnya dalam mendampingi Presiden sekaligus memperkuat keterpaduan kerja antarlembaga negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan kerja sama seluruh unsur penyelenggara negara, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Menurut Presiden, kolaborasi tersebut menjadi kunci agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata yang memberikan manfaat bagi rakyat.

“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan berbagai capaian pembangunan sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan, ekonomi rakyat, pembangunan manusia, serta pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran Wapres dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari kesinambungan kerja eksekutif dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Pengawalan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan peninjauan langsung ke berbagai daerah untuk melihat implementasi program sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, Wapres secara langsung meninjau pelaksanaannya di sejumlah daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Peran pengawalan serupa dilakukan Wapres dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Melalui kunjungan langsung ke sejumlah daerah, Wapres memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Sementara itu, dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Wapres turut mendorong agar koperasi menjadi penggerak ekonomi desa tanpa mematikan aktivitas usaha masyarakat yang telah berkembang. 

Pengawalan tersebut menunjukkan bahwa peran Wapres tidak hanya berlangsung dalam forum pemerintahan di tingkat pusat, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam memastikan program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif di daerah. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana ditekankan Presiden dalam pidatonya.

Setelah mendampingi Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, sekitar pukul 14.00 WIB di lokasi yang sama, Wapres menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027.

Dalam rapat tersebut, Wapres turut mendengarkan pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Agenda ini menjadi rangkaian lanjutan dalam penyampaian arah kebijakan pemerintah dan rencana pembangunan nasional melalui mekanisme konstitusional.

Acara Sidang Tahunan MPR ini dihadiri lebih dari 1.200 undangan, di antaranya para mantan Presiden dan Wapres, para kepala lembaga negara, duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan dan anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas, serta tamu undangan lainnya.


BPMI Sekretariat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Perketat Disiplin Fiskal, Efisiensi Pengadaan Ditargetkan Hemat Rp360 Triliun

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal tidak hanya berhenti pada saat anggaran negara disahkan, tetapi harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah berkomitmen memperkuat efisiensi belanja negara melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, salah satu persoalan yang selama ini menyebabkan belanja pemerintah kurang efisien adalah pola pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Barang dengan spesifikasi yang sama dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda-beda sehingga daya tawar pemerintah sebagai satu kesatuan menjadi lemah.

“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.

Pemerintah, kata Presiden Prabowo, akan mendorong konsolidasi pengadaan dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.

“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian memberikan contoh konkret melalui pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah dapat memperoleh harga sekitar Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Presiden Prabowo pun meminta dukungan DPR RI terhadap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi dan efisien.

“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ucap Presiden.

Dalam skema baru tersebut, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi barang distandardisasi, serta volume pengadaan disatukan. Seluruh proses juga akan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.

Presiden Prabowo menilai penghematan belanja pemerintah pada akhirnya akan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program yang langsung dirasakan masyarakat. Dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, membangun dan memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan alat-alat kesehatan.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas, sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa renovasi. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik,” tutur Presiden.


(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo: Ekonomi Indonesia Tetap Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Disiplin Fiskal Terjaga

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang, suku bunga global tinggi dan bisa naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia,” ujar Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.

Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2 persen dan diarahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian.

Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” tegas Presiden.

Ketahanan perekonomian Indonesia turut memperoleh penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden menyebut Standard & Poor’s (S&P) pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.

“S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara,” ungkapnya.

Selain S&P, Presiden juga menyampaikan bahwa China Lianhe Rating memberikan peringkat AAA/Stable, level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah efektif, perekonomian memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali.

“Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan,” pungkas Presiden.


(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Perkuat Kemandirian Energi melalui PLTS dan Penguatan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

     


REFORMASI ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transisi energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW) dan mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

“Tahun ini, kita akan bangun 30 giga watt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 giga watt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun,” ujar Presiden dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Pembangunan PLTS berskala besar juga diproyeksikan memberikan efisiensi ekonomi yang signifikan. Presiden menyebut pembangunan PLTS hingga 100 GW diperkirakan dapat menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

“Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan impor akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa,” kata Presiden.

Sementara terkait agenda elektrifikasi mobilitas rakyat, pemerintah juga mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dan mengurangi konsumsi BBM. Presiden pun mengumumkan pemberian insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit motor listrik dalam negeri.

“Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus (yaitu) menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan dalam ekosistem baterai kendaraan listrik. Setiap kendaraan listrik buatan dalam negeri, menurut Presiden, tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga membawa kebermanfaatan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Pertama penghematan bagi rakyat, penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar 50 persen lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya.


(BPMI Setpresr)

Pimpin Tim Wasdal I di PLN Pusat, Kombes Pol. Edy Sumardi Tuntaskan Review Final Elemen SMP

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) I dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri resmi menyelesaikan rangkaian kegiatan Wasdal hari ketiga di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Kegiatan ini berfokus pada penguatan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di lingkungan salah satu objek vital nasional strategis tersebut.

Rangkaian kegiatan hari ketiga diawali pada pukul 08.00 WIB dengan agenda wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen yang berfokus pada Materi Elemen V. Memasuki pertengahan hari, tim melanjutkan agenda krusial berupa review final secara menyeluruh terhadap berkas Elemen I sampai dengan Elemen V guna memastikan seluruh standar pengamanan telah terpenuhi.

Sesi sore hari diisi dengan penyelesaian administrasi rekam data (recorde) hasil Wasdal Implementasi SMP, sebelum akhirnya seluruh rangkaian kegiatan ditutup secara resmi pada pukul 17.00 WIB. Seluruh tahapan pengawasan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Ketua Tim Wasdal I, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan sistem pengamanan ini untuk menjaga keberlangsungan operasional PLN sebagai penyedia energi nasional.

"Hari ini kami telah menyelesaikan review final secara menyeluruh dari Elemen I hingga Elemen V, serta merapikan seluruh administrasi hasil pengawasan implementasi SMP di PT PLN Kantor Pusat. Komitmen bersama dalam menjaga standar pengamanan ini sangat penting untuk memastikan seluruh objek vital nasional selalu dalam kondisi aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata.

Laporan resmi mengenai berakhirnya kegiatan hari ketiga ini juga telah diteruskan kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri serta Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penugasan.

14 Agustus 2026

Sertijab PJU dan Kapolres, Kapolda Sumsel: Gas Poll Rem Blong

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Estafet kepemimpinan di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali bergulir. Polda Sumsel menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri, Jumat (14/8/2026).

Upacara sertijab dilaksanakan di Ruang Serba Guna Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel pukul 13.30 WIB. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara kenal pamit pejabat lama dan pejabat baru di Lantai 7 Gedung Presisi Polda Sumsel mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai.

Acara tersebut dihadiri Kapolda Sumsel, Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel Kombes. Pol. Feri Handoko Soenarso beserta istri, para Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres/Tabes jajaran, Ketua Bhayangkari Cabang Polda Sumsel beserta pengurus, serta para Ketua Bhayangkari Cabang Polres jajaran.

Mutasi dan pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1530/VII/KEP./2026 tanggal 30 Juli 2026, serta Surat Telegram Kapolda Sumsel Nomor ST/487/VII/KEP./2026.

Sejumlah perwira yang melaksanakan sertijab di antaranya AKBP Ruri Prastowo yang sebelumnya menjabat Kapolres Musi Banyuasin, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Sumsel. Jabatan Kapolres Musi Banyuasin selanjutnya diemban AKBP Adik Listiyono yang sebelumnya menjabat Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Sementara itu, jabatan Kapolres OKU Timur kini diisi AKBP Dr. Lalu Hedwin Hanggara. Pergantian juga berlangsung di Polres Lubuk Linggau, di mana AKBP Adithia Bagus Arjunadi menyerahkan jabatan Kapolres Lubuk Linggau kepada AKBP Catur Erwin Setiawan.

Selain itu, Kompol Achmad Rakhmatullah Dwi Nugroho resmi dilantik sebagai Koorspripim Polda Sumsel.

Sebelum rangkaian sertijab dan kenal pamit, Kapolda Sumsel juga telah memberikan arahan dan petunjuk kepada para pejabat yang bersangkutan dalam pertemuan di Lounge VIP Wisma Kemala pada malam sebelumnya.

Dalam acara kenal pamit, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, pengorbanan, serta perjuangan yang telah diberikan selama menjalankan amanah di wilayah hukum masing-masing.

Kapolda berharap seluruh pengabdian yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta memberikan manfaat bagi institusi dan masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan kepada para istri dan pengurus Bhayangkari yang selama ini setia mendampingi suami dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.

Kepada para pejabat yang baru, Kapolda Sumsel menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus memberikan penekanan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas dan tidak membutuhkan waktu lama untuk bergerak.

“Tancap gas pol, rem blong,” menjadi salah satu penekanan Kapolda Sumsel kepada para pejabat baru agar segera bekerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kapolda Sumsel.

Kapolda juga mengingatkan para pejabat agar mau belajar dari pengalaman para senior serta menjadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk memberikan pengabdian terbaik.

Menurutnya, tidak ada kebanggaan yang lebih besar bagi seorang pimpinan selain dapat mengantarkan para perwira menjadi lebih sukses, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan rumah tangga.

Kapolda menegaskan bahwa setiap proses yang dijalani akan menentukan hasil yang diperoleh. Karena itu, setiap personel diminta tidak hanya menjalankan tugas sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi harus memberikan usaha terbaik dan kinerja yang luar biasa.

“Jabatan Kapolres adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang. Manfaatkan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” pesan Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan bahwa rekam jejak dan hasil kerja yang dilakukan saat ini merupakan rapor yang dibentuk oleh masing-masing personel. Karena itu, setiap pejabat dituntut mampu menunjukkan kinerja nyata serta menghadirkan perubahan positif di wilayah tugasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda kembali menekankan pentingnya dukungan keluarga, khususnya peran istri atau Bhayangkari dalam mendampingi pelaksanaan tugas.

Kapolda menyampaikan bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena itu, kekurangan seorang suami dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari diharapkan dapat dilengkapi melalui dukungan dan peran pendampingnya.

Momentum sertijab dan kenal pamit tersebut sekaligus menjadi penanda kesinambungan kepemimpinan di jajaran Polda Sumsel. Pejabat lama meninggalkan jejak pengabdian, sementara pejabat baru membawa tanggung jawab untuk melanjutkan sekaligus meningkatkan capaian yang telah dibangun.

Kabid Humas Polda Sumsel menegaskan bahwa pesan dan arahan Kapolda dalam momentum sertijab tersebut merupakan bentuk komitmen institusi untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Penekanan Bapak Kapolda terhadap kinerja yang optimal dan totalitas pengabdian menjadi landasan bagi para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri, bekerja maksimal, serta menghadirkan kehadiran Polri yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dengan semangat pengabdian dan kerja maksimal, pergantian jabatan diharapkan tidak sekadar menjadi proses administratif organisasi, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan energi baru, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan Polri di seluruh wilayah hukum Polda Sumsel. (Mudian) 

Doa Lintas Agama dan Santuni Anak Yatim Piatu, Kapolres Cilegon Ajak Rawat Persatuan dan Kedamaian Indonesia

     

REFORMASI-ID | Cilegon, Banten – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Cilegon Polda Banten, menggelar doa bersama lintas agama di Aula Wicaksana Laghawa Polres Cilegon, Jumat (14/8/2026). 

Kegiatan tersebut, menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.

Doa bersama dipimpin oleh perwakilan lima agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

Kegiatan turut dihadiri Kapolres Cilegon AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi, Wakapolres Cilegon Kompol M. Ridzky Salatun, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta keluarga besar Bhayangkari.

Dalam sambutannya, Kapolres Bobby menegaskan, bahwa doa bersama lintas agama, bukan sekadar rangkaian peringatan kemerdekaan, tetapi menjadi ruang untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kegiatan doa bersama lintas agama ini, merupakan momentum yang sangat baik untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui doa dari berbagai umat beragama, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa diberikan keamanan, kedamaian, persatuan, serta keberkahan," ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak, seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan global. 

Menurutnya, dinamika geopolitik dunia dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, sehingga persatuan dan semangat gotong royong menjadi kekuatan penting bagi bangsa Indonesia.


"Kita berharap, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas dan tidak terpengaruh oleh berbagai konflik maupun peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan seluruh elemen bangsa, saya percaya kita mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut," terang Kapolres Bobby yang sebelumnya bertugas Penyidik Tindak Pidana Muda TK I Bareskrim Polri, ini.

Di hadapan para tokoh agama, Kapolres yang baru sekitar dua minggu menjalankan amanah di Kota Cilegon menggantikan AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga, juga memohon doa dan dukungan agar dirinya bersama seluruh jajaran Polres Cilegon dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Saya mohon doa, agar saya bersama seluruh jajaran Polres Cilegon diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemampuan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Harapan saya, Polres Cilegon dapat menjadi institusi yang semakin dekat, dicintai, dan dipercaya oleh masyarakat," tutur Kapolres.

Rangkaian kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadroh, sebelum perwakilan masing-masing agama menyampaikan doa bagi keselamatan bangsa dan negara. 

Suasana penuh khidmat terlihat ketika seluruh peserta bersama-sama memanjatkan doa untuk Indonesia agar senantiasa diberikan kedamaian, keamanan, persatuan, dan kesejahteraan.

Momentum tersebut, sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang harus terus dijaga oleh seluruh generasi.

"Jadikan momentum Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 ini sebagai pengingat, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita jaga bersama. Semoga Indonesia semakin maju, semakin kuat, aman, damai, dan sejahtera. Semoga Kota Cilegon senantiasa diberikan keamanan, ketenteraman, serta keberkahan," ungkapnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud syukur dalam memperingati kemerdekaan, kegiatan ditutup dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dari Yayasan Yatim Piatu Mudawamah oleh Kapolres Cilegon.

Melalui doa dan kepedulian, Polres Cilegon menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat. 

Keberagaman bukan menjadi sekat, melainkan kekuatan bersama untuk menjaga Cilegon tetap aman, damai, dan kondusif serta mengawal Indonesia menuju masa depan yang semakin maju. (Daeng Yusvin/Mdn) 

Jelang HUT Ke-81 RI, Puslatpurmar 8 Teluk Ratai Kibarkan Merah Putih di Menara Telkomsel Setinggi 74 Meter

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - TNI AL, Dispen Kormar Lampung. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Prajurit Puslatpurmar 8 Teluk Ratai mengibarkan Bendera Merah Putih di puncak Menara Telkomsel tertinggi di Kecamatan Teluk Pandan, dengan ketinggian mencapai 74 meter. Menara tersebut berada di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan pengibaran Bendera Merah Putih tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Puslatpurmar 8 Teluk Ratai, Letkol Marinir Rinto Hutagaol, M.Tr.Opsla, bersama prajurit Puslatpurmar 8 Teluk Ratai dan tim dari PT Telkomsel Bandar Lampung.

Dengan keberanian dan semangat juang, para prajurit melaksanakan pengibaran Sang Merah Putih sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air.

Pengibaran bendera di ketinggian 74 meter tersebut menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus berkibar di setiap tempat dan dalam setiap pengabdian.

Komandan Puslatpurmar 8 Teluk Ratai menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Puslatpurmar 8 Teluk Ratai dalam membangkitkan semangat kebangsaan serta menggelorakan rasa cinta Tanah Air, baik kepada seluruh prajurit maupun masyarakat.


“Merah Putih harus terus berkibar. Semangat perjuangan para pahlawan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan penuh dedikasi, disiplin, dan pantang menyerah,” tegasnya.

Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga telah dilakukan sebelumnya oleh para prajurit Puslatpurmar 8 Teluk Ratai dengan membagikan Bendera Merah Putih kepada para pengendara sepeda motor yang melintas di depan Kesatrian Puslatpurmar 8 Teluk Ratai.

Pengibaran Bendera Merah Putih di puncak Menara Telkomsel tersebut sekaligus menunjukkan semangat Prajurit Korps Marinir TNI AL yang selalu siap melaksanakan tugas di mana pun dan dalam kondisi apa pun.

“Kemanapun Merah Putih membentang dan berkibar, kita harus selalu siap untuk ditugaskan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." (***) 

Ungkap Kasus Curat, Polres Lampung Selatan Ringkus Dua Pelaku

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Polres Lampung Selatan mengungkap  kasus pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah Kecamatan Kalianda. Dalam dua perkara berbeda tersebut, polisi menangkap dua tersangka dan mengamankan sepeda motor yang berkaitan dengan masing-masing kasus.

Pengungkapan dua kasus itu disampaikan Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., dalam konferensi pers di Aula Raden Intan, Polres Lampung Selatan, Jumat (14/8/2026). 

Kasus pertama terjadi di kawasan TPI Dermaga BOM Kalianda pada 21 Februari 2026. Korban berinisial MB (39), warga Kecamatan Kalianda, saat itu memarkirkan Honda Vario 125 warna merah hitam nomor polisi BE 3218 EV di samping SPBN Dermaga BOM sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat meninggalkan kendaraan untuk menuju bagan congkel guna memperbaiki mesin lampu, kunci kontak sepeda motor masih tertancap. Sekitar pukul 11.30 WIB, korban baru mengetahui kendaraannya hilang setelah rekan korban menanyakan kunci sepeda motor kepadanya.

"Tersangka berinisial MJ alias H berhasil diamankan, menyita barang bukti sepeda motor Honda Vario 125 milik korban berikut STNK dan buku BPKB," ujar Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan saat konferensi pers.

Tersangka MJ alias H (29), warga Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, diamankan pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 19.35 WIB. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Korban mengalami kerugian sekitar Rp7 juta dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalianda.

Kasus kedua terjadi di sebuah rumah milik K (51) di Dusun III Lembah Sungkai, Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, pada 3 Juli 2026 sekitar pukul 21.00 WIB. Saat kejadian, korban sedang tidak berada di rumah.

Pelaku berinisial H (28), warga Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, diduga masuk dengan cara merusak dan mendongkel jendela samping rumah. Setelah masuk, pelaku mengacak-acak bagian dalam rumah sebelum mengambil Honda Beat warna putih biru yang berada di dalam rumah.

Korban mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dan mendapati rumah dalam kondisi berantakan serta sepeda motornya telah hilang. Kerugian akibat pencurian tersebut ditaksir sekitar Rp12 juta.

Pelaku  H berihasil diamankan pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 04.55 WIB dan dibawa ke Polsek Kalianda untuk menjalani pemeriksaan.

"Pelaku H ini sepesialis dongkel rumah, jadi kadang malam kadang siang ia beraksi" kata Kapolsek Kalianda Iptu Sulyadi.

Dari hasil pemeriksaan, H mengakui perbuatannya. Polisi mengamankan tersangka untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

“Kami dari Polres Lampung Selatan dalam memberikan keamanan situasi kamtibmas yang nyaman di Lampung Selatan, kita berkomitmen untuk selalu mengungkap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat, terutama 3C,” kata Deddy. (*) 

Dukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Kapolda Lampung Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG UTARA – Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf mengikuti video conference (vicon) bersama Kapolri dalam rangka peresmian serentak Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Di Lampung, peresmian dipusatkan di Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Usai mengikuti rangkaian vicon bersama Kapolri, Kapolda Lampung kemudian meresmikan secara langsung Jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun untuk menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Kapolda Lampung mengatakan, keberadaan Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar mobilitas serta membuka akses ekonomi antarwilayah.

“Keberadaan Jembatan Merah Putih Presisi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga sehari-hari, jembatan ini menjadi sarana krusial dalam mendukung roda perekonomian serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Helfi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

"Jembatan Merah Putih ini diharapkan dapat memangkas hambatan mobilitas warga Desa Bandar Kagungan Raya dan wilayah sekitarnya, sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap pusat pendidikan, pelayanan publik, perdagangan, serta aktivitas perekonomian," tutup Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf. 

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Lampung didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Lampung, di antaranya Karo Log, Dir Pamobvit, Kabid TIK, Dansat Brimob, serta Kapolres Lampung Utara.

Peresmian turut dihadiri Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, perwakilan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, perwakilan Kodim 0412/Lampung Utara, serta perwakilan Kepala Pemukiman Angkatan Laut (Kakimal) Lampung.

Kegiatan peresmian berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dengan mulai dimanfaatkannya Jembatan Merah Putih Presisi, masyarakat diharapkan memperoleh akses transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. (*) 

Enam Bulan Diburu, Akhirnya Ditangkap Polisi Usai Curi Motor dan HP di Katibung

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Tim Tekab 308 Polsek Katibung dibackup Tim Tekab 308 Polres Lampung Selatan menangkap seorang pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor, handphone, dan uang tunai di Kecamatan Katibung. 

Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah, S.H., M.H., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, kami telah mengamankan Tersangka berinisial J (46)   di rumahnya di Desa Tanjungan, Dusun Tanjung Baru, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.” ujar Dita.

Kasus tersebut terjadi pada Minggu, 18 Januari 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, di Dusun Tanjung Agung, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung. Korban dalam perkara ini adalah MA (27), warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

Saat kejadian, pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BE 3274 AR, milik korban dan juga mengambil satu unit handphone Oppo A9 dan dompet berisi uang tunai Rp1 juta.

“Barang-barang tersebut berada di bagian dapur rumah korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp10 juta dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Katibung” kata Dita.

Informasi mengenai keberadaan J kemudian diperoleh petugas pada Kamis (13/8/2026) dini hari. Tim URC  Polsek Katibung dan Polres Lampung Selatan  bergerak menuju lokasi. Sekitar pukul 05.00 WIB, petugas mendatangi rumah J di Desa Tanjungan dan langsung mengamankannya.

Dalam pemeriksaan, J mengakui telah melakukan pencurian barang milik korban bersama N, yang dalam perkara tersebut telah menjalani proses tahap dua di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

"Tersangka J kini diamankan di Polsek Katibung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ia dipersangkakan melanggar Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," pungkasnya. (Mdn) 

Reza Arap Tegaskan Tetap Kenang Lula Lahfah Lewat "Harusnya Horror"

     

MRI, JAKARTA - Sembilan personel AAA Clan resmi merambah dunia akting lewat film Harusnya Horror yang digelar gala premiere-nya di XXI Epicentrum, Jakarta, Rabu (13/8/2026). Acara ini sekaligus menjadi debut penyutradaraan Reza Oktovian alias Reza Arap, yang juga didapuk sebagai pemeran utama.

Film bergenre komedi horor ini diproduseri Sridhar Jetty, dengan naskah garapan Rahabi Mandra bersama Syahrun Ramadhan. Sembilan personel AAA Clan yang membintangi film ini yakni Reza Oktovian, Tierison, Bravy, Garry Ang, King Aloy, Yukatheo, Tepe, Niko Junius, dan Ibot, beriringan dengan mendiang Lula Lahfah. Sederet nama turut memperkuat jajaran pemeran, di antaranya Reyna Venska, Malka Rafasya, Heroe Soewarno, Ronny P. Tjandra, hingga penampilan spesial Yoshua Marcellos.

Sebelum layar diputar, Niko Junius tampil mewakili rekan-rekannya menyapa awak media. "Terima kasih banyak sudah mau hadir di acara gala premiere Harusnya Horror yang pertama hari ini. Semoga teman-teman suka dengan karya pertamanya Reza Arap sebagai sutradara," ujarnya disambut tawa penonton.

Usai pemutaran perdana, suasana berubah haru saat sesi tanya jawab berlangsung. Reza Arap membuka soal keputusannya menyisipkan momen spesial untuk mendiang Lula Lahfah dalam film ini, meski sempat menuai kritik. "And I swear to God, saya tidak peduli, saya akan tetap merayakan Lula, karena ini legacy beliau juga di film ini," tegasnya, disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi doorstop bersama awak media di luar studio. Reza Arap membeberkan alasan pemilihan tanggal tayang 20 Agustus mendatang. "Tanggal ini kayaknya tanggal yang baik, pelajar lagi liburan juga gitu, jadi pas momennya," ungkapnya.


Sridhar Jetty turut mengakui tantangan mengarahkan jajaran cast yang sebagian besar dikenal lewat konten komedi. "Kesulitan sih pasti ada, tapi ada coach yang melatih mereka di lapangan sesuai karakter," katanya.

Harusnya Horror tayang serentak di bioskop se-Indonesia mulai 20 Agustus 2026. (nid)

13 Agustus 2026

Kapolri: 895 Jembatan Merah Putih Presisi Berikan Manfaat bagi 2 Juta Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. melaporkan capaian pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi dalam acara peresmian Jembatan TNI-Polri dan sumber air bersih oleh Presiden Republik Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan, dan 4 jembatan dalam tahap perencanaan.

“874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Kapolri.

Kapolri menuturkan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan.

“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.

Khusus di wilayah Banten, Polri telah membangun dan merevitalisasi 145 jembatan dengan total panjang sekitar 3 kilometer. Infrastruktur tersebut menghubungkan 203 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu jiwa. Capaian tersebut menjadikan Polda Banten sebagai wilayah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak dibandingkan Polda lainnya.

Selain Banten, pembangunan juga dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan. Pembangunan juga terus dilakukan di Polda-Polda lainnya dengan rata-rata 20 hingga 30 jembatan di setiap wilayah.

Tak hanya pembangunan reguler, Polri turut membangun 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan Jembatan Bailey, yakni empat unit di Provinsi Aceh dan dua unit di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan tersebut ditujukan untuk memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah yang terdampak bencana.

Peresmian secara khusus dipusatkan di Jembatan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 8.000 jiwa.

Dalam kegiatan tersebut, Polri juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, di antaranya 7.500 paket sembako, 1.000 paket tas pelajar, 140 buah kacamata gratis, layanan SIM gratis, serta bakti kesehatan.

Kapolri menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar dan membuka akses bagi masyarakat di berbagai wilayah.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang memberikan semangat kepada seluruh personel TNI-Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Menutup sambutannya, Kapolri menyatakan Polri akan terus berkomitmen menjalankan arahan Presiden agar institusi kepolisian senantiasa dekat dengan masyarakat.

“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.

Pimpin Wasdal I di PLN Pusat, Kombes Pol Edy Sumardi Tegaskan Pentingnya Evaluasi Sispamobvitnas Berkala

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) I dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melanjutkan agenda peninjauan intensif di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, pada Kamis (13/8/2026). Memasuki hari kedua, kegiatan difokuskan pada pendalaman materi melalui wawancara berkala dan pemeriksaan dokumen terkait Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional (Sispamobvitnas).

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., selaku Audit Sispamobvitnas Madya Tk. III Baharkam Polri sekaligus Ketua Tim (Katim) Wasdal I.

Rangkaian agenda hari ini berjalan dengan disiplin dan terstruktur. Tim Wasdal I mengawali pagi dengan merampungkan proses wawancara serta pemeriksaan dokumen penunjang pada Elemen II. Memasuki pertengahan hari hingga sore, verifikasi dokumen dan pendalaman informasi dialihkan secara intensif pada materi Elemen III dan Elemen IV.

Di sela-sela kegiatan, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan standar pengamanan di lingkungan PLN.

"Pengawasan dan pengendalian ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan langkah krusial untuk memastikan bahwa instrumen Sispamobvitnas di PT PLN Kantor Pusat berjalan optimal. Sebagai salah satu Objek Vital Nasional yang paling strategis, aspek pengamanan PLN harus terus dievaluasi dan diperkuat demi menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan obvitnas yang aman serta kondusif," ujar Kombes Pol. Edy Sumardi.

Seluruh rangkaian proses pemeriksaan, yang melibatkan interaksi langsung dengan jajaran manajemen dan penanggung jawab pengamanan internal PT PLN (Persero), berjalan dengan lancar tanpa hambatan teknis. Kondisi di lapangan selama kegiatan terpantau sepenuhnya aman, tertib, dan kondusif.

Laporan berkala mengenai jalannya gita Wasdal I hari kedua ini juga telah diteruskan secara resmi kepada Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri, dengan tembusan kepada Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri.

Tegas Perangi Narkoba, Polda Sumsel Musnahkan 2.665 Gram Sabu dan 196 Ekstasi

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 17 laporan polisi dengan 22 tersangka selama Agustus 2026. Pemusnahan ini menjadi bagian dari langkah tegas kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pemusnahan dihadiri Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumsel AKBP H.M. Syeh Kopek, S.T., S.H., M.H., yang mewakili Wadirresnarkoba Polda Sumsel; perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan; Paur Penum Bidhumas Polda Sumsel yang mewakili Kabid Humas Polda Sumsel; perwakilan Bidpropam Polda Sumsel; perwakilan Dit Tahti Polda Sumsel; perwakilan Bidlabfor Polda Sumsel; Ketua GANN Sumsel; Advokat Moulavi, S.H.; serta para tamu undangan.

Kehadiran unsur penegak hukum, pengawasan internal, laboratorium forensik, organisasi masyarakat antinarkoba, dan penasihat hukum tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemusnahan barang bukti secara transparan dan akuntabel. Proses diawali dengan pemeriksaan barang bukti oleh petugas Bidlabfor, dilanjutkan dengan pemusnahan serta penandatanganan berita acara pemusnahan oleh pihak terkait.

Barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengungkapan perkara tersebut terdiri atas 2.670,69 gram sabu dan 200 butir ekstasi. Berdasarkan perhitungan dalam data pemusnahan, jumlah narkotika tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan terhadap 27.106 jiwa.

Setelah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 2.665,57 gram sabu dan 196 butir ekstasi.

Secara keseluruhan, barang bukti narkotika tersebut memiliki nilai taksiran mencapai Rp1.652.414.000. Nilai tersebut terdiri atas sabu senilai Rp1.602.414.000 dan ekstasi senilai Rp50.000.000.

Pengungkapan perkara tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, yakni Palembang sebanyak 4 laporan polisi, Banyuasin 1 laporan, Musi Banyuasin 2 laporan, Ogan Komering Ilir 2 laporan, Musi Rawas Utara 1 laporan, Muara Enim 6 laporan, dan Prabumulih 1 laporan.

Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumsel AKBP H.M. Syeh Kopek, S.T., S.H., M.H., yang mewakili Wadirresnarkoba Polda Sumsel, dalam penutupan sambutannya pada konferensi pers menegaskan sikap kepolisian terhadap tindak pidana narkotika.

“TIDAK ADA TOLERANSI,” tegas AKBP H.M. Syeh Kopek.

Penegasan tersebut menjadi pesan kuat bahwa Polda Sumsel tidak memberikan ruang bagi siapa pun yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Setiap pelaku akan diproses secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., dalam kesempatan lain mengimbau masyarakat agar tidak bersikap pasif terhadap ancaman peredaran narkoba. Masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah penyalahgunaan dan memutus mata rantai peredaran narkotika.


“Masyarakat jangan pernah mencoba, menggunakan, menyimpan, maupun terlibat dalam peredaran narkotika. Apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, segera laporkan kepada kepolisian,” imbau Kabid Humas Polda Sumsel.

Menurutnya, pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, lingkungan pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas menjadi kekuatan penting dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Selain itu Nandang menuturkan. Pemusnahan barang bukti juga merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Barang bukti yang telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan laboratorium dimusnahkan sesuai prosedur hukum.

"Sehingga tidak kembali masuk ke dalam peredaran gelap narkotika," tuturnya.

Para tersangka dalam perkara tersebut diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika. Dalam data perkara, antara lain diterapkan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Dalam pada itu ungkapnya. Polda Sumsel terus memperkuat komitmen pemberantasan narkotika melalui pengungkapan jaringan, penindakan terhadap para pelaku, pengamanan barang bukti, hingga pemusnahan sesuai prosedur hukum.

"Pemusnahan ribuan gram sabu dan ratusan butir ekstasi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi jaringan narkotika bahwa Sumatera Selatan bukan wilayah aman untuk menjalankan bisnis barang haram," tegasnya.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan tidak takut untuk melapor dan turut menjaga lingkungan masing-masing dari pengaruh narkotika. Pencegahan dan pemberantasan narkoba membutuhkan keberanian untuk menolak, kepedulian untuk mencegah, serta kerja sama untuk memutus mata rantai peredarannya.

TIDAK ADA TOLERANSI TERHADAP NARKOBA. (Hms/Mdn)

Kapolri Resmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi Berikan Manfaat bagi 2 Juta Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Lebak - Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi yang bertempat di Bayah-Cikotok, Kampung Bayah Satu, RT 05/RW 04, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (13/08).

Dalam kegiatan tersebut turut diresmikan 3.395 jembatan hasil pembangunan TNI-Polri serta 3.000 sumber air bersih oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto. 

Kegiatan di Kabupaten Lebak turut dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, PJU Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, Gubernur Banten Andra Soni, Forkopimda Kabupaten Lebak, serta sejumlah instansi terkait.

Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan, dan 4 jembatan dalam tahap perencanaan.

“874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Kapolri.

Kapolri menuturkan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan.

“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.

Khusus di wilayah Banten, Polri telah membangun dan merevitalisasi 145 jembatan dengan total panjang sekitar 3 kilometer. Infrastruktur tersebut menghubungkan 203 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu jiwa. Capaian tersebut menjadikan Polda Banten sebagai wilayah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak dibandingkan Polda lainnya.

Selain Banten, pembangunan juga dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan. Pembangunan juga terus dilakukan di Polda-Polda lainnya dengan rata-rata 20 hingga 30 jembatan di setiap wilayah.

Tak hanya pembangunan reguler, Polri turut membangun 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan Jembatan Bailey, yakni empat unit di Provinsi Aceh dan dua unit di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan tersebut ditujukan untuk memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah yang terdampak bencana.

Peresmian secara khusus dipusatkan di Jembatan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 8.000 jiwa.

Kapolri menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar dan membuka akses bagi masyarakat di berbagai wilayah.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang memberikan semangat kepada seluruh personel TNI-Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Menutup sambutannya, Kapolri menyatakan Polri akan terus berkomitmen menjalankan arahan Presiden agar institusi kepolisian senantiasa dekat dengan masyarakat.

“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.

PT Bukit Asam Raih Skor 88,21% Wasdal II Sispamobvitnas, Tegaskan Komitmen "Best Smart" Security

     


REFORMASI-ID | Tanjung Enim - Ketua Tim Audit "SMP" Korsabhara Baharkam Polri secara resmi menutup kegiatan Pengawasan dan Pengendalian II Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional, di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Tanjung Enim, Kamis 13 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini ditutup dengan _Closing Meeting_ di Gedung Grha PT Bukit Asam. Turut hadir Penanggung Jawab Wasdal II *Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, S.I.K.*, Ketua Tim *Kombes Pol. Yuli Kurnianto, S.I.K.*, dan General Manager Tanjung Enim Mining Site *Bapak Satria Wirawan*.

Dalam paparannya, Ketua Tim Wasdal II menyampaikan hasil penilaian komprehensif dengan capaian skor *88,21%* dan predikat *"Sangat Baik"*.

*Penekanan Menuju Resertifikasi 2027*  
*Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, S.I.K.* selaku Penanggung Jawab Wasdal II menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. 

“Wasdal II ini adalah batu pijakan penting sebelum Audit Resertifikasi 2027. Kami tekankan 3 hal: Pertama, segera buat rencana aksi terukur untuk menyelesaikan seluruh temuan. Kedua, jadikan hasil ini bahan evaluasi agar pada resertifikasi nanti PT Bukit Asam tidak hanya mempertahankan predikat, tapi bisa lebih optimal. Ketiga, pastikan keamanan bukan hanya administrasi, tapi sudah menjadi budaya kerja di seluruh lini,” tegas Brigjen Fadillah.

*Komitmen PT Bukit Asam*  
*Bapak Satria Wirawan*, General Manager Tanjung Enim Mining Site, menyampaikan terima kasih atas bimbingan Tim Wasdal. Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti semua temuan, mempercepat pemenuhan standar Gada Pramata, Gada Madya, Gada Utama, serta membenahi sarana pengamanan seperti rambu, plang Obvitnas, dan jalur evakuasi.

“Target kami adalah menjadikan PT Bukit Asam sebagai _Best Smart_ Sistem Manajemen Pengamanan di Indonesia,” ujar Satria Wirawan.

*Mengapa SMP Penting bagi Pengelola Obvitnas dan Negara?*  
Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas bukan sekadar pemenuhan regulasi. Bagi *pengelola Obvitnas seperti PT Bukit Asam*, SMP berfungsi sebagai:  
1.  *Tameng Risiko*: Mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi ancaman sabotase, terorisme, pencurian, dan gangguan operasional.  
2.  *Standar Tata Kelola*: Memastikan seluruh unsur pengamanan dari kebijakan, SDM, sarana, hingga prosedur berjalan terukur dan terdokumentasi.  
3.  *Jaminan Kontinuitas Usaha*: Dengan terjaganya aset vital, maka produksi batu bara sebagai sumber energi nasional dapat berjalan tanpa gangguan.

Bagi *Negara*, SMP Obvitnas memiliki peran strategis dalam:  
1.  *Menjaga Ketahanan Energi Nasional*: PT Bukit Asam adalah salah satu penyangga utama pasokan energi dan ekspor. Gangguan di Obvitnas berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kelistrikan nasional.  
2.  *Melindungi Aset Vital Negara*: Mencegah kerugian negara akibat gangguan keamanan yang dapat mencapai triliunan rupiah.  
3.  *Mewujudkan Keamanan Nasional*: Obvitnas yang aman berarti rantai pasok energi, industri, dan hajat hidup orang banyak tetap terjaga.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara, penyerahan hasil Wasdal II, tukar plakat, dan foto bersama. Seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar.Edy96***

AKBP Deddy Pimpin Sertijab Kapolsek Penengahan, Tekankan Penguatan Kinerja dan Pelayanan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si. memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Penengahan di Aula Raden Intan, Polres Lampung Selatan, Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Sertijab tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Lampung Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, jabatan Kapolsek Penengahan yang sebelumnya dijabat IPTU Donal Afriansyah, S.H., M.H., diserahterimakan kepada IPTU Tedi Erik Susanto, S.H., M.H. Pergantian tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor KEP/356/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026.

IPTU Donal Afriansyah sebelumnya menjabat sebagai PS. Kapolsek Penengahan Polres Lampung Selatan. Dalam jabatan barunya, ia mendapat penugasan sebagai Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Lampung.

Sementara itu, IPTU Tedi Erik Susanto sebelumnya bertugas sebagai Panit 2 Unit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Lampung dan kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolsek Penengahan Polres Lampung Selatan.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan, mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier serta penyegaran organisasi di lingkungan Polri.


Ia meminta pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan memahami karakteristik wilayah hukum Polsek Penengahan.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, profesionalisme dan dedikasi. Saya berharap pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kinerja terbaik dalam melayani masyarakat,” ujar Deddy.

Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, tantangan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Lampung Selatan membutuhkan kecepatan dalam merespons setiap persoalan serta pendekatan yang humanis kepada masyarakat.

“Jaga kepercayaan masyarakat, tingkatkan pelayanan dan lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bangun komunikasi serta sinergi yang baik dengan seluruh pihak untuk menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif,” katanya. (Mdn) 

Polisi Amankan 98 Burung Tanpa Dokumen di Pelabuhan Bakauheni

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Petugas KSKP Bakauheni mengamankan 98 ekor burung dari sebuah kendaraan Toyota Hiace yang diperiksa di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu (12/8/2026). Puluhan burung tersebut diduga dibawa tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk pengangkutan satwa.

Kapolsek KSKP Bakauheni AKP Fransiskus Yepta Terang Ginting, S.I.K., M.M., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., membenarkan pengamanan tersebut.  

"Benar, personel KSKP Bakauheni mengamankan 98 ekor burung yang ditemukan di dalam bagasi kendaraan Toyota Hiace warna putih dengan nomor polisi terpasang BG 7026 TC sekitar pukul 07.45 WIB.. Satwa tersebut dibawa tanpa dilengkapi dokumen yang sah." ujar Fransiskus.

Kendaraan tersebut dikemudikan RS (22), warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan pemeriksaan awal, burung-burung tersebut dibawa dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan tujuan Cikarang, Bekasi.

Puluhan satwa itu ditemukan dalam empat keranjang buah berwarna putih yang ditempatkan di bagian bagasi belakang kendaraan. Total terdapat 98 ekor burung dengan rincian 35 ekor burung madu, enam ekor prenjak, 38 ekor cerucuk, dan 19 ekor anis mata.

"Kami berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta BKSDA Wilker Bakauheni terkait penanganan satwa. Burung-burung tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada pihak karantina dan dibuatkan berita acara serah terima," kata Fransiskus.

Polisi mengamankan satu unit Toyota Hiace warna putih nomor polisi BG 7026 TC, empat keranjang buah warna putih berisi 98 ekor burung, serta satu lembar STNK kendaraan.

Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul serta tujuan pengiriman satwa tersebut. Pengangkutan satwa tanpa dokumen yang sah tersebut ditangani berdasarkan ketentuan Pasal 88 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Sementara itu, seluruh burung yang diamankan telah diserahkan kepada pihak karantina untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan.

"Kami akan terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan di kawasan pelabuhan sebagai upaya mencegah lalu lintas satwa yang tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan," ujar Fransiskus. (Mdn) 

Polisi Wajib Jadi Teladan Berlalu Lintas, Propam Polda Sumsel Periksa Kendaraan Personel

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Dalam rangka memperkuat penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktiblin) di lingkungan internal Polri, Subbidprovos Bidpropam Polda Sumsel melaksanakan razia dan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan personel, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi, yang keluar masuk kawasan markas kepolisian, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan internal untuk memastikan setiap personel Polda Sumsel mematuhi ketentuan hukum dan disiplin berlalu lintas. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan dokumen berkendara, antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Kartu Tanda Anggota (KTA).

Personel yang ditemukan melakukan pelanggaran atau tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi kendaraan sesuai ketentuan diberikan tindakan sesuai jenis pelanggarannya. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Sumsel untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran aturan lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh anggota Polri.

Penertiban ini sekaligus menegaskan bahwa personel Polri harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan harus dimulai dari internal institusi sebelum anggota menjalankan tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan di tengah masyarakat.

Selain memberikan tindakan terhadap pelanggaran, Propam Polda Sumsel juga melakukan pencatatan setiap pelanggaran yang dilakukan personel. Apabila personel yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran hingga untuk ketiga kalinya, maka akan dilakukan penindakan lebih lanjut sesuai ketentuan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yang berlaku.

Langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya disiplin yang konsisten di lingkungan Polda Sumsel. Penegakan aturan tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga sebagai langkah pembinaan agar setiap personel memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Kabidpropam Polda Sumsel Kombes Pol. Raden Azis Safiri, S.I.K., CPHR., menegaskan bahwa pemeriksaan kelengkapan kendaraan personel merupakan bentuk pengawasan internal untuk memastikan seluruh anggota mematuhi aturan yang berlaku.

“Personel Polri harus menjadi contoh bagi masyarakat. Karena itu, setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai ketentuan. Apabila pelanggaran dilakukan berulang hingga yang ketiga kalinya, tentu akan ditindaklanjuti sesuai aturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penegakan disiplin internal merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Polri harus memberikan keteladanan dalam kepatuhan terhadap hukum, termasuk dalam berlalu lintas. Penertiban ini menjadi pengingat bahwa aturan berlaku bagi semua, termasuk bagi personel Polri sendiri. Dengan disiplin yang dimulai dari internal, kita berharap kehadiran Polri semakin dipercaya dan memberikan contoh positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Polda Sumsel memastikan kegiatan Gaktiblin akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun personel yang disiplin, profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat. (Hms/Mdn) 

Kunjungan Kehormatan Walikota Depok ke Mako Korsabhara Baharkam Polri: Perkuat Sinergi dan Saksikan Ketangkasan Pasukan Khusus

     


REFORMASI-ID | Depok - Mako Korsabhara Baharkam Polri Kelapa Dua, Depok, menerima kunjungan kehormatan dari Walikota Depok, Dr. H. Supian Suri, M.M., pada Rabu (12/8). Kunjungan strategis ini disambut langsung oleh Kakorsabhara Baharkam Polri beserta jajaran pejabat utama (PJU) dengan upacara jajar kehormatan penuh dari Detasemen Perintis dan kawalan ketat Detasemen Turangga menuju Gedung Utama.wilayah

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi kemitraan antara Pemerintah Kota Depok dengan Korps Sabhara Baharkam Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Walikota Depok berkesempatan meninjau langsung kesiapan personel dan display dari berbagai detasemen khusus, mulai dari Detasemen K-9, Detasemen Turangga Ditpolsatwa, hingga pasukan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) dan Direktorat Samapta (Ditsamapta).

Dr. H. Supian Suri juga melihat langsung kecanggihan armada kendaraan taktis (Rantis) yang dimiliki oleh Ditpamobvit dan Ditsamapta, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pengamanan skala nasional. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama di depan rantis sebagai simbol soliditas.

Suasana Mako Korsabhara semakin bergelora saat Pasukan Detasemen Perintis Ditsamapta menyambut Walikota dengan yel-yel komando yang kompak dan penuh semangat di depan Gedung Ditsamapta. Tidak berhenti di situ, Walikota Depok juga meninjau fasilitas kesehatan hewan di Rumah Sakit Hewan (RSH) serta Kennel Presisi K9. Sesaat setelah keluar dari area kennel, Walikota disuguhkan aksi memukau rapling (turun tebing/gedung menggunakan tali) cepat dari Unit SAR Ditpolsatwa yang menunjukkan kesiapsiagaan tinggi dalam situasi darurat.

Puncak dari kunjungan ini berlangsung di Lapangan Latihan K9. Walikota Depok menyaksikan langsung simulasi ketangkasan satwa operasional Polri. Berbagai unit unjuk gigi membuktikan kemampuannya, di antaranya:

*Unit Cakkum (Pelacakan Kriminal)*

*Unit Handak (Pelacakan Bahan Peledak/Bom)*

*Unit SAR K9 (Pencarian dan Penyelamatan Korban)*

Decak kagum kembali hadir saat agenda bergeser ke Gedung Indoor Turangga. Sambil menikmati coffee break, Walikota bersama para PJU Korsabhara disuguhi atraksi ketangkasan berkuda dari Detasemen Turangga yang memperlihatkan kepatuhan dan ketahanan satwa kuda dalam menghadapi situasi huru-hara.

Kunjungan kehormatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama di depan Gedung Utama Mako Korsabhara, memperlihatkan kebersamaan Walikota Depok, Kakorsabhara, serta jajaran Detasemen Turangga dan K9. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Korsabhara Baharkam Polri di bawah semboyan "SIAP, SOLID, BERHASIL" untuk terus membuka ruang kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah demi terciptanya keamanan masyarakat yang prima.