Politik Uang Masalah Serius Pemilu 2019

Oelamasi-Reformasi Indonesia—- Money politik (politik uang) menjadi isu yang sangat meresahkan peserta pemilu juga bagi para penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu berintegritas pada 17 April 2019 mendatang

“Masalah serius kita adalah money politik yang rawan terjadi mendekati hari pencoblosan atau masa tenang” demikian ujar Adam Horison Bao Koordinator divisi (Kordiv) Bawaslu Kabupaten Kupang di Neo Hotel Jumat (01/03/2019)

Menurut Horison, politik uang itu melanggar ketentuan pasal 523 (1) peraturan Bawaslu No. 07 Tahun 2017 tentang tata cara penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang akan dikenai denda dan sanksi pidana penjara

Kata dia jika para calon legislatif (Caleg) memainkan politik uang maka tentu akan mendapat sanksi serius yakni pidana penjara maupun denda.

Adam meminta agar peserta pemilu (calon legislatif) tidak melakukan politik uang yang melanggar aturan yang berlaku dan memiliki dampak hukum

Berikut ini, ini pasal 523 Ayat 1-3 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 523 Ayat 1, 2 dan 3

(1)Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2)Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3)Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (AND)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *