Antisipasi Bencana, Pengurus Sekretariat SPAB Provinsi NTT Dilantik

Pose bersama para Pengurus Sekretariat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Provinsi NTT usai pelantikan di Hotel Amaris Kupang

 

Kupang, reformasiindonesia.com-Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) bekerja sama dengan Plan International Indonesia dengan dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) NTT, Kanwil Kementrian Agama NTT melantik dan mengukuhkan Pengurus Sekretariat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Provinsi NTT, Kamis (01/02/2018) bertempat di Aula Hotel Amaris Kupang.

Plt. Direktur PMPB (Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana), Kristian Nggelan mengatakan Provinsi NTT sangat berpotensi terhadap ancaman/bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan bencana lain.

Lanjutnya tantangan dalam mengelola resiko bencana di sektor pendidikan semakin kompleks khususnya terkait dengan ketahanan dan kesiapan menghadapi ancaman bencana itu sendiri, oleh karena itulah program penanggulangan bencana di sektor pendidikan perlu di lakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Menyikapi kondisi yang ada, PMPB bekerja sama dengan Plan International Indonesia dengan dukungan mitra – mitra yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulan Bencana Daerah(BPBD) NTT, Kanwil Kementrian Agama NTT mendorong agar program penguatan suara anak melalui promosi sekolah aman bencana yang telah dilakukan sejak tahun 2015 memasuki tahun ke 3 pelaksanaanya kiranya dapat terus dilakukan kedepannya, jelas Kristian.

” Sekolah aman bencana memiliki standar Nasional rawan bencana dengan suasana yang mendukung kenyamanan, kesehatan dan keselamatan “, ujarnya.

Dirinya mengharapkan dengan adanya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT yang terjalin saat ini dapat mendorong kebijakan tentang Sekolah/Madrasah aman bencana di tingkat Provinsi NTT, serta mendorong alokasi anggaran untuk implementasi program Sekolah/Madrasah aman bencana, pelatihan peningkatan kapasitas bagi Pemprov, Pemkab/ Pemkot, guru-guru dan OMS.

Agar pada akhirnya sekolah-sekolah di Provinsi NTT juga dapat secara aktif menerapkan standard Nasional Sekolah/Madrasah aman bencana, pungkasnya.(RI/RB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *