Pilkada Sarat Politik Transaksional dan Korupsi

Penulis : Ayub M. Ndun,S.Pd / Wartawan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan buah dari reformasi dalam bentuk Demokrasi, setelah sekian lama Kepala Daerah dipilih secara divoting oleh Anggota DPRD. Menurut Abaraham Lincoln, Demokrasi adalah sebuah rangkaian sistem yang memposisikan pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh Rakyat dan untuk rakyat. Jadi Rakyat diberikan pilihan menentukan tokoh yang tepat memimpin sebuah roda Pemerintan.

Seiring berjalannya waktu, perebutan kekuasaan di Daerah selalu diwarnai politik transaksional yang tidak lagi sesuai dengan semangat Demokrasi itu sendiri. Dimana segala cara dihalalkan untuk mendapatkan “tiket” masuk sebagai kontestan dalam Pilkada itu.

Menurut Muamar Riza Pahlevi, bahwa Politik transaksi berarti politik dagang, ada yang menjual dan ada yang membeli dengan alat pembayarannya berupa uang. Pada Praktik Politik seperti ini tentu menculkan berbagai intrik yang harus dilakukan figur yang mencalonkan diri ataupun Partai Politik yang menyediakan “tiket” masuk dalam panggung politik 5 tahunan itu

Bahasa Populer Politik Transaksional adalah Mahar Politik. Mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Begipulah Mahar Politik atau Politik Transaksional adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak peserta pemilu kepada pemangku kekuasaan baik Partai Politik, Lembaga Berwenang atau Rakyat untuk mencapai keinginan dalam panggung Politik

Beberapa kasus yang muncul dalam Pilkada Serentak 2018 tidak terlepas dari Politik Transaksional yakni dugaan mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto senilai 40 Milyar Rupiah kepada  La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai syarat direkomendasikan sebagai Calon Gubernur Jawa Timur dan Juga Kasus Ayub Titu Eki Bupati Kupang yang dijegal karena dimintai 10 Milyar Rupiah oleh salah satu Partai Politik jika ingin mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur NTT dan mungkin saja ada calon lain yang mengalami namun tidak mencuat ke publik

Dari dua contoh kasus ini dapat berpotensi besar memunculkan  kasus korupsi jika pasangan calon terpilih menjadi kepala daerah karena mereka akan berusaha keras untuk mengembalikan uang kerugian yang telah dikeluarkan untuk mahar partai maupun dana kampanye baik melalui lelang proyek atau promosi jabatan yang semuanya harus dilakukan secara transaksional pula seperti kejadian

Kasus yang dialami La Nyalla  Mahmud Mattalitti  dan Ayub Titu Eki ini bila ditinjau dari amanat Undang-undang maka Partai Politik tersebut telah melanggar aturan  Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal Pasal 47 Ayat (4) menyebutkan, “setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”

 

Selain itu Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut juga akan menerima sanksi berupa Penjara 3 Tahun dan Denda 1 Milyar Rupiah seperti dalam pasal 187 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

 

Dalam Arti luas Korupsi sesuai UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa korupsi mencakup perbuatan Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian Negara (pasal 2), Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 3),Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10) Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12) Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7) Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Berdasarkan referensi penulis dari Wikipedia.com mengemukakan bahwa Motivasi korupsi melalui beberapa hal yang termasuk didalamnya adalah pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik termasuk kampanye politik yang mahal, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan Demokratik , kurangnya transparansi  di pengambilan keputusan pemerintah, proyek yang melibatkan uang Rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, gaji pegawai Pemerintah yang sangat kecil.

Dari  uraian diatas dapat disimpulkan bahwa politik transaksional memiliki dampak terhadap “tumbuh subur korupsi” di suatu Daerah. Maka sangat diharapkan agar kita sebagai masyarakat pilihlah pemimpin yang datang dari masyarakat yang tidak memberi “mahar” kepada Partai Politik ataupun diri kita sendiri sehingga Figur yang terpilih betul-betul mengabdi kepada Rakyat bukan sebaliknya mengabdi kepada uang dalam Korupsi demi menutupi ongkos politik transaksional  yang telah terjadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *